IMG-LOGO
Nasional
HUT KE-74 RI

Gus Muwafiq: Tiada Kemerdekaan Tanpa Kematian

Selasa 20 Agustus 2019 14:0 WIB
Bagikan:
Gus Muwafiq: Tiada Kemerdekaan Tanpa Kematian
Foto Gus Muwafiq

Jakarta, NU Online

Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 74 tahun menjadi nilai penting yang patut disyukuri. Dulu, untuk meraih kembali Indonesia dari tangan penjajah dibutuhkan pengorbanan nyawa rakyat Indonesia.

 

Hal tersebut diungkapkan KH Ahmad Muwafiq saat mengisi Malam Tasyakuran Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Selasa (20/8) malam sebagaimana tayangan Youtube.

 

Menurut Gus Muwafiq, sapaan akrabnya, kemerdekaan Indonesia bukan didapat dari teori tetapi dengan pertumpahan darah. Dikatakannya, peristiwa 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemerdekaan adalah identik dengan korban para pahlawan, sebab ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia melayang untuk membebaskan diri dan bangsanya dari belenggu kolonialisme.

 

"Jadi kemerdekaan itu tidak bisa dinalar, orang tiba-tiba bisa berangkat perang mempertahankan NKRI. Tidak ada kemerdekaan tanpa kematian. Makanya 17 Agustus itu puncak kematian bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Artinya kemerdekaan bukan didapat dengan teori tapi dengan darah dan nyawa," urainya.

 

Kiai nyentrik asal Yogyakarta ini menilai proses kemerdekaan yang tertuang dalam sejarah tidak dapat dibayangkan, terutama atmosfer setelah Indonesia menyatakan diri merdeka. Banyak kejadian yang tidak masuk akal seperti peristiwa 10 Nopember 1945, Jendral Soedirman yang hanya memiliki 1 ginjal mampu memimpin pasukan perang membasmi ratusan ribu penjajah, dan sebagainya.

 

“Para pejuang terdahulu, lanjutnya, berbeda jauh dengan karakter bangsa Indonesia kini yang terkadang mudah mengeluh dan kerap menyalahkan pihak tertentu. Nilai peristiwa kemerdekaan tidak akan bisa dibayangkan karena sangat bertentangan dengan nalar bangsa Indonesia,” tukasnya.

 

Gus Muwafiq lalu mencontohkan adanya bendera merah putih. Katanya, jika dilihat dari objek suatu benda barang tersebut merupakan kain biasa yang memiliki harga terjangkau. Tapi ketika dijahit menjadi bendera, dengan posisi kain warna merah di atas dan kain warna putih di bawah, mampu menggerakan orang untuk mengorbankan nyawanya.

 

Ketika bendera itu dicampur kain warna biru (menjadi bendera Belanda), saat itu ratusan ribu nyawa siap berkorban untuk menyatukan merah putih. Ini tidak bias dinalar. Peristiwa 10 November itu karena merah putih. Jadi orang bisa menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya hanya untuk merah putih itu.

 

“Sementara hari ini ada orang-orang yang yang suruh ngangkat tangannya aja nggak mau ya alasan musyrik lah, alasan bid'ah lah. Makanya kadang saya berfikir esktrim, bahwa orang-orang ini nggak punya darah pahlawan, darah yang mengalir dalam dirinya pasti bukan darah yang pernah mempertahankan merah putih," tutur Gus Muwafiq yang langsung disambut tepuk tangan ribuan jamaah.

 

Gus Muwafiq menegaskan, sejarah kemerdekaan bisa diceritakan, tahapan-tahapan kemerdekaan bisa dibeberkan, tokoh-tokohnya pun bisa digambarkan. Tetapi nilai-nilai yang ada dari peristiwa tersebut tidak bisa diceritakan karena kita tidak mengalami langsung peristiwa proses kemerdekaan.

 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Aryudi AR

 

Bagikan:

Baca Juga

Selasa 20 Agustus 2019 22:30 WIB
Ketua Ansor Jatim Perintahkan Anggotanya Lindungi Warga Papua di Jawa Timur
Ketua Ansor Jatim Perintahkan Anggotanya Lindungi Warga Papua di Jawa Timur
Ketua PW Ansor Jatim Syafiq Syauqi (tengah) dalam pernyataan sikap Ansor Jatim terkait kisruh penggerebekan asrama Papua.

Surabaya, NU Online

 

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus penggerebekan asrama Papua di Jawa Timur. Secara total, terdapat sembilan poin yang disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi. Salah satu isi pernyataan sikapnya adalah perintah agar anggota Ansor dan Banser se-Jawa Timur melindungi warga dan mahasiswa Papua yang tinggal di Jawa Timur.

 

“Kami menginstruksikan pada segenap Banser di Jatim untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi saudara-saudara Papua yang tinggal di Surabaya dan Malang khususnya, serta Jawa Timur umumnya atas keamanan dan keselamatan saudara-saudara Papua dalam menjalankan aktivitas atas dasar persamaan hak sebagai warga negara Indonesia,” kata Ketua GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi dalam pernyataan sikapnya di kantor GP Ansor Jatim di jalan Masjid Al-Akbar Timur 9, Surabaya, Selasa (20/8).

 

Dalam pernyataannya, Syafiq juga menegaskan, bahwa warga Papua, sebagaimana warga negara dari suku lainnya, adalah bagian dari Indonesia yang harus dilindungi. “Kita bersama Papua dan Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah rumah bersama. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, bukan perpecahan. Kita semua diwarisi bangsa ini oleh leluhur dengan aman, maka kita harus merawat warisan itu dengan baik dan berkeadaban,” tegasnya.

 

Mewakili GP Ansor, ia menegaskan penolakannya atas perlakuan yang tidak adil, sikap rasis yang dialamatkan pada warga Papua di Jawa Timur. Ia sekaligus meminta aparat kepolisian untuk melindungi  semua warga negara Indonesia termasuk masyarakat Papua.

 

“Meminta aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian,” lanjutnya.

 

Ansor Jatim juga meminta dengan tegas agar aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukam intimidasi dan provokasi rasial terhadap warga Papua. “Intimidasi rasial bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis,” lanjutnya.

 

Namun demikian, ia mengingatkan, agar dalam penanganannya, pemerintah tertama aparat keamanan melakukan penanganan dengan cara yang bijak, tidak menggunakan cara-cara adu domba. Ia juga mengimbau masyarakat Indonesia secara umum untuk menahan diri dan tidak terpancing dalam keruusuhan serta ikut aktif menciptakan kedamaian.

 

Salah satu poin yang penting yang disampaikan oleh Syafiq Syauqi dalam pernyataan sikapnya adalah ungkapan prihatinnya atas kasus yang menimpa warga Papua di Jawa Timur. Ia bahkan tak segan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi di Jawa Timur.

 

“Kami mohon maaf lahir batin kepada mahasiswa dan masyarakat Papua dan Papua Barat atas pernyataan dan tindakan yang kurang sepatutnya dari salah seorang warga Jatim. Kami sampaikan bahwa hal tersebut sama sekali tidak mewakili masyarakat Jatim,” pungkasnya.

 

Pewarta: Ibnu Nawawi

Editor: Ahmad Rozali

Selasa 20 Agustus 2019 21:30 WIB
Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Terkait Papua
Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Terkait Papua
Alissa Wahid
Yogyakarta, NU Online
Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyampaikan sikap Jaringan Gusdurian terkait Papua. Seperti yang telah diketahui, insiden kekerasan kembali terjadi di Papua. Warga memblokade sejumlah ruas jalan di Manokwari, bahkan kantor DPRD Provinsi Papua Barat terbakar. 
 
Eskalasi kemarahan warga ini ditengarai terpicu oleh peristiwa-peristiwa kekerasan sebelumnya yang terjadi di Malang dan Surabaya Jawa Timur. 
 
Peristiwa-peristiwa ini kemudian memicu kemarahan warga Papua karena telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota, termasuk yang memanas di sejumlah kota di Papua.
 
“Membaca perkembangan tersebut, Jaringan Gusdurian perlu menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan ini dilandasai oleh semangat kesetaraan dan kebinekaan Indonesia. Seharusnya perbedaan-perbedaan kita, baik fisik maupun pemikiran tidak lagi memancing kebencian dan reaksi berlebihan," tandas Alissa Wahid. 
 
"Ujaran yang bersifat rasis dan merendahkan orang lain tidak boleh terjadi. Karena itu penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan,” imbuhnya kepada NU Online, Selasa (20/8). 

Lebih lanjut Aliisa menerangkan, masalah Papua ini mengandung ketidaksetaraan dan perlakuan ketidakadilan serta trauma kekerasan yang mendalam dan perbedaan latar belakang tradisi dan sejarah. Oleh karenanya, persoalan Papua harus diletakkan dalam semangat mengembalikan trauma dan menunjung kesetaraan serta menegakkan keadilan tersebut. 

“Jaringan Gusdurian menyadari sepenuhnya bahwa selama ini Papua sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam melimpah justru menjadi kawasan yang tertinggal di Indonesia. Karena itu keadilan dan perlakuan yang tidak setara masih terjadi di Papua hingga sekarang. Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara,” tegasnya.
 
Ditambahkan Alissa, Gus Dur di masa hidupnya, baik sebagai warga negara biasa maupun pemimpin Islam dan negara telah memberi teladan tentang kepedulian akan situasi yang ada di Papua. Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh non-formal seperti kepala Suku dan Pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan, dan adil.
 
Dikatakan, langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan kebolehan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebanggaan dan identitas kultural  masyarakat Papua bagian dari pendekatan tersebut. Teladan ini perlu dicontoh sehingga warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya.
 
“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi," Kata Aliisa menirukan ucapan Gus Dur.
Dengan landasan seperti itu, Jaringan Gusdurian menyatakan sikap sebagai berikut pertama, mengecam keras perlakuan yang tidak adil dan ujaran kebencian serta penghinaan serta tindakan pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

"Kedua, meminta kepada aparat kepolisian untuk melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari ancaman kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama," jelasnya.

Kemudian yang ketiga,lanjutnya meminta aparat kepolisian untuk bisa menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian.

"Keempat, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan provokasi rasial karena bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis," tegasnya.

 Kelima, lanjutnya menyerukan kepada aparat pemerintah maupun keamanan untuk tidak menggunakan cara-cara adu domba dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga Papua.  
 
"Dan keenam, mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terpancing serta ikut aktif menciptakan kedamaian," pungkasnya. 
 
Kontributor: Ajie Najmuddin
Editor: Muiz
Selasa 20 Agustus 2019 20:0 WIB
Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif  
Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif  
Masyarakat sipil memiliki ruang yang luas untuk mencegah korupsi.
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Indonesia Coruption Watch (ICW) bakal menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Harris Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (21/8). Kegiatan digelar dalam rangka memperkuat implementasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) bagi masyarakat sipil.
 
Aktifis anti korupsi Lakpesdam PBNU, Abdullah Ubaid mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memaparkan hasil temuan sementara pemantauan Stranas PK di DKI Jakarta. 
 
“Demikian pula mendiskusikan berbagai masukan dan temuan dari kalangan masyarakat sipil terkait implementasi Stranas PK dan memetakan kekuatan dan kelemahan khususnya membahas soal pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” katanya, Selasa (20/8), .
 
Peserta pada kegiatan ini kalangan masyarakat sipil yang peduli dengan pencegahan korupsi di Indonesia. “Seperti organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan organisasi mahasiswa," katanya saat ditemui NU Online di Kantor Lakpesdam PBNU di Tebet Dalam, Jakarta Selatan.
 
Ia mengatakan pada Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stratnas PK, selain memandatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi tim nasional gerakan pencegahan korupsi, masyarakat sipil juga diletakan sebagai pemangku kepentingan. 
 
“Pada aturan tersebut masyarakat sipil memiliki ruang yang luas untuk mengawasi impelentasi Stranas PK,” jelasnya.
 
Hal tersebut dilakukan dari mulai penyusunan aksi, sampai dengan implementasi dan monitoring pelaksanaan di kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
 
Dirinya menegaskan, untuk memaksimalkan ruang masyarakat sipil dalam implementasi tersebut dibutuhan keterlibatan semua kalangan untuk melakukan pemantauan dan mengidentifikasi capaian pelaksanaannya. Menurutnya, peranan masyarakat diyakini mampu menekan persoalan korupsi di Indonesia jika berbagai upaya telah dilakukan.
 
"Kami sangat yakin peranan Ormas dan organisasi pemuda serta mahasiswa mampu menekan masalah-masalah korupsi yang ada," katanya.
 
Pada kegiatan yang mengangkat tema Evaluasi Implementasi Stranas PK untuk Indonesia Bersih dari Korupsi akan banyak dilakukan diskusi dua arah. Yakni antara fasilitator terdiri dari KPK, ICW dan aktifis anti korupsi dengan peserta FGD.
 
Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan kajian mendalam mengenai pencegahan korupsi di Indonesia. (Abdul Rahman Ahdori/Ibnu Nawawi)
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG