IMG-LOGO
Fragmen

Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua

Senin 26 Agustus 2019 15:0 WIB
Bagikan:
Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua
KH Abdul Wahab Chasbullah saat memimpin Forum NU. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Perhatian Nahdlatul Ulama bukan hanya tercurah untuk membebaskan Irian Barat (Papua) dari kolonialisme Belanda, tetapi juga dalam hal kemanusiaan secara luas. Terutama ketika upaya pembebasan tersebut terkendala problem-problem dalam negeri sehingga salah seorang pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) memberikan masukan kepada Presiden Soekarno untuk memulihkan kondisi dalam negeri sebelum memutuskan untuk berperang melawan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Langkah penuh kesabaran dan perhitungan matang itu disebut strategi Cancut Tali Wondo yang diinisiasi KH Wahab Chasbullah. Dalam upaya memulihkan kondisi dalam negeri itu, tanah Irian Barat tidak lepas dari perhatian NU. Organisasi sosial keagamaan ini mengirimkan lembaga Misi Islam.

Abdul Mun’im DZ dalam KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara (2014) mencatat bahwa lembaga Misi Islam tersebut dikirim ke pedalaman rimba raya di Irian Barat. Mereka bertugas sebagai tenaga sukarelawan untuk misi kemanusiaan yang di antaranya membina masyarakat di pedalaman Irian Barat kala itu. Kiai Wahab Chasbullah dalam sumber tersebut menegaskan, jika rakyat Indonesia berani dan tegas, maka Belanda juga akan ketakutan.

Namun, spirit tersebut harus dibarengi dengan strategi matang dalam upaya pembebasan Irian Barat. Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya kepada soekarno yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ (lihat Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan kesejahteraan negeri merupakan problem krusial yang menjadi perhatian NU kala itu, termasuk di Irian Barat. Saat rakyat Indonesia berjuang ingin membebaskan Irian Barat, para diplomat Barat dan para menteri Amerika Serikat menuduh bahwa bahwa usaha pengembalian Irian Barat hanya nafsu pribadi Bung Karno. Karena menurut mereka, usaha ini untuk mengalihkan isu kemiskinan dalam negeri yang tidak bisa diatasi, dengan membuat manuver dalam negeri.

Pernyataan tersebut dikutip oleh banyak media sehingga melemahkan spirit pembebasan Irian Barat saat itu. Karena itu Amerika juga tidak mau memberikan bantuan senjata untuk pembebasan Irian Barat. Di tengah polemik tersebut, Kiai Wahab Chasbullah menegaskan bahwa pengembalian Irian Barat bukan nafsu pribadi pemimpin besar seperti Bung Karno. Tetapi pada dasarnya merupakan tugas sejarah yang wajib dijalankan bangsa Indonesia.

Kiai Wahab Chasbullah menegaskan, setelah kemerdekaan berada di tangan, setelah berbagai pemberontakan dipadamkan, maka bangsa Indoensia sepenuhnya bisa merencakan politik secara keseluruhan. Bahkan kegiatan sosial dan ekonomi bisa didorong melalui politik sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakya.

Langkah ini penting sebab merupakan bagian dari diplomasi Cancut Tali Wondo agar rakyat makmur, tidak dijerat rentenir, lintah darat, dan tidak pula dihisab oleh bangsa lain. Semuanya diperlakukan dengan adil sehingga tidak lagi muncul pemberontakan dan problem-problem lain yang menimpa rakyat Indonesia karena hal itu bisa melemahkan spirit perjuangan secara umum.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 23 Agustus 2019 16:0 WIB
Gus Dur dan Kongres Rakyat Papua
Gus Dur dan Kongres Rakyat Papua
Gus Dur dan rakyat Papua
Selain hormat dengan teladan, prinsip, dan keberanian KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Manuel Kaisiepo (2017) memiliki cerita. Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati Seokarnoputri itu mengisahkan, ketika Kongres Rakyat Papua akan dilakukan kelompok tertentu banyak ditentang elite Jakarta, Gus Dur justru menyetujui kongres itu dilaksanakan.

Bahkan, Gus Dur juga akan membantu terselenggaranya acara kongres tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan pendanaan. Ini langkah Gus Dur yang dianggap banyak orang nyeleneh, lain daripada yang lain. Apalagi Gus Dur menemui kelompok dalam kongres tersebut.

Gus Dur menegaskan bahwa semua yang ada di Papua adalah saudara-saudara dirinya, saudara sebangsa dan sesama manusia. Hal ini dilakukan Gus Dur tak lain untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah.

Sosok Gus Dur memang tidak bisa dilepaskan perannya dalam memberikan spirit kemanusiaan di tanah Papua dari segala bentuk diskriminasi, marjinalisasi, dan krisis di segala bidang. Hingga saat ini, rakyat Papua membutuhkan sekaligus menyayangi Gus Dur.

Pada 30 Desember 1999 atau tepat 2 bulan 10 hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-4 RI, Gus Dur berkunjung ke Irian Jaya dengan dua tujuan, yaitu untuk berdialog dengan berbagai elemen di Papua dan melihat matahari terbit pertama milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi.

Pada 30 Desember 1999 dimulai jam 8 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan Gubernuran di Jayapura. Meskipun dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat.

Gus Dur mempersilakan mereka berbicara terlebih dulu, dari yang sangat keras dengan tuntutan merdeka dan tidak mempercayai lagi pemerintah Indonesia hingga yang memuji tapi dengan berbagai tuntutan.

Selanjutnya Presiden berbicara merespons mereka. Banyak hal ditanggapi, tetapi yang penting ini, "Saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua," katanya. “Alasannya?”

"Pertama, nama Irian itu jelek," kata Gus Dur. "Kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Dulu ketika orang-orang Arab datang ke pulau ini menemukan masyarakatnya masih telanjang, sehingga disebut Irian."

Gus Dur lalu melanjutkan, "kedua, dalam tradisi orang Jawa kalau punya anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua."

Seorang antropolog bahasa Melanesia mencari asal-usul kata irian yang diceritakan Gus Dur, tapi tidak pernah menemukannya. Ini benar-benar cara Gus Dur memecahkan masalah rumit dan besar seperti masalah Papua.

Ahmad Suaedy yang menulis buku Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001, menduga mengapa Gus Dur menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa? Gus Dur mencoba ‘menenangkan’ hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes.

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya dengan para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada negara-negara tetangga, seperti di Pattani, Thailand Selatan dan di Mindanao, Filipina Selatan.

Gus Dur tidak hanya memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi juga mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa memprovokasi dan melanggar etika hubungan antarnegara. Karena Gus Dur juga terlibat aktif mewujudkan perdamaian bangsa-bangsa di dunia yang terlibat konflik.

Gus Dur menempatkan dua konflik vertikal di Papua sebagai isu kewarganegaraan. Perinsif utama kewarganegaraan adalah kesetaraan. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur adalah dialog langsung. Melakukan penguatan masyarakat sipil. Melakukan berbagai pertemuan. Membangun kesepakatan, sampai pada titik nol derajat, yang berarti tidak ada tuntutan.

Dengan pendekatan personal yang begitu kuat, Gus Dur mengakomodasi penyebutan nama Papua. Sebelumnya, siapa saja yang menyebut Papua akan dianggap separatis. Pemerintah memberi nama Irian Jaya, sementara masyarakat inginnya Papua, karena Papua itulah nama yang sudah lama ada. Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur berjalan tanpa syarat, tanpa konsensus apa pun, langsung saja dibolehkan untuk menyebut nama Papua.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Kamis 22 Agustus 2019 12:30 WIB
KH Wahab Chasbullah dan Papua
KH Wahab Chasbullah dan Papua
KH Abdul Wahab Chasbullah. (Dok. NU Online)
Hubungan baik dalam membangun bangsa dan negara antara Soekarno (1901-1970) dan KH Wahab Chasbullah (1888-1971) memudahkan diterimanya saran-saran NU yang disampaikan oleh Kiai Wahab lewat Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang dirinya menjadi salah seorang anggotanya. Misalnya, ketika DPAS sedang membicarakan perlu tidaknya berunding soal Irian Barat (sekarang Papua) dengan pihak Belanda.

Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abdul Mun’im DZ dalam KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara (2014) mengemukakan bahwa ketika program Trikora (Tiga Komando Rakyat) dikumandangkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1961, dukungan terhadap upaya pengembalian Irian Barat (Papua) makin meluas dengan bentuk menjadi sukarelawan termasuk dari anggota dan kader NU. Hal ini membuktikan persaudaraan yang kuat antar-anak bangsa. Betapa kuatnya bangsa Indonesia untuk mengembalikan Papua ke dalam pelukan negara Indonesia.

Namun, di tengah spirit membuncah tersebut masih ada beberapa tokoh yang menampakkan pesimisnya terkait pengembalian Irian Barat waktu itu. Bahkan cenderung menentang perjuangan tersebut. Di antara datang dari tokoh nasional, terutama dari Masyumi dan PSI yang menganggap Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang bisa menandingi armada Belanda.

Pernyataan tersebut didukung kuat oleh kelompok oposisi kala itu. Pada saat yang sama, pada diplomat Barat dan para menteri Amerika Serikat juga menuduh bahwa usaha pengembalian Irian Barat hanya nafsu pribadi Bung Karno. Pernyataan tersebut dikutip oleh banyak media sehingga melemahkan spirit pembebasan Irian Barat saat itu. Karena itu Amerika juga tidak mau memberikan bantuan senjata untuk pembebasan Irian Barat.

Di tengah polemik tersebut, Kiai Wahab Chasbullah menegaskan bahwa pengembalian Irian Barat bukan nafsu pribadi pemimpin besar seperti Bung Karno. Tetapi pada dasarnya merupakan tugas sejarah yang wajib dijalankan bangsa Indonesia.

Ada sejumlah poin dasar dari Diplomasi Cancut Tali Wondo yang dicetuskan KH Wahab Chasbullah, yaitu strategi politik yang dilakukan dengan langkah-langkah nyata sebagai berikut:
 
1. Di dalam negeri kehidupan sosial, politik, dan keamanan harus disehatkan.
2. Partai-partai politik harus diberi jaminan partisipasinya secara adil dan jujur.
3. Rakyat harus dientaskan dari kemiskinan dan kemelaratan dengan cara meratakan keadilan dan pemberantasan korupsi.
4. Industri rakyat harus dilindungi dan diberi bantuan yang layak.
5. Penghematan harus berlaku di semua kalangan, jangan hanya di kalangan bawah saja.
6. Hak-hak demokrasi harus dilonggarkan agar rakyat diberi ketenteraman dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pengajian-pengajian jangan dipersukar.
7. Umat Islam (yang selama ini loyal serta setia menjaga keutuhan bangsa dan negara) jangan terus dicurigai karena itikad mereka hanyalah hendak menyelamatkan bangsa dan negara.
8. Untuk melaksanakan diplomasi ini memang butuh waktu karena menata persoalan dalam negeri yang kompleks itu cukup lama, tetapi dibutuhkan juga kerja keras karena di saat yang sama musuh sudah mulai menyerang.
9. Selain itu kita tidak bisa melakukan diplomasi dengan Belanda secara jantan dan setara kalau kondisi militer kita keropos. Karena itu, militer harus diperkuat. Orang baru bisa bersikap keras (tegas) dalam berdiplomasi kalau mempunyai keris (senjata).
 
Pemerintah Bung Karno langsung menindakanjuti gagasan Diplomasi Cancut Tali Wondo dari Kiai Wahab Chasbullah tersebut. Presiden Soekarno segera memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki sistem politik, termasuk mengutus Panglima Angkatan Perang untuk membeli senjata ke Uni Soviet. Hal itu dilakukan karena Amerika tidak mau membantu Indonesia saat itu.

Dari Rusia Indonesia mendapatkan senjata yang dibutuhkan, baik pesawat tempur mutakhir juga berbagai kapal perang yang paling mutakhir yang membuat Indonesia semakin kuat dan disegani. Upaya ini harus tetap dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memenangkan perang, apalagi ada beberapa tokoh nasional yang justru pesimis dengan kekuatan Indonesia menghadapi armada Belanda.

Saat tentara maju ke medan perang, para santri dan kiai tidak tinggal diam. Kaum Muslimin di seluruh Indonesia digerakkan oleh NU untuk bermunajat di malam hari serta membaca qunut nazilah untuk memohon kemenangan sehingga Irian Barat (Papua) kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Tidak hanya menggerakan kaum Muslimin untuk melakukan ikhtiar batin, NU juga telah mengirimkan lembaga misi Islam masuk ke pedalaman rimba raya Irian Barat. Mereka di antaranya menjadi tenaga sukarelawan untuk membina masyarakat di pedalaman Irian.

Ikhtiar dan diplomasi NU sukses, Irian Barat berhasil dibebaskan dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kepedulian sesama anak bangsa ini berangkat dari rasa senasib dan sepenanggungan ketika sebagian besar wilayah Indonesia juga mengalami penjajahan. Melepaskan diri dari setiap bentuk penjajahan adalah tugas kaum beragama. Itulah poin penting yang bisa diambil dari perjuangan KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan para ulama lainnya dalam melawan kolonialisme.

 
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Rabu 21 Agustus 2019 19:30 WIB
KH Wahid Hasyim, yang Muda yang Merumuskan Dasar Negara
KH Wahid Hasyim, yang Muda yang Merumuskan Dasar Negara
KH Wahid Hasyim, salah seorang perumus dasar negara Indonesia
Pada tahun 1945, KH Abdul Wahid  Hasyim baru berusia 31 tahun. Namun, ia telah menjadi tokoh nasional. Bahkan, 8 tahun sebelumnya, pada usia 25 tahun, ia memimpin federasi ormas-ormas Islam Indonesia melalui Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Pada saat-saat sebelum kemerdekaan, sekitar bulan Mei 1945, ia menjadi salah seorang perumus dasar negara dan kemerdekaan Indonesia atau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chōsa-kai. Ada dua tokoh NU lain yang menjadi anggota badan tersebut, yaitu KH Masykur dari Malang dan KH Abdul Fatah Yasin dari Bojonegoro.

Menurut Ensiklopedia NU, BPUPKI dibentuk pemerintah angkatan darat Jepang XVI di Jakarta pada 29 April 1945 pada masa perang dunia II. Dari sisi latar belakang puluhan anggotanya, BPUPKI berasal dari lintas kalangan, ragam etnis seperti Arab dan Tionghoa, berbagai macam daerah dan agama.   

Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota BPUPKI: Abdul Kaffar, K.H. Ahmad Sanusi, Abdoel Kahar Moezakir, Abdurrahman Baswedan, Agus Musin Dasaad, BKPH Suryohamijoyo, BPH Bintoro, BPH Purubojo, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, Dr. Raden Boentaran Martoatmodjo, Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumah Atmaja, Dr. Samsi Sastrawidagda, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Drs. KRMH Sosrodiningrat, Drs. Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Ichibangase Yosio, Ir. Pangeran Muhammad Noor, Ir. R. Ashar Sutejo Munandar, Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo, Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo, Ir. Soekarno, K.H. Abdul Halim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ki Hadjar Dewantara, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Kiai Haji Mas Mansoer, Kiai Haji Masjkur, Liem Koen Hian, Mas Aris, Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Johannes Latuharhary, Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Mas Besar Mertokusumo, Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H., Mr. RA Maria Ulfah Santoso, Mr. Raden Achmad Soebardjo, Djojoadisoerjo, Mr. Raden Hindromartono, Mr. Raden Mas Sartono, Mr. Raden Panji Singgih, Mr.Rd. Syamsuddin, Mr. Raden Sastromulyono, Mr. Raden Soewandi, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, P.F. Dahler, Parada Harahap, Prof. Dr. Pangeran Ario Hussein Jayadiningrat, Prof. Dr. Raden Djenal Asikin, Widjaja Koesoema, Prof. Mr. Dr. Soepomo, R. Abdulrahim Pratalykrama, RAA Poerbonegoro, Soemitro Kolopaking, RAA Wiranatakoesoema V, Raden Abdul Kadir, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, Raden Asikin Natanegara, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, Raden Oto Iskandar di Nata, Raden Pandji Soeroso, Raden Ruslan Wongsokusumo, Raden Sudirman, Raden Sukarjo Wiryopranoto, RMTA Soerjo, RMTA Wuryaningrat, RN Siti Sukaptinah, Sunaryo Mangunpuspito, Tan Eng Hoa. 

Dari sisi umur, para anggota BPUPKI tersebut, KH Wahid Hasyim memang masih muda. Hanya ada beberapa anggota lebih muda dari dia yang selisihnya setahun. 

Pada edisi khusus KH Wahid Hasyim, majalah Tempo, mengungkap banyak sisi dan peran putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, di antaranya di BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI, yang merupakan rangkaian peletakan dasar negara Republik Indonesia. 

“Soekarno dan Hatta kemudian melobi Wahid, 31 tahun, yang saat itu juga anggota termuda Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hatta yakin Wahid akan mengutamakan kepentingan bangsa dan tanah airnya,” tulis Tempo edisi 24 April 2011 pada pengantar edisi khusus itu.

Namun, ketika BPUPKI membentuk Panitia Sembilan, KH Wahid Hasyim merupakan yang termuda. Berikut anggota Panitia Sembilan, jabatan, asal daerah berikut tanggal dan tahun lahir. 

Ir. Soekarno (ketua) 06/06/1901
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) lahir di Bukittinggi pada 12/08/1902
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23/03/1897
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) Sawahlunto, Sumbar    23/08/1903
Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) 12/02/1913
Abdoel Kahar Moezakir (anggota) Yogyakarta pada 16/04/1907
Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) Ponorogo, Jawa Timur, 16/06/1897
Haji Agus Salim (anggota) Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumbar    08/10/1884
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Manado 20/06/1897

BPUPKI memiliki tugas merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. badan tersebut melaksanakan sidang, di antaranya tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Ahmad Fathoni
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG