IMG-LOGO
Nasional

PBNU Dorong Kemenag Beri Penguatan Keluarga Penyandang Disabilitas

Jumat 16 Agustus 2019 0:3 WIB
Bagikan:
PBNU Dorong Kemenag Beri Penguatan Keluarga Penyandang Disabilitas
Ketua PBNU KH Imam Aziz
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Kementerian Agama untuk memberikan penguatan kepada keluarga penyandang disabilitas supaya tidak merasa malu ketika terdapat anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.

“Nanti urusan KUA dan keluarga sakinah untuk memberi penjelasan kepada keluarga kalau ada anak yang mengalami disabilitas (agar) jangan disembunyikan supaya masyarakat aware, sadar,” kata Kiai Imam Aziz pada acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag di Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Kiai Imam mengemukakan keprihatinannya terhadap sebagian masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai aib atau kutukan, yang berakibat terjadinya peminggiran pada penyandamg disabilitas dalam kehidupan sosial.

“Nah, inilah yang menjadi masalah nanti bagi kita semua (untuk dikerjakan), terutama yang akan dimulai, diinisiasi, dan diawali oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama ini,” ucapnya.

Sehingga menurutnya, dengan diawali Kementerian Agama ini bisa memicu kementerian dan lembaga yang lain agar melaksanakan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

PBNU sendiri sudah bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pertemuan itu menindaklanjuti PP Penyandang Disabilitas agar segera diterbitkan.

Sebab, hingga kini, pemerintah belum menerbitkan sejumlah aturan pelaksana tersebut Padahal, sambungnya, setelah 2 tahun Undang-undang itu diundangkan, seharusnya menerbitkan PP agar UU bisa berlaku efektif.

“Sayangnya, PP-nya saja belum terbit sampai sekarang,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyayangkan, karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengurangi jumlah PP dari sebelumnya yang mencapai belasan, kini tinggal 7 PP.

“Sekarang masih berupa RPP, masih rancangan. Jadi satu pun belum ada yang ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ia mendesak agar setidaknya, PP tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) segera diterbitkan karena PP ini akan menyambungkan antar lembaga dan kementerian dalam memproteksi penyandang disabilitas.

“Ini nanti akan bisa mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberi apa yang disebut promosi, proteksi, dan kemajuan bagi hak asasi kelompok penyandang disabilitas ini,” terangnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 16 Agustus 2019 23:0 WIB
Syukuri Kemerdekaan, PBNU Ajak Masyarakat Jaga Indonesia
Syukuri Kemerdekaan, PBNU Ajak Masyarakat Jaga Indonesia
Syukuran Kemerdekaan RI di Masjid An-Nahdlah PBNU. (Foto: Husni/NUO)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Tahlil dan Doa untuk para Syuhada dan Ulama Pejuang Kemerdekaan di Masjid An-Nahdlah Gedung PBNU Jl Kramat Raya No 164, Jakarta Pusat, Jumat (16/8) malam. Kegiatan diawali dengan tahlil yang dipimpin Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani.
 
Dalam sambutannya, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk selalu mensyukuri atas kemerdekaan yang telah didapat bangsa Indonesia. Menurut Marsudi, Allah memerintahkan manusia agar bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dari-Nya. 
 
“Kalau kita bersyukur, yang ada kita syukuri, kita nikmati, kita rawat, kita jaga bersama-sama, (maka) lain syakartum laazidannakum. Kalau kita mau bersyukur, Indonesia yang telah membesarkan kita, yang kita bersama-sama hidup di dalamnya, Insya Allah akan ditambah keberkahannya bagi seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata dia.
 
Marsudi mengingatkan, Indonesia mendapatkan kemerdekaan bukan pemberian penjajah. Melainkan melalui proses panjang. Bahkan para pejuang, termasuk para ulama melawan penjajah dengan mempertaruhkan nyawa demi meraih kemerdekaan. 
 
Bahkan, lanjut dia, seusai bangsa Indonesia memplokramirkan kemerdekaan, Belanda kembali ke Indonesia ingin merebut kedaulatan NKRI melalui pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). 
 
Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman NICA tersebut, 
pendiri NU KH M Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut mewajibkan seluruh warga negara yang berada dalam jarak 80 kilo meter persegi (masafatul qasri) agar ikut melawan NICA.
 
“Fatwa monumental tersebut yang di kemudian hari dikenal dengan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad ini tidak lain adalah untuk menjaga sesuatu yang sudah didirikan agar tidak bubar lagi,” tandasnya.
 
Atas proses panjang tersebut sehingga kemerdekaan dapat diraih dan dipertahankan, menurutnya, tidak ada kata lain selain mengucapkan hamdalah. Apalagi di tempat lain, seperti negara-negara muslim di Timur Tengah hingga kini masih membangun negaranya karena konflik berkepanjangan.
 
“Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan aksi nyata yang mendatangkan manfaat untuk kita bersama,” pungkas Marsudi disambut aplaus hadirin. (Husni Sahal/Musthofa Asrori)
 
Jumat 16 Agustus 2019 22:30 WIB
Rugikan Warga, Kiai Anwar Iskandar: Bakar Hutan Haram!
Rugikan Warga, Kiai Anwar Iskandar: Bakar Hutan Haram!
Kebakaran hutan di Pekanbaru. (Foto: BBC)
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pesantren Al-Amin Kediri Jawa Timur, KH Anwar Iskandar, prihatin atas terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau sejak dua pekan lalu. Menurutnya, sebagai khalifah di bumi, masyarakat tidak boleh merusak alam. Perbuatan tersebut hukumnya haram karena mengakibatkan dampak buruk.
 
Ia menjelaskan, cara-cara pengelolaan pertanian yang dilakukan melalui tindakan tidak baik itu dilarang agama. Tidak akan mendapat keberkahan dari perbuatan itu sendiri. Perusakan hutan, kata Kiai Anwar, juga termasuk kategori illegal logging (pembalakan liar).
 
“Hasilnya haram juga, dan haram itu tidak akan membawa berkah. Makanya, kalau jadi pun tidak akan bernilai ibadah. Ibadahnya tidak akan diterima Allah. Ekonominya juga haram. Anaknya nanti tidak jadi saleh. Tidak boleh itu. Kita jangan hanya melihat tujuannya. Tetapi juga prosesnya,” kata Kiai Anwar dihubungi NU Online dari Jakarta, Jumat (16/8).
 
Ia menegaskan, tujuan baik harus dicapai dengan baik dan benar. Bukan dengan cara-cara yang memicu persoalan. Di sisi lain, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi buat pemerintah. Khawatir pemicunya adalah sila ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia’ tidak terwujud di Riau.
 
Karena, jika masalahnya adalah tidak meratanya ekonomi masyarakat, segala persoalan bisa terjadi. Apapun alasannya, ulama sepuh asal Jawa Timur ini tidak sepakat adanya perusakan hutan oleh masyarakat. Masih banyak cara-cara bijak yang ramah lingkungan untuk mengolah pertanian.
 
“Jangan-jangan rakyat seperti itu sebagai bentuk protes bahwa selama ini ekonomi masih menggumpal di antara orang kaya saja. Tidak ada pemerataan, itu (sila ke-5) mesti dilakukan. Sudah berapa tahun kita merdeka, 74 tahun. Ketika keadilan sosial, keadilan ekonomi dan lain sebagainya belum terwujud yang terjadi hal-hal seperti itu. Ini jadi bahan untuk semua terutama penyelenggara negara. Sila kelima itu belum dilaksanakan,” tegasnya.
 
Untuk menertibkan keadaan dan menciptakan ketenangan di masyarakat pasca kebakaran hutan, menurut Kiai Anwar, pertama yang harus dilakukan adalah tokoh masyarakat sebagai pengayom warga dapat menyampaikan larangan-larangan bahwa merusak alam itu tidak baik.
 
“Mengolah lahan tidak harus menggunakan kekuatan fisik. Sabar lah, semua orang ingin dapat keuntungan. Tetapi ya sabar. Tidak harus dengan cara yang tidak baik,” tandasnya.
 
Kedua, lanjut Kiai Anwar, peran pemerintah sangat diperlukan agar semua masalah benar-benar langsung ditindaklanjuti. Terakhir, para pengusaha yang memiliki lahan pertanian di Riau harus memikirkan masa depan masyarakat, jangan sampai bertindak yang merugikan warga sekitar.
 
Dampak asap kebakaran hutan
Seperti diketahui, telah terjadi kebakaran hutan di Pekanbaru Riau sejak 4 Agustus 2019 lalu, warga Kota Pekanbaru mengeluhkan dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas keseharian.
 
Asap yang menyelimuti kawasan Pekabaru dan sekitarnya telah menyebabkan sejumlah warga batuk-batuk dan sesak nafas. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menurunkan personel untuk membagikan masker kepada warga. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota itu.
 
Aparat Dinas Kesehatan dibagi ke sejumlah lokasi untuk membagikan masker. Lokasi pembagian masker di antaranya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambussai, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Yos Sudarso. Masker dibagikan kepada pengendara sepeda motor, mobil, dan pejalan kaki.
 
Selain membagikan masker, petugas juga mengedukasi warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap menyelimuti udara. Dinas Kesehatan langsung turun ke lapangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan kembali menyelimuti Pekanbaru. Kabut asap sifatnya dinamis dan biasanya muncul pada pagi hari.
 
Hingga saat ini, di Pekanbaru terdapat sekitar 700 penderita infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh polusi asap. Belum ada keterangan resmi siapa pelaku dan apa motif pembakaran hutan. Meski demikian, masyarakat menduga hal itu dilakukan oknum untuk membuka lahan. (Abdul Rahman Ahdori/Musthofa Asrori)
 
Jumat 16 Agustus 2019 16:0 WIB
Besok, Kiai Said Pimpin Upacara Bendera di Gedung PBNU
Besok, Kiai Said Pimpin Upacara Bendera di Gedung PBNU
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.
Jakarta, NU Online
Pada tahun ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia di halaman Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat. Acara tersebut akan dimulai pukul 07.00 WIB sampai selesai. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj akan bertindak sebagai pembina upacara.

“PBNU mulai tahun ini dan selanjutnya akan mengadakan upacara bendera. Pembina upacaranya langsung oleh Ketua Umum PBNU,” kata Wasekjen PBNU H Andi Najmi Fuadi di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurut Andi, pada upacara nanti semua petugas dan peserta laki-laki diwajibkan menggunakan sarung dan peci hitam. Sementara baju atas menggunakan seragam dari lembaga, banom, dan lajnah masing-masing.

“Direncanakan upacara ini diikuti 200 orang. Unsurnya terdiri atas badan otonom, lembaga, pengurus harian NU, dan UNU, termasuk karyawan,” katanya.

Setelah upacara, kegiatan dilanjut dengan lomba. Ada banyak lomba pada pesta kemerdekaan ini, seperti lomba makan kerupuk, memasukkan paku di dalam botol, balap karung, tarik tambang, balap kelereng, dan balap bakiak. Untuk berbagai lomba ini, panitia mengatakan telah menyiapkan sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang.

“Banyak sekali lombanya, dan hadiahnya juga variatif. Pokoknya kita pesta kemerdekaan,” ucapnya.
 
Andi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan tidak lain karena NU memiliki peran yang sangat besar atas lahirnya proklamasi 1945. Sebagaimana diketahui, keterlibatan NU dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak diragukan lagi dalam sejarah bangsa ini.

Peran kiai-kiai NU menjadi faktor penentu dalam beberapa peristiwa heroik menjelang proklamasi kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya Pendiri NU Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari yang mampu mengorganisir para santri menjadi barisan pertahanan rakyat yang tergabung dalam pasukan Hizbullah (tentara Allah) dan Sabilillah (jalan Allah). Laskar Hizbullah yang merupakan golongan muda dengan pimpinan militernya KH Zaenul Arifin dan Sabilillah dari golongan tua dipimpin oleh KH Masykur.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, keterlibatan KH Abdul Wahid Hasyim dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memiliki arti penting dalam menjaga keragaman budaya, etnis bahkan agama. Perdebatan sengit tentang Piagam Jakarta dapat diselesaikan dengan baik karena pandangan keislamannya yang luas tanpa harus terjebak pada pada formalisasi ajaran agama. 

Kemudian, paska proklamasi, Belanda kembali ingin merebut kedaulatan NKRI melalui pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Puncaknya, setelah bersidang di Surabaya pada 21-22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang mewajibkan warga yang berada dalam jarak masafatul qasri agar ikut melawan NICA. Fatwa monumental tersebut di kemudian hari dikenal dengan Resolusi Jihad. (Husni Sahal/Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG