IMG-LOGO
Nasional

Rencana Amandemen UUD 1945 Jadi Topik Pembahasan Muktamar PKB

Senin 19 Agustus 2019 13:15 WIB
Bagikan:
Rencana Amandemen UUD 1945 Jadi Topik Pembahasan Muktamar PKB
Panitia Muktamar PKB memberikan keterangan pers di Kuta, Bali pada Ahad, (18/8) kemarin.
Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar di Bali pada 20-22 Agustus 2019. Sejumlah agenda besar bakal digodok, termasuk mengenai isu rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bergulir di publik saat ini. 

Wakil Sekjend DPP PKB Ahmad Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkajian Amandemen UUD 1945 dan GBHN. Tim Pengkajian ini tinggal menunggu disahkan pada perhelatan Muktamar nanti.

"Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana Amandemen terbatas UUD 45 ini," ujar Iman,  Ahad (18/8). 
 
Panitia pengkajian, lanjut Imam, akan dipimpin pakar hukum tata negara dan ilmuan politik.  Nantinya mereka akan memberikan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara  ketatanegaraan maupun politik.
 
"Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD 45 itu," kata dia. 

Hasil kajian itu kemudian dijadikan pedoman dan landasan bagi PKB untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut. 

"Ini menyangkut prinsip tentang tatanegara Indonesia kedepan. Kita tak ingin presiden terpilih justru tersandra oleh GBHN. Apalagi negara ini sudah pernah mempraktekkan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," imbuhnya.

Rencana amendemen terbatas ini merupakan perubahan yang kelima UUD 1945 sejak 1999. Rencana perubahan terhadap UUD 1945 ini didasari keinginan sejumlah pihak menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
 
Selain pembahasan rencana amandemen UUD 1945, pada Muktamar PKB yang berlansung di Nusa Dua, Bali, ini juga membahas sejumlah isu strategis partai untuk 5 tahun mendatang. 
 
Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB Ida Fauziah mengatakan, setidaknya ada tiga agenda prioritas yang akan dibahas. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, yaitu SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.
 
"Menurut PKB, manusia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi investasi bangsa untuk jangka panjang," kata Ida.
 
Kedua, yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka memberdayakan kaum lemah dan mempercepat pengentasan kemiskinan. 
 
Menurut PKB, kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai oleh negara. Untuk itu, PKB berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan mengatasi kesenjangan ekonomi. 
 
Ketiga, PKB ingin pengembangkan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab. 
 
Menurut Ida, perkembangan zaman dan perubahan sosial belakangan ini menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan keagamaan di Indonesia. 
 
Ida mengatakan, berbagai masalah seperti menguatnya radikalisme agama hingga memudarnya kearifan lokal dan kebudayaan nusantara menjadi tantangan nyata di depan mata. Untuk itu, menurut Ida, PKB berkomitmen untuk mengembangkan dakwah sosial dan kebudayaan dengan mempromosikan moderasi keagamaaan dan revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa. 
 
"Platform politik dan agenda prioritas perjuangan di atas akan menjadi dasar bagi penyusunan agenda strategis PKB dan diharapkan menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan melengkapi program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah," ucap Ida. (Red-Zunus Muhammad)
Bagikan:

Baca Juga

Senin 19 Agustus 2019 23:0 WIB
PP Ansor: Aktivis Eks HTI Masih Berkeliaran Menebar Provokasi 
PP Ansor: Aktivis Eks HTI Masih Berkeliaran Menebar Provokasi 
Ketua PP GP Ansor, H Mujiburrohman, di Rembang Jateng
Rembang, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kordinator Wilayah (Korwil) Jateng dan DIY H Mujiburrahman (Gus Mujib) menyampaikan, meski organisasi terlarang HTI sudah dibubarkan ternyata masih banyak anggota-anggotanya yang berkeliaran, dengan sengaja menebar provokasi di tengah masyarakat.
 
"Ansor harus tetap waspada terhadap eks aktivis dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini terus bergerak menebar provokasi," tandasnya.
 
Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di  Pesantren Ngisor Waru yang berlokasi di Desa Sugihan Kecamatan Kota, Kabupaten Rembang, Ahad (18/8).
 
Ia memberi contoh, salah satunya yang sempat viral hari ini ialah, adanya seseorang yang tersohor mencoba memprovokasi dengan bahasa–bahasa yang dapat memicu ketersinggungan antar umat beragama. 
 
Salah satunya lanjutnya, adalah mengolok-olok lambang agama lain. Bahkan agama yang diolok-olok tersebut sempat menanggapi dengan nada yang tidak kalah kerasnya. Jika ini dibiarkan, tentu akan memicu terjadi pertempuran antar agama di Indonesia. 
 
“Meskipun HTI sudah dibubarkan, tetapi anggotanya masih banyak yang berkeliaran. Masih banyak anggotanya yang mencoba memprovokasi, memfitnah, mengadudomba, dan mengusik ke Bhinekaan Indonesia. Belum lama ini ada orang memprovokasi dengan bahasa–bahasa yang tidak semestinya, mengolok-olok lambang agama lain, yang sempat viral dan ditanggapi oleh agama yang bersangkutan dan juga tidak kalah keras," ujarnya. 
 
"Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi pertempuran antar agama di Indonesia,” imbuh Mujiburrahman.
 
Oleh karena itu, Gus Mujib mengajak kepada segenap kader GP Ansor untuk terus pro aktif dalam memerangi narasi provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
“Hari ini tentu organisasi yang paling terdepan di dalam menjaga NKRI sudah dimaklumi dan dipahami bersama yaitu Ansor dan Banser. Tidak ada organisasi lain di Indonesia yang memiliki komitmen yang kuat terhadap menjaga NKRI,” tegas Gus Mujib.
 
Konferensi Cabang (Konfercab) ke-21 itu dihadiri perwakilan pengurus PAC dan Ranting se-Kabupaten Rembang berhasil memilih ketua baru H Nadzief Shidqi melalui musyawarah untuk periode 2019-2024. 
 
Dalam konferensi tersebut Ansor Rembang juga memberikan bantuan kepada pesantren yang ditempati. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Panitia kepada Pengurus Pesantren Ngisor Waru berupa uang tunai. (Ahmad Asmui/Muiz
Senin 19 Agustus 2019 21:30 WIB
LP Ma’arif NU Siapkan Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu
LP Ma’arif NU Siapkan Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu
Pengurus LP Ma'arif PBNU meninjau lokasi yang akan ditempati Porsemanas II
Indramayu, NU Online
Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif PBNU dan Lembaga Pendidikan Maarif PWNU Jawa Barat akan kembali menggelar Pekan Olah Raga dan Seni Ma’arif NU Nasional (Porsemanas) II yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Ma’arif Indramayu. Panitia Porsemanas II telah terbentuk, dan tahap seleksi tingkat daerah segera dilaksanakan.

Ahad (18/08/19) kemarin, Pengurus LP Ma’arif PBNU menggelar Porsemanas II di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua LP Ma’arif PBNU KH Arifin Junaidi, Sekretaris LP Ma’arif NU PBNU H Harianto Oghie, KH Dedi Wahidi Pembina Yayasan Darul Ma’arif NU, Wakil Ketua LP Maarif NU Wilayah Jawa Barat sekaligus Wakil Rektor bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan Hj Ulfiah, dan para panitia Porsemanas II.

Dalam sambutannya KH Arifin Junaidi menyatakan, Porsemanas II akan digelar pada bulan Juli tahun 2020 di Pesantren Darul Ma’arif Indramayu Jawa Barat. “Kami ingin mengetuk pintu meminta ijin kepada Pimpinan Pesantren bahwa LP Ma’arif NU akan menyelenggarakan Porsemanas II di sini,” ujarnya.

Dikatakannya, penentuan lokasi atau tuan rumah merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus Wilayah pada saat Porsemanas I di Malang. 

“Pada rakor pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaan, penentuan jumlah mata lomba baik olahraga dan  seni serta mengecek venue yang akan dijadikan lokasi untuk pelaksanaan lomba,” kata Arjuna, panggilan akrab KH Arifin Junaidi.

“Jumlah atlit yang hadir pada saat Porsemanas I sebanyak 4000 yang berasal dari 18 wilayah/propinsi, semoga Porsemanas​​​​​​​ II akan lebih banyak atlit dan wilayah yang akan berpartisipasi demi menggali potensi siswa-siswa maarif di tingkat Nasional,” tambah Arjuna yang juga Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pembina Yayasan Darul Ma’arif NU KH Dedi Wahidi dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas terpilihnya Pesantren Darul Ma’arif sebagai tuan rumah. “Insya Allah kami siap mendukung dan mensukseskan Porsemanas II,” tegasnya. 

Yayasan Darul Ma’arif memiliki unit pendidikan dari mulai tingkat RA sampai Sekolah Tinggi. Yayasan pesantren yang berada di atas lahan seluas 32 Ha ini memiliki fasilitas olahraga yang cukup memadai untuk penyelenggaraan even-even nasional. “Waktu yang masih ada ini akan kami maksimalkan untuk membenahi sarana dan prasarana yang akan digunakan,” jelasnya.  

Terkait dengan pelaksanaan, Dedi menyatakan, pilihan waktu pada bulan Juli sangat pas karena berbarengan dengan liburan santri sehingga fasilitas penginapan bisa digunakan untuk para atlit yang akan berlaga. “Selain venue perlombaan juga tersedia area lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk bazar atau exhibition guna menambah memeriahkan even ini,” tambahnya.

“Kami berharap seluruh pengurus Wilayah LP Maarif NU segera menyelenggarakan seleksi tingkat cabang maupun wilayah, sehingga pada saat pelaksanaan Porsemanas II peserta yang dikirim adalah perwakilan yang telah melalui seleksi ditingkat propinsi masing-masing,” jelas Sekjen LP Maarif NU yang biasa disapa Kanda Oghie. 

Menurut Ketua Panitia Porsemanas II Alip Nurwanto, kegiatan peluncuran Porsemanas II akan diadakan pada bulan Oktober 2019, sementara pelaksanaan Porsemanas II diselenggarakan pada 29 Juni-03 Juli 2020. (Red: Anam)
Senin 19 Agustus 2019 19:30 WIB
Terkait Persoalan Papua, Peneliti: Semua Pihak Harus Tahan Diri
Terkait Persoalan Papua, Peneliti: Semua Pihak Harus Tahan Diri
Ahmad Suaedy (paling kanan di barisan depan) seusai menjadi Komandan Upacara di Ombudsman Papua
Jakarta, NU Online
Tragedi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur menimbulkan reaksi masyarakat banyak. Pasalnya, ada tindakan represif dan rasial terhadap mereka tanpa adanya investigasi perihal dugaan kasus perusakan bendera Merah Putih yang dituduhkan kepada oknum mahasiswa.

Melihat hal itu, Ahmad Suaedy, akademisi yang meneliti Papua, meminta semua pihak agar tidak terpengaruh dan terpancing emosinya. “Semua pihak agar menahan diri untuk tidak terpancing dan melalukan dialog untuk mencari penyelesaian,” katanya kepada NU Online pada Senin (19/8).

Suaedy mengingatkan bahwa semua orang harus dipandang secara setara tanpa mengecualikan satu pihak manapun. Apalagi merendahkan dan mencaci maki pihak lain. “Ini sebenarnya seharusnya masyarakat itu memandang orang lain itu setara ya gak boleh saling merendahkan suku agama dan lain-lain,” ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia itu.

Pasalnya, lanjutnya, persoalan Papua itu masalah sensitif mengingat sejarah panjang masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, Suaedy meminta para tokoh masyarakat dan politik agar dapat meredam ketegangan di tengah masyarakat, tidak malah terkena provokasi dan bahkan memanas-manasi. “Kepada tokoh masyarakat dan politik, hendaknya tidak boleh terporovokasi dan memanas-manasi,” kata Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Menurutnya, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Terlebih dengan teknologi yang sudah canggih saat ini, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. “Jadi sebenaranya semua hal bisa dikomunikasin dengan baik,” ujarnya.

Di samping itu, kepolisian juga harus bersikap tegas kepada orang yang melakukan penghinaan. “Maksudnya yang melakukan hate speech itu gak boleh. Polisi harus menegakkan mereka yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Terkait kasus tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf secara langsung kepada publik umum. Peristiwa itu, katanya, tidak mewakili masyarakat Jawa Timur secara umum.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Ustaz Tony Victor Mandawin Wanggai meminta aparat agar lebih bijak menyikapi hal tersebut dengan cara persuasif. 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG