IMG-LOGO
Nasional

PBNU Soroti Birokratisasi dan Unsur Monopoli Sertifikasi Halal

Kamis 29 Agustus 2019 0:30 WIB
Bagikan:
PBNU Soroti Birokratisasi dan Unsur Monopoli Sertifikasi Halal
Logo halal (jpp.go.id)
Jakarta, NU Online
 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) menyoroti dua hal terkait regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia. LBM PBNU menggarisbawahi soal semangat dan keadilan regulasi jaminan produk halal.
 
 
LBM PBNU menyatakan bahwa sertifikasi halal bukan kesempatan ekonomi, tetapi sepenuhnya layanan publik untuk proteksi ekonomi, produsen dan konsumen. Dengan demikian sertifikasi seharusnya memiliki semangat untuk memudahkan produsen dan memberikan jaminan bagi konsumen.
 

Selain itu, LBM PBNU juga menyatakan bahwa regulasi terkait jaminan produk halal harus bersifat akomodasi yang non-monopolistik sehingga regulasi tidak bersifat monopolistik yang tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat sipil.
 

Putusan ini dirumuskan di Sekretariat LBM PBNU, Gedung PBNU, Lantai 4, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat. Putusan ini diambil setelah sebelumnya diadakan kajian atas regulasi jaminan produk halal (JPH) yang menghadirkan pihak BPJPH, Apindo, praktisi usaha kecil menengah, LPPOM MUI di aula PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Selasa (27/8) siang.
 

Sertifikasi halal seharusnya dilandasi dengan semangat perlindungan dan layanan bagi publik. Oleh karenanya, regulasi baik undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait pelaksanaan sertifikasi halal harus memotong jalan panjang birokrasi agar memudahkan  dan meringankan produsen dan pelaku usaha kecil.
 
 
“(Sertifikasi halal) soal tren dunia. Saya tahu betul (waktu pembahasan di parlemen). Kita datangi semua fraksi DPR waktu itu. Semangatnya saat itu, tidak ada jaminan untuk melindungi masyarakat muslim. Kita tidak menemukan semangat perlindungan. Ujung dari UU ini biaya produksi tinggi yang kemudian dibebankan kepada masyarakat konsumen," kata Wasekjen PBNU H Andi Najmi yang pernah menjadi anggota DPR RI.
 

Oleh karenanya, PBNU perencana melayangkan gugatan terhadap beberapa pasal yang bertentangan dengan asas layanan publik dan pasal yang bersifat monopoli ke Mahkamah Konstitusi.
 

Sebagaimana diketahui, sertifikasi halal merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengharuskan produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan benda lain yang wajib tersertifikasi halal.
 

Undang-undang JPH berlaku per 17 Oktober 2019 atau lima tahun setalah UU JPH disahkan. Undang-undang ini mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI sebagai pemberi sertifikat halal dan MUI sebagai pemberi fatwa halal.
 
 
Salah satu peraturan turunan yang dibuat untuk menunjang pelaksanaan UU JPH adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.
 
 
Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Ahmad Rozali
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 29 Agustus 2019 23:45 WIB
Peran Strategis Muslimat NU dalam Menurunkan Angka Stunting di Indonesia
Peran Strategis Muslimat NU dalam Menurunkan Angka Stunting di Indonesia
Muslimat NU saat melakukan kegiatan mobilisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan pencegahan stunting di Pesantren Al-Azhari Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (29/8).
Jakarta, NU Online
Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Umumnya penderita rentan terhadap penyakit, kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah. Menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), suatu wilayah atau negara dianggap kronis jika prevalensinya di atas 20 persen.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, 30,8 persen balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2 persen. Meski demikian, angkanya masih jauh dari target WHO yakni 20 persen.

Berangkat dari kondisi di atas, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) terus menggalang kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Menggandeng Kementerian Kesehatan dan Dinas terkait, Muslimat NU intens melakukan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan pencegahan stunting di sejumlah daerah.

Program Germas dan Pencegahan Stunting PP Muslimat NU telah dilakukan di sejumlah daerah di antaranya, Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan di Makassar, Banten di Pandeglang dan Lebak, serta di Banyumas, Jawa Tengah.

Ketua IV PP Muslimat NU Hj Aniroh Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, sasaran germas adalah pesantren dan majelis taklim yang meningkat ke arah orientasi dan mobilisasi gerakan. Menurutnya, penggalangan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam gerakan untuk mewujudkan hidup sehat dan pencegahan stunting sangatlah penting agar masyarakat menjalani pola hidup dengan gerakan hidup sehat.

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan RI dan Dinas terkait memandang peran strategis Muslimat NU dalam menurunkan angka stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan Muslimat NU mempunyai anggota dan kader di seluruh Indonesia dan langsung terkait dengan problem sehari-hari ibu dan anak.

“Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya Banyumas dan Indonesia sadar akan pentingnya cara hidup sehat dan sadar untuk bersama-sama mencegah stunting untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik dan sehat,” terang Aniroh kepada NU Online, Rabu (28/8) saat memberikan sambutan dalam kegiatan germas dan pencegahan stunting di Banyumas, Jawa Tengah.

Ambang batas prevalensi stunting dari WHO mengategorikan angka stunting 20 sampai kurang dari 30 persen sebagai tinggi, dan lebih dari atau sama dengan 30 persen sangat tinggi. Indonesia tidak sendiri. Ada 44 negara lain dalam kategori angka stunting sangat tinggi.

WHO juga mencatat, 60 dari 134 negara masih memiliki tingkat stunting di bawah standar 20 persen. Padahal, stunting adalah indikator kunci kesejahteraan anak secara keseluruhan. Negara-negara dengan angka stunting tinggi merefleksi ketidaksetaraan sosial di dalamnya.

WHO menjadikan stunting sebagai Focus Global Nutrition Targets untuk 2025, juga Sustainable Development Goals untuk 2030.

Upaya memberantas stunting tidak hanya harus jadi perhatian pelaku sektor kesehatan. Sektor ketersediaan pangan, harga pangan terjangkau, dan lapangan kerja guna mencukupi kebutuhan hidup juga perlu diperhatikan.

Fokus pada problem remaja perempuan juga harus menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan stunting. Karena untuk melahirkan generasi bebas stunting di kemudian hari, para remaja perempuan ini harus memiliki gizi baik terlebih dahulu.

Tidak hanya dari aspek kesehatan, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga dan pengasuhan anak juga penting. Pasalnya, jika perempuan punya posisi ekonomi baik dalam keluarga, daya tawar mereka pun lebih baik.

Termasuk dalam penentuan belanja keluarga. Perempuan diharapkan bisa mengutamakan gizi anak atau balita dalam belanja keluarga.

Pewarta: Fathoni Ahmad
Editor: Muchlishon
Kamis 29 Agustus 2019 23:30 WIB
Bangsa yang Tak Memiliki Tradisi Budaya Mudah Hancur
Bangsa yang Tak Memiliki Tradisi Budaya Mudah Hancur
Ketua Lesbumi PBNU, KH Agus Sunyoto
Solo, NU Online
Tradisi budaya yang mengakar kuat pada bangsa Indonesia menjadi kekuatan tersendiri, sehingga meskipun sempat mengalami masa kolonialisme, tidak mampu menghilangkan begitu saja tradisi budaya yang ada.
 
“Sebuah bangsa bisa bertahan kalau dia memiliki budaya. Sebaliknya bangsa yang tak memiliki budaya yang kuat akan mudah hancur,” terangnya.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Lesbumi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Agus Sunyoto pada acara Ngaji Budaya: Islam Nusantara dalam Pergualatan Ideologi Islam Transnasional di Kantor PCNU Kota Surakarta, Selasa (27/8) malam. 
 
Kiai Agus mencontohkan, beberapa bangsa yang sempat mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, namun akhirnya hilang tertelan zaman. 
 
“Sejarah sudah mengajarkan, Islam pernah Berjaya di Andalusia 700 tahun, tapi selama masa tersebut di sana tidak ada tradisi Islam Spanyol, yang ada hanya pemerintahan ditopang pasukan. Begitu kekuasaan berakhir, Islam tidak ada jejaknya di sana, karena tidak ada tradisi, hilang,” ungkap penulis buku Atlas Wali Songo itu.
 
Kemudian juga bangsa Kurdi, yang berada di wilayah Kurdistan yang memiliki wilayah yang luar biasa besar dan yang masyhur di antaranya adalah Sultan Kurdi Salahudin Al-Ayubi, tokoh yang pernah menaklukan Yerusalem.
 
“Ketika Salahudin meninggal tidak ada yang cakap menggantikan. Pelan-pelan runtuh. Apa yang terjadi? Wilayah Kurdistan terhapus dari peta dunia. Bangsa Kurdi yang tidak punya tradisi budaya, hanya menjadi satu suku kecil yang ada di Irak, Iran, Turki, dan Syuriah,” kata Kiai Agus.
 
Untuk itulah, tegas Kiai Agus, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi yang menjunjung tinggi nilai tradisi, mesti berada di garda terdepan dalam upaya nguri-uri tradisi budaya bangsa. 
 
“Bila ada kelompok berkedok agama yang anti budaya, anti tradisi, jangan sampai kita memberikan peluang kepada mereka, lawan saja,” tegasnya.

Selain KH Agus Sunyoto, dalam kesempatan tersebut turut hadir sebagai narasumber dosen ISI Surakarta Waluyo dan pegiat budaya KRMH Aryo Hidayat Adiseno. Kegiatan yang dihadiri dari berbagai elemen ini juga menampilkan pentas Wayang Beber yang mengambil lakon tentang pasar tradisional.
 
Kontributor: Ajie Najmuddin
Editor: Muiz
Kamis 29 Agustus 2019 22:0 WIB
Pesan Mantan ISIS agar Terhindar dari Doktrin Terorisme Atas Nama Agama
Pesan Mantan ISIS agar Terhindar dari Doktrin Terorisme Atas Nama Agama
Nur Dhania berpesan agar masyarakat berpikir kritis atas berita dan propaganda yang mengatasnamakan agama seperti ISIS (Foto: Suwitno/NU Online)
Jakarta, NU Online
Penyesalan sangat dirasakan oleh Nur Dhania, gadis Indonesia yang sempat bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Penyesalan terjadi setelah dirinya melihat secara nyata kehidupan di Suriah. 

Menurut Nur Dhania, informasi yang pernah didapat di media sosial dan internet tentang ISIS yang akan menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan yang menggunakan dalih agama, yaitu melalui payung kekhilafahan, tidaklah terbukti. Bahkan, sambungnya, banyak tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti terjadinya perkelahian antarperempuan karena persoalan sepele.

“Beda banget. Berbeda jauh dengan apa yang mereka keluarkan di media mereka dan juga berbeda dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam,” kata Nur Dhania seusai menjadi pembicara pada cara Picnikustik yang diselenggarakan Komunitas Musisi Mengaji (Komuji) Jakarta di Medco Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (29/8) malam.

Nur Dhania tidak menginginkan ada lagi orang yang tertipu seperti dirinya oleh propaganda ISIS. Oleh karena itu, ia berpesan kepada masyarakat agar rajin memeriksa terlebih dahulu setiap menerima informasi di media sosial dan harus berpikir kritis.

“Kita harus selalu memeriksa setiap berita yang datang kepada kita. Dulu, (kesalahan saya) cuma menerima secara bulat-bulat (informasi yang diterima) tanpa disaring terlebih dahulu,” ucapnya.

Nur Dhania juga berpesan agar masyarakat mempelajari ajaran Islam secara mendalam dan dengan benar, seperti mempelajari maksud ayat dalam Al-Qur’an agar tidak mudah terdoktrin oleh ISIS dan kelompok-kelompok ekstremisme lainnya.

“Kelompok ekstrimisme itu seperti ISIS atau yang lainnya selalu menggunakan dalil atau ayat-ayat Al-Qur’an, misalnya mengambil satu ayat Al-Quran lalu mendoktrin,” ucapnya.

Menurutnya, jika orang tidak memahami Al-Quran dan hadits dengan benar, maka akan mudah tertipu oleh doktrin kelompok ekstremis. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pegangan agama yang teguh, maka ketika berada di mana pun akan merasa aman.

“Ketika kita di luar mana pun, kita tahu ‘ah ini mah susah ini’ kayaknya ini salah nih jelasinnya’, karena kita punya pegangannya,” ucapnya.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG