IMG-LOGO
Nasional

Mahasiswa Sudah Terpapar Radikalisme, Jangan Dianggap Sepele

Rabu 14 Agustus 2019 13:30 WIB
Bagikan:
Mahasiswa Sudah Terpapar Radikalisme, Jangan Dianggap Sepele
Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan, Syaiful Arif (berdiri) saat menjadi narasumber dalam dialog Harmoni Indonesia, Pancasila: Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember.

Jember, NU Online

Ancaman radikalisme yang mendera Indonesia jangan dipandang sebelah mata. Sebab sejumlah fakta menguak keabsahan ancaman tersebut. Terjadinya aksi teror di sejumlah daerah dan penangkapan bagitu banyak terduga teroris, tak pelak lagi membuktikan keseriusan ancaman tersebut. Namun yang lebih mengerikan adalah hasil survei dari Mata Air Foundation yang menyebut 23 persen mahasiswa sudah terpapar radikalisme.

 

“Itu sungguh mengerikan. Coba bayangkan, 23 persen dari jumlah mahasiswa seluruh Indonesia, itu banyak. Dan mahasiswa itu pinter-pinter, dan militan lagi,” tutur Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan, Syaiful Arif saat menjadi narasumber dalam dialog Harmoni Indonesia, Pancasila: Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember, Jawa Timur, Selasa (13/8) malam.

 

Menurutnya, mahasiswa adalah generasi masa depan Indonesia yang diharapakan sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpian bangsa sekian puluh tahun kedepan. Kalau saja yang 23 persen itu pertumbuhannya bagus dan bisa mengisi pos-pos penting di negeri ini, bagaimana nasib Indonesia kelak.

 

“Jangan dianggap remeh. 23 persen itu siap berjihad untuk menegakkan khilafah, dan otomatis menolak Pancasila,” jelasnya.

 

Data lain yang tak kalah pentingnya versi hasil survei itu adalah sebanyak 19,4 persen ASN (Aparatur Sipil Negara) menolak Pancasila. Pemahaman menolak Pancasila setali tiga uang dengan kelompok pejuang khilafah yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.

 

“Ini baru ASN yang seharusnya doktrin Pacasilanya begitu kuat. Belum lagi orang-orang BMUN yang juga terpapar radikalisme. Ini sungguh mengerikan,” jelasnya.

 

Alumnus Pesantren Ciganjur asuhan Gus Dur itu mengungkapkan alasan kelompok radikal untuk menolak Pancasila karena dinilai tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Padahal 5 sila dalam Pancasila tidak satupun yng bertentangan dengan Al-Qur'an.

 

“Untuk meyakinkan masyarakat, biasanya mereka menyodorkan pertanyaan: mulia mana antara Al-Qur'an dan Pancasila. Jawabannya jelas lebih mulia Al-Qur'an. Keduanya tidak bisa dibandingkan karena yang satu (Pancasila) adalah produk maunsia, yang satunya lagi (Al-Qur'an) wahyu Allah. Tapi kalau ditanyakan lagi, apakah Pancasila bertentangan dengan Al-Qur'an. Jawabannya tentu tidak. Tidak ada satupun dari Pancasila yang bertentangan dengan Al-Qur'an ,” urainya.

 

Arif mengaku bersyukur Indonesia memiliki NU. NU merupakan salah satu ormas penjaga Pancasila. NU dengan ribuan pesantrennya merupakan kekuatan penting dalam menjaga Pencasila dan merawat NKRI .

 

“Kita berharap agar para santri bisa menjadi mujahid-mujahid Pancasila. Kita harus berikhtiar untuk menjaga Pancasila. Jangan karena kita besar lantas tidak melakukan sesuatu. Sementara mereka walaupun kecil tapi terus-menerus ‘bekerja’ akhirnya jadi besar,” pungkasnya.

 

Pewarta : Aryudi AR

Bagikan:

Baca Juga

Rabu 14 Agustus 2019 22:0 WIB
Kepala Staf Presiden Siap Buka Konbes dan Rakernas IPNU
Kepala Staf Presiden Siap Buka Konbes dan Rakernas IPNU
Pengurus Pimpinan Pusat IPNU saat bersilaturahim dengan Kepala Staf Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn.) H Moeldoko
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) melakukan silaturahim kepada Kepala Staf Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn.) H Moeldoko di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (13/8) pukul 10.00 WIB.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP IPNU Aswandi menyampaikan beberapa program dan gerakan PP IPNU yang tengah dan akan dilaksanakan.

Maraknya radikalisme di kalangan pelajar menjadi satu perhatian PP IPNU. Sudah lebih dari 20 persen pelajar Indonesia, menurut beberapa survei nasional, terpapar virus radikal dan ekstrem.

Tak ayal, sebagai organisasi yang fokus dalam persoalan pelajar, IPNU harus tampil ke depan mengatasi hal tersebut. Aswandi menyampaikan bahwa IPNU akan menggelar Sekolah Deradikalisasi bagi para pelajar.

Sementara itu, melanjutkan hal tersebut, Achnaf al-Asbahani, Ketua PP IPNU, menyampaikan perlunya IPNU masuk ke sekolah-sekolah umum. Pasalnya, pelajar sekolah umum lebih rentan terpapar paham radikal dan ekstrem. 

Acnahf juga mengungkapkan bahwa tantangan generasi muda khususnya pelajar di era persaingan global ini adalah inovasi dalam bidang ekonomi. Hal itulah, menurutnya, yang akan terus ditumbuhkan di kalangan pelajar.

Di samping itu, Konferensi Besar (Konbes) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada pekan ketiga bulan depan di Lampung juga disampaikan kepada Moeldoko.

Khairil Anwar Simatupang sebagai Ketua Pelaksana Konbes dan Rakernas dalam kesempatan tersebut menyampaikan undangan khusus kepadanya untuk menghadiri forum tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2013-2015 itu mengapresiasi gerakan-gerakan yang disampaikan oleh PP IPNU. Ia menyampaikan bahwa pelajar memang harus dibekali ideologi Pancasila dan keagamaan yang inklusif agar dapat membentengi diri dari ideologi berbahaya. 

Untuk program konbes dan rakernas, Moeldoko bersedia dan menyanggupi untuk dapat membuka acara tersebut. 

Terakhir, perwira asal Kediri berpesan kepada 13 pengurus PP IPNU yang menemuinya untuk dapat meningkatkan inovasi ekonomi kreatif dan menguatkan ideologi demi kemajuan Indonesia.

"Jadilah pelajar yang dapat berinovasi dalam ekonomi dan mapan dalam bidang ideologi menuju indonesia maju," pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung santai, tetapi tetap serius itu juga dihadiri oleh Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik dan Pengelolaan Isu Polhukam Kantor Staf Presiden. (Syakir NF/Abdullah Alawi)
 
Rabu 14 Agustus 2019 20:0 WIB
Ini Tawaran Jalan Tengah PBNU Terkait Kepulangan WNI Eks ISIS
Ini Tawaran Jalan Tengah PBNU Terkait Kepulangan WNI Eks ISIS
Sejumlah anak dan perempuan yang mengaku warga Indonesia ditemukan berada di antara ribuan petempur asing ISIS di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur. (Afshin Ismaeli/bbc)
Jakarta, NU Online
Banyak negara menghadapi persoalan tentang bagaimana memperlakukan eks pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Banyak negara memutuskan menolak kembali warganya yang bergabung dengan ISIS dan mencabut status kewarganegaraannya. Namun ada juga negara yang menerima kembali warganya usai mereka menjadi bagian dari ISIS.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah sebaiknya menerima kembali warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau menolak menerima mereka balik ke Indonesia?

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) M Imdadun Rahmat menilai, persoalan eks pendukung ISIS adalah persoalan yang dilematis bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia terikat dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia dan pengungsi. Dimana negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak boleh menolak kehadiran warga negara yang berstatus sebagai pengungsi dengan alasan apapun.

“Termasuk dalam konteks eks ISIS ini. Saat ini mereka statusnya adalah sebagai pengungsi,” kata Imdad saat dimintai keterangan NU Online, Rabu (14/8). 

Dia menambahkan, negara-negara anggota PBB juga terikat dengan norma hak asasi manusia berupa larangan mencabut kewarganegaraan seseorang. Hal itu dikarenakan status kewarganegaraan seseorang adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara anggota PBB.

Di sisi lain, menurutnya, kehadiran WNI eks pendukung ISIS ke Indonesia akan menimbulkan tantangan dan masalah tersendiri. Paham keagamaan dan ideologi yang mereka miliki bisa menjadi ancaman yang potensial bagi keamanan dan memperumit persoalan radikalisasi di Indonesia. 

Ia membeberkan, ada jalan tengah yang bisa ditempuh Indonesia terkait dengan WNI eks pendukung ISIS. Yakni Indonesia menyerahkan persoalan ini ke UNHCR (badan PBB yang menangani persoalan pengungsi) terlebih dahulu. Ia memaparkan, kelompok ISIS terbentuk atas hasil kerja sama antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi untuk menggulingkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang dengan Iran.

“Karena lemahnya badan PBB, maka strategi atau manuver politik mereka menjadi sumber dari munculnya ketidakstabilan di Timur Tengah memunculkan konflik dan perang. Dan perang inilah yang menarik para simpatisan ISIS ke Irak dan Suriah,” jelas Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute ini.

“Mereka harus bertanggung jawab untuk menanggung kosekuensi dari sikap lembek mereka terhadap policy yang dibuat negara-negara anggota PBB sendiri. Dan itu adalah anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika,” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Imdad, persoalan eks pendukung ISIS biar saja terlebih dahulu ditangani UNHCR dan menjadi tanggung jawab PBB. Dengan begitu, mereka berbagi beban dengan negara-negara seperti Indonesia terkait dengan persoalan baliknya eks ISIS. 

“Indonesia menurut saya jalan tengahnya bersikap pasif saja dulu, biar mereka ditangani UNHCR. Sampai kemudian ada kesepahaman dengan dunia internasional dan badan-badan pengawas hak asasi manusia untuk mereka sepakat ada special treatment (perlakuan khusus) kepada eks ISIS ini,” paparnya.

Imdad menjelaskan, perlakuan khusus (special treatment) yang dimaksud adalah membiarkan Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan apakah WNI eks ISIS terlibat dalam kejahatan –baik pidana ataupun terorisme- selama di sana atau tidak. Dengan begitu, penegak hukum nanti bisa mengambil tindakan hukum kepada mereka.

“Atau kalau mereka tidak bisa dijerat dengan delik pidana atau terorisme, mereka memerlukan deradikalisasi. Deradikalisasi tentu perlu expertise, dana. Bagaimana kita bernegosiasi dengan badan-badan internasional untuk melakukan special treatment deradikalisasi agar tidak membebani Indonesia yang sudah terbebani dengan program deradikalisi bagi napi eks napiter yang ada di Indonesia,” urainya.

Ia menambahkan, Indonesia butuh bantuan dari dunia internasional terkait dengan penangangan eks ISIS. Sehingga kalau seandainya Indonesia memutuskan menerima kembali eks ISIS maka Indonesia memiliki sumber daya untuk melakukan perlakuan khusus (special treatment) kepada mereka. 

“Selain itu special treatment yang saya maksud, bisa jadi adalah tindakan-tindakan pengurangan terhadap kebebasan dan keleluasaan mereka. Kita khawatir kalau Indonesia nanti melakukan deradikalisasi secara intensif, maka Indonesia akan kena tuduhan kamp konsentrasi seperti yang dilakukan China terhadap kelompok-kelompok yang dekat dengan kelompok radikal di China bagian barat,” jelasnya.

Ia mengatakan, Indonesia akan repot kalau tidak ada dukungan pendanaan program dari badan-badan internasional dan tanpa ada kesepahaman bahwa deradikalisasi intensif bukan pelanggaran hak asasi manusia. 
 
“Sekali lagi, ini simalakama bagi Indonesia. Dunia internasional jangan menutup mata terhadap problem dari negara-negara asal. Jangan sampai Amerika dan sekutunya yang menabur angin, nanti negara-negara yang tidak berkepentingan dengan itu harus menuai badai. Itu tidak adil. Oleh karenanya, kita tunggu partisipasi dari dunia internasional untuk bersama-sama meng-handle eks ISIS,” tukasnya. (Muchlishon)
Rabu 14 Agustus 2019 18:0 WIB
Gus Muwafiq: Sikap Pengertian Tumbuhkan Suasana Nyaman 
Gus Muwafiq: Sikap Pengertian Tumbuhkan Suasana Nyaman 
KH Muwafiq, Slemat Yogyakarta di acara haul di Mranggen, Demak, Jateng
Demak, NU Online
KH Ahmad Muwafiq mengatakan, Jabal Rahmah yang selalu dikunjungi umat Islam saat berhaji atau umroh menjadi simbul bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu asal usul, yakni nabi Adam dan ibu Hawa.
 
“Kita diingatkan, di Jabal Rahmah Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu pertama kali saat diturunkan di dunia. Dari sinilah kemudian keturunannya menyebar ke seluruh penjuru dunia,” ujar Gus Muwafiq 
 
Hal itu diungkapkan saat dirinya menyampaikan taushiyah dalam acara haul ke-79 KH Abdurrahman bin Qosidil Haq di Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Jawa Tengah, Selasa (13/8) malam.
 
Menurutnya, perjumpaan jamaah haji atau umroh dari berbagai penjuru dunia di Jabal Rahmah ini membawa manusia untuk menyaksikan adanya perbedaan di antara mereka, dimulai dari warna kulit, bahasa, budaya, postur fisik dan sebagainya. 
 
Dari perbedaan itu, lanjutnya, umat Islam diingatkan oleh Al-Qur’an untuk lita’aarfuu, saling mengerti tidak hanya saling mengenal saja. Dengan saling mengerti itu maka dapat saling memahami dan menghormati.
 
"Sikap saling pengertian jika diamalkan dengan baik dan benar akan dapat menumbuhkan suasana nyaman dan tenteram di tengah-tengah masyarakat yang beragam," tandasnya.
 
Dia menambahkan, inilah pelajaran berharga dan modal besar untuk mengokohkan persatuan dalam keragaman yang sudah sejak lama diajarkan oleh para ulama Indonesia, termasuk Kiai Abdurrahman, sehingga Islam bisa diterima masyarakat Indonesia dengan senang hati dan gembira.
 
Dengan dmikian, tutur Gus Muwafiq, kalau sekarang ini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan gerakan demi persatuan dengan menafikan dan memberangus perbedaan, pihak yang seperti ini perlu belajar sejarah perjalanan para nabi-nabi utusan Allah, terutama Nabi Adam.
 
“Pemahaman ajaran saling pengertian ini sekarang semakin populer, sehingga dunia tertarik untuk mengkajinya. Mereka yang pinter-pinter itu baru meneliti, sementara para kiai Nusantara sudah mengamalkan bahkan menyebarluaskan melalui santri-santrinya sehingga ajaran ini sudah membumi,” tuturnya. 
 
Acara haul ke-79 KH Abdurrahman bin Qosidil Haq di Pesantren Futuhiyyah dihadiri para ulama, kiai, habaib, politisi, santri, dan alumni serta ribuan umat Islam dari berbagai daerah. (Samsul/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG