IMG-LOGO
Fragmen

Nasionalisme Pesantren, Cinta Tanah Air Ditambah Bismillah

Kamis 29 Agustus 2019 20:0 WIB
Bagikan:
Nasionalisme Pesantren, Cinta Tanah Air Ditambah Bismillah
KH Wahab Chasbullah dan Soekarno. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Ulama pesantren merupakan peletak dasar prinsip-prinsip Islam dan nasionalisme. Wujud dari pemahaman tersebut ialah ketika ulama dan santri berjuang melawan penjajah dari masa ke masa untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Hal ini berangkat dari prinsip ajaran Islam yang tidak lepas kepentingan sosial-masyarakat sebagai ejawantah Islam rahmatan lil ‘alamin.

Bagi ulama pesantren, berjuang meraih kemerdekaan merupakan kewajiban kaum beragama sehingga pada 22 Oktober 1945 KH Hasyim Asy’ari tidak tanggung-tanggung mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad ketika Belanda dengan membonceng berupaya kembali menduduki Indonesia. Prinsip nasionalisme Islam juga tertuang ketika Kiai Hasyim Asy’ari mencetuskan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme tidak terlepas satu sama lain.

Peran sentral dan strategis yang dilakukan oleh pesantren, baik dalam melawan penjajah dan menanamkan rasa cinta tanah air membuat Ir Soekarno terkagum. Termasuk ketika dirinya mendatangi Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk bertanya tentang hukum membela tanah air menurut Islam.

Kala itu, pergerakan pasukan Inggris tidak dapat dibendung. Medan, Padang, Palembang, bandung dan Semarang telah mereka kuasai melalui pertempuran-pertempuran dahsyat. Sementara itu upaya diplomasi selalu menemui jalan buntu. Karena saking bingungnya Soekarno lalu sowan kepada Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menanyakan satu hal, bagaimana hukumnya membela tanah air. Bukan membela Allah, bukan pula membela Islam?

Menurut Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) menerangkan, pertanyaan Bung Karno sebenarnya tidak perlu dijawab, karena selama ini pesantren-lah yang selalu berada di garda terdepan perjuangan melawan penjajah. Namun, Kiai Hasyim Asy’ari pun memahami bahwa Bung Karno hanya ingin orang-orang pesantren bergerak kembali melawan penjajah seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya.

Ketika itulah Soekarno semakin dekat dan selalu memperhatikan masukan-masukan dari kiai pesantren, termasuk dari teman sekaligus gurunya, KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai asal Tambakberas, Jombang ini memang ulama yang getol menanamkan cinta tanah air khususnya kepada generasi muda. Hal itu ia wujudkan melalui pendirian Madrasah Nahdlatul Wathan pada 1916. Peguruan berbasis keilmuan pesantren ini merupakan wadah untuk menggembleng para pemuda untuk mencintai tanah airnya.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan bahwa Bung Karno sering mengampanyekan pentingnya nasionalisme yang sejak lama diperjuangkan oleh kiai-kiai pesantren. Sebab, nasionalisme ini bukan sekadar ‘isme’, tetapi mengandung nilai, tanggung jawab, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Nasionalisme juga merupakan panggilan agama untuk menyelamatkan dan melindungi segenap manusia dari kekejaman para penjajah.

Pernah suatu ketika Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Chasbullah, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” Kemudian Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme ditambah bismillah, itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis.”

Karena kedekatan tersebut, Bung Karno sangat dicintai oleh para kiai dan warga pesantren. Suatu saat slogan-slogan bertuliskan, “Hidup Mati untuk Soekarno” bertebaran di mana-mana, di pohon, tembok, spanduk, maupun selebaran. Warga pesantren pun tidak mu ketinggalan. Namun, cinta pada Soekarno dan cinta tanah air itu ada batasnya.

Menyaksikan warga pesantren yang terlalu antusias mencintai Soekarno, Ketua Umum PBNU saat itu KH Idham Chalid (Abdul Mun’im DZ, 2017) berpidato, “Atas restu Rais ‘Aam NU KH Wahab Chasbullah, saya nyatakan, hidup mati untuk Allah bersama-sama Bung Karno”. Karena Soekarno bukanlah tujuan, tetapi teman seperjuangan dalam perjuangan di jalan Alla, yaitu perjuangan membela keutuhan bangsa Indonesia.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 29 Agustus 2019 2:30 WIB
KH Wahid Hasyim Cari Kapal Haji hingga Negeri Sakura
KH Wahid Hasyim Cari Kapal Haji hingga Negeri Sakura
KH Abdul Wahid Hasyim (Foto: NU Online)
KH Abdul Wahid Hasyim pernah menjadi Menteri Agama RI pada awal Indonesia berdiri. Menjadi menteri saat itu bukanlah pekerjaan mudah. Selain pembiyaan yang minimalis, fasilitas juga masih belum memadai. Sementara tanggung jawab begitu berat. 

Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari saat menjadi menteri agama adalah penyelenggaraan urusan haji. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi 24 april 2011, beberapa tahun Indonesia merdeka, terjadi kekosongan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu penyebab kekosongan tersebut adalah keadaan yang masih sulit dan genting. 

Sebagaimana diketahui, setelah merdeka, Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik seperti pertempuran hingga dan diplomasi. Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan II.  

Tokoh utama NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.  

Setekah menikmati alam kemerdekaan, pada tahun 1952, jamaah calon haji Indonesia membludak dalam ukuran masa itu. Dalam laporan Kementerian Agama yang dikutip Tempo, tahun Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14 ribu orang. Padahal perjalanan waktu itu sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 6 bulan karena masih menggunakan kapal laut.
 
“Suatu jumlah yang lebih tinggi dari tahun-tahun yang sudah, yaitu untuk mengurangi rasa kecewa di kalangan kaum muslimin, agar tiada timbullah kemungkinan bahwa mereka itu digunakan oleh mereka yang tidak mengingikan keteguhan Negara RI,” ungkap KH Wahid pada laporan saat ia mengakhiri jabatan Menteri Agama Indonesia tahun 1953.  

Untuk melayani belasan ribu jamaah haji, Indonesia tak cukup untuk mengangkutnya. Menteri Agama KH Wahid Hasyim tak ingin umat Islam kecewa. Ia pun mencari kapal tambahan dengan mendatangi Jepang. Berikut ini laporan Tempo yang menceritakan upaya dia. 

“Setelah mampir di Bangkok dan Hong Kong, Menter; Agama KH Wahid Hasym tiba di Tokyo pada 1 April 1952. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: mendapatkan kapal murah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci,” tulis Tempo

Menurut Tempo, setahun sebelum upaya yang dilakukan Kiai Wahid itu, yakni tahun 1951, pemerintah Indonesia memberangkatkan jemaah haji dengan menyiapkan kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco, tapi hanya mampu membawa 11 ribu orang. Padahal jumlah peminat haji ada sekitar 14 ribu orang.

“Wahid dan timnya berangkat ke Negeri Sakura untuk mencari kapal tambahan. Setelah 18 hari di sana, akhirnya ia mendapatkan kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha. Seluruh perjalanan dan perundingannya itu dia laporkan secara terperinci di akhir masa jabatannya,” ungkap Tempo.    

Menurut Tempo, sebagai menteri, Kiai Wahid sebenarnya mempunyai hak untuk menggunakan tiket gratis berhaji saat itu. Namun, ia tidak pernah menggunakannya.

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad  
 
Senin 26 Agustus 2019 15:0 WIB
Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua
Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua
KH Abdul Wahab Chasbullah saat memimpin Forum NU. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Perhatian Nahdlatul Ulama bukan hanya tercurah untuk membebaskan Irian Barat (Papua) dari kolonialisme Belanda, tetapi juga dalam hal kemanusiaan secara luas. Terutama ketika upaya pembebasan tersebut terkendala problem-problem dalam negeri sehingga salah seorang pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) memberikan masukan kepada Presiden Soekarno untuk memulihkan kondisi dalam negeri sebelum memutuskan untuk berperang melawan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Langkah penuh kesabaran dan perhitungan matang itu disebut strategi Cancut Tali Wondo yang diinisiasi KH Wahab Chasbullah. Dalam upaya memulihkan kondisi dalam negeri itu, tanah Irian Barat tidak lepas dari perhatian NU. Organisasi sosial keagamaan ini mengirimkan lembaga Misi Islam.

Abdul Mun’im DZ dalam KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara (2014) mencatat bahwa lembaga Misi Islam tersebut dikirim ke pedalaman rimba raya di Irian Barat. Mereka bertugas sebagai tenaga sukarelawan untuk misi kemanusiaan yang di antaranya membina masyarakat di pedalaman Irian Barat kala itu. Kiai Wahab Chasbullah dalam sumber tersebut menegaskan, jika rakyat Indonesia berani dan tegas, maka Belanda juga akan ketakutan.

Namun, spirit tersebut harus dibarengi dengan strategi matang dalam upaya pembebasan Irian Barat. Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya kepada soekarno yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ (lihat Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan kesejahteraan negeri merupakan problem krusial yang menjadi perhatian NU kala itu, termasuk di Irian Barat. Saat rakyat Indonesia berjuang ingin membebaskan Irian Barat, para diplomat Barat dan para menteri Amerika Serikat menuduh bahwa bahwa usaha pengembalian Irian Barat hanya nafsu pribadi Bung Karno. Karena menurut mereka, usaha ini untuk mengalihkan isu kemiskinan dalam negeri yang tidak bisa diatasi, dengan membuat manuver dalam negeri.

Pernyataan tersebut dikutip oleh banyak media sehingga melemahkan spirit pembebasan Irian Barat saat itu. Karena itu Amerika juga tidak mau memberikan bantuan senjata untuk pembebasan Irian Barat. Di tengah polemik tersebut, Kiai Wahab Chasbullah menegaskan bahwa pengembalian Irian Barat bukan nafsu pribadi pemimpin besar seperti Bung Karno. Tetapi pada dasarnya merupakan tugas sejarah yang wajib dijalankan bangsa Indonesia.

Kiai Wahab Chasbullah menegaskan, setelah kemerdekaan berada di tangan, setelah berbagai pemberontakan dipadamkan, maka bangsa Indoensia sepenuhnya bisa merencakan politik secara keseluruhan. Bahkan kegiatan sosial dan ekonomi bisa didorong melalui politik sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakya.

Langkah ini penting sebab merupakan bagian dari diplomasi Cancut Tali Wondo agar rakyat makmur, tidak dijerat rentenir, lintah darat, dan tidak pula dihisab oleh bangsa lain. Semuanya diperlakukan dengan adil sehingga tidak lagi muncul pemberontakan dan problem-problem lain yang menimpa rakyat Indonesia karena hal itu bisa melemahkan spirit perjuangan secara umum.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Jumat 23 Agustus 2019 16:0 WIB
Gus Dur dan Kongres Rakyat Papua
Gus Dur dan Kongres Rakyat Papua
Gus Dur dan rakyat Papua
Selain hormat dengan teladan, prinsip, dan keberanian KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Manuel Kaisiepo (2017) memiliki cerita. Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati Seokarnoputri itu mengisahkan, ketika Kongres Rakyat Papua akan dilakukan kelompok tertentu banyak ditentang elite Jakarta, Gus Dur justru menyetujui kongres itu dilaksanakan.

Bahkan, Gus Dur juga akan membantu terselenggaranya acara kongres tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan pendanaan. Ini langkah Gus Dur yang dianggap banyak orang nyeleneh, lain daripada yang lain. Apalagi Gus Dur menemui kelompok dalam kongres tersebut.

Gus Dur menegaskan bahwa semua yang ada di Papua adalah saudara-saudara dirinya, saudara sebangsa dan sesama manusia. Hal ini dilakukan Gus Dur tak lain untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah.

Sosok Gus Dur memang tidak bisa dilepaskan perannya dalam memberikan spirit kemanusiaan di tanah Papua dari segala bentuk diskriminasi, marjinalisasi, dan krisis di segala bidang. Hingga saat ini, rakyat Papua membutuhkan sekaligus menyayangi Gus Dur.

Pada 30 Desember 1999 atau tepat 2 bulan 10 hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-4 RI, Gus Dur berkunjung ke Irian Jaya dengan dua tujuan, yaitu untuk berdialog dengan berbagai elemen di Papua dan melihat matahari terbit pertama milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi.

Pada 30 Desember 1999 dimulai jam 8 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan Gubernuran di Jayapura. Meskipun dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat.

Gus Dur mempersilakan mereka berbicara terlebih dulu, dari yang sangat keras dengan tuntutan merdeka dan tidak mempercayai lagi pemerintah Indonesia hingga yang memuji tapi dengan berbagai tuntutan.

Selanjutnya Presiden berbicara merespons mereka. Banyak hal ditanggapi, tetapi yang penting ini, "Saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua," katanya. “Alasannya?”

"Pertama, nama Irian itu jelek," kata Gus Dur. "Kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Dulu ketika orang-orang Arab datang ke pulau ini menemukan masyarakatnya masih telanjang, sehingga disebut Irian."

Gus Dur lalu melanjutkan, "kedua, dalam tradisi orang Jawa kalau punya anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua."

Seorang antropolog bahasa Melanesia mencari asal-usul kata irian yang diceritakan Gus Dur, tapi tidak pernah menemukannya. Ini benar-benar cara Gus Dur memecahkan masalah rumit dan besar seperti masalah Papua.

Ahmad Suaedy yang menulis buku Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001, menduga mengapa Gus Dur menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa? Gus Dur mencoba ‘menenangkan’ hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes.

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya dengan para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada negara-negara tetangga, seperti di Pattani, Thailand Selatan dan di Mindanao, Filipina Selatan.

Gus Dur tidak hanya memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi juga mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa memprovokasi dan melanggar etika hubungan antarnegara. Karena Gus Dur juga terlibat aktif mewujudkan perdamaian bangsa-bangsa di dunia yang terlibat konflik.

Gus Dur menempatkan dua konflik vertikal di Papua sebagai isu kewarganegaraan. Perinsif utama kewarganegaraan adalah kesetaraan. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur adalah dialog langsung. Melakukan penguatan masyarakat sipil. Melakukan berbagai pertemuan. Membangun kesepakatan, sampai pada titik nol derajat, yang berarti tidak ada tuntutan.

Dengan pendekatan personal yang begitu kuat, Gus Dur mengakomodasi penyebutan nama Papua. Sebelumnya, siapa saja yang menyebut Papua akan dianggap separatis. Pemerintah memberi nama Irian Jaya, sementara masyarakat inginnya Papua, karena Papua itulah nama yang sudah lama ada. Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur berjalan tanpa syarat, tanpa konsensus apa pun, langsung saja dibolehkan untuk menyebut nama Papua.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG