IMG-LOGO
Internasional

ISIS Masih Miliki 18 Ribu Tentara dan Rp5,7 T Dana Perang

Rabu 21 Agustus 2019 21:45 WIB
Bagikan:
ISIS Masih Miliki 18 Ribu Tentara dan Rp5,7 T Dana Perang
(Ilustrasi: lowyinstitute.org)
Washington, NU Online
Kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dilaporkan mulai kembali menggalang kekuatan setelah markas terakhirnya di Baghouz, Suriah, berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang disokong Amerika Serikat (AS) pada Maret lalu. 

Para intelijen AS melaporkan, saat ini pasukan ISIS tengah melakukan serangan gerilya di sejumlah wilayah di Irak dan Suriah. Tidak hanya itu, mereka juga merekrut anggota baru di kamp-kamp pengungsian dan menyusun kembali jaringan keuangan. 

Seperti dilaporkan New York Times, Selasa (20/8), ISIS saat ini diduga masih memiliki sekitar 18 ribu pasukan dan menyelundupkan 400 juta Dolar AS (setara Rp 5,7 triliun) dana perang ke negara-negara tetangga untuk dipakai berperang melawan Barat.

Masih menurut laporan intelijen AS, ISIS juga diyakini telah berinvestasi dalam banyak bisnis. Mulai dari penjualan mobil, budidaya ikan, hingga penanaman ganja. Di samping itu, ISIS juga melakukan pemerasan terhadap masyarakat lokal untuk membiayai operasinya. Jika mereka tidak mau membayar, maka ISIS akan melakukan hal-hal yang fatal seperti membakar hasil panen petani di Irak utara karena mereka menolak membayar.

ISIS juga dilaporkan telah menyelinap ke kamp-kamp pengungsian di di timur laut Suriah untuk merekrut dan menyebarkan ideologi mereka kepada para pengungsi. Para pejabat intelijen AS menilai, kamp al-Hol yang –dikelola Pasukan Kurdi Suriah (SDF) yang didukung AS- kini berkembang menjadi sarang ideologi ISIS. Di tempat terpisah, SDF menahan 10 ribu militan ISIS, termasuk 2000 ribu warga asing.

Perlu diketahui, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom yang terjadi di Kabul pada Sabtu (17/8) kemarin. Serangan itu menyebabkan 63 orang meninggal dan 182 orang mengalami luka-luka.

Pada akhir 2014 silam, ISIS mengendalikan sepertiga wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah atau setara dengan luas negara Inggris serta memerintah sembilan juta orang. Namun kondisi ISIS berubah total setelah lima tahun berlalu. Setelah digempur banyak pihak, benteng pertahanan terakhir ISIS di Baghouz, Suriah, telah berhasil ditaklukkan pada Sabtu, 23 Maret lalu. 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Abdullah Alawi
 
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 21 Agustus 2019 14:0 WIB
Perempuan Saudi Kini Boleh Bepergian Tanpa Izin Walinya
Perempuan Saudi Kini Boleh Bepergian Tanpa Izin Walinya
Perempuan Arab Saudi tiba di bandara internasional King Fahd di Damman, Arab Saudi. (Ilustrasi: Reuters)
Riyadh, NU Online
Otoritas Arab Saudi resmi menerapkan aturan baru terkait izin bepergian bagi perempuan. Sesuai dengan peraturan baru tersebut, perempuan Saudi yang berusia 21 tahun ke atas diizinkan memiliki paspor sendiri dan bisa bepergian tanpa harus izin terlebih dahulu dari walinya. 

"Departemen Paspor dan Urusan Sipil di semua wilayah di Arab Saudi telah mulai menerima pendaftaran bagi perempuan berusia 21 tahun dan lebih untuk memperbarui paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa izin," kicau departemen tersebut melalui Twitter, Rabu (21/8).

Aturan ini menjadi ‘angin segar’ bagi kaum hawa Saudi karena mereka juga akan mendapatkan hak untuk mendaftarkan kelahiran, perkawinan, atau perceraian secara resmi. Dengan peraturan ini, perempuan Saudi juga bisa menjadi wali dari anak-anaknya secara sah, sebagaimana laki-laki Saudi.

Sebelumnya, sistem perwalian Saudi mewajibkan perempuan harus mendapatkan izin dari walinya jika mereka ingin bepergian, menikah, dan bahkan bercerai. Secara langsung, sistem ini membuat laki-laki memiliki kendali penuh atas perempuan. Yang disebut wali di sini biasanya meliputi ayah, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki, atau paman.

Sistem perwalian seringkali ‘disalahgunakan’ sehingga membuat perempuan Saudi kabur dari negaranya dan mencari suaka dari negara lainnya. Setelah dianggap merugikan perempuan dan dikecam dunia internasional, Saudi kemudian melakukan revisi aturan tersebut.

Secara umum, masyarakat Saudi menyambut baik revisi sistem perwalian tersebut. Seorang presenter televisi terkenal Arab Saudi, Muna Abu Sulayman, tersenyum setelah membaca berita tentang UU Perwalian bakal direvisi. Ia mengungkapkan perasaannya itu di akun Twitter pribadinya.

"Perjalanan panjang, dua tahun yang lalu kami diberitahu segera," tulisnya pada Juli lalu.

Seorang antropolog Arab Saudi di London School of Economics, Madawi al-Rasheed memiliki penilaian tersendiri mengenai perubahan sistem perwalian. Menurutnya, reformasi Undang-Undang Perwalian muncul kembali sebagai upaya untuk melawan citra negatif tentang negara Saudi yang dianggap tidak aman bagi perempuan.  

Meski demikian, reformasi sistem perwalian itu bukan tanpa rintangan. Kelompok-kelompok konservatif mengecam perubahan itu. Mereka menilai, pelemahan sistem perwalian dianggap ‘tidak islami’ dan mencederai ajaran Islam yang selama ini mereka yakini. 
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
Selasa 20 Agustus 2019 22:15 WIB
3500 Pengungsi Rohingya Siap Dipulangkan ke Myanmar
3500 Pengungsi Rohingya Siap Dipulangkan ke Myanmar
Warga Rohingnya. (Foto: AP)
Cox’s Bazar, NU Online
Otoritas Bangladesh mengaku siap memulangkan 3.500 pengungsi Rohingya ke Myanmar mulai Kamis (22/8) mendatang, atau bertepatan dengan dua tahun setelah mereka melarikan diri setelah dipersekusi di negara bagian Rakhine.

Komisioner urusan pengungsi Bangladesh, Mohammad Abul Kalam, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses pemulangan pengungsi Rohingya, termasuk tempat transit.

“Semuanya sudah siap. Titik transit darat juga sudah dipersiapkan," kata Kalam, dikutip laman AFP, Senin (19/8).

Kalam menambahkan, proses pemulangan pengungsi Rohingya akan dimulai pada Kamis, 22 Agustus lusa. Rencananya, otoritas Bangladesh dan Myanmar akan merepatriasi 300 pengungsi Rohingya setiap harinya. 

Kalam mengatakan, pihaknya sudah memastikan bahwa 3.500 pengungsi Rohingya yang akan dipulangkan itu memenuhi syara dan tidak dalam tekanan. Sebelumnya, otoritas Bangladesh hendak memulangkan sekitar 2.600 pengungsi Rohingya ke Myanmar, namun mereka menolak dipulangkan karena takut akan dipersekusi lagi ketika tiba di Rakhine.

"Tak ada yang akan dipaksa pulang kecuali mereka mau secara sukarela," tegas Kalam.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa situasi dan kondisi negara bagian Rakhine masih belum kondusif karena masih ada konflik dengan kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA).

Dua tahun lalu, ARSA melakukan serangan ke empat pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine dengan alasan membela hak-hak minoritas Rohinya yang selama ini diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Myanma. 

Tentara Myanmar kemudian merespons serangan ARSA tersebut dengan ‘operasi pembersihan’ di Rakhine. Kejadian itu menyebabkan ribuan minoritas Rohingya meninggal dan sekitar 750 ribu etnis Rohingya melarikan diri dan mengungsi di Bangladesh.

Diperkirakan ada 1 juta sampai 1,2 juta orang di negara bagian Myanmar, Rakhine, yang mengidentifikasi diri sebagai Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 etnis minoritas yang sah di negara yang sebelumnya dikenal dengan nama Burma itu.

Pemerintah Myanmar menyebut mereka ‘orang Benggala’, dengan implikasi bahwa tanah kelahiran mereka berada di Bangladesh dan menetap di Myanmar secara ilegal.
 
 
Penulis: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
Selasa 20 Agustus 2019 21:45 WIB
Zakir Naik Minta Maaf dan Dilarang Ceramah di Seluruh Malaysia
Zakir Naik Minta Maaf dan Dilarang Ceramah di Seluruh Malaysia
Zakir Naik usai diperiksa polisi Malaysia. (via iNews)
Kuala Lumpur, NU Online
Penceramah kontroversial asal India, Zakir Naik, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik Malaysia pada Selasa (20/8). Pernyataan itu dikeluarkan setelah Zakir Naik diperiksa Polisi Diraja Malaysia selama 10 jam. 

Diberitakan Malaysiakini dan Malay Mail, Selasa (20/8), Zakir Naik meminta maaf karena telah membuat publik tersakiti karena komentarnya soal non-Muslim di Malaysia.
 
Seperti diketahui, pada 8 Agustus lalu dalam acara 'Executive Talk bersama Dr Zakir Naik' di Kota Baru, Kelantan, Zakir Naik Zakir ditanya bagaimana tanggapannya atas desakan sejumlah pihak terkait deportasi dirinya. Zakir kemudian merespons dengan menyerukan warga China Malaysia untuk pulang terlebih dahulu karena mereka adalah ‘tamu lama’ Malaysia.

Dalam acara yang sama, Zakir Naik juga pernah mengatakan kalau warga Hindu di Malaysia memiliki '100 kali lebih banyak hak' dibandingkan warga minoritas Muslim di India. Dikatakan Zakir juga, terkadang warga Hindu Malaysia lebih percaya kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dari pada PM Malaysia Mahathir Muhammad. 

Komentar-komentar Zakir Naik tersebut menjadi dasar pihak kepolisian untuk memeriksanya. Karena pernyataan Zakir itu dinilai bisa memprovokasi masyarakat Malaysia, mengingat isu ras dan agama di sana menjadi isu yang sangat sensitif.

"Meski saya sudah memberikan klarifikasi, saya rasa saya berutang permohonan maaf kepada semua orang yang merasa sakti hati karena kesalahpahaman ini," katanya melalui sebuah pernyataan.

Meski demikian, Zakir Naik menegaskan kalau dirinya tidak pernah bermaksud menyakiti hati orang lain, terlebih satu komunitas. Menurutnya, komentar-komentarnya ‘telah diambil keluar konteks dan ditambahi rekayasa aneh’ oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai ‘para pencelanya’ sehingga membuat orang menuduhnya rasis. Terkait hal itu, Zakir Naik menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang rasis.

"Saya juga sedih karena mereka yang terluka tak mendengar langsung ceramah saya, tapi mendasarkan anggapannya dari kutipan yang di luar konteks," jelasnya.

Diperiksa 10 jam

Direktur Divisi Investigasi Kriminal (CID) pada Kepolisian Diraja Malaysia, Huzir Mohamed, mengatakan, Zakir Naik diperiksa selama sekitar 10 jam. Zakir tiba di markas kepolisian Malaysia di Bukit Aman, Kuala Lumpur pada Senin (19/8) sore sekitar pukul 15.15 waktu setempat dan berakhir lewat tengah malam.

Diberitakan Bernama dan dilansir The Star, Selasa (20/8), Zakir diperiksa atas dugaan melanggar pasal 504 UU Pidana Malaysia, tentang tindak penghinaan secara sengaja dengan niat untuk memprovokasi demi merusak perdamaian.

Dilarang Ceramah di Seluruh Malaysia

Zakir Naik kini dilarang menyampaikan ceramah di seluruh wilayah di Malaysia dengan pertimbangan keamanan nasional. Juru bicara Polisi Diraja Malaysia, Datuk Asmawati Ahmad mengatakan, perintah itu dikeluarkan  kepada seluruh kepolisian di Malaysia.

"Ya. Perintah itu telah diterbitkan kepada semua kepolisian, dan ini telah dilakukan demi kepentingan keamanan nasional dan untuk menjaga harmoni rasial," kata Asmawati membenarkan informasi yang berkembang terkait perintah larangan ceramah Zakir Naik, dikutip laman Malay Mail, Selasa (20/8).

Sebelumnya, ‘hanya ada tujuh’ negara bagian yang melarang Zakir Naik berceramah di wilayahnya. Yaitu Melaka, Johor, Selangor, Penang, Kedah, Perlis, dan Sarawak. Namun setelah komentarnya soal warga Hindu dan China Malaysia membuat publik gadung, Zakir Naik dilarang berceramah di seluruh wilayah Malaysia.    

Komentar PM Mahathir atas Polemik Zakir Naik

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Muhammad menilai, Zakir Naik ‘cukup jelas’ berusaha menghasut kebencian ras di Malaysia melalui pernyataan-pernyataannya. Menurut Mahathir, Zakir Naik sudah melewati batas ketika meminta etnis China Malaysia untuk pulang terlebih dahulu dan mempertanyakan loyalitas warga Hindu Malaysia. 

Bagi Mahathir, Zakir Naik tidak bisa ikut campur dalam urusan politik Malaysia mengingat dirinya berstatus permanent resident (PR). Diketahui, Zakir Naik menyandang status permanent resident di Malaysia sejak 2015 lalu, setelah dirinya ‘diusir’ dari India karena terlibat kasus ujaran kebencian dan pencucian uang. 

"Jika Anda ingin bicara soal agama, silakan, itu diizinkan. Kami tidak ingin menghentikannya dari aktivitas tersebut. Tapi ini cukup jelas bahwa dia (Zakir Naik-red) ingin berpartisipasi dalam politik ras di Malaysia. Sekarang, dia membangkitkan perasaan rasial. Itu buruk," kata Mahathir, dalam konferensi pers yang digelar usai acara peluncuran 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019 pada Ahad (18/8) kemarin.
 
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG