IMG-LOGO
Wawancara

Masjid Istiqlal Buka Akses untuk Penyandang Disabilitas Itu Revolusioner

Kamis 15 Agustus 2019 8:25 WIB
Bagikan:
Masjid Istiqlal Buka Akses untuk Penyandang Disabilitas Itu Revolusioner
Bahrul Fuad (Cak Fuad)
Ada yang berbeda pada pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha 1440 H, Ahad (11/8/2019) di Masjid Istiqlal Jakarta. Pasalanya, deretan difabel ikut serta pada ibadah tahunan itu. Mereka terlihat shalat di masjid, bahkan di baris pertama dengan posisi duduk di kursi roda.

Bagi anggota tim penulis buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Bahrul Fuad, pengelola Masjid Istiqlal yang membuka akses kepada penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa menunaikan shalat Idul Adha secara berjamaah di dalam masjid merupakan peristiwa revolusioner dan bersejarah.

Cak Fuad, demikian pria ini kerap disapa, mengungkapkan ceritanya dalam wawancara yang dilakukan oleh Jurnalis NU Online, Husni Sahal, Rabu (14/8) di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta.

Lalu bagaimana respons lengkap pria yang sedang mengambil Program Doktoral Departemen Sosiologi Universitas Indonesia (UI) ini? Berikut petikan wawancaranya. 

Bagaimana Cak Fuad mengomentari dibukanya akses Masjid Istiqlal bagi penyandang disabilitas ini?

Kemarin itu (dibukannya akses Shalat Idul Adha bagi difabel) merupakaan sebuah gerakan revolusiner, dalam hal fiqih dan kebudayaan. Dalam hal fiqih, selama ini kan sering kali kursi roda, tongkat yang digunakan difabel dilihat atau dipandang sebagai barang yang membawa najis, sehingga sering kali teman-teman difabel pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dia harus meninggalkan alat-alatnya di luar masjid dan juga pengguna tongkat itu dia harus meninggalkan tongkat-tongkat itu di luar masjid dan dia harus masuk ke masjid dengan merangkak. 

Selama ini juga temen-teman yang tuli, disabilitas tuna rungu belum pernah kalau khutbah bisa mengikuti isinya secara penuh, tapi kemarin di Istiqlal, panitia menyediakan layar besar dua kemudian disebar dengan layar TV LCD. Itu yang isinya pertama adalah gambar khotib dan satunya juru Bahasa isyarat. Teman-teman semua merasa gembira.

Jadi ini adalah sebuah revolusi dalam hal fiqih tadi karena kami ini kan orang-orang yang (selama ini) dianggap maridh, orang sakit, sehingga pendekatannya rukhsah. Kalau kamu tidak bisa mendengarkan shalat, kamu tetap sah meskipun kamu tidak bisa mendengarkan khutbah, tapi kan kemarin tidak. Bagaimana pemenuhan hak mereka juga ingin mendengarkan khutbah itu juga penting. Sehingga fiqih ini yang kemudian memberikan solusi terhadap itu.

Kemarin juga gitu itu Kursi roda bisa masuk ke shaf terdepan dengan pejabat VIP dan ini menjadi sesuatu luar biasa. Artinya bahwa Selama ini belum pernah terjadi orang shalat dengan menggunakan kursi roda. Kalau kursi biasa kan umum disediakan masjid, tapi ini kursi roda digunakan orang dari rumah, lewat jalan, kemudain wudlu dan masuk ke dalam masjid dan di atas karpet. Nah ini kan sesuatu yang belum terjadi selama ini.

Kalau revolusi kebudayannya, artinya ya bahwa teman-teman difabel yang selama ini dianggap sebagai kelompk nomor dua, second line di dalam kelompok masyarakat, pada shalat id kemarin diposisikan sejajar dengan masyarakat yang lain dalam strata kemasyarakatan, dalam hal ibadah, sehingga tidak lagi ‘oh kamu difabel harus dibelakang’.

Kita mempunyai kesempatan yang sama. Kalau di dalam aturan shalat berjamaah itu kan siapa yang datang duluan ini di shaf duluan. Nah ini kan terjadi karena temen-teman difabel ini berangkat dari rumah jam 3 (pagi), jadi nyampe di Istiqlal sebelum subuh. Jadi dia di shaf paling depan, haha...

Dan bagaimana orang juga tidak lagi memandang teman-teman difabel dengan penuh stigma negatif misalkan ‘oh difabel kasihan, ditolong’. Jadi ketika kemarin itu terjadi interaksi yang biasa saja. Tidak kemudian orang melihat kami dengan penuh haru, kasian, bersikap yang berlebihan. Tapi ya mereka dibiarkan saja, wajar-wajar saja, karena memang kami dipandang sebagai anggota masyarakat yang punya hak yang sama. Ini saya pikir mengubah kebudayaan kita berinteraksi secara setara.

Kalau respons dari temen-temen difabel yang lain sendiri gimana?

Pada waktu itu banyak yang WA saya. Dia (para difabel) nangis di dalam itu karena baru pertama kali dia merasa bisa shalat di dalam masjid pakai kursi roda. Jadi rasa haru, rasa dimanusiakan itu terjadi dan mereka dengan tulus nangis, rasa syukur. Aku dewek yo waktu konco-konco (aku sendiri saat teman-teman) shalat, itu mulai abis subuh takbiran, kemudian shalat id, aku yo rada terenyuh (saya ya agak terharu), terharu melihat temen-temen.

Begitu antusias temen-temen dari Bogor berangkat jam 3 (pagi), bayangkan. Jadi, mereka antusias karena selama ini kan yang tidak kita dapatkan itu adalah di-wongke, dimanusiakan. Kita itu sebenarnya tidak suka juga dimanja, kemudian dipandang sebagai orang luar biasa, itu kita gak nyaman. Tapi kita itu sebenarnya yang kita ingin itu sederhana: di-wongke, dimanusiakan. Menempatkan dia, siapa yang datang di masjid pertama kali maka menempati shaf pertama. Itu kan di manusianya.

Bagaimana ceritanya Pengelola Masjid Istiqlal sampai mau memberikan akses kepada difabel itu?

Ya sebenarnya awalnya kan dari buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, terus kemudian kita dengan P3M, dengan LBM NU Kang Sarmidi, dengan Lakpesdam dan Bimas Islam kita bertemu, kemudian kita sharing tentang buku itu pada FGD yang di Bogor. Kemudian itu disambut baik, ditindaklanjuti lagi di Jakarta di Mention Hotel itu, kemudian ada (pihak) Istiqlal. Kita tekan saja. Gimana kalau besok kita coba.

Awalnya Istiqlal ragu-ragu, kita belum pernah, sumber daya, SDM gak siap, dananya dan lain sebagainya. Pada akhir penutupan, Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Muhammadiyah Amin hadir terus dilaporin sama Bu Azizah (Kasubdit Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik Sosial Keagamaan Ditjen Bimas Islam). Kemudian Pak Dirjen bilang, ‘Wah ini gimana ini, harus ini, saya setuju.

Pokoknya besok shalat id harus akses untuk temen-temen disabilitas, dan ini sudah menjadi instruksi dari pak presiden. Mau gak mau, pokoknya besok shalat ied harus mengundang temen-temen disabilitas sebanyak mungkin’. Istiqlal kan gak bisa nolak karena Istiqlal di bawah Bimas Islam, haha...

Sepengetahuan Cak Fuad, pelayanan terhadap difabel ini baru di Masjid Istiqlal atau sebelumnya sudah ada di masjid-masjid lain?

Sebelumnya sudah ada di Masjid El-Syifa di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sebenarnya sudah beberapa kali dan itu menjadi model. Cuma kalau Istiqlal ini kan beda. Istiqlal ini kan bisa ditonton seluruh Indonesia dan menjadi rujukan dari masjid-masjid yang ada di Indonesia, sehingga momen kemarin itu sebenarnya penting untuk sosialisasi dan mendorong masjid-masjid yang lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama.

Lalu, soal akses dari Masjid Istiqlal untuk difabel itu hanya untuk Shalat Idul Adha juga atau tidak?

Kita harapkan ini menjadi titik awal. Kelanjutnya ya ketika jumatan, shalat rawatib ya harus dilakukan seperti itu, aksesnya dibuka. Makanya kan besok hari Senin, saya mau sowan ke Profesor Nasaruddin, Imam Besar Masjid Besar Istiqlal. Pertama, aku mau mengucapakan terima kasih. Kedua mau menyerahkan buku fiqih disabilitas itu. Ketiga, saya minta untuk ini terus dikawal, didorong supaya menjadi gerakan bersama, gerakan masif di seluruh Indonesia. 

Dan harus diingat bahwa pemantiknya itu adalah buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Itu yang orang mungkin sering kali gak ngeh, Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada buku fiqihnya ini. Yang awalnya di pra-Munas Purwakarta (2017) sudah menyampaikan itu, dan berdebat dengan para kiai pada waktu itu. 

Kemudian di Purwakarta saya mendapatkan dukungan dari Kiai Ishomuddin, Kiai Imam Aziz, dan Kiai Moqsith. Tiga tokoh ini yang mendorong sampai munas Lombok. Di Munas Lombok ini, kemudian terjadi lagi perdebatan karena kan nyuwun sewu, kiai-kiai sepuh melihat difabel dalam kerangka berpikir ini adalah orang-orang, umat yang mendapat ujian, orang yang mendapat cobaan, orang sakit, maka sikap-sikap yang berkembang itu adalah kashian, kemudian lebih kepada hal-hal yang sifatnya memaklumi.

Sehingga kan pendekatan fiqih yang digunakan juga rukhsah, makanya kan para kiai pada waktu itu kan ‘loh kenapa, gak papa kalau tempat wudlunya gak akses gak papa, kamu tayamum aja trus shalat, gak masalah. Itu udah ada di fiqihnya’. Tapi kan kalau kemudian kami, difabel selalu mengunakan rukhsah sampai kapan tempat wudlu di PBNU (Misalnya) ini diperbaiki, gitu, dibuat akses hahahaha. Kalau misalkan ‘gak ap-apa yang tuli itu gak mendengarkan khutbah shalat Jumatnya tetap sah karena itu kan keadaan itu darurat’.

Tapi sampai kapan temen-temen tuli itu bisa tahu isi khutbahnya. Kemudian masjid meyediakan fasilitas itu, kan gak pernah terjadi nantinya, makanya saya selalu bilang, fiqih penguatan disabilitas ini bukan hanya sebagai petunjuk bagi teman-teman difabel melakukan ibadah, bukan itu, itu sudah masuk dalm fiqih ibadah, tapi fiqih disabilitas ini lebih kepada penekanan keluar. Jadi ini sebagai alat untuk mendorong pihak-pihak penyedia layanan untuk kemudian menyediakan fasilitas.

Jadi tentang akses pada shalat rawatib dan Jumatan belum diobrolin dengan pihak Masjid Istiqlal?

Belum, tapi Senin nanti aku sowan untuk ngobrolin itu. advokasi itu kan harus dikawal terus, gak boleh putus-putus. (*)
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 15 Agustus 2019 14:0 WIB
Ulama Wafat Membawa Serta Seluruh Ilmunya
Ulama Wafat Membawa Serta Seluruh Ilmunya
Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin
Mustasyar PBNU KH A. Mustofa Bisri memuat sebuah kaligrafi di Instagramnya, Mautul alim, mautul alam. Kaligrafi itu diunggah saat wafatnya Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair Selasa (6/8) lalu. Tiga hari kemudian, melalui media sosial sama, kiai tersebut mengunggah fotonya di tengah jalan saat menunggangi sepeda motor di antara truk-truk. Foto tersebut diberi keterangan sebagai perjalanan menuju tahlilan hari ketiga Kiai Maimoen Zubair. 

Ya, meninggalnya kiai yang akrab disapa Mbah Moen di Tanah Suci Makkah itu, tak hanya kehilangan bagi kiai, tetapi bagi NU, santri, umat, dan bangsa ini. Beragam kalangan mengungkapkan belasungkawa. 

Selepas kepergian Mbah Moen, dua hari kemudian, NU kembali kehilangan salah seorang Pengurus PBNU, yaitu H Sulton Fatoni dalam usia muda. Selang seminggu, lagi-lagi NU salah seorang kiainya, yakni pengsuh pesantren Gedongan, Cirebon, KH Mukhlas Dimyati. Di dalam seminggu tersebut meninggal pula rais syuriyah di salah satu kecamatan Garut dan Tegal.

Meninggalnya para alim, menurut Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah kegelapan mautul ‘alim mautul alam berarti kematian seorang yang alim sema dengan kematian alam. Dalam satu riwayat, kata kiai asal Surabaya ini, seandainya tidak ada ulama atau orang alim, manusia seperti hewan. 
 
“Siapa yang menunjukkan benar salah, tatakrama hidup. Kalau tidak ada ulama, tak ada bedanya dengan hewan,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (8/8) malam. 

Menurut Kiai Miftah alim dalam ungkapan tersebut terutama mereka dalam penguasaan ilmu agama. Namun demikian, sebetulnya, alim dalam ilmu agama dan umum tidak seharusnya ada dikotomi. Seharusnya orang alim ilmu agama itu mengerti ilmu umum. 

“Ilmu umum itu hasil dari peneleahan terhadap ayat-ayat kauniyah, kejadian alam, ada gempa, gerhana, hujan, semuanya itu ilmu. Hanya orang membedakan disebut umum karena rasulullah tidak membawanya secara ditetapkan sebagai salah syariat, ahkamus syar’i,” jelasnya. 
 
Kiai yang lebih muda, seorang Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengurai lebih panjang tentang kalimat mautul alim, mautul alam itu kepada Abdullah Alawi dari NU Online. Berikut petikannya:    

Meninggalnya Mbah Moen, seorang ulama besar, kit mengingat ungkapan mautul ‘alim mautul alam. Bagaimana penjelasannya? 

Iya, jadi kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian, siapa saja, termasuk di dalamnya para nabi, rasul, dan para penggantinya yakni para ulama. Kita mengetahui bahwa para nabi, para rasul yang digantikan warasatul anbiya, yakni para ulama itu karena mereka memilki ilmu, ilmu agamanya, bukan hanya ilmunya, tapi akhlaknya. 

Jadi, wafatnya ulama membawa serta ilmu yang dimilikinya. Belum tentu kemudian ulama yang sangat hebat seperti Kiai Haji Maimoen Zubair itu digantikan oleh orang-orang yang setara di kemudian hari. Belum tentu. Tetapi mungkin juga muncul ulama-ulama yang barangkali di sisi-sisi yang lain memiliki kehebatan ilmu misalnya, amal dan karena itu kita tidak boleh pesimis. 

Ya, tentu saja mautul ‘alim mautul alam karena ilmu merupakan cahaya di alam semesta ini, menerangi, cahaya petunjuk yang menerangi orang dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, jadi mautul 'alim, mautul alam. Kematian orang berilmu ibarat kematian alam karena orang yang berilmu menerangi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang perlu diberi petunjuk. Orang-orang yang perlu diberi petunjuk itu ketika tidak ada ilmu dengan kematiannya orang alim, terjadinya kegelapan. Itu yang dimaksud mautul 'alim, mautul alam. 

Jenengan tadi menyebutkan jangan pesimis pasti pengganti-penggatinya. Jadi, akan tumbuh orang-orang seperti Mbah Moen?

Merupakan sunatullah bahwa sesuatu yang hilang itu selalu ada penggantinya meskipun penggantinya itu tidak seimbang bagaimana seorang Mbah Maimoen Zubair seorang yang berusia 90 tahun lebih akan digantikan orang muda. Tentu dari sisi pengalaman dan ilmu akan sangat jauh. Butuh waktu yang panjang untuk menjadi orang yang setara dengan Mbah Maimoen Zubair. Artinya bahwa orang-orang berikutnya harus meniru apa yang dilakukan Mbah Maimoen bagaimana memperoleh ilmu, bagaimana berguru kepada banyak orang, bagaimana mengamalkan apa yang sudah dikuasai karena ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tiada buah, tidak bisa dinikmati. Orang-orang berikutnya harus melanjutkan agar ada pengganti-pengganti yang lebih banyak. 

Apakah keinginan untuk ada pengganti Mbah Moen itu dibiarkan secara alamiah atau mendasainnya atau merekayasanya agar tercipta? 

Penting melakukan rekayasa, makanya perhatian kepada lembaga pendidikan pesantren itu harus dilakukan. Para santri itu harus ditingkatkan kualitas ilmu dan amalnya. 

Bagaimana rekayasanya untuk upaya itu? 

Saya kira banyak ahli-ahli pendidikan pesantren, para kiai yang membikin metode-metode yang cukup bagus. Semua pendidik pesantren yang menekuni metode-metode pengajaran saya kira mereka berkreasi bagaimana ilmu bisa disampaikan lebih sistematis dan lebih dipahami oleh para santri. 

NU sebagai lembaga ulama, kebangkitan ulama, apa yang harus dilakukan secara organisasi untuk menciptakan para ulama lebih banyak lagi?

Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para ulama. Tentu saja memilikit tugas antara lain memerhatikan dan meningkatkan kualitas ilmu di masyarakat Nahdliyin khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh organisasi. NU didirikan dulu dengan tiga pilar yang kuat yakni Tashwirul Afkar, itu di bidang pendidikan dan pemikiran. Saya kira yang seperti itu harus menjadi program yang terus-menerus oleh setiap organisasi di setiap tingkatan mulai PBNU sampai tingkat ranting untuk memberikan pendidikan yang cukup kepada warganya. 

Kemudian ada juga Nahdlatut Tujjar, kelompok pedagang. Ini artinya NU juga harus bergerak di bidang ekonomi karena ekonomi akan menopang pendidikan. Kemudian Nahdlatul Wathan, perhatian kepada tanah air. Ketiga itu saling menopang. Negara aman menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi. Ekonominya baik, pendidikan juga menjadi baik. Itu menjadi program kerja yang harus diperhatikan oleh NU dari tingkat pendidikan di rumah, sekolah, mulai yang paling bawah sampai tertinggi untuk meningkatkan kualitas-kualitas ilmu yang saya kira harus, karena adanya orang-orang yang wafat. Jangan sampai alam menjadi gelap gara-gara seorang alim meninggal, semua dalam kebodohan. 

Bahkan di dalam kitab Li Madza Taakharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum (Mengapa Umat Islam Undur, dan Non-Muslim Maju) yang ditulis pemikir Mesir yang ditulis Amir Syakib Arselan karena dua hal. Umat Islam mundur karena situasi al-jahil ‘anil Islam. Orang Islam itu tidak mengenal ajaran Islam. Tidak mengerti ilmuanya beragama itu. Agama harus memberi manfaat kepada kemanusiaan, mengerti tentang kebersihan. Harus bersih tubuhnya, tempatnya, lingkungannya. Itu tidak dipraktikkan karena jahil 'anil Islam. Seperti orang memakai jam bagus, tetapi tidak disiplin (waktu). Yang kedua, sebab umat Islam mundur itu karena mutajahil 'anil Islam. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Ilmunya sekadar ilmu, dipelajari, tetapi tidak untuk landasan untuk amal sehingga orang Islam menjadi tidak rasional. Kondisi mutajahil ‘anil Islam. 

Nah, situasi ini ketika orang yang sesungguhnya berilmu dan mengamalkannya wafat, gelaplah dunia ini. oleh karena itu, situasi dua hal ini harus dihilangkan supaya orang Islam menjadi lebih maju. Disimpulkan dalam dua hal, yaitu al-jahil ‘anil Islam, orang Islam tidak kenal Islam, tidak belajar ilmunya, oleh karena itu tidak mengamalkannya, dan yang kedua al-mutajahil ‘anil Islam, pura-pura tidak tahu dengan ajaran Islam. 

Punya pengalaman pribadi terkait keilmuan Mbah Moen? 

Mbah Moen orang paripurna di dalam dua hal. Pertama, sangat mendalam ilmu agamanya. Kedua, sangat luas wawasan kebangsaannya. Dua hal ini yang tidak banyak di negeri kita. Nasionalis tidak mengerti agama, tidak religius. Yang religius, tidak mengerti wawasan kebangsaan. Oleh karena itu banyak orang yang beragama cenderung membenturkan agama dengan negara. Mbah oen tuntas dalam dua hal ini. Ilmu agamnya ‘allamah, sangat berilmu, faqih, orang yang sangat mengerti hukum agama. Kemudian mufasir, beliau pandai menafsirkan karena beliau syarat-syarat ilmiah penafsiran maupun syarat kepribadian, beliau kuasai. Dan itu menjadi modal besar para santrinya. Kita juga banyak belajar dari beliau, apalagi beliau aktif di NU sampai menjadi mustasyar di PBNU, sampai wafatnya. 

Bagaimana beliau bergulat dalam kitab kuning, tapi mampu menempa diri menjadi seorang nasionalis sejati?

Ya, itu karena kearifan beliau. 

Kitab kuning memmberi ruang kemungkinan seseorang menjadi nasionalis sejati? 

Iya. Beliau, Kiai Maimoen, karena kealiman, karena kedalaman ilmu dan luas wawasannya, mampu mengkontekstualisasikan kitab-kitab kuning untuk kondisi-kondisi kekinian. Ada di dalam kuning hal-hal yang umpamanya tidak bisa diterapkan karena situasinya tidak memungkinkan seperti, Mbah Moen membaca dong kitab-kitab fiqih bab jihad, tetapi dalam situasi damai, tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Mbah Moen tidak seperti orang-orang yang baru belajar agama, ketemu tentang bab jihad, mereka kemudian ingin berjihad, padahal situasinya tidak memenuhi persyaratan. Di kitab-kitab kuning, misalnya di kitab hadits itu ada kata khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan pada masa lalu dalam sejarah Islam. Mbah Moen dan kiai-kiai lain tidak tertarik untuk mengubah NKRI menjadi sistem khilafah sebagaimana diupayakan oleh Hizbut Tahrir misalnya. Nah, itu bukti bahwa beliau orang yang bijak, mampu mengkontekstualisasikan apa yang tertera di dalam kitab lama yaitu, nilai-nilai yang relevan. 

Apakah memaksakan teks pada kondisi yang tidak memenuhi syarat itu tidak bijak?

Itu tidak bijak. Ketika menerapkan apa saja yang tidak sesuai, misalnya perang dalam situasi damai, itu kan membuat kekacauan. Itu bukan bijaksana. Itu kezaliman. 

Kalau khilafah itu dianggap kewajiban dalam setiap kondisi bagaimana? 

Itu kekeliruan. Pasti kekeliruan. Mbah Moen buktinya tidak berpendapat seperti itu. Kalau umpamanya khilafafh itu tidak diterapkan sebagai kekeliruan, tentu kiai-kiai NU yang lebih dahullu memperjuangkan NKRI menjadi khilafah. Tetapi tidak satu pun kiai NU yang membaca tentang khilafah, kemudian ingin mengubah NKRI karena mereka paham wawasan kebangsaan. Karena mengubah NKRI menjadi khilafah itu akan menimbulkan kontrversi, perbenturan antarpenduduk Indonesia.    

Pengalaman intens dan berkesan secara pribadi dengan Mbah Moen apa saja?

Ya banyak. Beliau guru saya. Saya pernah mesantren di Sarang meskipun sebentar. Beliau ulama sepuh yang sangat saya kagumi. Tutur katanya, tindak-tanduknya membuat hati kita dingin. Ilmunya sangat mendalam. Contoh di muktamar Jombang 2015, beliau mengutus putranya menanyakan kepada saya, bagaimana situasi muktamar kali ini, ya alhamdulillah aman semua persoalan bisa diatasi. Disuruh siapa kata saya, “abah menanyakan,” katanya. Mbah Moen menyuruh putranya menanyakan hal itu kepada saya. Yang lain, ketemu beliau saya selalu meminta didoakan, Mbah, minta didoakan, termasuk saya meminta doa untuk anak saya. Di muktamar itu, “mana putranya,” tanya Mbah Moen. Saya tunjukkan fotonya, terus didoin terus ditiup...”puah...”
Senin 5 Agustus 2019 17:0 WIB
Remy Sylado: Ciri Orang NU Itu Mencari Teman, Bukan Musuh
Remy Sylado: Ciri Orang NU Itu Mencari Teman, Bukan Musuh
Remy Sylado saat di Gedung PBNU (dok NU Online)
Remy Sylado merupakan seorang yang serbabisa. Ia dikenal sebagai sastrawan, wartawan, bisa bermain musik, melukis, dan teater. Selain sebagai pelaku dalam bidang-bidang itu, dia juga termasuk pengamatnya. 

Salah satu keunikan dia adalah kerap mengganti namanya. Remy Sylado sendiri adalah nama samaran atau nama pena yang kemudian menjadi beken hingga sekarang. Kadang namanya sering berupa angka-angka yaitu 23761. Angka itu bisa dibaca re mi si la do. Ia juga pernah menggunakan nama pena Alif Danya Munsyi. Sementara nama aslinya Yapi Panda Abdiel Tambayong. 

Remy Sylado lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 1945. Masa kecilnya ia habiskan di Jawa seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung. Dan sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat. 

Akhir bulan lalu, ia bersama sahabat-sahabatnya bersilaturahim ke PBNU. Tujuannya akan mengundang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj untuk hadir ke acaranya di akhir Agustus ini. 

Sebelum bertemu Kiai Said, Abdullah Alawi dari NU Online berbincang dengannya terkait beragam hal, mulai bahasa dan sastra, musik, dan orang-orang NU yang pernah dikenalnya. Tentu saja dia mengenal dan mengingat dua tokoh besar NU yang telah tiada, yaitu KH Abdurrahman Wahid dan H Mahbub Djunaidi. 

Salah satu kenangannya dengan Gus Dur adalah saat menjadi pembicara dalam pameran lukisan. Di sisi lain, Gus Dur juga pernah mampir ke kantornya di Rawamangun. Dengan seketika, ia menyuruh anak buahnya untuk mewawancarainya. 

Sementara dengan Mahbub Djunaidi, yang diingat Remy adalah pembelaannya. Mahbub Djunaidi pernah membela dia saat tersangkut kasus hukum atas tuduhan menghina Gubernur Jawa Barat di era Orde Baru. Mahbub Djunaidi sebagai wartawan senior membelanya dalam bentuk tulisan.

“Saya masih simpan dua artikel Mahbub Djunaidi yang membela saya itu,” katanya.     

“Kartu pers saya yang pertama itu kan Mahbub yang tanda tangan, tahun 66, dia Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) waktu itu kan. Terus sekjennya itu JS Hadis, orang Padang. Istrinya orang Manado,” lanjutnya.  

Mahbub Djunaidi, menurut dia, menulis di Pikiran Rakyat sebanyak dua kali dalam upaya membelanya. Salah satu tulisannya dimuali dengan kalimat, tidak ada larangan seorang wartawan senior membela wartawan junior.

“Tahun 66 kan pers nasional kita itu diseragamkan oleh Suharto,” katanya. 

Di tengah perbincangan, NU Online mempersilakan meminum air mineral yang ada di meja ruang tunggu Ketum PBNU. 

“Dari tadi minum air putih melulu, kalau kopi boleh,” katanya. 

Segera kami mencarikan kopi untuknya. Kemudian berbincang lagi dengan ragam tema. Berikut ini salah satu perbincangan dengan fokus kesannya dengan orang NU.

Bisa cerita saat bergaul atau bertemu dengan orang NU? 

Penerbit saya yang di Bandung itu, orang NU punya. Faiz Mansur, dari Pesantren Tegalrejo. Teman saya justru dari orang-orang NU semuanya. 

Apa kesan bergaul dengan orang NU, kiai, dan pesantren? 

Terbuka itu. Jadi, saya rasa, yang persis gambaran yang diciptakan dalam wayangnya Sunan Kalijga, nala gareng, cari teman toh. Orang NU tuh nala gareng, cari teman, bukan cari musuh. Saya rasa itu. 

Bisa sebut orang NU yang pernah yang punya hubungan dalam suatu kegiatan? 

Ya kemarin Gus Mus yang buka acara ulang tahun saya (12 Juli), saya yang minta, saya telepon dia. Di Madura ada satu lagi, Zawawi Imron. 

Bagaimana tentang Pak Kiai Zawawi Imron? 

Kalau lagi ngobrol begini, dia ambil pena, kemudian sket-sket begitu...hehe

Pernah kenal Mahbub Djunaidi? 

Dia pernah menulis di majalah saya dulu, majalah Top. Bandung sekarang jadi kota bakso. Tahun 70-an itu lagi banyaknya bakso di Bandung. Padahal dia sendiri tinggalnya di Bandung. 

Apa kesan tentang Mahbub Djunaidi? 

Waktu saya diadili kasus delik pers, Mahbub Djunaidi yang membela saya di pengadilan. 

Waktu itu Pak Mahbub sudah di NU ya?

Sudah. Kartu pers saya yang pertama itu kan Mahbub yang tanda tangan, tahun 66, dia Ketua PWI waktu itu kan. Terus sekjennya itu JS Hadis. Kenal? Orang Padang. Istrinya orang Manado. 

Itu pembelaan Mahbub Djunaidi bagaimana? 

Saya dipersalahkan karena  dituduh menghina Gubernur Jawa Barat. Mahbub Djunaidi nulis di PR sampai dua kali itu. Dua kali dia bela saya. Dia nulis di PR. Tidak ada larangan seorang wartawan senior membela wartawan junior, itu bunyi pertama kalimat pembelaannya. Waktu itu tanda tangan kartu pers PWI itu memang dia yang tanda tangan. Tahun 66 kan pers nasional kita itu diseragamkan oleh Suharto. Semua surat kabar yang cenderung ke politik tertentu itu harus memakai nama dari partai tertentu. Jadi misalnya Duta Masyarakat, NU punya yang di Jakarta, di seluruh Indonesia harus menggunakan Duta Masyarakat edisi misalnya, edisi Jawa Tengah, edisi Jawa Tengah. Di Jawa Barat edisi Jawa Barat. Waktu itu begitu. 

Alasan Mahbub Djunaidi membel itu apa ya kira-kira? 

Karena tidak sesuai dengan akal sehat. Iya. Hebat itu. 

Dia dijuluki orang sebagai pendekar pena. Memangnya keterampilan berbahasanya bagaimana? 

Oh iyalah, bahasanya kan mengalir betul. Plastis bahasanya. Sekarang yang bisa bahasa yang plastis begitu kan sekarang cuma Goenawan Mohamad.

Di NU kan ada Lesbumi. Pernah ada cerita terkait lembaga itu atu tokohnya? 

Iya, waktu Lesbumi didirikan saya jumpa dengan Usmar Ismail di Semarang.

Bagaimana kok dia mau jadi pemimpin lembaga kesenian NU?

Ya, waktu itu kan dia sudah dikenal sastrawan, orang film. Tetapi dia ingin kembali lagi mengingatkan bahwa diri dia itu sastrawan. Pas ketemu di Semarang itu dia meresmikan Lesbumi di Jawa Tengah. Saya dari koran tempo waktu itu. Saya datang ke acara. Ya itu, dia ingin kembali berpikir sebagai sastrawan. 
Rabu 24 Juli 2019 18:0 WIB
Ayo Gembirakan Anak-anak Indonesia
Ayo Gembirakan Anak-anak Indonesia
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah
Jumlah anak Indonesia berdasarkan data tahun 2018, sekitar 83, 9 juta jiwa atau sepertiga dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Jumlah yang demikian besar tersebut memiliki potensi besar juga karena diproyeksikan Indonesia akan mengalami bonus demografi atau usia produktif lebih banyak dibanding yang tidak produktif. 
 
Namun, bonus demografi juga bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Banyaknya penduduk usia kerja tidak selalu mendatangkan keuntungan tapi juga bisa mendatangkan masalah. Pengangguran merupakan masalah awal yang ditimbulkan dari bonus demografi tersebut. Ketika jumlah pencari kerja yang banyak tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang bisa menampung seluruh tenaga kerja, yang terjadi selanjutnya adalah tidak terserapnya tenaga kerja tersebut yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. 
 
Banyak faktor yang menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak terserap dengan baik, diantaranya disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja dan tingkat keterampilan atau kemampuan pekerja yang kurang. Keterampilan dan kemampuan pekerja yang kurang cukup membuat mereka kalah bersaing di pasar dan tidak memiliki daya saing sehingga menjadi pengangguran.
 
Memperoleh kemampuan keterampilan kerja terkait dengan hal lain, misalnya pendidikan dan kesehatan pada masa kanak-kanak. Anak yang masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan layak, akan berbeda dengan anak yang mendapatkannya. Sehingga masa tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus dari semua pihak, yaitu orang tua, lingkungan dan negara. 
 
Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah, dalam rangka memperingati hari anak nasional tahun ini KPAI mempunyai tagline menggemberikan anak. Orang yang bergembira pada masa kanak-kanaknya akan berbeda dengan anak yang tidak. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi anak Indonesia saat ini, Abdullah Alawi mewawancarai Ai di Jakarta, Senin (22/7). Berikut petikannya: 

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2019, apa Anda bisa jelaskan bagaimana kondisi anak Indonesia hari ini? Dan apakah perlindungan dan hak-hak yang harus didapat anak sudah terpenuhi?  

Untuk hari anak nasional 2019, KPAI mempunyai tagline menggembirakan anak. Sebetulnya kegembiraan itu pancaran terpenuhinya hak-hak anak dan optimalnya perlindungan kepada mereka. Tentu KPAI mendorong supaya apa yang menjadi prinsip dalam konvensi hak anak itu terwujud. Pertama hak kehidupan anak. Ini tercermin dalam pemenuhan semua hak dia mulai dari hak hidupnya, tumbu kembangnya, kemudian hak pendidikan, kemudian pemenuhan hak gizi, terutama akte lahir sebagai hak pertama sebagai status warga negara. Nah, ini harus dilindungi haknya, harus dipenuhi dan dimajukan. 

Yang kedua, tentu anak tidak boleh terdiskriminasi, rentan terhadap kekerasan, menjadi kelompok yang mudah diekslpoitasi. Nah, ini harus kita lihat dalam 15 bentuk perlindungan khusus yang negara berikan untuk anak-anak ini karena mereka tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan sosial, ekonomi di masyarakat. Nah, saya kira, sudah saatnya, Indonesia hari ini berbenah untuk meningkatkan semua hal masuk dalam atau melingkari anak-anak ini, termasuk anak yang sudah masuk di dalam kategori penanganan khusus, contoh mereka yang terlibat di dalam hukum. Sudah saatnya pemerintah jangan diskriminasi. Mereka mungkin kejahatan iya. Tapi haknya sudah terpenuhi. Bagaimana LPKA, lembaga khusus anak ini mereka di penjara-penjara anak, ini harus segera dikoreksi karena mereka tentu bukan untuk dipenjara, dilakukan kekerasan di dalam perampasan, bahkan mereka tidak merdeka, tetapi pemasyarakatan khusus anak diorientasikan untuk mengembalikan kehidupan mereka menjadi manusiawi, menjadi lebih berorientasi pengembangan pada dirinya, pada pengembangan anak sehingga tidak terlepas dari kontrol orang dewasa, bahkan komitmen negara dalam memberikan layanan terhadap pemulihan anak-anak ini. 

Nah, berikutnya anak-anak yang juga di dalam berpendapat mereka harus didenagar, harus dibentuk pandangannya dengan positif, dengan optimal sehingga KPAI memandang bahwa persoalan di depan, persoalan hak hidup, bahkan persoalan kekerasan dan marginalisasi dan diskriminasi anak itu tentu bisa dikikis oleh anak-anak Indonesia sebagai pionir bangsa ini. pertama mereka harus didengar apa sih keinginan mereka, pandangan mereka. Kalau mereka masih belum punya pandangan, tentu ini sangat jauh dari partisipasi yang diharapkan. Bahwa mereka harus punya pandangan yang bai, yang benar, ini yang dibutuhkan anak-anak Indonesia sehingga apa yang menjadi keinginan kita bangsa ini supaya tidak ada seorang pun yang dirampas pendapatnya, ekspresinya, terbangun dari anak-anak, mereka punya pandangan, mereka punya partisipasi, keinginan, cita-cita dan lain sebagainya. Tentu di dalamnya ada inovasi-inovasi. 

Nah, saya kira, prinsip dasar hak perlindungan anak ini yang perlu diperkuat, dioptimalkan. Nah, terakhir kalau bisa KPAI sendiri, karena ini sudah jadi persoalan nasional ya, bagaimana anak-anak hari ini mengalami perkawinan usia anak, dan kasusnya lagi-lagi banyak walaupun tidak terlaporkan ke KPAI, mari kita cek di pengadilan agama di bawah 16 tahun, ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita dan semua sehingga menurut kami di KPAI bahwa angka perkawinan anak harus ditekan sedemikian rupa untuk menutup celah-celah tadi, terjadinya kekerasan, trafficking, anak berkonflik dengan hukum, sehingga mereka optimal di ruang pendidikan. Jadi, kita mendorong KPAI agenda nasional untuk menemukan angka yang optimal dari angka yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang perubahan atau peningkatan usia minimum perkawinan perempuan dalam tiga tahun ini dijadikan salah satu revisi terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak. Saya kira itu.

Bisa dipetakan lebih detail anak-anak yang berhadapan dengan kasus-kasus itu? 

Setiap tahun KPAI merilis data terkait itu. Untuk rilis 2018, infografik kita, anak-anak lebih banyak anak-anak yang terlaporkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ini tentu masalah yang sangat serius dihadapi bangsa ini. Mereka sebagai pelaku, mereka sebagai korban, ddan mereka sebagai saksi anak-anak itu karena terlibat di dalam persoalan itu. Yang kedua, adalah anak dalam keluarga dan pegasuhan alternatif. Nah, anak-anak ini mereka merupakan korban dari sebuah keluarga yang tidak harmonis, perceraian misalnya, kemudian konflik rumah tangga yang berlarut-larut, itu berdampak pada anak, kemudian banyak juga yang kaitannya orang tua berpisah kemudian anak diculik dan tidak ada dialog antardua orang tua. 

Nah, ini luar biasa. Kemudian anak-anak di panti sosial di LPKA di RPSA, di rumah singgah. Mereka juga belum punya penyetaraan bagaimana pengasuhan mereka berpuluh tahun mereka ada di sana, tanpa ada penyetaraan dengan keluaraga Indonesia pada umumnya. Ini tentunya persoalan. Padahal mungkin ada ratusan, bahkan ribuan panti-panti sosial yang membutuhkan reorientasi, kemudian peningkatan fasilitas, serta kembali menjadi keluarga walaupun mereka tidak punya orang tua. Yang ketiga kasus tentang anak dalam siber, pornogafi. Ini persoalan milenial hal yang baru, bukan hanya masalah-masalah pornogarif tapi dengan siber, misalnya saat ini tarficking saat ini sudah merangsek pada persoalan penyalahgunaan tekonologi apalagi ponografi kemudian jual beli tayangan porno, kemudian sindikat pengucapan istilah, reaksi, dan itu direkam sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat seksual kelompok tertentu, tentu saja dalam hal ini orang dewasa. 

Ini tiga persoalan anak Indonesia saat ini menurut KPI yang tertinggi. Kemudian yang keempat adalah masalah pendidikan, kelima kesehatan, dan yang keenam, traficking dan eksploitasi anak. Saya kita enam besar ini masih bertengger di dalam potret pengawasan KPAI bagaimana apakah pemerintah menerima atau merasa ini menjadi bagian dari persoalan pembangunan nasional, silakan konfirmasi kepada penyelenggara baik itu di tingkat kepolisian yang menangani semua persoalan pidana, kemudian KPPA kementerian yang menaungi kementerian perempuan dan perlindungan anak. Saya kira bagus berkonfirmasi dengan kementerian PMK, Menko PMK karena menaganani sumber daya manusia, budaya, agama, dan lain-lain. Ini menjadi potret suram bangsa kita untuk anak-anak bangsa Indonesia. 

Walau demikian, saya kira, untuk hari anak nasional ini, kita harus sudah biasa melakukan hal yang sepsifik namun berdampak luas yaitu sekali lagi kenapa KPAI memberikan penghargaan kepada MK atas terobosan yang dilakukan memberikan kesempatan untuk merevisi UU 1974 yang sulit sekali disentuh karena ini terkait dengan berbagai macam pemikiran, keyakinan, keluarga, masyarakat di Indonesia, bagaimana cara kita mendorong itu, tentu KPAI mengimbau mengharapkan, bahwa potret persoalan anak ini harus menjadi landasan reorientasi terhadap rancangan pembangunan ini. Nah, bagaimana mungkin pendidikan kita masih 9 tahun, padahal tuntutan sudah 12 tahun, bahkan kuliah. Tentu di dalam pendidikan ini kita berharap tidak terganggu oleh persoalan-persoalan kekerasan seksual, perkawinan anak-anak di usia itu melakukan freesex dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi agenda dengan Kemendikbud, Kemenag, disdukcapil, dan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian besar untuk anak Indonesia. 

Yang mengahadapi enam masalah tertinggi itu sebetulnya berapa persen dari seluruh anak Indonesia?
 
Populasi anak Indonesia sampai 2017 data mencapai 83,9 juta anak Indonesia dari seluru populasi masyarakat Indonesia. Itu artinya, sepertiga populasi masyarakat Indonesia itu anak, di bawah 18 tahun. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mampu menjadikan kelompok ini the big of popuation ini menjadi mainstream dalam pembangunan, itu harus didesakkan kepentingannya. Dari mana kita melihat persoalan itu? ya, tentu dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat karena ini menjadi satu pertimbangan utama ketika pembangunan akan berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. Kalau kita masih mau jalan sendiri-sendiri misalnya, berbagai kementerian, berbagai badan dan lain sebagainya, ya ini kan, kalau tanpa koordinasi, sinergi, lagi-lagi kita akan sangat kerepotan untuk melangsungkan agenda besar untuk mengangkat martabat, kegembiraan anak-anak. 

Dari jumlah yang sedemikan besar itu, dan melihat situasi, bagaimana Indonesia ke depan?

Kalau melihat prestasi anak Indonesia, ini juga mengembirakan. Kita bisa tahu anak-anak sekarang, misalnya ekonomi kreatif yang terbangun dari vlog misalnya dari pemanfaatan media, itu jauh lebih meningkat daripada masa lalu. Tapi lagi-lagi ini bersanding dengan bahaya dan persoalan baru. Akan tetapi apakah kita akan menutup akses yang lompat tadi, anak-anak bangsa kita, milenial ini, jauh lebih berpikir progresif ke depan ketimbang dengan anak-anak yang menuai prahara dan persoalan orang tuanya. Nah, ini fungsi pemerintah untuk memastikan negara hadir di dalam bahwa ketika anak melakukan trial and error karena dia bersinggungan dengan suasana baru, dengan fasilitas Indonesia ini yang serba baru ini, ini tentu harus diimbangi bagaimana kondisi sarana dan prasarana mendukung pada seluruh kemampuan atau potensi baru anak-anak ini. Itu yang pertama. Kita tidak pesimis ya. Kita optimis. 

Dan yang kedua, apakah orientasi pemerintahan kita juga sudah mengarah ke sana. Itu yang tadi saya sampaikan selama negara menyiapkan sarana dan prasarana untuk menuju memajukan anak-anak ini, berarti kita sedang berupaya, negara sedang hadir. Contoh, hari ini, KPAI tidak segan-segan, setiap kali ada persoalan misalnya apakah ada tayangan iklan yang selalu menyajikan rokok sebelum jam malam, kita lakukan pendekatan, dan kita lakukan sebuah tindakan yang memang harus ditegakkan. Yang kedua, misalnya dalam konteks media, itu kan memberik income kepada pemerintah misalnya Tiktok, Facebook, tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran terkait anak-anak, kita juga tidak segan-segan melaporkan, menuntut, bahkan meminta supaya mereka dievaluasi dan diberrikan sanksi. 

Nah, langkah-langkah ini yang sebetulnya harus didorong dan ditopang oleh kebijakan. Contoh misalnya kebijakan game online, benarkah dia juga diimbangi dengan penegakkan hukum sementara game online ini seolah-olah hanya dinikmati, tapi mana potensi negara untuk mengimbangi problematikanya. Ini juga kita revisi, misalnya tentang game online itu seperti apa di Indonesia. Kebijakan yang ditelorkan dari berbagai kementerian dari pemerintah ini memang bersandar pada dua hal, yaitu kemajuan, pada fasilitas, pada sarana yang mendukung anak. Dan yang kedua adalah menutup, menekan persoalan-persoalan baru yang muncul ketika anak-anak sudah masuk ke dalam sebuah situasi yang berbeda dengan masa lampau. Saya kira dua hal ini. Apa yang menjadi terobosan kebijakan public policy, kemudian sinergi program-program pemerintah serta komitmen anggaran. Ini harus jelas pada anak. 

Saya kira hari anak ini momentumnya, saya sering diundang ke pelosok, tahun lalu ke Pringsewu, Lampung, itu saya bererita bagaimana anak-anak ini sebetuulnya bukan anak-anak kampung yang tidak melek inovasi pada internet. Mereka melek, tapi kemudian apa yang dilakukan pemerintah, memberi tidak fasilitasnya. Mereka ingin ngevlog, jangan-jangan kita juga tidak mengerti apa vlog menurut anak Lampung sana misalnya dengan anak yang di Jakarta. Berbeda. Mereka jadi kreatif. Kalau yang di sini ada tuntunan pengetahun siber, tapi yang di kampung sana bagaimana? Kemudian bagaimana saran dan fasilatas dari negara itu harus merata. 

Menurut KPAI udah terpenuhi belum hak-hak untuk anak itu? 

Ya, ukurannya kita, harus punya standarisasi yang jelas, misalnya apakah keterpenuhan gizi di berbagai daerah ini sudah terpenuhi atau tidak. Kita mengapresiasi adanya upaya dalam mengukur komitmen berbagai pihak dalam kota kabupaten layak anak. Apa yang disebut dengan kota kabupaten layak anak ini? Seluruh komitmen, seluruh program, anggaran, dan keberpihakan pembangunan itu berorientasi kepada kebutuhan hak anak. Tidak hanya kementerian terkait seperti KPPA misalnya, melainkan seluruh kementerin. Maka ukuran-ukuran inilah yang harus dijawab. Dari 560 sekian kota kabupaten dan 36 provinsi hari ini yang mengajukan penilaian mungkin baru 70 persennya ke KPPA apakah dia layak anak atau tidak. Nah, ini variannya juga tentu ada yang sudah utama, ada sudah madya, ada yang baru pratama, nah, ini yang belum sama sekali mengajukan, karena tepo saliro, dia juga negerti, oh kami ini belum memberikan perlindungan anak dengan program pemerintah. Tetapi kan sebetulnya bukan penilaian meraih atau tidak dapat kategori, melainkan komtmen Anda di pemerintahan sejauh mana. Sesungguhnya itu didongkrak melalui KPPA. 

Itu dijadikan salah satu acuan, bukan satu-satunya acuan untuk membangun hal yang menyeluruh terhadap sebuah pemerintahan, baik pemerintahan daerah, provinsi, dan kementerian-kementerian juga harus punya standar operasional yang jelas bahwa mereka harus memiliki agenda yang inheren dengan tujuan-tujuan perlindungan anak. 

Kembali ke tagline tadi anak 20019 bergembira. Kira-kira anak bergembira itu bagaimana?

Kita tidak punya spesifikasi khusus. Justru kita otokritik terhadap persoalan tadi, pemenuhan haknya bagaimana, perlindungan haknya perlindungan khusus mereka bagaimana. Kita sebetulnya berada di zona itu. Tetapi kalau bergembira itu ya mulailah dari diri sendiri untuk membahagiakan anak. Salah satunya mendengar pendapat anak. Kemudian contoh, di zaman sekolah, baru-baru ini anak-anak jurusan apa, kuliah apa, ini kan harus digali betul potensinya, bukan menggembirakan anak itu, mentang-mentang orang tuanya dokter anaknya jadi dokter. Orang tuanya ustadz anaknya ustadz, saya kira tidak. Tapi bagaimana anak membangun pandangan sendiri untuk meraih cita-cita dan keinginannya sendiri. Jangan-jangan anak ini berpikir tidak punya cita-cita, tapi hanya ingin menyenangkan orang tua, berarti kan gagal. Nah, kegembiraan mereka juga bisa kita lihat mereka itu anak-anak yang harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Apakah benar kegembiraan mereka bisa diukur dengan diberi gajet, besarnya kuota, dan berdiam diri di kamar? Ini juga persoalan. Kebahhagiaan kita zaman dulu itu kan berinteraksi dengan teman, janjian mandi di kali, janjian petak umpet, dan sebagainya, dan itulah tipologi anak, bermain bersama dengan sesama, bertengkar, dan ribut dengan sesama, tapi mereka punya antibodi sendiri, mereka punya kelekatan emosi sendiri yang mudah memaafkan, mudah lupa, mudah kembali ke dunianya, saya kira kebahagian anak itu merupakan anak menjadi pusat atau subjek atas haknya, bukan milik orang lain, bukan milik seseorang, bukan milik negara, tetapi milik anak itu sendiri. 

Jadi, saya kira, kita melihat dari diri kita, dari keluarga, dari perilaku masyarakat, dari perilaku negara, untuk membahagiakan dia. Kita harus otokritik, jangan-jangan kita berupaya membahagiakan anak itu sesungguhnya membahagiakan diri sendiri. tapi anak jugan jangan dibiarkan seliar keinginannya lalu dituruti semaunya, melainkan dia pun harus mengikuti bagaimana corak, ragam, keindonesian, norma, etika, yang berlaku di masyarakat, nah, pandangan anak itu waras apa tidak, maka akan tetapi kalau pendapatnya ngaco-ngaco, tidak sampai pesan kita, anak SMA tidak mau melanjutkan karena dia suka dengan seseorang, daripada zina mending aku kawin, itu bukan kebebsan yang dimaksud, tapi orang tua gagal membangun yang visioner yang tentunya untuk kemanfaatan si anak itu sendiri. 

Nah, menurut saya, hari ini adalah membangun otokritik bersama, termasuk kita yang mempersiapkan punya anak, kita yang sudah punya anak, apalagi masyarakat, negara, seluruh elemen harus mendukung penuh optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.       
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG