IMG-LOGO
Internasional

KJRI Jeddah Berhasil Cairkan Uang Diat bagi WNI Senilai Rp 7 Miliar 

Rabu 14 Agustus 2019 11:0 WIB
Bagikan:
KJRI Jeddah Berhasil Cairkan Uang Diat bagi WNI Senilai Rp 7 Miliar 
Tim Yanlin menerima dana diyat hasil negosiasi secara kekeluargaan dengan keluarga pelaku
Jeddah, NU Online 
Selain menyelamatkan gaji pekerja migran Indonesia (PMI)  yang dikemplang pengguna jasa yang jumlahnya mencapai Rp 7,6 miliar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah juga berhasil mengupayakan pencairan uang diat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) senilai 1.890.117 riyal atau sekitar Rp 7 miliar.
 
Besaran uang diat tersebut merupakan hasil capaian Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) KJRI Jeddah dari Januari hingga Agustus 2019. Sepanjang periode tersebut, tim menangani kasus-kasus kekonsuleran yang terdiri dari kategori pidana berat (high profile case) dan perdata umum seperti menjadi korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas).
 
"Pengurusan dana diyat lewat pengadilan dari kasus-kasus berat butuh waktu bertahun-tahun," ungkap Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, Selasa (14/8).
 
Meski demikian, sambung Konjen, sebagai bentuk kehadiran negara KJRI Jeddah tetap konsisten mengawal proses penanganan berbagai perkara berat yang menimpa WNI sampai dia mendapatkan hak-haknya  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi.
 
Disebutkan Konjen, dari angka 7 miliar tersebut, sekitar 2,6 miliar merupakan kompensasi bagi korban kecelakaan lalu lintas (diat lakalantas) yang berhasil diupayakan KJRI melalui pengadilan atau mahkamah Saudi.
 
Dalam kasus berat seperti pembunuhan di Arab Saudi, tuntutan uang diyat oleh ahli waris atau keluarga korban dipenuhi oleh pelaku atau keluarganya. Artinya, pemenuhan uang diyat bukan menjadi tanggung jawab negara, mengingat kasus semacam itu melibatkan antarindividu. Namun demikian, negara bisa memfasilitasi keluarga pelaku melakukan pendekatan dengan para pemuka kabilah atau dermawan untuk penggalangan dana agar terpidana bisa terbebas dari vonis mati. 
 
Hal serupa juga berlaku di Indonesia, seperti halnya yang dialami pekerja migran Indonesia berinisial ETA. Perempuan asal Jawa Barat tersebut dijatuhi hukuman matidi Arab Saudi karena dituduh meracuni majikannya. Dia bisa terbebas dari vonis tersebut bila mampu memenuhi tuntutan keluarga majikan berupa uang diyat dengan nilai tertentu.
 
Pelaksana Fungsi Konsuler-1 merangkap Koordinator Yanlin Safaat Ghofur menjelaskan, dalam menangani kasus seperti di atas, negara berperan pada proses litigasi, yaitu memberikan pendampingan selama persidangan di pengadilan, bukan pada pemenuhan uang diyat yang diminta oleh keluarga atau ahli waris korban.
 
"Ini edukasi buat masyarakat bahwa pemenuhan uang diyat bukan tanggung jawab negara. Namun negara wajib hadir memberikan pendampingan selama proses persidangan, seperti menyediakan pengacara" lanjut Safaat.
 
Dalam hukum Islam, diyat merupakan kompensasi atau ganti rugi berupa harta yang wajib dibayarkan akibat tindakan menghilangkan nyawa orang lain atau tindak kekerasan lain yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
 
Uang diyat merupakan bentuk keadilan yang harus didapatkan oleh keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan kehidupan.
 
Sesuai hukum Islam, hakim pengadilan di Arab Saudi memutuskan bahwa ahli waris korban berhak mendapatkan uang diyat yang besarannya telah ditentukan oleh undang-undang negara setempat. (Fauzy Husny/Abdullah Alawi)
 
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 14 Agustus 2019 16:0 WIB
Cuaca di Tanah Suci 'Tidak Menentu', Jamaah Haji Diminta Waspada
Cuaca di Tanah Suci 'Tidak Menentu', Jamaah Haji Diminta Waspada
Jamaah haji di Arafah. (icchajj.com)
Makkah, NU Online
Kondisi cuaca di Tanah Suci ‘tidak menentu’ dan cepat berubah selama musim haji tahun ini. Tiba-tiba saja mendung dan hujan meski pada hari itu cuaca sedang panas-panasnya. Hal itu terjadi saat puncak wukuf pada Sabtu, 10 dan Senin 12, Agustus 2019. Dimana terjadi hujan cukup lebat diikuti dengan angin kencang di Mina dan wilayah sekitarnya. 

Untuk itu, jamaah haji diimbau untuk selalu waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Lebatnya hujan di Mina mengakibatkan jalanan banjir,” demikian laporan jurnalis NU Online Muhammad Faizin, dari Tanah Suci.

Menurut Faizin, hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Mina tidak sampai memakan korban. Hanya bagian pinggir tenda-tenda jamaah haji di Mina yang sedikit rusak dan basah karena diterjang air hujan dan angin. 

Dia menambahkan, tidak semua video banjir Mina yang beredar di media sosial terjadi pada musim haji 2019. “Ada yang berasal dari musim haji tahun lalu,” lanjutnya.

Ia kemudian menceritakan keadaan jamaah haji selama mereka berada di Mina. Akibat ramainya jamaah dan kemiripan tenda, banyak orang yang tersesat selama mereka singgah di Mina. 

“Namun secara umum dapat ditangani dan jamaah bisa kembali ke maktabnya,” jelasnya.

Faizin mengatakan, saat ini jamaah sudah mulai meninggalkan Mina dan kembali ke Makkah. Beberapa jamaah yang sakit sampai saat ini dapat ditangani oleh petugas medis dengan baik, walau ada beberapa yang harus dirujuk ke rumah sakit, terutama yang sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit kronis.
 
Sebelumnya, Kepala Keamanan Arab Saudi, Khalid bin Qarar al-Harbi mengatakan, hujan lebat yang mengguyur Mina, Makkah, dan sekitarnya tidak menyebabkan keadaan darurat. Para petugas dikerahkan untuk menjaga agar saluran air lancar kendati terjadi hujan lebat.

Ia menyerukan agar para jamaah haji tetap berada di dalam tenda untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Petugas keamanan dilaporkan memberikan payung kepada jamaah haji agar mereka tidak basah kuyup.

Aliran listrik di wilayah Mina dipadamkan untuk mencegah terjadinya korsleting. Di samping itu, para jamaah haji yang mentaati setiap instruksi yang dikeluarkan petugas berperan penting dalam proses pencegahan korsleting. al-Harbi menegaskan, pihaknya akan mengawal jamaah haji hingga mereka meninggalkan Tanah Suci. 
(Muhammad Faizin/Muchlishon)
Rabu 14 Agustus 2019 15:0 WIB
Nestapa Eks Pendukung ISIS: Ditahan Hingga Ditolak Negara Asal
Nestapa Eks Pendukung ISIS: Ditahan Hingga Ditolak Negara Asal
Kamp pengungsian pendukung ISIS di Al Hol, Suriah. (Delil Souleiman/AFP Photo)
Jakarta, NU Online
Eks pendukung kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) memiliki nasib yang berbeda-beda, setelah kelompok teroris tersebut dikalahkan pada Maret lalu. Ada yang beruntung karena negara asalnya menerimanya kembali, namun lebih banyak yang ‘buntung’ karena mereka ditolak negara asal dan status kewarganegaraannya dicabut.

Shamima Begum, seorang remaja putri berusia 19 tahun asal London, Inggris, adalah salah satu contohnya. Otoritas Inggris menolaknya ketika Shamima ingin pulang ke negara asalnya itu, setelah beberapa tahun gabung dengan ISIS di Suriah.
 
Alasan dia ingin pulang adalah untuk merawat anaknya. Anak pertama dan kedua Shamima meninggal di wilayah ISIS karena sakit dan kekurangan gizi. Oleh karena itu, Shamima yang saat itu sedang menunggu kelahiran anak ketiganya ingin membesarkan anaknya di Inggris, dengan sistem perawatan kesehatan yang baik.
 
Namun keinginan Shamima itu tidak akan tewujud. Sebagaimana diberitakan The Times, Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid, menegaskan kalau dirinya tidak akan ragu mencegah warga yang telah mendukung organisasi teroris untuk kembali ke Inggris. Bagi Javid, mereka yang meninggalkan Inggris dan bergabung dengan ISIS adalah orang yang dipenuhi kebencian terhadap negerinya sendiri.

Pemerintah Inggris juga melarang anak-anak penduduk mereka yang menjadi anggota ISIS untuk kembali pulang. Dilaporkan, saat ini ada sekitar 30 anak-anak warga Inggris yang ditahan bersama dengan orang tua mereka di kamp-kamp utara Suriah.

Mereka ditahan setelah markas terakhir ISIS di Suriah berhasil ditalkukkan Pasukan Koalisi Kurdi dan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Dilansir laman Independent, Selasa (13/8), mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt dan Menteri Pembangunan Internasional, Penny Mordaunt, bekerja sama untuk membahas kemungkinan anak-anak tersebut pulang ke Inggris. 

Namun, rencana itu ditentang Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid. Menurutnya, kalau seandainya anak-anak tersebut dibawa pulang maka orang tua mereka akan memiliki alasan kuat untuk kembali ke Inggris. 

Berbeda sedikit dengan kebijakan Inggris yang tegas terhadap eks ISIS, pemerintah Australia pernah memulangkan delapan anak dari satu pasangan pejuang ISIS dari Suriah pada Juni lalu. Anak-anak tersebut kini berada di bawah perawatan otoritas Australia. Namun demikian, sama seperti yang dilakukan Perancis, Jerman, dan Inggris, Australia mencabut status kewarganegaraan warganya yang bergabung dengan ISIS dan menolak menerima mereka kembali.

Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, mengaku turut prihatin terhadap anak-anak yang lahir dari para pejuang asing ISIS. Meski demikian, dia menegaskan, Australia harus ‘menyadari ancaman’ yang dapat dilakukan sejumlah wanita dan anak-anak eks ISIS jika mereka kembali ke Australia. 

"Beberapa wanita telah dibawa pergi secara paksa oleh suami mereka ke Timur Tengah dalam keadaan yang mengerikan dan ada pula perempuan-perempuan yang memang bersedia pergi dan bergabung dengan ISIS secara sukarela dan itu merupakan ancaman yang sama bagi Australia," kata Dutton pada Rabu (24/7), diberitakan CNN.

Esk ISIS asal Rusia memiliki nasib yang cukup beruntung. Berbeda dengan negara-negara Barat lainnya, Rusia memilih untuk memulangkan sebagian warganya dari Suriah, terutama perempuan dan anak-anak.

Zalina Gabibulayeva (38) adalah perempuan eks-ISIS asal Chechnya, Rusia yang diterima kembali negaranya. Ibu lima orang anak itu kini menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah. Dia mengajarkan tentang bahaya ekstremisme.

Zalina juga menjelaskan kepada anak-anak didiknya bagaimana dia bisa terpikat hingga akhirnya bergabung dengan ISIS. “Kami berguna. Kami bisa menjelaskan kepada generasi muda tentang apa yang terjadi kepada kami, jadi mereka tidak membuat kesalahan yang sama seperti yang kami lakukan,” kata Zalina, diberitakan AFP, Jumat (9/8).
 
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah sebaiknya menerima kembali WNI eks ISIS atau menolak mereka untuk balik ke Indonesia? (Red: Muchlishon)
Rabu 14 Agustus 2019 7:0 WIB
Australia Adalah Darul Islam, tapi Bukan Daulah Islamiyah
Australia Adalah Darul Islam, tapi Bukan Daulah Islamiyah
Usai cermah, Kiai Harisudin berpose bersama dengan PCINU Australia

Sydney, NU Online

Walaupun selama ini Australia dikenal sebagai negara sekuler, namun sesungguhnya cukup ramah terhadap Islam. Bahkan perlakuan pemerintah Australia terhadap umat Islam, membuat negara itu bisa dikategorikan sebagai Darul Islam.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Kiai MN Harisudin saat menjadi nara sumber dalam Kajian Islam dengan tema Mengaji Fikih Kontemporer di rumah tokoh NU, Ustadz Emil Idad, Sydney Australia, Selasa (13/8).

 

Menurutnya, dalam rujukan fikih disebutkan bahwa wilayah yang didiami umat Islam dan mereka dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, itu disebut sebagai Darul Islam.

 

“Nah, Australia kita lihat umat Islam dapat menjalankan agamanya dengan baik. Masjid didirikan di banyak tempat. Hemat saya, itu memenuhi kriteria Darul Islam,” tukasnya sebagaimana rilis yang disampaikan kepada NU Online

 

Walaupun demikikan, terma Darul Islam tidak sama dengan model pemerintah Islam atau Daulah Islamiyah sebagaimana dibayangkan oleh kelompok pengusung khilafah. Sebab negara khilafah yang mereka cita-citakan bercirikan formalisasi ajaran-ajaran Islam dalam hukum positif dan ketatanegaraan.

 

“Kalau seperti tidak ada (di Australia), dan di Indonesia juga ditentang,” jelasnya.

 

Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) se-Indonesia tersebut menambahkan, jika dalam praktik berislam terdapat kesulitan-kesulitan, maka itu merupakan suatu hal yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, umat Islam di Australia dapat menggunakan pendapat berbagai madzhab fikih. Sebab inti dalam beragama Islam adalah ketaatan dan kepatuhan pada Allah Swt.

 

“Di Australia, kita mau madzhab mana saja silahkan; dengan catatan tahu ilmunya, tidak sekedar mengambil mudahnya dan mencari yang paling bermaslahat, serta dalam koridor ketaatan dan kepatuhan pada Allah Swt,” ungkapnya.

 

Menurut pandangan Kiai Harisudin, hal terpenting dalam berislam adalah ketaatan dan kepatuhan pada Allah Swt. Pahala yang diberikan kepada hamba-Nya bergantung pada kadar kepayahannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Semakin payah dan sulit, pasti pahalanya juga lebih banyak sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, Al’ajru biqadritta’abi.

 

“Kalau sedikit payah, maka pahalanya juga lebih sedikit. Kalau shalat subuh di masjid Sydney lebih payah dan berat, tentu pahalanya juga lebih besar. Di sinilah, hemat saya, salah satu ujian ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah Swt. ”, urainya.

 

Di bagian lain, Katib Syuriyah (demisioner) PCNU Jember tersebut menyatakan bahwa Australia telah menerapkan Maqashidus Syari’ah (tujuan-tujuan syari’ah). Hal ini bisa dilihat misalnya dari penerapan denda untuk orang yang melanggar lalu-lintas. Dendanya beragam antara 114 dolar, hingga 457 dolar. Satu dolar Australia kurang lebih Rp. 10.000,-

 

“Tujuannya agar orang jera dan tidak melanggar lalu lintas. Lalu, terbangun keteraturan. Ini ‘kan sesuai syariah Islam. Demikian juga, penghapusan domestic violence yang menjadi perhatian pemerintah Australia. Juga transparansi keuangan publik Pemerintah Australia yang semuanya dalam hemat saya, sangat sesuai dengan maqasidus syari’ah “, ungkapnya.

 

Ia menambahkan, langkah maju pemerintah Australia juga dapat dilihat dari penerapan pajak tinggi terhadap orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, pajak rendah bagi yang penghasilan rendah atau bahkan tidak ada pajak.

 

“Kalau pengusaha kaya raya ditarik 40 persen, ini ‘kan luar biasa. Kaila yakuuna duulatan bainal aghniyaii minkum. Agar supaya perputaran harta tidak di kalangan mereka saja. Pemerintah Australia sudah jauh menerapkan pajak setinggi ini. Bandingkan dengan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

 

Pewarta : Aryudi AR

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG