IMG-LOGO
Nasional

Lakpesdam PBNU Paparkan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi

Rabu 21 Agustus 2019 16:27 WIB
Bagikan:
Lakpesdam PBNU Paparkan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memaparkan hasil monitoring implementasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) di DKI Jakarta. Pemaparan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Harris Hotel, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).  

Peneliti Anti Korupsi Lakpesdam PBNU, Abdullah  Ubaid, mengatakan dari dua fokus yang dipantau yakni keuangan negara dan penegakan hukum di DKI Jakarta, Lakpesdam PBNU menemukan problem dan tantangan antara lain, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan masih ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Seharusnya, kata dia, jabatan pembuat komitmen, pejabat pembuat pengadaan dan pokja berada di satu lembaga yakni di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Kemudian, belum ada transparansi terkait pembagian porsi anggaran di BPPBJ Provinsi dan PPBJ Kota di DKI Jakarta. Kecenderungannya, terlalu didominasi oleh BPPBJ Provinsi dan hanya sebagian kecil di level PPBJ yang ada di Kota.
.
“Selanjutnya, penyedia dan pemenang ada kecenderungan hanya itu-itu saja, masih perlu pengawasan dan analisis lebih lanjut,” katanya saat memaparkan hasil pantauannya di hadapan peserta FGD. 

Tantangan berikutnya, masih ditemukan mafia proyek di BPPBJ, tentu hal ini, kata Ubaid, harus digali dan diselesaikan agar tidak memunculkan persoalan yang mengarah pada tindakan korupsi. Selain itu, masih sering terjadinya gagal lelang dan terakhir kuantitas SDM yang tidak sesuai dengan jumlah paket pengadaan barang. 

“Ini harus dievaluasi mengapa terjadi, juga perlu memperbanyak vendor yang sesuai dengan kualifikasi,” ucapnya. 

Sementara untuk penegakan hukum di DKI Jakarta juga masih ditemukan tantangan yang belum sesuai dengan spirit pencegahan korupsi. Antara lain, pada tingkatan pertama, belum dilakukannya pertukaran data penanganan perkara secara terpadu dan online. Selanjutnya, data penegakan hukum belum dilakukan updating data pada sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. 

“Ketika kami tanya sudah berapa persen yang terinput kata pejabatnya sudah ada beberapa persen tapi kata tenaga tekhnis belum karena ada gangguan inilah itulah, webnya erorlah,”paparnya. 

Sedangkan masalah berikutnya, Lakpesdam PBNU melihat belum efektifnya pengiriman data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan online bersama KPK. SPDP Online, menurut Ubaid hanya terbangun untuk satu instansi saja dan hanya menggunakan model CMS.  
 
Terkakhir, penegak hukum di DKI Jakarta baik Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Tinggi tidak terkoneksi dengan KPK Dalam hal koordinasi dan supervisi penanganan perkara.

Kegiatan FGD Lakpesdam PBNU digelar atas kerjasama Lakpesdam PBNU dengan Indonesia Coruption Watch (ICW) Kegiatan digelar dalam rangka memperkuat implementasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) bagi masyarakat sipil. 

Tujuannya, memaparkan hasil temuan sementara pemantauan Stranas PK di DKI Jakarta, serta mendiskusikan berbagai masukan dan temuan dari kalangan masyarakat sipil terkait implementasi Stranas PK. Juga memetakan kekuatan dan kelemahan implementasi Stranas PK di DKI Jakarta terutama soal pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Abdullah Alawi
 
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 21 Agustus 2019 22:47 WIB
Tutup Muktamar PKB, Kiai Ma'ruf Optimis Partai Ini Semakin Besar
Tutup Muktamar PKB, Kiai Ma'ruf Optimis Partai Ini Semakin Besar
KH Ma'ruf Amin bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebelum penutupan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa di Denpasar, Bali, Rabu (21/8).
Denpasar, NU Online
Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin merupakan salah satu tokoh penting di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak ayal, ia merasa senang jika perolehan suara partai yang turut ia dirikan itu kuat dan sedih jika melihatnya melemah.
 
“Sebagai orang yang ikut mendirikan PKB dan ketua dewan syuro pertama PKB, tentu saya akan sangat merasakan. Kalau PKB itu melemah, tentu saya ikut sedih. Kalau PKB kuat tentu saya akan ikut gembira,” katanya pada penutupan Muktamar VI PKB di Denpasar, Bali, Rabu (21/8).
 
Saat melihat ada tanda-tanda melemah, kesedihannya itu tidak membuatnya larut. Tetapi, Kiai Ma’ruf justru mengemukakan konsepsi untuk memperkokoh partai yang didirikannya bersama para kiai NU yang lain itu, yakni tiga rujuk.
 
“Ketika ada tanda-tanda melemah, saya ikut medorong. Sepeti pada pemilh 2014 lalu, maka saya dorong dengan semboyan tiga rujuk,  Ar-ruju, War-ruju, Summar ruju,” katanya.
 
Rujuk pertama, katanya menjelaskan, merupakan konsepsi kembalinya PKB pada prinsipnya guna memperkuat komitmennya. 
 
“Rujuk pertama kembalinya PKB pada prinsipnya supaya komitmennya kembali kuat,” ujarnya.
 
Sementara itu, rujuk kedua berarti kembalinya orang-orang Nahdlatul Ulama ke partai yang lahir dari tangan dingin para tokoh  NU.
 
“Rujuk kedua kembalinya orang-orang NU ke PKB karena PKB adalah kendaraannya orang NU,” jelas kiai asal Banten itu.
 
Adapun rujuk ketiga adalah mengembalikan PKB untuk meraih suara besar seperti keikutsertaan kali pertamanya pada tahun 1999.
 
“Rujuk ketiga waktu 2014 kembalinya PKB kepada perolehan (suara) tahun 1999 yakni 13 persen sebab sebelumnya kan agak lemah,” katanya.
 
Berkat semboyan tersebut, suara PKB kembali merangkak naik ke papan atas pada Pemilu berikutnya dan diharapkan akan seterusnya.
 
“Dan Alhamdulilah 2014 PKB naik, 2019 juga naik, dan kita harapkan terus naik. Kita harap naik terus sampai ke Sidratul Muntaha,” ucapnya.
 
Di samping itu, Kiai Ma’ruf juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PKB yang telah mendukungnya bersama Joko Widodo sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hingga menjadi pemenang Pilpres.

“Saya juga berterimakasih pada PKB karena mendukung kami, Pak Jokowi dan saya menjadi capres capwapres. Alhamdulillah kita menjadi pemenang dalam Pilpres 2019. Ini saya rasa syukuran dan kepada semuan yang sudah berjuang sampai lemilu 2019 sukses,” katanya.
 
Tak lupa, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Abdul Muhaimin Iskandar dan KH Dimyati Rois memimpin partai berlambang bola dunia itu. “Saya ucapkan selamat Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Dimyati,” katanya.
 
Ia merasa bangga karena keduanya merupakan tokoh yang sejak awal membidani kelahiran PKB.
 
“Saya bangga, karena mereka ini fungsionaris yang ada sejak awal PKB berdiri, menjiwai PKB, tahu bagaimana PKB berdiri, manifestonya PKB berdiri, dan untuk apa PKB didirikan,” katanya.
 
Kiai Ma’ruf meyakini ke depan partai ini akan semakin kuat. “Maka saya yakin dibawah kepemimpinan beliau-beliau ini, PKB akan semakin besar dan semakin kuat,” pungkasnya. 
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Zunus Muhammad
Rabu 21 Agustus 2019 22:0 WIB
Di Konferensi Nasional Bantuan Hukum, LBH Ansor Dorong Tiga Hal
Di Konferensi Nasional Bantuan Hukum, LBH Ansor Dorong Tiga Hal
Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor turut serta di Konferensi Nasional Bantuan Hukum I
Jakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor ikut serta dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum 1 yang diselenggarakan pada Selasa-Rabu (20-21/8) di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Dalam konferensi tersebut, perwakilan LBH Ansor mengemukakan pendapatnya.

“Kita, dari LBH Ansor mendorong tiga hal terkait dengan bantuan hukum di konferensi tersebut,” ungkap  salah seorang pengurus LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yudi Permana, melalui siaran tertulisnya. 

Pertama, kata Yudi, LBH Ansor mendorong konferensi agar menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Terkait hal itu, LBH Ansor juga terus mendorong pembentukan lembaga bantuan hukum di semua tingkatan, baik cabang maupun wilayah, agar para pencari keadilan hukum mudah mengaksesnya.  

Kedua, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam Hukum. Hal ini sesuai dengan visi LBH Ansor, yakni menegakan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan tanpa terkecuali dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ke-Islam-an rahmatan lil alamin, ke-Indonesia-an dan ke-NU-an. 

Ketiga, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. LBH Ansor melakukan pendampingan di dalam dan diluar pengadilan, mendorong rekonsiliasi dan mediasi, serta memberikan edukasi Hukum. 

Menurut Yudi, LBH Ansor bertujuan untuk melaksanakan amanat organisasi termasuk amanat undang undang berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 
 
Editor: Abdullah Alawi
 
Rabu 21 Agustus 2019 21:15 WIB
Muslimat NU Terus Perkuat Peran Masyarakat soal Germas dan Pencegahan Stunting
Muslimat NU Terus Perkuat Peran Masyarakat soal Germas dan Pencegahan Stunting
Acara orientasi penggalangan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan pencegahan stunting, Rabu (21/8) di Pandeglang, Banten.
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama terus berupaya memperkuat peran masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan pencegahan penyakit stunting. Kegiatan berbasis peran warga ini telah dilakukan Muslimat NU di sejumlah daerah, termasuk kali ini di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Ketua Tim Pelaksana Germas dan Pencegahan Stunting Hj Erna Yulia Sofihara menegaskan, untuk mendukung Germas dan pencegahan stunting tidak hanya stakeholder, seperti Bappeda, Dinkes, tetapi juga pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, Muslimat NU Banten dan kabupaten/kota,” ujar Erna lewat keterangannya kepada NU Online, Rabu (21/8) dalam sesi orientasi.

Menurutnya, realisasi kegiatan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan semua pihak. Mobilisasi Germas, kata dia, diharapkan pimpinan pondok pesantren dapat mengimplementasikan ditempat dimasing-masing.
 
“Lalu di majelis taklim juga memberikan penyuluhan atau ceramaah menyampaikan muat-muatan pencegahan stunting kepada ibu-ibu atau ibu hamil,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muslimat NU Hj Ulfah Masfufah yang hadir memberikan arahan menerangkan bahwa menyatakan Pemerintah terus bekerja keras menurunkan prevalensi stunting pada 160 kabupaten dan kota prioritas sampai tahun 2019.

"Hasilnya, angka stunting sudah turun dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,7 persen (2018)," ungkap Ulfah yang juga bertindak sebagai Tim Perencana Germas.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis menahun sejak dari awal kehamilan. Penyebab stunting, 30 persen masalah kesehatan, 70 persen masalah non kesehatan Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2018 angka stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,4 persen. Dari angka 37,2 persen (Tahun 2013) menjadi 30,8 persen (Tahun 2018).
 
Pelaksanaan sosialisasi itu didukung oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunkasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui kerja sama dengan Muslimat NU ditargetkan dapat membangun kesadaran mengenai bahaya stunting.

Kementerian Kominfo berupaya melakukan kampanye total untuk menurunkan prevalensi stunting. Kampanye yang dilakukan oleh Kementerrian Kominfo diarahakan untuk membangun kepedulian, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi gizi buruk.

Dalam sesi orientasi tersebut, hadir Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang diwakili oleh Mahmud untuk membuka kegiatan. Selain itu, hadir Pengarah Promkes Marlina BR. Ginting. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen untuk pelaksanaan Germas dan pencegahan stunting.
 

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG