IMG-LOGO
Daerah

Ketua NU Jatim: Program PMII Harus Dirasakan Masyarakat

Rabu 28 Agustus 2019 13:0 WIB
Bagikan:
Ketua NU Jatim: Program PMII Harus Dirasakan Masyarakat
Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar (kanan)
Surabaya, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuqi Mustamar menegaskan bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) harus memiliki program kerja yang bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
 
"Jangan hanya bikin program yang cuma menguntungkan kelompoknya saja, akan tetapi harus bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," tandasnya. 
 
Hal ini disampaikan saat mengisi kegiatan dialog interaktif dengan tema Strategi PMII dalam Menyongsong Kejayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Surabaya bersamaan acara pelantikan PC PMII Kota Surabaya masa khidmah 2019-2020.
 
Dikatakan, PMII dalam mengawal program kerjanya harus didukung oleh pengurus yang tidak memiliki cacat moral, harus pintar, dan harus jelas NUnya.
 
"Sebagai garda NU di kampus, anggota PMII apalagi pengurusnya, NUnya harus jelas, jangan abu-abu dan ticak cacat moral," tegas Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad Malang ini.
 
PMII sebagai organisasi pergerakan, lanjutnya, jangan sampai kalah dengan organisasi ekstra kampus lainnya seperti HMI, KAMMI, dan organisasi lainnya yang berseberangan dengan Nahdlatul Ulama.
 
"PMII Harus tegas kelaminnya, perjuangkan bahwa PMII adalah NU yang berada di kalangan anak muda kampus dengan program yang bisa dirasakan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara umum," pinta Kiai Marzuki.
 
Dalam kesempatan itu, Kiai Marzuki juga mengingatkan kepada PMII bahwa PMII dilahirkan oleh NU, meski independen, maka dalam perjuangannya harus terus berikhtiar demi kejayaan NU. Jangan sampai anggota dan pengurus PMII memperalat organisasi PMII dan NU untuk kepentingan pribadi. Harus lillahi taala dalam berjuang.
 
Oleh karena itu Kiai Marzuki meminta PMII harus semangat melakukan kaderisasi, semua kampus di surabaya harus segera dibentuk komisariat. Juga Fakultas yg belum berdiri rayonnya harus segera dibentuk.
 
"Pengurus yang baru saja dilantik harus punya target pada periode kepengurusannya semua kampus di Surabaya sudah terbentuk komisariat dan rayon," tandasnya.
 
Dalam paparannya, Kiai Marzuki juga menyinggung tentang penting berkolaborasi dan berkoordinasi dengan organ-organ NU lainnya seperti IPNU-IPPNU, Ansor, Pagar Nusa, dan sebagainya agar tidak saling berbenturan. 
 
Dalam kegiatan yang dilangsungkan pada Senin (26/8) di gedung Balai Pemuda Kota Surabaya ini, Ketua PWNU Jatim ini berpesan bahwa PMII harus bisa berperan di mana saja, mengisi pos-pos strategis pemerintahan dan mengisi struktural NU. 
 
"PMII harus bisa memanfaatkan dan mengisi pos-pos strategis pemerintahan dan struktural NU," pungkasnya.
 
Kontributor: Ahmad Hanan
Editor: Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 28 Agustus 2019 23:45 WIB
Komitmen PMII Jaga Keutuhan dan Keragaman Indonesia
Komitmen PMII Jaga Keutuhan dan Keragaman Indonesia
M Irkham Thamrin (kiri)
Jombang, NU Online
Kasus yang cenderung berbau SARA kembali terjadi beberapa hari terakhir. Mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jawa menjadi 'korban' dari kasus yang sengaja 'digoreng' oleh pihak-pihak tertentu. 
 
Akibatnya, sempat beberapa mahasiswa Papua di Surabaya diamankan polisi. Dan tidak hanya itu, mahasiswa di beberapa daerah juga melakukan aksi turun jalan.
 
Situasi ini memantik beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung berupaya untuk kembali merajut dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi tersebut di antaranya PMII, HMI, GMNI dan KAMMI. Sementara upaya yang sudah dilakukan salah satunya adalah Dialog Kebangsaan dengan mengundang sejumlah elemen yang beragam.
 
Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Jombang, M Irkham Thamrin kepada NU Online, Rabu (28/8) mengungkapkan, beberapa organisasi kemahasiswaan di atas sampai saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk meredakan situasi yang terjadi kala itu. Hal ini dilakukan agar ke depan tidak kembali terulang.
 
Menurut pandangannya, kasus berbau SARA juga intoleransi sebetulnya sering terjadi di Tanah Air, dan sampai sekarang belum bisa diselesaikan hingga ke akar permasalahan di Bumi Pertiwi ini. Meski ia menilai bahwa kasus itu adalah kasus lama.
"Ini menunjukkan kata dia, ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan kebinekaan belum sepenuhnya dapat diamalkan oleh warga negara.
 
Sementara di PMII, imbuhnya, mengajarkan bagaimana sikap kesetaraan dan toleransi bisa menjiwai para kader PMII. Dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) merupakan narasi keilmuan dalam PMII yang mengajarkan mereka bersikap sebagaimana nilai-niai yang ada di Pancasila.
 
"Dalam PMII kita menngenal NDP, beberapa pilar di dalamnya seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri," tuturnya.
  
Pria 25 tahun asal Pekalongan ini menambahkan, beberapa poin dari Nilai Dasar Pergerakan merupakan wajah dari PMII yang harus dimaknai sebagai bentuk pengoptimalan sikap egaliter juga toleransi. 
 
"Untuk itu kita sebagai kader PMII senantiasa akan merawat betul terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk tidak akan mempermasalahkan terkait SARA," imbuhnya.
 
Pilar ini menjadi pondasi kuat bagi kader PMII di setiap lini untuk memperjuangkan sikap yang ideal terhadap Tuhannya, antarsesama bangsa serta kepada alamnya. 
 
"Belum lagi dengan Aswaja, yang di dalam teori dan praktiknya menekankan akan pentingnya sikap saling menghormati antar bangsa juga mengajarkan sikap toleransi. Kader PMII tanpa diajak untuk mengibarkan toleransi, justru sudah mempraktikkannya lebih dulu," jelas Irham sapaan akrabnya.
 
Ia berjanji, PMII khususnya di Jombang akan selalu mengawal sikap kebinekaan dan toleransi serta mencegah kejadian kasus SARA ataupun intoleransi. 
 
"Kami PMII akan senantiasa mengawal sikap-sikap itu, karena merupakan salah satu tugas kami, dan kami sudah diajarkan sejak dikenalkan dengan PMII bahwa sikap kebinekaan dan toleransi adalah media pemersatu bangsa," tutupnya.
 
Kontributor: Syamsul Arifin
Editor: Muiz
Rabu 28 Agustus 2019 22:45 WIB
Innalillahi, Wakil Ketua PWNU Jateng Agus Sofwan Hadi Wafat
Innalillahi, Wakil Ketua PWNU Jateng Agus Sofwan Hadi Wafat
H Agus Sofwan Hadi (foto: raingrande.com)
Semarang, NU Online 
Innalillahi wainna ilaihirajiun, warga NU Jawa Tengah kembali berduka,  Selasa (27/8) Wakil Ketua PWNU Jateng H Agus Sofwan Hadi wafat dan dimakamkan Rabu (28/8) di komplek pemakaman Bergota 2, Manyaran, Semarang, Jawa Tengah.
 
H Agus Sofwan yang lahir di Blitar, Jawa Timur 19 Agustus 1965, putra bungsu almarhum Mayor (Purn) Pairin Masykur. Dia meninggalkan seorang istri Hj Sri Wahyuni dan dua anak yaitu dr Oktasi Stella Nabighah dan Devina Nabighah.
 
Menurut Kepala SMA Nasima Ilyas Johari, H Agus Sofwan Hadi merupakan mantan Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Jateng itu tidak mengalami sakit. Bahkan Selasa malam masih sempat bermain badminton untuk mempersiapkan turnamen 17 Agustusan di keluarga besar Nasima.
 
"Allah SWT berkehendak lain, Agus kemudian mengeluh nyeri di dada dan dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong," ujarnya.
 
Kabar duka tersebut segera menyebar keseluruh penjuru. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mantan Gubernur Jateng H Ali Mufiz, dan ribuan pentakziah lainnya tampak di rumah duka Jalan Lebdosari I/1B Semarang.
 
Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Shodaqoh SH, Pengurus MUI Jateng  KH Fadlolan Musyaffa, dan pengurus Baznas Jateng H Zain Yusuf tampak ikut menyalatkan di Masjid Baitul Masykur. Karangan bunga duka tampak berderet dari Presiden Joko Widodo, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indarparawansa dan lain-lain.
 
Saking banyaknya pentakziah yang menyalati, shalat jenazah dilakukan secara bergelombang baik di rumah duka maupun di Masjid Baitul Masykur. 
 
Sebelum jenazah disemayamkan di SMA Nasima Semarang, Pendiri Yayasan Nasima H Yusuf Nafi menikahkan putri H Agus Sofwan bernama dr Oktasi Stella Nabighah dengan Kalih Rahmat Gusti bin Dwi Agus Basuki.
 
H Agus Sofwan Hadi selain menjadi Wakil Ketua PWNU Jateng, pada masa pilpres kemarin menjadi Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Tengah yang Ketua Umumnya Khofifah Indarparawansa. 
 
"Agus Sofwan juga menjadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nasima, Pengusaha/Direksi Nasima Group PT Nasima Motor, Pasar Kubro Merah Putih, d'Nasima, dan lain-lain," terang Ilyas. 
 
Di pemakaman umum Bergota 2, Manyaran Semarang, pembacaan doa dipimpin Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang KH Hanief Ismail, Wakil Rais PWNU Jateng H Ardja Imroni, dan H Moh Adnan.
 
Kontributor: Ahmad Mundzir
Editor: Muiz
Rabu 28 Agustus 2019 18:0 WIB
Sarbumusi Jombang Organisasi Legal dan Tercatat di Disnaker
Sarbumusi Jombang Organisasi Legal dan Tercatat di Disnaker
DPC Sarbumusi NU Jombang, Jatim
Jombang, NU Online
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU Jombang, Jawa Timur, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat atas kasus pernyataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur terkait pernyataannya bahwa keberadaan Sarbumusi yang dianggap belum tercatat, yakni belum legal, Selasa (27/8). 
 
Kasus berawal dari pengaduan masalah hukum yang menimpa Lia Purwanti Sekretaris Sarbumisi Jombang kepada jajaran Pengurus Sarbumusi. Perempuan yang juga merupakan karyawan salah satu Perusahaan PT Karya Mekar, Jombang ini kena kasus PHK yang dinilai tidak prosedural. 
 
Setelah Sarbumusi mengajukan surat gugatan kasus di atas kepada Disnakertrans Jawa Timur, salah satu badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) ini justru mendapat surat balasan dari Dinas terkait yang salah satu poinnya menyatakan Sarbumusi tidak tercatat di Disnaker Jombang. Sebagaimana amanah undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB jo. Kepmenakertrans RI No. Kep: 16/MEN/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh.
 
Atas kasus ini, Ketua DPC Sarbumusi Jombang, Lutfi Molyono mengatakan, pihaknya sebetulnya terbuka lebar pintu komunikasi dalam setiap kasus DPC Sarbumusi Jombang dengan Disnakertrans Jawa Timur. Namun dalam kasus ini pihak Disnakertrans Jawa Timur harus mengakui kesalahannya. Menurut dia, penilaian Disnakertrans sangat tidak berdasar.
 
"Objek hukum yang menjadi sengketa persidangan pihak Disnakertrans Jawa Timur harus mengakui kesalahan dan mencabut surat tersebut serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Karya Mekar Dewatamali," jelasnya.
 
Pria yang kerap disapa Lutfi ini menegaskan, bahwa DPC Sarbumusi Jombang sah dan sudah legal keberadaannya. Ini dibuktikan surat keterangan pencatatan legalitas Sarbumusi dari Disnaker Jombang yang diterimanya jauh hari sebelumnya. 
"Serikat Buruh Muslim Nahdlatul Ulama sudah tercatat di Disnaker Jombang, jadi jangan takut untuk mengikuti sidang," ungkapnya.
 
Pria usia (40) Tahun ini kemudian memperlihatkan berkas legalitas berupa Surat Keputusan (SK) dari Disnaker Jombang kepada media ini. Di surat tersebut terkait legalitas DPC Sarbumusi Jombang tertera dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang. Nomor : 560/1731/415.21/2018, Perihal : Pembentukan Perangkat Organisasi/Kepengurusan DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang Periode 2018-2023, tanggal 12 November 2018.
 
Surat ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto.
 
Sekedar untuk diketahui, sidang gugatan Sarbumusi di PN yang sudah diagendakan Selasa (27/8) pukul 10.00 WIB ditunda oleh Ketua Majelis Sidang pada Selasa depan, dikarenakan kehadiran pengawas di Jombang belum lengkap. Sementara dari Sarbumusi hadir 15 anggota, pihak tergugat, Tutik Hariyanti, Disnaker Jombang Hafidz, dan didampingi Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Manggale.
 
"Kita mengikuti putusan majelis hakim untuk dilanjutkan Selasa depan, karena ketidakhadiran dari tergugat," pungkasnya. 
 
Kontributor: Syamsul Arifin
Editor: Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG