IMG-LOGO
Nasional

Kiai Said: Saat Hijrah, Nabi Muhammad Membangun Negara Berasaskan Kesatuan Umat​​​​​​​

Rabu 28 Agustus 2019 23:0 WIB
Bagikan:
Kiai Said: Saat Hijrah, Nabi Muhammad Membangun Negara Berasaskan Kesatuan Umat​​​​​​​
Kiai Said dalam sebuah acara di UIN Jakarta

Tangerang Selatan, NU Online

 

Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berhijrah ke Kota Yatsrib (kelak dikenal dengan Kota Madinah), 485 KM dari Makkah. Di kota yang dibangun oleh cicit Nabi Nuh itu, Nabi Muhammad mendapati masyarakat yang plural.

 

Melihat pluralitas itu, Nabi Muhammad SAW tidak lantas mendirikan negara Islam, namun Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara yang berlandaskan kesatuan visi dan misi di antara umat yang beragam.

 

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat mengisi Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) dengan tema “Terwujudnya Mahasiswa Akademis Kritis Inovatif dalam Mengamalkan Nilai-nilai Keislaman” di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

 

"Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarasikan negara Islam, tapi negara Madinah," jelas Kiai Said di Ciputat, Rabu (28/8). Konsep Negara Madinah yang dimaksud adalah sebuah negara yang berhasil membangun budaya, karakter, dan ekonomi penduduknya.

 

Oleh karena itu, Nabi mendirikan negara bukan dengan dasar agama ataupun suku, tapi kesatuan visi misi dan kesatuan umat. "Ini ketetapan Muhammad asalkan satu visi misi satu cita-citanya, sesungguhnya adalah satu umat," jelasnya.

 

Kala itu, kata Kiai Said, di Madinah terdapat kaum Muslim pendatang yang disebut Muhajirin. Dalam Al-Qur'an, kaum Muhajirin merupakan sekelompok orang yang melakukan hijrah untuk mencari rida Allah SWT.

 

"Karakternya diabadikan dalam Al-Qur'an, mereka meninggalkan tanah kelahirannya, kekayaannya, kemapanannya, mencari keutamaan dan rida Allah," terangnya.

 

Di samping kelompok Muhajirin, ada juga kelompok Yahudi yang terdiri dari tiga suku, yakni Qoinuqo, Nadir, dan Quraidah, yang merupakan orang-orang yang berpindah dari wilayah Mesir. Lalu ada pula masyarakat asli Yatsrib yang terdiri dari dua suku, Auz dan Khazraj yang sangat terbuka menerima kehadiran masyarakat luar yang datang di wilayahnya.

 

"Karakter penduduk mereka sangat welcome dan sangat senang kedatangan para Muhajirin dan sekaligus mendukung Islam," jelas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Burhanuddin Umar Lubis, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Sururin, dan Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) KH Qosim Arsyadani.

 

Pewarta : Syakir NF

Editor : Ahmad Rozali

Bagikan:

Baca Juga

Rabu 28 Agustus 2019 23:30 WIB
Menkominfo: Perusahaan Media Sosial Harus Terlihat Dalam Penanganan Konten Negatif
Menkominfo: Perusahaan Media Sosial Harus Terlihat Dalam Penanganan Konten Negatif
Ikon media sosial (econsultancy)

Jakarta, NU Online

 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah konten bermasalah di internet dari tahun ke tahun. Menurut data yang dipublikasi oleh Kominfo, terdapat satu juta lebih konten yang telah diblokir dan diturunkan dari internet. Konten-konten tersebut terdiri dari 16 kategori. Tiga katergori terbanyak yang diblokir kominfo selama ini adalah konten pornografi (960 ribu), perjudian (114 ribu), dan penipuan (7 ribu). Sementara dalam data yang sama, konten bermuatan terorisme dan radikalisme yang berhasil ‘ditaklukkan’ berjumlah 497 konten, disusul konten SARA yang berjumlah 187, dan jenis konten lain.

 

Untuk mengatasi hal tersebut, Rudiantara mengatakan bahwa semua pihak harus bersama-sama ambil bagian dalam memberantas konten jahat di internet. “Tidak bisa hanya pemerintah, atau unsur Kementerian, lembaga, BNPT dan Densus 88 saja,” kata Rudiantara di sela-sela penandatanganan, Memorandum of Action (MoA/Nota Rencana Aksi), antara dengan Kemenkominfo dan BNPT dalam rangka upaya bersama memberantas radikalisme dan terorisme terutama melalui dunia maya yang digelar di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8).

 

Secara tegas ia meminta penyedia platform media digital untuk turut serta bertanggung jawab atas beredarnya konten-konten tersebut, terutama yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang menyebar melalui dunia maya, misalnya dengan mengaktifkan kecerdasan buatan (artificial intelligent) dan machine learning. “Saya katakan platform harus ikut tanggung jawab,” tegasnya.

 

Pemerintah, lanjut dia, telah menjalankan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk mengajak penyedia media sosial untuk terlibat dalam hal tersebut, termasuk dengan menyampaikan di tengah-tengah forum internasional yang dihadiri oleh para penyedia platform media sosial.

 

“Bulan Mei lalu kami menemani bapak Wapres ke Perancis khusus bicara dengan platform media digital tersebut. Ini sebagai upaya untuk mendeteksi konten-konten negatif yang beredar di masing-masing platform. Jadi para penyedia platform ini juga harus ikut bertanggung jawab kalau ada penyebaran konten radikalisme dan terorisme,” kata Rudiantara.

 

Selama ini, kata Rudiantara, Kominfo sudah bersinergi dengan BNPT untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme di Indonesia meskipun bukan dalam bentuk yang formal. Kesepahaman ini diharapkan bisa meningkatkan kerja sama antara Kominfo dengan BNPT untuk terorisme. "Kita akan terus, diminta atau tidak diminta, mengatasi isu terorisme dan radikalisme," katanya

 

Untuk itu Kominfo beserta Kementerian lembaga lain seperti BNPT itu akan terus memantau isu radikalisme terorisme ini demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. “Tidak ada tempat di Indonesia bagi yang tidak mengacu kepada ideologi kita, Pancasila. Dan tidak ada tempat di Kominfo yang mau bermain-main dengan tidak mengacu kepada ideologi Pancasila,” pungkasnya.

 

Dalam kesempatan berbeda, staff ahli Kominfo, Dedy Permadi menyatakan, salah satu masalah yang terjadi dalam kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan penyedia platform media sosial adalah perbedaan standar pelanggaran antara aturan yang berlaku dengan ketetapan platform yang biasa disebut dengan community guidelines.

 

Perbedaan tersebut membuat tidak semua permintaan pemerintah untuk mengatur konten media sosial dipatuhi oleh penyedia platform. Sehingga terdapat banyak permintaan takedown dan aksi lain tidak dipenuhi karena tidak sesuai dengan aturan dalam platform yang bersangkutan. 

 

Editor: Ahmad Rozali

Rabu 28 Agustus 2019 23:15 WIB
Saatnya Menggali Nilai Luhur dari Naskah Keagamaan Lokal
Saatnya Menggali Nilai Luhur dari Naskah Keagamaan Lokal
Sesban Litbang dan Diklat Kemenag, HM Ishom Yusqi, saat meluncurkan Repositori Online Naskah Keagamaan Madura, Selasa (27/8).
Surabaya, NU Online
Ada banyak penemuan metode dalam memahami agama. Demikian pula membaca al-Qur’an secara praktis. Belum lagi masalah sosial yang disikapi secara bijak oleh para pendahulu.
 
Hal tersebut telah disampaikan nenek moyang bangsa ini dalam banyak manuskrip dan naskah kuno. Solusi yang diberikan tentu saja lebih relevan karena berdasarkan temuan dan kondisi negeri ini. Justru pendekatan dari ilmuan luar negeri dirasa kurang tepat untuk diterapkan dan merespons problematika yang ada di Indonesia.
 
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, H Mohammad Ishom Yusqi, saat meluncurkan Repositori Online Naskah Keagamaan Madura, Selasa (27/8). 
 
Menurut Ishom, selama ini telah berkembang cara membaca kitab kuning yang lebih praktis. “Ada model Amtsilati, juga al-Miftah, Amtsilatut Tasrifiyah, dan lainnya,” kata dia. Hal tersebut belum termasuk ilmu faraidl, i’lal, lanjutnya.
 
Dalam pandangannya, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga sampai kini orang lebih dimudahkan dalam memahami agama. “Tugas kita saat ini adalah mereformulasi khazanah yang ada sehingga lebih bisa diterima zaman,” kata Sesban di hadapan sejumlah peserta pemilik naskah dan akademisi di Jawa Timur.
 
Menurut dia, para pendahulu telah banyak menuliskan naskah demi menjawab tantangan zaman. Baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, ekonomi dan permasalahan lain. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah selama ini jarang yang menggali khazanah yang ada.
 
“Kita lebih membanggakan pendekatan politik, ekonomi, sosial dan sejenisnya dari para ilmuan luar negeri yang tentu saja sangat berbeda kulturnya dengan Indonesia,” kilahnya. Oleh sebab itu, yang mendesak dilakukan adalah bagaimana menggali kembali kekhasan dari nenek moyang tersebut lewat manuskrip dan naskah yang bertebaran di sejumlah tempat, lanjutnya.
 
Namun demikian usaha ke arah sana ternyata tidak mudah. “Banyak di antara kita yang tidak bisa membaca naskah kuno karena keterbatasan kemampuan dalam memahami teks yang ada,” ungkapnya. 
 
Mohammad Ishom juga menyoroti kekurang seriusan dalam menjaga warisan para pendahulu. “Mau mencari buku karangan tahun 50-an saja mungkin kita akan kesulitan karena barangnya tidak ada. Apalagi mau mencari naskah yang usianya jauh lebih lama,” jelasnya.
 
Oleh sebab itu dirinya mengajak peserta Workshop Repositori Naskah Keagamaan Madura untuk melakukan reaktualisasi karya pendahulu. “Kita perlu ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan ilmu lain yang baru dari para pendahulu,” tandasnya.
 
Sebelumnya, Kepala Balai Litbang Agama (BLA) Semarang, Samidi mengajak generasi saat ini untuk semakin bangga dengan khazanah yang diwariskan pendahulu. Justru dengan mempelajari warisan para ulama, maka solusi yang ditawarkan lebih aplikatif karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar.
 
“Tapi masalahnya, apakah kita mampu membaca dan memahami warisan dari para pendahulu?” kata mantan Sesditjen Pendis ini.
 
Karena untuk dapat memahami warisan para pendahulu harus dibekali dengan kemampuan pembacaan naskah yang memadai. “Di antaranya adalah harus bisa membaca huruf Jawa pegon, demikian juga Arab gundul dengan makna utawi iki iku seperti yang sudah menjadi budaya pemaknaan kitab di pesantren,” ungkapnya.
 
Ikhtiar yang sudah dilakukan oleh BLA Semarang Balitbang Diklat Kemenag adalah dengan mendigitalisasi sejumlah naskah yang ada. Keberadaan BLA Semarang sendiri membawahi sembilan provinsi meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Workshop dijadwalkan empat hari, Selasa-Jumat (27-30/8) di Hotel Arcadia, Surabaya, Jawa Timur. Para peserta adalah pemilik naskah yang tersebar di empat kota di pulau Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Hadir pula sejumlah akademisi kampus dan Kemenag. 

Pewarta: Ibnu Nawawi
Editor: Musthofa Asrori
Rabu 28 Agustus 2019 22:30 WIB
Rudiantara: Sejak 2018, Kominfo Blokir Lebih dari 10 Ribu Akun
Rudiantara: Sejak 2018, Kominfo Blokir Lebih dari 10 Ribu Akun
Kampanye anti-hoaks (Antara)

Jakarta, NU Online

 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjelaskan bahwa saat ini pemerintah menerapkan standar proteksi di dunia maya dengan sangat tinggi. Hal itu terlihat dari makin banyaknya akun media sosial dan website yang diblokir oleh tim Kominfo dari tahun ke tahun.

 

Rudiantara menyontohkan, jika dari tahun 2009 hingga 2017, pemerintah men-take down akun, dengan melakukan pemblokiran atas situs dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, yakni sekitar kurang lebih 300 akun saja. Namun mulai tahun 2018 sampai sekarang pihaknya sudah memblokir sebanyak 10.000 lebih akun.

 

Pemblokiran tersebut berkenaan degan berbagai konten yang melanggar hukum, termasuk isu terorisme dan radikalisme. “Dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, kita tidak bisa melalui suatu birokrasi yang berkepanjangan. Karena ancamannya hidup dan mati. Ancamannya adalah keberadaan bangsa kita ini sendiri. Kita akan teruus menerus melakukan ini diminta ataupun tanpa diminta,” kata Rudiantara dalam sebuah rilis, di Jakarta, (28/8).

 

Peningkatan jumlah website dan akun yang diblokir sejak tahun 2018 terbantu dengan adanya mesin pengais konten digital. “Sehingga kita bisa kais konten. Keywordnya apa, masukkan, keluar, lalu block. Kalau itu akun di media sosial, kita minta kepada platformnya untuk take down secepatnya. Kecuali kalau dari BNPT atau Densus 88 Polri mengatakan ‘jangan dulu di takedown, karena mau dilacak terlebih dahulu kemananya’ tentunya kita bisa untuk tidak melakukannya,” ujar Rudiantara.

 

Hal tersebut disampaikan di sela-sela penandatanganan, Memorandum of Action (MoA/Nota Rencana Aksi), antara BNPT dengan Kemenkominfo dalam rangka upaya bersama memberantas radikalisme dan terorisme terutama melalui dunia maya yang digelar di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8).

 

Menurut data yang dipublikasi oleh Kominfo, terdapat satu juta lebih konten yang telah diblokir dan diturunkan dari internet. Konten-konten tersebut terdiri dari 16 kategori. Tiga katergori terbanyak yang diblokir kominfo selama ini adalah konten pornografi (960 ribu), perjudian (114 ribu), dan penipuan (7 ribu). Sementara dalam data yang sama, konten bermuatan terorisme dan radikalisme yang berhasil ‘ditaklukkan’ berjumlah 497 konten, disusul konten SARA yang berjumlah 187, dan jenis konten lain.

 

Dalam sebuah survei yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2019, konten bohong berupa isu politik merupakan konten yang paling banyak dijumpai masyarakat Indonesia, disusul oleh hoaks isu SARA, isu pemerintahan, kesehatan, makanan dan minuman, hingga bencana alam.

 

Editor: Ahmad Rozali

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG