IMG-LOGO
Fragmen

KH Wahab Chasbullah dan Papua

Kamis 22 Agustus 2019 12:30 WIB
Bagikan:
KH Wahab Chasbullah dan Papua
KH Abdul Wahab Chasbullah. (Dok. NU Online)
Hubungan baik dalam membangun bangsa dan negara antara Soekarno (1901-1970) dan KH Wahab Chasbullah (1888-1971) memudahkan diterimanya saran-saran NU yang disampaikan oleh Kiai Wahab lewat Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang dirinya menjadi salah seorang anggotanya. Misalnya, ketika DPAS sedang membicarakan perlu tidaknya berunding soal Irian Barat (sekarang Papua) dengan pihak Belanda.

Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abdul Mun’im DZ dalam KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara (2014) mengemukakan bahwa ketika program Trikora (Tiga Komando Rakyat) dikumandangkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1961, dukungan terhadap upaya pengembalian Irian Barat (Papua) makin meluas dengan bentuk menjadi sukarelawan termasuk dari anggota dan kader NU. Hal ini membuktikan persaudaraan yang kuat antar-anak bangsa. Betapa kuatnya bangsa Indonesia untuk mengembalikan Papua ke dalam pelukan negara Indonesia.

Namun, di tengah spirit membuncah tersebut masih ada beberapa tokoh yang menampakkan pesimisnya terkait pengembalian Irian Barat waktu itu. Bahkan cenderung menentang perjuangan tersebut. Di antara datang dari tokoh nasional, terutama dari Masyumi dan PSI yang menganggap Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang bisa menandingi armada Belanda.

Pernyataan tersebut didukung kuat oleh kelompok oposisi kala itu. Pada saat yang sama, pada diplomat Barat dan para menteri Amerika Serikat juga menuduh bahwa usaha pengembalian Irian Barat hanya nafsu pribadi Bung Karno. Pernyataan tersebut dikutip oleh banyak media sehingga melemahkan spirit pembebasan Irian Barat saat itu. Karena itu Amerika juga tidak mau memberikan bantuan senjata untuk pembebasan Irian Barat.

Di tengah polemik tersebut, Kiai Wahab Chasbullah menegaskan bahwa pengembalian Irian Barat bukan nafsu pribadi pemimpin besar seperti Bung Karno. Tetapi pada dasarnya merupakan tugas sejarah yang wajib dijalankan bangsa Indonesia.

Ada sejumlah poin dasar dari Diplomasi Cancut Tali Wondo yang dicetuskan KH Wahab Chasbullah, yaitu strategi politik yang dilakukan dengan langkah-langkah nyata sebagai berikut:
 
1. Di dalam negeri kehidupan sosial, politik, dan keamanan harus disehatkan.
2. Partai-partai politik harus diberi jaminan partisipasinya secara adil dan jujur.
3. Rakyat harus dientaskan dari kemiskinan dan kemelaratan dengan cara meratakan keadilan dan pemberantasan korupsi.
4. Industri rakyat harus dilindungi dan diberi bantuan yang layak.
5. Penghematan harus berlaku di semua kalangan, jangan hanya di kalangan bawah saja.
6. Hak-hak demokrasi harus dilonggarkan agar rakyat diberi ketenteraman dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pengajian-pengajian jangan dipersukar.
7. Umat Islam (yang selama ini loyal serta setia menjaga keutuhan bangsa dan negara) jangan terus dicurigai karena itikad mereka hanyalah hendak menyelamatkan bangsa dan negara.
8. Untuk melaksanakan diplomasi ini memang butuh waktu karena menata persoalan dalam negeri yang kompleks itu cukup lama, tetapi dibutuhkan juga kerja keras karena di saat yang sama musuh sudah mulai menyerang.
9. Selain itu kita tidak bisa melakukan diplomasi dengan Belanda secara jantan dan setara kalau kondisi militer kita keropos. Karena itu, militer harus diperkuat. Orang baru bisa bersikap keras (tegas) dalam berdiplomasi kalau mempunyai keris (senjata).
 
Pemerintah Bung Karno langsung menindakanjuti gagasan Diplomasi Cancut Tali Wondo dari Kiai Wahab Chasbullah tersebut. Presiden Soekarno segera memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki sistem politik, termasuk mengutus Panglima Angkatan Perang untuk membeli senjata ke Uni Soviet. Hal itu dilakukan karena Amerika tidak mau membantu Indonesia saat itu.

Dari Rusia Indonesia mendapatkan senjata yang dibutuhkan, baik pesawat tempur mutakhir juga berbagai kapal perang yang paling mutakhir yang membuat Indonesia semakin kuat dan disegani. Upaya ini harus tetap dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memenangkan perang, apalagi ada beberapa tokoh nasional yang justru pesimis dengan kekuatan Indonesia menghadapi armada Belanda.

Saat tentara maju ke medan perang, para santri dan kiai tidak tinggal diam. Kaum Muslimin di seluruh Indonesia digerakkan oleh NU untuk bermunajat di malam hari serta membaca qunut nazilah untuk memohon kemenangan sehingga Irian Barat (Papua) kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Tidak hanya menggerakan kaum Muslimin untuk melakukan ikhtiar batin, NU juga telah mengirimkan lembaga misi Islam masuk ke pedalaman rimba raya Irian Barat. Mereka di antaranya menjadi tenaga sukarelawan untuk membina masyarakat di pedalaman Irian.

Ikhtiar dan diplomasi NU sukses, Irian Barat berhasil dibebaskan dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kepedulian sesama anak bangsa ini berangkat dari rasa senasib dan sepenanggungan ketika sebagian besar wilayah Indonesia juga mengalami penjajahan. Melepaskan diri dari setiap bentuk penjajahan adalah tugas kaum beragama. Itulah poin penting yang bisa diambil dari perjuangan KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan para ulama lainnya dalam melawan kolonialisme.

 
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 21 Agustus 2019 19:30 WIB
KH Wahid Hasyim, yang Muda yang Merumuskan Dasar Negara
KH Wahid Hasyim, yang Muda yang Merumuskan Dasar Negara
KH Wahid Hasyim, salah seorang perumus dasar negara Indonesia
Pada tahun 1945, KH Abdul Wahid  Hasyim baru berusia 31 tahun. Namun, ia telah menjadi tokoh nasional. Bahkan, 8 tahun sebelumnya, pada usia 25 tahun, ia memimpin federasi ormas-ormas Islam Indonesia melalui Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Pada saat-saat sebelum kemerdekaan, sekitar bulan Mei 1945, ia menjadi salah seorang perumus dasar negara dan kemerdekaan Indonesia atau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chōsa-kai. Ada dua tokoh NU lain yang menjadi anggota badan tersebut, yaitu KH Masykur dari Malang dan KH Abdul Fatah Yasin dari Bojonegoro.

Menurut Ensiklopedia NU, BPUPKI dibentuk pemerintah angkatan darat Jepang XVI di Jakarta pada 29 April 1945 pada masa perang dunia II. Dari sisi latar belakang puluhan anggotanya, BPUPKI berasal dari lintas kalangan, ragam etnis seperti Arab dan Tionghoa, berbagai macam daerah dan agama.   

Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota BPUPKI: Abdul Kaffar, K.H. Ahmad Sanusi, Abdoel Kahar Moezakir, Abdurrahman Baswedan, Agus Musin Dasaad, BKPH Suryohamijoyo, BPH Bintoro, BPH Purubojo, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, Dr. Raden Boentaran Martoatmodjo, Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumah Atmaja, Dr. Samsi Sastrawidagda, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Drs. KRMH Sosrodiningrat, Drs. Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Ichibangase Yosio, Ir. Pangeran Muhammad Noor, Ir. R. Ashar Sutejo Munandar, Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo, Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo, Ir. Soekarno, K.H. Abdul Halim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ki Hadjar Dewantara, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Kiai Haji Mas Mansoer, Kiai Haji Masjkur, Liem Koen Hian, Mas Aris, Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Johannes Latuharhary, Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Mas Besar Mertokusumo, Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H., Mr. RA Maria Ulfah Santoso, Mr. Raden Achmad Soebardjo, Djojoadisoerjo, Mr. Raden Hindromartono, Mr. Raden Mas Sartono, Mr. Raden Panji Singgih, Mr.Rd. Syamsuddin, Mr. Raden Sastromulyono, Mr. Raden Soewandi, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, P.F. Dahler, Parada Harahap, Prof. Dr. Pangeran Ario Hussein Jayadiningrat, Prof. Dr. Raden Djenal Asikin, Widjaja Koesoema, Prof. Mr. Dr. Soepomo, R. Abdulrahim Pratalykrama, RAA Poerbonegoro, Soemitro Kolopaking, RAA Wiranatakoesoema V, Raden Abdul Kadir, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, Raden Asikin Natanegara, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, Raden Oto Iskandar di Nata, Raden Pandji Soeroso, Raden Ruslan Wongsokusumo, Raden Sudirman, Raden Sukarjo Wiryopranoto, RMTA Soerjo, RMTA Wuryaningrat, RN Siti Sukaptinah, Sunaryo Mangunpuspito, Tan Eng Hoa. 

Dari sisi umur, para anggota BPUPKI tersebut, KH Wahid Hasyim memang masih muda. Hanya ada beberapa anggota lebih muda dari dia yang selisihnya setahun. 

Pada edisi khusus KH Wahid Hasyim, majalah Tempo, mengungkap banyak sisi dan peran putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, di antaranya di BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI, yang merupakan rangkaian peletakan dasar negara Republik Indonesia. 

“Soekarno dan Hatta kemudian melobi Wahid, 31 tahun, yang saat itu juga anggota termuda Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hatta yakin Wahid akan mengutamakan kepentingan bangsa dan tanah airnya,” tulis Tempo edisi 24 April 2011 pada pengantar edisi khusus itu.

Namun, ketika BPUPKI membentuk Panitia Sembilan, KH Wahid Hasyim merupakan yang termuda. Berikut anggota Panitia Sembilan, jabatan, asal daerah berikut tanggal dan tahun lahir. 

Ir. Soekarno (ketua) 06/06/1901
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) lahir di Bukittinggi pada 12/08/1902
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23/03/1897
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) Sawahlunto, Sumbar    23/08/1903
Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) 12/02/1913
Abdoel Kahar Moezakir (anggota) Yogyakarta pada 16/04/1907
Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) Ponorogo, Jawa Timur, 16/06/1897
Haji Agus Salim (anggota) Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumbar    08/10/1884
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Manado 20/06/1897

BPUPKI memiliki tugas merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. badan tersebut melaksanakan sidang, di antaranya tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Ahmad Fathoni
 
Rabu 21 Agustus 2019 17:30 WIB
Falsafah Keberislaman Orang Maluku
Falsafah Keberislaman Orang Maluku
Ilustrasi Islam di Maluku. (via Komunitas Rempah)
Jafar Shadiq, tercatat dalam hikayat Naidah, sebagai orang Arab pertama yang berkunjung ke Ternate, Maluku Utara. Dia disebut-sebut sebagai bapak dari empat kesultanan yang ada di Maluku Utara yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.
 
Masyarakat Ternate dan sekitarnya meyakini bahwa Jafar Shadiq dulunya nikah dengan permainsuri asal kahyangan. Dari perkawinan mereka lahir empat saudara laki-laki dan empat saudara perempuan. Keempat saudara laki-laki inilah yang akan menjadi pemimpin (sultan) di Maluku Utara.

Sampai detik ini, belum ada penelusuran sejarah yang jelas, terkait siapa sebenarnya Jafar Shadiq. Ada yang mengatakan dia dari Arab atau Persi, dan ada pula yang berpendapat bahwa dia diutus oleh kekhalifahan Abbasyiah untuk menyiarkan agama Islam ke wilayah timur Indonesia.

Hal ini mengingatkan saya pada fase pertama di kirimnya para ulama, yakni rombongan Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro dan lain-lain ke tanah Jawa, mungkin juga sekaligus dengan Jafar Shadiq ini. Tapi di Jawa ada sunan yang bernama Jafar Shadiq yakni Sunan Kudus. Apakah Jafar Shadiq yang menyiarkan Islam di Maluku adalah Sunan Kudus? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar.

Adnan Amal dalam bukunya berjudul Kepulauan Rempah-rempah mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku Utara sudah ada sejak abad 1250 Masehi, empat puluh tiga tahun sebelum Majapahit berdiri. Awalnya, kerajaan di Maluku Utara di pimpin oleh seorang kolano yang berarti sama dengan raja.

Setelah masuknya Islam ke Maluku Utara barulah ada perubahan struktur pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan dengan gelar kolano diganti menjadi sultan. Meski ada sedikit perubahan dalam struktur pemerintahan, namun ritual serta nilai-nilai adat masih tetap dilestarikan sampai detik ini.

Syair-syair adat seperti jousengofangare mengandung makna filosofi yang sangat dalam, kalau bukan dikatakan bahwa masyarakat setempat sudah mengenal ajaran tarekat jauh sebelum masyarakat terpapar syariat Islam. Syair itu bermakna pertalian hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Syair ini sudah menjadi falsafah hidup masyarakat setempat.

Barulah setelah Islam masuk, maka lahirlah syair adat matoto agama, agama matotokitabullah, kitabullah matotoJouta'ala (adat bersendikan agama, agama bersendikan kitabullah, kitab Allah bersendikan Allah SWT). Syair ini persis sama dengan yang ada di Padang yakni adat basandi syara, syara basandi kitabullah.

Lagi-lagi, falsafah hidup itu sudah ada jauh sebelum masyarakat terpapar syariat Islam. Sebab itu, kedatangan Jafar Shadiq ke Maluku Utara bukan untuk menyiarkan agama Islam lagi, melainkan mempertegas nilai-nilai Islam yang sudah terpatri di dalam sanubari masyarakat setempat. Inilah dakwah paling indah jika pendakwah memahami struktur berpikir masyarakat setempat.

Di Maluku, Maluku Utara, dan sekitarnya, keharmonisan adat dan agama sangat indah sekali. Jika di Maluku Utara ada syair-syair tersebut di atas, maka di Maluku ada pertautan nilai antara bangunan masjid dan rumah baileo (rumah adat). Setiap bangunan masjid pasti bersebelahan dengan baileo.

Bahkan tidak hanya masjid, gereja pun ada baileo-nya. Hal ini sebagai penegasan bahwa antara adat dan agama sudah saling terpaut. Oleh sebab itu, jika ada pihak yang berhaluan dengan adat maka sama halnya dia sedang berhadapan dengan agama, begitu pun sebaliknya. Sekian.

 
Penulis: Muhammad Kashai Ramadhani Pelupessy, sedang menempuh Program Magister di UNY, lahir di Tidore
 
Editor: Fathoni Ahmad
Rabu 21 Agustus 2019 8:15 WIB
Jepang, Penjajah Termuda dengan Mengaku Saudara Tua
Jepang, Penjajah Termuda dengan Mengaku Saudara Tua
Serdadu Nippon. (via Historia)
Jepang (Nippon) menjadi penjajah termuda bangsa Indonesia sebelum NICA (Belanda) kembali melakukan agresi militer kedua dengan membonceng tentara sekutu (Inggris) yang pada akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan santri dan rakyat Indonesia. Pada tahun 1942, rakyat Indonesia seakan mendapat angin kebebasan dari kolonialisme Belanda ketika Jepang dan sekutunya memenangi perang dunia.

Mereka datang ke Indonesia dengan mangaku sebagai saudara tua yang ingin melindungi dan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Namun, angin segar dan harapan kebebasan dari penjajahan itu hanya isapan jempol belaka. Mereka justru semena-mena layaknya penjajah sebelumnya.

Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) mencatat, sebelum Jepang mendarat di Indonesia, tiap hari siaran radio Tokyo mendengungkan lagu Indonesia Raya dan menganjurkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih untuk menyambut kedatangan Balatentara Nippon. Banyak orang yang percaya propaganda Nippon bahwa mereka akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

Secara eksplisit, mereka memang tidak mengatakan bahwa kedatangannya untuk menjadi penjajah baru. Rakyat merasa terkecoh oleh propaganda Nippon. Padahal propaganda itu masih baru beberapa hari didengungkan dan maklumat pemerintah balatentara Nippon 7 Maret 1942 masih segar dalam ingatan.

Namun begitu pasukan penjajah itu datang, bendera merah putih tidak boleh dikibarkan. Sebagai gantinya, Hinomaru, bendera Nippon harus dikibarkan setiap hari pada kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah. Rakyat dilarang menyanyikan dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya, Nippon mewajibkan lagu kebangsaan mereka, Kimigayo.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) menjelaskan, barisan propaganda Nippon, serdadu, membagi-bagikan buku pelajaran bahasa Nippon. Kiai Zuhri memberikan kesaksian bahwa seumur-umur dia baru mengalami bahwa hitungan waktu bisa diubah. Sejak 22 April 1942 bilangan tahun yang biasa digunakan rakyat Indonesia diganti oleh Nippon untuk disamakan dengan bilangan tahun yang digunakan oleh bangsa Jepang.

Sejak itu bilangan tahun 1942 diganti dengan tarikh Kokki atau juga disebut dengan tahun Samura menjadi tahun 2602. Menurut dongeng, Kaisar Jepang yang pertama bernama JIMMU TENNO bertakhta 660 tahun sebelum Masehi. Sebab itu hitungan tahun Nippon menjadi: tahun Masehi ditambah 660 (1942 + 660 = 2606).

Sistem perhitungan waktu juga diganti menjadi waktu Tokyo. Itu artinya pukul 07.00 (waktu Jakarta, kini WIB) menjadi jam 08.30 (dimajukan 1,5 jam). Semua ini termasuk sebagian dari tujuan Nippon datang ke Indonesia yang mengaku ingin memperbaiki nasib rakyat Indonesia.

Bilangan tahunnya disamakan, sistem waktu (jamnya) disamakan, dan benderanya juga disamakan serta lagu kebangsaannya pun disamakan. Siapa yang percaya bahwa Nippon tidak mengganti kedudukan Belanda sebagai penjajah?

Berhari-hari Kiai Saifuddin Zuhri melihat orang-orang Belanda dan orang-orang kulit putih lainnya ditangkapi Nippon, mereka dinaikkkan ke truk-truk, ada yang tak mengenakan baju, atau pakaiannya lusuh dan brewoknya tak dicukur. Mereka diangkut entah mau kemana, tentu saja ke tempat pemusatan pengasingan (concentratie kamp).

Dibelakang hari Kiai Zuhri menemukan catatan bahwa jumlah mereka (sebagai tawanan perang) sebanyak 66.219 orang Belanda, 10.636 orang Inggris, dan 883 orang Amerika. Kiai Zuhri teringat akan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: “Raja-raja itu jika memasuki suatu negeri (untuk mengalahkan), mereka menghancurkan negeri itu dan menjadikan orang-orang mulianya (yang terpandang) menjadi hina dina. Demikianlah mereka berbuat.” (QS An-Naml 34)

Sementara itu kaum wanitanya dikumpulkan di tempat lain yang diklaim ingin dilindungi Nippon. Sistem pendidikan ala Nippon mulai diterapkan untuk mengganti sistem pengajaran yang berlaku pada zaman Hindia Belanda. Sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran bahasa Belanda dilarang.

Dengan sendirinya sekolah dimana Kiai Zuhri mengajar agama, Islamitisch Westerse School NU (IWSNU) ditutup. Para muridnya disalurkan ke madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah rakyat. Guru-guru IWSNU harus bisa mencari lapangan kerja lain.

Barisan Propaganda Balatentara Dai Nippon membagi-bagikan buku pelajaran bahasa Nippon. Menyusul orang-orang yang menggunakan kesempatan memperdagangkan buku-buku pelajaran Nipponggo, bahasa Nippon, dan bermunculan penerbit-penerbit buku itu seperti cendawan di musim hujan. Tapi Kiai Saifuddin Zuhri menegaskan tak bernafsu mempelajari bahasa Nippon. Apalagi mempelajari huruf-hurufnya yang berjumlah ribuan dan amat ruwet itu. Semua partai politik dan ormas dilarang.
 
 
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG