IMG-LOGO
Nasional

PBNU Sayangkan Pemerintah Belum Terbitkan PP Penyandang Disabilitas

Kamis 15 Agustus 2019 23:2 WIB
Bagikan:
PBNU Sayangkan Pemerintah Belum Terbitkan PP Penyandang Disabilitas
Ketua PBNU KH Imam Aziz.
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki paradigma baru dalam melihat, menangani, dan melayani penyandang disabilitas.
 
Hal itu berbeda denga UU sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dinilai memunculkan paradigma yang merendahkan.

"Paradigma (UU) 2016 itu sudah paradigma hak asasi manusia di mana negara harus memenuhi, memproteksi melindungi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas itu," kata Ketua PBNU KH Imam Aziz pada acara penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag di Gedung Kementerian Agama Jalan Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurutnya, UU penyandang disabilitas yang baru ini seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi seluruh kementerian dan lembaga negara, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, terproteksi, dan dimajukan.
 
Namun, katanya menyayangkan, setalh dua tahun diundangkan, pemerintah belum menerbitkan sejumlah aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) atas UU itu.

“Sayangnya, PP-nya saja belum terbit sampai sekarang,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyayangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah mengurangi jumlah PP dari sebelumnya yang mencapai belasan, kini tinggal 7 PP.

“Sekarang masih berupa RPP, masih rancangan. Jadi satu pun belum ada yang ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ia mendesak agar setidaknya, PP tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) segera diterbitkan karena PP ini akan menyambungkan antar lembaga dan kementerian dalam memproteksi penyandang disabilitas.

“Ini nanti akan bisa mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberi apa yang disebut promosi, proteksi, dan kemajuan bagi hak asasi kelompok penyandang disabilitas ini,” terangnya.

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh KH Imam Azizi dan Direktur Jenderal Bimas Islam H Muhammadiyah Amin. Turut menyaksikan kesepatan tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag, H Muhammad Agus Salim, Wakil Sekjen PBNU H Ulil Abshar Hadrawi, dan Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna. (Husni Sahal/Fathoni)
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 15 Agustus 2019 22:30 WIB
Akademisi NU Optimis Indonesia Berdaulat Pangan
Akademisi NU Optimis Indonesia Berdaulat Pangan
Presiden Jokowi mencoba alsintan yang berbasis teknologi 4.0, yaitu atonomous tractor.
Jakarta, NU Online
Dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Adrinoviarini, optimis Indonesia telah menjadi negara berdaulat pangan. Hal itu bukan sekedar isapan jempol karena melihat peluang pertanian Indonesia yang sangat besar. Apalagi  pemerintah telah berupaya sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Sebagai hasil dari seluruh pemangku kebijakan telah bersinergi menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia. 
 
“Semua pihak bersinergi dalam menjaga persoalan pangan ini, cita-cita Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat secara pangan (food sovereignty) melalui produksi lokal untuk pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik sesuai budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan segera terwujud,” katanya kepada NU Online, Selasa (13/8). 
 
Ia menuturkan, kondisi pertanian di Indonesia kian membaik, terutama lahan petani yang terus terhindar dari kebakaran hutan. Menurut Adri jika hal ini terus dijaga maka pengolahan kawasan pertanian terus mengalami penyuburan.   
 
Adrinoviarini mengatakan, rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per provinsi di Indonesia yang diterbitkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. 
 
Keyakinannya itu juga didasari dari kinerja Pemerintahan Jokowi yang gencar memperhatikan dunia pertanian seperti mengajak para petani untuk kembali mengolah kawasan pertanian tanpa membakar dan berbagai bantuan alat pertanian dan mekanisasi yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian.
 
“Semua pihak menginginkan praktik-praktik kebakaran lahan karena pembukaan lahan tersebut tidak dilakukan lagi. Selama ini masih banyak pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan, cara ini memberikan dampak pada sustainable development dari beberapa kriteria yaitu social inclusion (aspek sosial), economic growth (pertumbuhan ekonomi) dan, terutama pada environmental protection (aspek lingkungan),” ucapnya. 
 
Tentu, lanjut Adri hal itu menjadi stimulan bagi petani untuk melaksanakan pertanian modern yang ramah lingkungan. Mengingat dalam pertanian tanaman pangan, selain penggunaan bibit yang baik, tingkat produktivitas ditentukan oleh penggunaan teknologi, baik dalam penanaman, pemanenan, maupun pengolahan pancapanen. Menyadari hal itu, Kementan terus mendorong penggunaan berbagai macam teknologi dalam pertanian. Tujuannya, kedaulatan pangan bisa terjaga.
 
Sebelumnya, Kementan terus mengalakan program pertanian 4.0 yang digiatkan dengan menyalurkan menyalurkan bantuan alsintan kurang lebih 350 ribu unit, terdiri dari traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, rice transplanter, cooper, cultivator, exavator, hand sprayer, implemen alat tanam jagung dan alat tanam jagung semi manual.
 
Sementara pada tahun 2015 alsintan yang disalurkan sebanyak 54.083 unit, tahun 2016 sebanyak 148.832 unit, tahun 2017 sebanyak 82.560 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan. 
 
 
Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor     : Zunus Muhammad
Kamis 15 Agustus 2019 20:50 WIB
Akses Bagi Penyandang Disabilitas di Istiqlal adalah Revolusi Fiqih dan Kebudayaan
Akses Bagi Penyandang Disabilitas di Istiqlal adalah Revolusi Fiqih dan Kebudayaan
Para penyandang disabilitas shalat idul adha di shaf terdepan di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad (11/8) lalu.
Jakarta, NU Online
Anggota Tim Penulis Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Bahrul Fuad, menganggap Masjid Istiqlal Jakarta yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan shalat Idul Adha dengan membawa alat bantunya, merupakan peristiwa revolusioner dalam hal fiqih dan kebudayaan.

"Ini sebuah gerakan revolusioner. Artinya, satu dalam hal fiqih, dak yang kedua dalam hal kebudayaan," kata  pria yang kerap disapa Cak Fuad ini kepada NU Online, Rabu (14/8) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Menurut Cak Fuad, selama ini, anggapan yang muncul tentang kursi atau tongkat yang digunakan penyandang disabilitas adalah sebagai barang yang najis, sehingga jika mau melaksanakan shalat di masjid, alat bantu penyandang disabilitas tersebut tidak boleh masuk ke masjid.

“Sehingga sering kali teman-teman difabel pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dia harus meninggalkan alat-alatnya di luar masjid dan juga pengguna tongkat itu dia harus meninggalkan tongkat-tongkat itu di luar masjid, dan dia harus masuk ke masjid dengan merangkak,” ucapnya.

Namun, pada pelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal kemarin, kursi roda bisa masuk ke dalam masjid, bahkan berada di shaf terdepan berjejer dengan pejabat VIV.

“Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa selama ini belum pernah terjadi orang shalat dengan menggunakan kursi roda. Kalau kursi biasa kan umum disediakan masjid, tapi ini kursi roda digunakan orang dari rumah, lewat jalan, kemudain wudlu dan masuk ke dalam masjid dan di atas karpet. Nah ini kan sesuatu yang belum terjadi selama ini,” terangnya.

Persoalan lain, sambung pria yang tengah mengambil Program Doktoral Departemen Sosiologi Universitas Indonesia ini, terjadi pada penyandang tuna rungu, yang ketika shalat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha belum pernah mendengarkan isi khutbah.

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit, sehingga pendekatan yang dipakai dalam fiqih adalah rukhsah (keringanan), yakni tuna rungu tetap sah shalatnya, meskipun tidak bisa mendengarkan khutbah. Namun, ia menilai, penyandang tuna rungu juga penting untuk mendengarkan khutbah.

“Disabilitas tuna rungu belum pernah kalau khutbah bisa mengikuti isinya secara penuh, tapi kemarin di Istiqlal, panitia menyediakan layar besar dua kemudian disebar dengan layar TV LCD. Itu yang isinya pertama adalah gambar khotib dan satunya juru Bahasa isyarat. Teman-teman semua merasa gembira. Jadi ini adalah sebuah revolusi dalam hal fiqih,” terangnya.

Sementara revolusi dalam hal kebudayan, katanya, terjadinya interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lain secara biasa. Penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai manusia yang harus diberi belas kasihan.

“Mereka (penyandang disabilitas) dibiarkan saja, wajar-wajar saja, karena memang kami dipandang sebagai anggota masyarakat yang punya hak yang sama. Ini saya pikir mengubah kebudayaan kita berinteraksi secara setara,” ucapnya.

Sementara sebelumnya, menurut pria kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, stigma negatif muncul dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas perlu dibelaskasihani dan di dalam strata masyarakat pun menempati kelompok yang termarjinalkan. (Husni Sahal/Fathoni)
Kamis 15 Agustus 2019 19:30 WIB
Kerja Sama HPN dan Kovee Bakal Lahirkan ‘Virtual Reality Haji’
Kerja Sama HPN dan Kovee Bakal Lahirkan ‘Virtual Reality Haji’
Penandatanganan kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara HPN dan Kovee Jaya Indonesia di Gedung Graha Aktiva, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/8).
Jakarta, NU Online
Di era yang serba digital ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Saat ini, virtual reality (VR) mulai digandrungi oleh masyarakat dunia karena memberikan suasana riil sebagaimana adanya. 
 
Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) berupaya untuk memanfaatkan teknologi tersebut dengan menggandeng Kovee Jaya Indonesia guna menguatkan pengajaran keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan.
 
Sebagai pilot project, HPN dan Kovee Jaya akan membuat VR tentang haji. Mengingat ada ratusan ribu orang dari Indonesia setiap tahun berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka tidak semuanya mengenal dan mengetahui berbagai kewajiban dan rukun haji. Terlebih daerah Makkah yang nun jauh di negeri padang pasir sana.
 
“Kalau shalat tiap hari gampang, haji sekali dalam seumur hidupnya. Itu perlu bimbingan manasik. Lah itulah yang akan dibikin,” ujar H Asad Said Ali, Ketua Dewan Pembina HPN, saat memberikan arahan pada acara penandatanganan kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara HPN dan Kovee Jaya Indonesia di Gedung Graha Aktiva, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/8).
 
Manasik itu, jelasnya, pelatihan bagi para calon jamaah haji. Mulai dari cara berpakaian, bagaimana kegiatan di Makkah nanti, dan sebagainya. Di sana, ibadah haji paling minimal lima hari, tetapi dilakukan secara intens dari berbagai ibadah fisik.
 
“Itu kalau disusun dalam bentuk cerita, simulasi, itu bisa dijual,” kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015 itu.
 
Ia berharap program tersebut juga dapat dikerjasamakan dengan pemerintah Korea sebagai negara asal Kovee Jaya. Menurutnya, hal ini baik untuk memperkuat hubungan baik kedua negara.
 
Sementara itu, Ketua Umum HPN H Abdul Kholik mengungkapkan bahwa pembuatan program VR haji itu sangat penting guna memberi pengetahuan dan pengalaman untuk calon jamaah. Sebab, menurutnya, pengetahuan melalui visual biasa itu kurang memberikan gambaran nyata sehingga jauh berbeda dengan praktik saat berada di sana. Para jamaah tidak mengetahui secara riil bagaimana kondisi lingkungan sekitar Masjidil Haram.
 
“Kovee merupakan teknologi terbaik untuk memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk berangkat haji, dapat memberikan apa yang betul-betul dilihat, kondisi, dan situasi nanti di sana,” ujarnya.
 
Dengan adanya teknologi tersebut, ia berharap masyarakat Indonesia dapat lebih fokus beribadah karena sudah mengetahui detail lingkungan di sana.
 
Tidak hanya Ka’bah, tetapi ada banyak tempat yang bisa diberikan visualisasinya di Makkah dan Madinah, seperti Raudhah, Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, dan sebagainya. “Kita tidak betul-betul mengetahui mana sih Raudhah, sebuah tempat doa terkenal. Siapa yang berdoa di sana, dipercaya akan lekas terkabul,” katanya.
 
Namun terkadang, lanjutnya, ketika sudah di tempatnya, masyarakat Muslim yang datang ke sana tidak mengetahui batasan Raudhah itu sampai di mana. “Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa memberikan visualisasi batasan Raudhah, ini masih masuk ke dalamnya, dan bagian sini bukan,” jelasnya.
 
Di samping itu, Kholik juga menyampaikan bahwa banyak orang yang tersesat di sana. Hal itu disebabkan oleh banyakya manusia dan besarnya masjid. Karenanya, teknologi ini penting untuk memberikan dan memberitahu arah.
 
Kovee Jaya Indonesia menyambut baik kerja sama tersebut. Masing-masing pihak saling mendukung satu sama lain. “Kita punya teknologi nya, PBNU dan HPN punya kontennya,” kata Ridwan Feberani Anwar, Direktur Pemasaran Indonesia Kovee Jaya Indonesia. (Syakir NF/Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG