IMG-LOGO
Nasional

Analisa Kebijakan Pengelolaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Senin 19 Agustus 2019 10:30 WIB
Bagikan:
Analisa Kebijakan Pengelolaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu dari Perguruan Tinggi Keagaaman Islam di Indonesia.
Pengaruh wider mandate Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), melahirkan kecenderungan semakin membengkaknya program studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik yang berbasis keilmuan umum ataupun pada keilmuan agama.
 
Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2013 menunjukkan bahwa pada PTKI UIN terdapat 163 (53,8%) prodi agama, dan 138 (45,54%) prodi umum. Pada IAIN, terdapat 300 (82,64%) prodi agama, dan 57 (15,7%) prodi umum. Pada STAIN, terdapat 259 (86,62%) prodi agama, dan 37 (12,37%) prodi umum.
 
Data di atas menunjukan bahwa perubahan status PTKI dari sekolah tinggi menjadi institut, dan menjadi universitas, diiringi peningkatan persentase jumlah prodi umum. Hal tersebut juga sebagai konsekwensi logis dari aspek epistemologis keilmuan umum yang senantiasa berkembang ke arah yang tidak terhingga, sementara ilmu agama akan tetap pada dimensi ortodoks yang diturunkan dari wakyu atau kitab suci. Meskipun basis keilmuan (epistemologi ilmu) prodi agama, adalah statis (pada kitab suci), namun kenyataan di lapangan menunjukan dinamika tertentu untuk mengikuti perkembangan program studi umum.
 
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016, yang diubah (disempurnakan) dengan peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2017, tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, menyebutkan 55 jenis nama program studi yang kini terdapat di PTKI. Dari 55 program studi tersebut, beberapa program studi pada fakultas berbasis agama yakni Ushuluddin, Syariah, dan Dakwah, berada pada status langka peminat. Artinya, masyarakat, khususnya alumni Madrasah Aliyah, SMA, dan SMK kurang berminat pada program studi tertentu. Siswa Madrasah Aliyah lebih banyak yang tertarik masuk ke perguruan tinggi umum (PTU) yakni sebanyak 44,6%, dibandingkan yang memilih masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) yakni sebanyak 28,8%.
 
Hasil dan Pembahasan

Program studi agama yang memiliki kelebihan peminat adalah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakutas Tarbiyah. Prodi ini sangat diminati oleh masyarakat (calon mahasiswa), dan ratingnya bersaing dengan prodi-prodi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis; serta pada Prodi Sains.
 
Di samping adanya program studi langka peminat sebagai kenyataaan empiris di PTKI, beberapa nama (nomenklatur) program studi juga dipandang aneh, misalnya program studi Pariwisata Syariah, Perpustakaan dan Informasi Islam, Seni dan Arsitektur Islam. Dari sisi epistemologis, nomenklatur beberapa program studi tersebut kuat dari sisi struktur keilmuan. Dari sisi aksiologis dan pragmatis, prodi tersebut belum jelas pasar kerja dan distingsi dari program studi lainnya. 

Dari sisi orientasi dan profil alumni program studi (khususnya Prodi Agama) terdapat anomali yang menarik. Para mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum,  Studi Agama-agama, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dan Akidah Fisafat Islam, mayoritas berorientasi untuk menjadi guru dan atau dosen dan pengusaha. Sedikit yang memilih untuk menekuni profesi yang sejalan dengan bidang ilmu yang dipelajari.
 
Untuk mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, hanya 12,4% yang berorientasi profesi sebagai mufassir, atau ahli tafsir, atau ilmuwan. Selebihnya, mereka berorientasi profesi untuk menjadi guru yakni sebanyak 26,7%, dosen sebanyak 12,8%, dan pengusaha sebanyak 10,8%. Untuk mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam, mayoritas mahasiswanya berorientasi profesi sebagai guru (23%) dan pengusaha (17,5%). Kemudian, mahasiswa program studi Perbandingan Agama atau Studi Agama-agama, hanya 4,4% yang berorientasi profesi sebagai aktivis/ahli/negosiator konflik. Mereka lebih banyak memilih profesi sebagai guru (20,8%) dan menjadi pengusaha (12,5%). 
 
Ada kecenderungan pihak PTKI untuk mereplikasi dan menduplikasi program studi (khususnya pro agama) tanpa analisis dan kajian akademis yang matang. Oleh karena itu, seluruh asosiasi program studi yang berada dalam lingkungan PTKI perlu merumuskan landasan akademis bagi eksistensi program studi. Direktorat jenderal Pendididikan Islam atau minimal pada tingkat eselon duanya yakni direktorat pendidian tinggi Islam (Diktis) perlu mendukung dan memonitor proses tersebut dalam rangka menilai kelayakan eksistensi sebuah program studi.
 
Kesimpulan 
 
Dari berbagai uraian, data, dan informasi di atas, terlihat adanya masalah atau ketidak jelasan dalam pengelolaan program studi di PTKI. Dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh PTKI. Pihak diluar PTKI harus terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu maka pemerintah cq. Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam perlu mengatur keberadaan program studi di seluruh PTKI. Melalui kebijakan ini, diharapakan PTKI memiliki dasar dan pijakan dalam menata kembali program studi yang ada.

Rekomendasi Kebijakan
 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) atau Direktorat Diktis perlu membuat kebijakan untuk mengatur dan mengevaluasi eksistensi program studi di PTKI. Bagi program studi yang tidak memiliki basis keilmuan dan landasan akademis yang kuat serta distingsi dengan prodi lainnya, sebaiknya dibubarkan atau dimerger dengan program studi lain yang sejenis.
Ditjen Pendis harus memperketat pendirian program studi baru, baik yang bersifat replikatif (memekarkan suatu program studi menjadi lebih dari satu) ataupun duplikatif (mengikuti jejak PTKI lain).
 
Di samping kelengkapan sarana, prasarana dan infrastruktur, landasan epistemologi keilmuan serta tuntutan kebutuhan masyarakat atau pasar kerja harus dipertimbangkan secara komprehensif sebagai salah satu persyaratan mendirikan program studi baru. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) harus menjadi salah satu landasan dan pertimbangan dalam mendirikan program studi di PTKI.

Program studi agama yang memiliki landasan keilmuan (epistemologi) yang kuat, harus dipertahankan, meskipun ada kecenderungan minat calon mahasiswa rendah. Pemerintah perlu memberikan beasiswa khusus kepada calon mahasiswa yang cerdas yang berasal dari madrasah aliyah dan pondok pesantren, untuk menjadi ilmuwan yang mewarisi dan melestarikan ilmu tersebut. Ditjen Pendidikan Islam atau Direktorat Pendidian Tinggi Islam perlu mengatur hal tersebut dalam suatu keputusan Dirjen Pendidikan Islam atau keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis). (Kendi Setiawan)
 
Bagikan:

Baca Juga

Senin 19 Agustus 2019 23:0 WIB
PP Ansor: Aktivis Eks HTI Masih Berkeliaran Menebar Provokasi 
PP Ansor: Aktivis Eks HTI Masih Berkeliaran Menebar Provokasi 
Ketua PP GP Ansor, H Mujiburrohman, di Rembang Jateng
Rembang, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kordinator Wilayah (Korwil) Jateng dan DIY H Mujiburrahman (Gus Mujib) menyampaikan, meski organisasi terlarang HTI sudah dibubarkan ternyata masih banyak anggota-anggotanya yang berkeliaran, dengan sengaja menebar provokasi di tengah masyarakat.
 
"Ansor harus tetap waspada terhadap eks aktivis dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini terus bergerak menebar provokasi," tandasnya.
 
Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di  Pesantren Ngisor Waru yang berlokasi di Desa Sugihan Kecamatan Kota, Kabupaten Rembang, Ahad (18/8).
 
Ia memberi contoh, salah satunya yang sempat viral hari ini ialah, adanya seseorang yang tersohor mencoba memprovokasi dengan bahasa–bahasa yang dapat memicu ketersinggungan antar umat beragama. 
 
Salah satunya lanjutnya, adalah mengolok-olok lambang agama lain. Bahkan agama yang diolok-olok tersebut sempat menanggapi dengan nada yang tidak kalah kerasnya. Jika ini dibiarkan, tentu akan memicu terjadi pertempuran antar agama di Indonesia. 
 
“Meskipun HTI sudah dibubarkan, tetapi anggotanya masih banyak yang berkeliaran. Masih banyak anggotanya yang mencoba memprovokasi, memfitnah, mengadudomba, dan mengusik ke Bhinekaan Indonesia. Belum lama ini ada orang memprovokasi dengan bahasa–bahasa yang tidak semestinya, mengolok-olok lambang agama lain, yang sempat viral dan ditanggapi oleh agama yang bersangkutan dan juga tidak kalah keras," ujarnya. 
 
"Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi pertempuran antar agama di Indonesia,” imbuh Mujiburrahman.
 
Oleh karena itu, Gus Mujib mengajak kepada segenap kader GP Ansor untuk terus pro aktif dalam memerangi narasi provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
“Hari ini tentu organisasi yang paling terdepan di dalam menjaga NKRI sudah dimaklumi dan dipahami bersama yaitu Ansor dan Banser. Tidak ada organisasi lain di Indonesia yang memiliki komitmen yang kuat terhadap menjaga NKRI,” tegas Gus Mujib.
 
Konferensi Cabang (Konfercab) ke-21 itu dihadiri perwakilan pengurus PAC dan Ranting se-Kabupaten Rembang berhasil memilih ketua baru H Nadzief Shidqi melalui musyawarah untuk periode 2019-2024. 
 
Dalam konferensi tersebut Ansor Rembang juga memberikan bantuan kepada pesantren yang ditempati. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Panitia kepada Pengurus Pesantren Ngisor Waru berupa uang tunai. (Ahmad Asmui/Muiz
Senin 19 Agustus 2019 21:30 WIB
LP Ma’arif NU Siapkan Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu
LP Ma’arif NU Siapkan Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu
Pengurus LP Ma'arif PBNU meninjau lokasi yang akan ditempati Porsemanas II
Indramayu, NU Online
Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif PBNU dan Lembaga Pendidikan Maarif PWNU Jawa Barat akan kembali menggelar Pekan Olah Raga dan Seni Ma’arif NU Nasional (Porsemanas) II yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Ma’arif Indramayu. Panitia Porsemanas II telah terbentuk, dan tahap seleksi tingkat daerah segera dilaksanakan.

Ahad (18/08/19) kemarin, Pengurus LP Ma’arif PBNU menggelar Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua LP Ma’arif PBNU KH Arifin Junaidi, Sekretaris LP Ma’arif NU PBNU H Harianto Oghie, KH Dedi Wahidi Pembina Yayasan Darul Ma’arif NU, Wakil Ketua LP Maarif NU Wilayah Jawa Barat sekaligus Wakil Rektor bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan Hj Ulfiah, dan para panitia Porsemanas II.

Dalam sambutannya KH Arifin Junaidi menyatakan, Porsemanas II akan digelar pada bulan Juli tahun 2020 di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu Jawa Barat. “Kami ingin mengetuk pintu meminta ijin kepada Pimpinan Pesantren bahwa LP Ma’arif NU akan menyelenggarakan Porsemanas II di sini,” ujarnya.

Dikatakannya, penentuan lokasi atau tuan rumah merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus Wilayah pada saat Porsemanas I di Malang. 

“Pada rakor pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaan, penentuan jumlah mata lomba baik olahraga dan  seni serta mengecek venue yang akan dijadikan lokasi untuk pelaksanaan lomba,” kata Arjuna, panggilan akrab KH Arifin Junaidi.

“Jumlah atlit yang hadir pada saat Porsemanas I sebanyak 4000 yang berasal dari 18 wilayah/propinsi, semoga Porsemanas​​​​​​​ II akan lebih banyak atlit dan wilayah yang akan berpartisipasi demi menggali potensi siswa-siswa maarif di tingkat Nasional,” tambah Arjuna yang juga Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pembina Yayasan Darul Ma’arif NU KH Dedi Wahidi dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas terpilihnya Pesantren Darul Ma’arif sebagai tuan rumah. “Insya Allah kami siap mendukung dan mensukseskan Porsemanas II,” tegasnya. 

Yayasan Darul Ma’arif memiliki unit pendidikan dari mulai tingkat RA sampai Sekolah Tinggi. Yayasan pesantren yang berada di atas lahan seluas 32 Ha ini memiliki fasilitas olahraga yang cukup memadai untuk penyelenggaraan even-even nasional. “Waktu yang masih ada ini akan kami maksimalkan untuk membenahi sarana dan prasarana yang akan digunakan,” jelasnya.  

Terkait dengan pelaksanaan, Dedi menyatakan, pilihan waktu pada bulan Juli sangat pas karena berbarengan dengan liburan santri sehingga fasilitas penginapan bisa digunakan untuk para atlit yang akan berlaga. “Selain venue perlombaan juga tersedia area lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk bazar atau exhibition guna menambah memeriahkan even ini,” tambahnya.

“Kami berharap seluruh pengurus Wilayah LP Maarif NU segera menyelenggarakan seleksi tingkat cabang maupun wilayah, sehingga pada saat pelaksanaan Porsemanas II peserta yang dikirim adalah perwakilan yang telah melalui seleksi ditingkat propinsi masing-masing,” jelas Sekjen LP Maarif NU yang biasa disapa Kanda Oghie. 

Menurut Ketua Panitia Porsemanas II Alip Nurwanto, kegiatan peluncuran Porsemanas II akan diadakan pada bulan Oktober 2019, sementara pelaksanaan Porsemanas II diselenggarakan pada 29 Juni-03 Juli 2020. (Red: Anam)
Senin 19 Agustus 2019 19:30 WIB
Terkait Persoalan Papua, Peneliti: Semua Pihak Harus Tahan Diri
Terkait Persoalan Papua, Peneliti: Semua Pihak Harus Tahan Diri
Ahmad Suaedy (paling kanan di barisan depan) seusai menjadi Komandan Upacara di Ombudsman Papua
Jakarta, NU Online
Tragedi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur menimbulkan reaksi masyarakat banyak. Pasalnya, ada tindakan represif dan rasial terhadap mereka tanpa adanya investigasi perihal dugaan kasus perusakan bendera Merah Putih yang dituduhkan kepada oknum mahasiswa.

Melihat hal itu, Ahmad Suaedy, akademisi yang meneliti Papua, meminta semua pihak agar tidak terpengaruh dan terpancing emosinya. “Semua pihak agar menahan diri untuk tidak terpancing dan melalukan dialog untuk mencari penyelesaian,” katanya kepada NU Online pada Senin (19/8).

Suaedy mengingatkan bahwa semua orang harus dipandang secara setara tanpa mengecualikan satu pihak manapun. Apalagi merendahkan dan mencaci maki pihak lain. “Ini sebenarnya seharusnya masyarakat itu memandang orang lain itu setara ya gak boleh saling merendahkan suku agama dan lain-lain,” ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia itu.

Pasalnya, lanjutnya, persoalan Papua itu masalah sensitif mengingat sejarah panjang masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, Suaedy meminta para tokoh masyarakat dan politik agar dapat meredam ketegangan di tengah masyarakat, tidak malah terkena provokasi dan bahkan memanas-manasi. “Kepada tokoh masyarakat dan politik, hendaknya tidak boleh terporovokasi dan memanas-manasi,” kata Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Menurutnya, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Terlebih dengan teknologi yang sudah canggih saat ini, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. “Jadi sebenaranya semua hal bisa dikomunikasin dengan baik,” ujarnya.

Di samping itu, kepolisian juga harus bersikap tegas kepada orang yang melakukan penghinaan. “Maksudnya yang melakukan hate speech itu gak boleh. Polisi harus menegakkan mereka yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Terkait kasus tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf secara langsung kepada publik umum. Peristiwa itu, katanya, tidak mewakili masyarakat Jawa Timur secara umum.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Ustaz Tony Victor Mandawin Wanggai meminta aparat agar lebih bijak menyikapi hal tersebut dengan cara persuasif. 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG