IMG-LOGO
Nasional

Redam Konflik, Perlu Tingkatkan Kerjasama Antarwarga

Selasa 20 Agustus 2019 14:15 WIB
Bagikan:
Redam Konflik, Perlu Tingkatkan Kerjasama Antarwarga
Para peneliti BLA Jakarta memaparkan risetnya tentang toleransi umat beragama. (Foto: Humas BLAJ)
Jakarta, NU Online
Kepala BLA Jakarta Nurudin Sulaiman mengatakan, untuk meredam konflik di tingkatan masyarakat akar rumput, tak terkecuali letupan yang terjadi di Papua Barat, Surabaya dan Malang, perlu ditingkatkan kerjasama atau gotong royong. 
 
Hal tersebut dikatakannya di sela seminar penelitian bertajuk Toleransi dan Kerjasama Umat Beragama di Wilayah Sumatera. Seminar tersebut dihelat di Hotel Oria Jl KH Wahid Hasyim No 85 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
 
“Saya lihat Papua ini sebenarnya tidak ada masalah soal kerukunan antarumat beragama. Jadi, jika ada pihak yang menarik kasus di Surabaya kemarin ke persoalan hubungan antarumat beragama jelas tidak relevan,” ujarnya. 
 
Menurut Nurudin, berdasarkan survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2018 yang dilakukan Balitbang Kemenag, lima provinsi memiliki skor di atas rata-rata. Nusa Tenggara Timur (78,9); Sulawesi Utara (76,3); Papua Barat (76,2), Bali (75,4); dan Sulawesi Barat (74,9).
 
“Artinya, kerukunan di daerah ini sebenarnya bagus. Jadi, jika sekarang ada letupan konflik itu bukan persoalan antaragama. Saya lebih melihatnya sebagai persoalan kriminal murni,” tandasnya.
 
Jika kita lihat survei lainnya yaitu indeks karakter siswa menurut provinsi, lanjut Nurudin, Papua Barat berkategori tinggi dengan skor 70,46. Sementara indeks gotong-royong untuk provinsi di timur Indonesia ini skornya 67,31. “Pada titik ini, saya mendorong ditingkatkannya kerjasama antarwarga,” tegas Nurudin.
 
Doktor administrasi publik jebolan UI ini menambahkan, indeks karakter yang disurvei meliputi lima hal. Yakni religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, dan karakter. “Dari data tersebut, kerjasama memang wajib ditingkatkan,” ungkapnya.
 
Saat ditanya korelasi seminar penelitian yang sedang dipresentasikan, Nurudin mengatakan bahwa hal tersebut memiliki siginifikansi dengan isu kekinian. Faktanya, umat beragama di Sumatera cenderung baik. “Kerukunan di daerah ini masih sesuai dengan hasil survei KUB,” ujarnya.
 
Ia melihat ada model-model kerukunan yang kuat yang bisa direplikasi dari kelima daerah ini. Misalnya, dalihan na tolu (tungku berkaki tiga) sebagai falsafah hidup dalam tatanan kekerabatan yang bisa ditemukan di Tapanuli Selatan, Sumut.
 
Seminar tersebut menghadirkan narasumber Prof Dr HM Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Sebelumnya, lima peneliti mempresentasikan temuannya berdasarkan daerah yang ditelitinya.
 
Kelima peneliti dan daerah penelitian tersebut adalah Ismail (Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan); Rudi Harisyah Alam (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), Marpuah (Kota Banda Aceh), Daniel Rabitha (Lampung Selatan, Lampung); dan Muhammad Agus Noorbani (Tanjung Jabung, Jambi).

Pewarta: Musthofa Asrori
 
Bagikan:
Selasa 20 Agustus 2019 22:30 WIB
Ketua Ansor Jatim Perintahkan Anggotanya Lindungi Warga Papua di Jawa Timur
Ketua Ansor Jatim Perintahkan Anggotanya Lindungi Warga Papua di Jawa Timur
Ketua PW Ansor Jatim Syafiq Syauqi (tengah) dalam pernyataan sikap Ansor Jatim terkait kisruh penggerebekan asrama Papua.

Surabaya, NU Online

 

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus penggerebekan asrama Papua di Jawa Timur. Secara total, terdapat sembilan poin yang disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi. Salah satu isi pernyataan sikapnya adalah perintah agar anggota Ansor dan Banser se-Jawa Timur melindungi warga dan mahasiswa Papua yang tinggal di Jawa Timur.

 

“Kami menginstruksikan pada segenap Banser di Jatim untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi saudara-saudara Papua yang tinggal di Surabaya dan Malang khususnya, serta Jawa Timur umumnya atas keamanan dan keselamatan saudara-saudara Papua dalam menjalankan aktivitas atas dasar persamaan hak sebagai warga negara Indonesia,” kata Ketua GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi dalam pernyataan sikapnya di kantor GP Ansor Jatim di jalan Masjid Al-Akbar Timur 9, Surabaya, Selasa (20/8).

 

Dalam pernyataannya, Syafiq juga menegaskan, bahwa warga Papua, sebagaimana warga negara dari suku lainnya, adalah bagian dari Indonesia yang harus dilindungi. “Kita bersama Papua dan Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah rumah bersama. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, bukan perpecahan. Kita semua diwarisi bangsa ini oleh leluhur dengan aman, maka kita harus merawat warisan itu dengan baik dan berkeadaban,” tegasnya.

 

Mewakili GP Ansor, ia menegaskan penolakannya atas perlakuan yang tidak adil, sikap rasis yang dialamatkan pada warga Papua di Jawa Timur. Ia sekaligus meminta aparat kepolisian untuk melindungi  semua warga negara Indonesia termasuk masyarakat Papua.

 

“Meminta aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian,” lanjutnya.

 

Ansor Jatim juga meminta dengan tegas agar aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukam intimidasi dan provokasi rasial terhadap warga Papua. “Intimidasi rasial bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis,” lanjutnya.

 

Namun demikian, ia mengingatkan, agar dalam penanganannya, pemerintah tertama aparat keamanan melakukan penanganan dengan cara yang bijak, tidak menggunakan cara-cara adu domba. Ia juga mengimbau masyarakat Indonesia secara umum untuk menahan diri dan tidak terpancing dalam keruusuhan serta ikut aktif menciptakan kedamaian.

 

Salah satu poin yang penting yang disampaikan oleh Syafiq Syauqi dalam pernyataan sikapnya adalah ungkapan prihatinnya atas kasus yang menimpa warga Papua di Jawa Timur. Ia bahkan tak segan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi di Jawa Timur.

 

“Kami mohon maaf lahir batin kepada mahasiswa dan masyarakat Papua dan Papua Barat atas pernyataan dan tindakan yang kurang sepatutnya dari salah seorang warga Jatim. Kami sampaikan bahwa hal tersebut sama sekali tidak mewakili masyarakat Jatim,” pungkasnya.

 

Pewarta: Ibnu Nawawi

Editor: Ahmad Rozali

Selasa 20 Agustus 2019 21:30 WIB
Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Terkait Papua
Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Terkait Papua
Alissa Wahid
Yogyakarta, NU Online
Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyampaikan sikap Jaringan Gusdurian terkait Papua. Seperti yang telah diketahui, insiden kekerasan kembali terjadi di Papua. Warga memblokade sejumlah ruas jalan di Manokwari, bahkan kantor DPRD Provinsi Papua Barat terbakar. 
 
Eskalasi kemarahan warga ini ditengarai terpicu oleh peristiwa-peristiwa kekerasan sebelumnya yang terjadi di Malang dan Surabaya Jawa Timur. 
 
Peristiwa-peristiwa ini kemudian memicu kemarahan warga Papua karena telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota, termasuk yang memanas di sejumlah kota di Papua.
 
“Membaca perkembangan tersebut, Jaringan Gusdurian perlu menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan ini dilandasai oleh semangat kesetaraan dan kebinekaan Indonesia. Seharusnya perbedaan-perbedaan kita, baik fisik maupun pemikiran tidak lagi memancing kebencian dan reaksi berlebihan," tandas Alissa Wahid. 
 
"Ujaran yang bersifat rasis dan merendahkan orang lain tidak boleh terjadi. Karena itu penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan,” imbuhnya kepada NU Online, Selasa (20/8). 

Lebih lanjut Aliisa menerangkan, masalah Papua ini mengandung ketidaksetaraan dan perlakuan ketidakadilan serta trauma kekerasan yang mendalam dan perbedaan latar belakang tradisi dan sejarah. Oleh karenanya, persoalan Papua harus diletakkan dalam semangat mengembalikan trauma dan menunjung kesetaraan serta menegakkan keadilan tersebut. 

“Jaringan Gusdurian menyadari sepenuhnya bahwa selama ini Papua sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam melimpah justru menjadi kawasan yang tertinggal di Indonesia. Karena itu keadilan dan perlakuan yang tidak setara masih terjadi di Papua hingga sekarang. Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara,” tegasnya.
 
Ditambahkan Alissa, Gus Dur di masa hidupnya, baik sebagai warga negara biasa maupun pemimpin Islam dan negara telah memberi teladan tentang kepedulian akan situasi yang ada di Papua. Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh non-formal seperti kepala Suku dan Pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan, dan adil.
 
Dikatakan, langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan kebolehan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebanggaan dan identitas kultural  masyarakat Papua bagian dari pendekatan tersebut. Teladan ini perlu dicontoh sehingga warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya.
 
“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi," Kata Aliisa menirukan ucapan Gus Dur.
Dengan landasan seperti itu, Jaringan Gusdurian menyatakan sikap sebagai berikut pertama, mengecam keras perlakuan yang tidak adil dan ujaran kebencian serta penghinaan serta tindakan pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

"Kedua, meminta kepada aparat kepolisian untuk melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari ancaman kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama," jelasnya.

Kemudian yang ketiga,lanjutnya meminta aparat kepolisian untuk bisa menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian.

"Keempat, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan provokasi rasial karena bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis," tegasnya.

 Kelima, lanjutnya menyerukan kepada aparat pemerintah maupun keamanan untuk tidak menggunakan cara-cara adu domba dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga Papua.  
 
"Dan keenam, mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terpancing serta ikut aktif menciptakan kedamaian," pungkasnya. 
 
Kontributor: Ajie Najmuddin
Editor: Muiz
Selasa 20 Agustus 2019 20:0 WIB
Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif  
Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif  
Masyarakat sipil memiliki ruang yang luas untuk mencegah korupsi.
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Indonesia Coruption Watch (ICW) bakal menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Harris Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (21/8). Kegiatan digelar dalam rangka memperkuat implementasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) bagi masyarakat sipil.
 
Aktifis anti korupsi Lakpesdam PBNU, Abdullah Ubaid mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memaparkan hasil temuan sementara pemantauan Stranas PK di DKI Jakarta. 
 
“Demikian pula mendiskusikan berbagai masukan dan temuan dari kalangan masyarakat sipil terkait implementasi Stranas PK dan memetakan kekuatan dan kelemahan khususnya membahas soal pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” katanya, Selasa (20/8), .
 
Peserta pada kegiatan ini kalangan masyarakat sipil yang peduli dengan pencegahan korupsi di Indonesia. “Seperti organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan organisasi mahasiswa," katanya saat ditemui NU Online di Kantor Lakpesdam PBNU di Tebet Dalam, Jakarta Selatan.
 
Ia mengatakan pada Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stratnas PK, selain memandatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi tim nasional gerakan pencegahan korupsi, masyarakat sipil juga diletakan sebagai pemangku kepentingan. 
 
“Pada aturan tersebut masyarakat sipil memiliki ruang yang luas untuk mengawasi impelentasi Stranas PK,” jelasnya.
 
Hal tersebut dilakukan dari mulai penyusunan aksi, sampai dengan implementasi dan monitoring pelaksanaan di kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
 
Dirinya menegaskan, untuk memaksimalkan ruang masyarakat sipil dalam implementasi tersebut dibutuhan keterlibatan semua kalangan untuk melakukan pemantauan dan mengidentifikasi capaian pelaksanaannya. Menurutnya, peranan masyarakat diyakini mampu menekan persoalan korupsi di Indonesia jika berbagai upaya telah dilakukan.
 
"Kami sangat yakin peranan Ormas dan organisasi pemuda serta mahasiswa mampu menekan masalah-masalah korupsi yang ada," katanya.
 
Pada kegiatan yang mengangkat tema Evaluasi Implementasi Stranas PK untuk Indonesia Bersih dari Korupsi akan banyak dilakukan diskusi dua arah. Yakni antara fasilitator terdiri dari KPK, ICW dan aktifis anti korupsi dengan peserta FGD.
 
Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan kajian mendalam mengenai pencegahan korupsi di Indonesia. (Abdul Rahman Ahdori/Ibnu Nawawi)
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG