IMG-LOGO
Fragmen

Saat KH Wahab Chasbullah Pecahkan Kebuntuan Politik dengan Humor

Jumat 30 Agustus 2019 11:25 WIB
Bagikan:
Saat KH Wahab Chasbullah Pecahkan Kebuntuan Politik dengan Humor
KH Wahab Chasbullah sedang bersantai sambil membaca. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Ketika Nahdlatul Ulama masih menjadi bagian dari Masyumi, terjadi perdebatan sengit untuk mengambil sikap terhadap duduk tidaknya Masyumi dalam kabinet yang disusun Bung Hatta. Menjadi persoalan bagi Masyumi karena kabinet Hatta hendak melaksanakan Perjanjian Renville dimana bangsa Indonesia banyak dirugikan secara kewilayahan atau demografis.

NU sejak lama konsisten menolak hasil Perjanjian Renville. Bagitu juga dengan ulama dari berbagai unsur di Masyumi. Seperti yang dilakukan oleh KH Raden Hadjid (Muhammadiyah) yang menolak tegas bergabung dengan kabinet Hatta. Dalam rapat pengambilan sikap tersebut, pendekatan lain justru diambil oleh KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai Wahab mendorong Masyumi untuk menerima tawaran Bung Hatta.

Bagi Kiai Wahab, menerima tawan Bung Hatta bukan berarti menyetujui Perjanjian Renville, tetapi justru agar ulama bisa mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan kabinet Hatta dalam setiap pengambilan kebijakan. Logika sederhananya, bagaimana bisa memperngaruhi sistem dan kebijakan pemerintah jika Masyumi berada di luar pemerintahan.

Malam pertama, KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) rapat dipenuhi perdebatan yang cukup sengit sehingga belum bisa mengambil keputusan. Lalu, Sidang DPP Masyumi tersebut dilanjutkan di malam kedua. Di hari kedua sidang tersebut, Kiai Wahab mengusulkan untuk menerima tawaran Bung Hatta.

“Saya usulkan agar kita menerima tawaran Bung Hatta,” ujar Kiai Wahab dengan suara cukup lantang. “Tapi orang-orang kita yang duduk dalam kabinet itu atas nama pribadi sebagai warga negara yang loyal kepada negara. Jadi yang duduk di kabinet itu bukan Masyumi sebagai partai yang tegas-tegas menentang Persetujuan Renville dan Persetujuan Linggarjati!”

Pemikiran Kiai Wahab tersebut mendapat sambutan positif dari pengurus Masyumi. Sebab menurutnya, meskipun secara organisasi menolak Perundingan Renville, tetapi sebagai warga negara tentu tidak bijak ketika negara memanggil untuk melaksanakan tugas kenegaraan namun menolaknya. Tetapi, usulan Kiai Wahab mendapat respon sebaliknya dari Kiai Raden Hajid.

“Loh, alasannya apa kita duduk dalam kabinet yang akan melaksanakan Renville padhal sejak semula kita menolak Renville? Apa ini tidak melakukan perbuatan munkar?” kata Kiai Raden Hajid tidak kalah lantangnya.
 
“Kita tidak hendak melaksanakan perkara munkar, bahkan sebaliknya, kita hendak melenyapkan munkar,” tutur Kiai Wahab merespon reaksi Kiai Raden Hajid.

Bagi Kiai Wahab, dulu Nabi Muhammad berupaya mengubah situasi munkar (untuk melenyapkannya) dengan perbuatan. Dengan duduk di kabinet, terbuka situasi dan kesempatan bagi ulama untuk melakasanakan misi tersebut. Kiai Wahab justru menilai, ketika hanya duduk di luar kabinet, ulama hanya bisa teriak-teriak tanpa bisa melakukan apa-apa. “Mungkin, bahkan dituduh sebagai pengacau,” tegas Kiai Wahab.

“Tetapi kenapa dulu kita menolak Renville, lalu kini hendak melaksanakannya?” ujar Kiai Raden Hajid kembali mempertanyakan.

“Sejak pertama kita menentang Persetujuan Renville, sekarang dan seterusnya pun kita tetap menentangnya. Tapi cara penentangan kita dengan falyughoyyirhu biyadih dengan perbuatan jika kita bisa duduk dalam kabinet. Sejak semula kita mencegah orang membakar rumah kita. Setelah rumah terbakar, apakah kita cuma duduk berpangku tangan?” kata Kiai Wahab merumuskan sebuah qiyas.

Akhirnya, Kiai Raden Hajid bisa menerima usulan dan pendapat Kiai Wahab dengan menyampaikan agar kelak anggota DPP Masyumi yang diangkat menjadi menteri di Kabinet Hatta supaya mengikrarkan janji, tidak cukup hanya berniat dalam hati untuk terus berkomitmen menolak Perjanjian Renville.

Terkait niat ini, Kiai Wahab menjelaskan salah satu Hadits Nabi SAW yang menyebutkan, “Ista’inu  ‘ala injaahil hawaiji bil kitmaan...” (HR Imam Thabrani dan Baihaqi). Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah tentang keberhasilan targetmu dengan jalan merahasiakannya. Sebab itu cukup dengan niat dalam hati,” jelas Kiai Wahab.

“Tapi niat mereka harus dinyatakan agar saudara-saudara yang bakal menjadi menteri itu berjanji di hadapan kita, tidak cukup dinyatakan dalam hati,” tanggap Kiai Hadjid.

“Ooh...jadi saudara menghendaki niat itu diucapkan?” Kiai Wahab mengulurkan pancingan.

“Ya, supaya disaksikan kita-kita ini,” ujar Kiai Hadjid tegas.

“Mana bisa...? Niat harus diucapkan...? Mana haditsnya tentang talaffudz bin niyyaat...(melafazkan niat atau mengucapkan niat)?” sindir Kiai Wahab.

“Ggggggrrrrr....” hadirin di forum yang tadinya sempat tegang menjadi cair dengan candaan Kiai Wahab kepada Kiai Raden Hadjid yang juga ikut mesam-mesem.

Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) menguraikan, bukan hanya memecahkan gelak tertawa tetapi adegan spektakuler itu merupakan teknik berdebat yang sangat bernilai dalam nada humor yang tinggi. Kiai Wahab (NU) personifikasi dari fiqih yang beraliran talaffudz bin niyyaat dan Kiai Raden Hadjid (Muhammadiyah) personifikasi dari aliran non- talaffudz bin niyyaat saling “bertukar tempat” tetapi seperti berganti sikap.

Kiai Wahab telah memperlihatkan kesigapan berdebat dan mampu mengunci lawannya dengan argumentasi yang justru mampu menggiring lawan ke dalam kesimpulan yang selama ini ditentangnya.

Kalau niat tentang hal yang harus dirahasiakan saja membutuhkan talaffudz, apalagi niat untuk hal-hal yang tidak perlu dirahasiakan seperti membaca usholli dalam shalat dengan talaffudz. Di situ kalangan Masyumi menyadari bahwa NU yang dituduh tradisional, tidak rasional, ternyata mampu berpikir cerdik dan rasional.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 29 Agustus 2019 20:0 WIB
Nasionalisme Pesantren, Cinta Tanah Air Ditambah Bismillah
Nasionalisme Pesantren, Cinta Tanah Air Ditambah Bismillah
KH Wahab Chasbullah dan Soekarno. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Ulama pesantren merupakan peletak dasar prinsip-prinsip Islam dan nasionalisme. Wujud dari pemahaman tersebut ialah ketika ulama dan santri berjuang melawan penjajah dari masa ke masa untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Hal ini berangkat dari prinsip ajaran Islam yang tidak lepas kepentingan sosial-masyarakat sebagai ejawantah Islam rahmatan lil ‘alamin.

Bagi ulama pesantren, berjuang meraih kemerdekaan merupakan kewajiban kaum beragama sehingga pada 22 Oktober 1945 KH Hasyim Asy’ari tidak tanggung-tanggung mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad ketika Belanda dengan membonceng berupaya kembali menduduki Indonesia. Prinsip nasionalisme Islam juga tertuang ketika Kiai Hasyim Asy’ari mencetuskan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme tidak terlepas satu sama lain.

Peran sentral dan strategis yang dilakukan oleh pesantren, baik dalam melawan penjajah dan menanamkan rasa cinta tanah air membuat Ir Soekarno terkagum. Termasuk ketika dirinya mendatangi Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk bertanya tentang hukum membela tanah air menurut Islam.

Kala itu, pergerakan pasukan Inggris tidak dapat dibendung. Medan, Padang, Palembang, bandung dan Semarang telah mereka kuasai melalui pertempuran-pertempuran dahsyat. Sementara itu upaya diplomasi selalu menemui jalan buntu. Karena saking bingungnya Soekarno lalu sowan kepada Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menanyakan satu hal, bagaimana hukumnya membela tanah air. Bukan membela Allah, bukan pula membela Islam?

Menurut Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) menerangkan, pertanyaan Bung Karno sebenarnya tidak perlu dijawab, karena selama ini pesantren-lah yang selalu berada di garda terdepan perjuangan melawan penjajah. Namun, Kiai Hasyim Asy’ari pun memahami bahwa Bung Karno hanya ingin orang-orang pesantren bergerak kembali melawan penjajah seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya.

Ketika itulah Soekarno semakin dekat dan selalu memperhatikan masukan-masukan dari kiai pesantren, termasuk dari teman sekaligus gurunya, KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai asal Tambakberas, Jombang ini memang ulama yang getol menanamkan cinta tanah air khususnya kepada generasi muda. Hal itu ia wujudkan melalui pendirian Madrasah Nahdlatul Wathan pada 1916. Peguruan berbasis keilmuan pesantren ini merupakan wadah untuk menggembleng para pemuda untuk mencintai tanah airnya.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan bahwa Bung Karno sering mengampanyekan pentingnya nasionalisme yang sejak lama diperjuangkan oleh kiai-kiai pesantren. Sebab, nasionalisme ini bukan sekadar ‘isme’, tetapi mengandung nilai, tanggung jawab, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Nasionalisme juga merupakan panggilan agama untuk menyelamatkan dan melindungi segenap manusia dari kekejaman para penjajah.

Pernah suatu ketika Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Chasbullah, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” Kemudian Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme ditambah bismillah, itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis.”

Karena kedekatan tersebut, Bung Karno sangat dicintai oleh para kiai dan warga pesantren. Suatu saat slogan-slogan bertuliskan, “Hidup Mati untuk Soekarno” bertebaran di mana-mana, di pohon, tembok, spanduk, maupun selebaran. Warga pesantren pun tidak mu ketinggalan. Namun, cinta pada Soekarno dan cinta tanah air itu ada batasnya.

Menyaksikan warga pesantren yang terlalu antusias mencintai Soekarno, Ketua Umum PBNU saat itu KH Idham Chalid (Abdul Mun’im DZ, 2017) berpidato, “Atas restu Rais ‘Aam NU KH Wahab Chasbullah, saya nyatakan, hidup mati untuk Allah bersama-sama Bung Karno”. Karena Soekarno bukanlah tujuan, tetapi teman seperjuangan dalam perjuangan di jalan Alla, yaitu perjuangan membela keutuhan bangsa Indonesia.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Kamis 29 Agustus 2019 2:30 WIB
KH Wahid Hasyim Cari Kapal Haji hingga Negeri Sakura
KH Wahid Hasyim Cari Kapal Haji hingga Negeri Sakura
KH Abdul Wahid Hasyim (Foto: NU Online)
KH Abdul Wahid Hasyim pernah menjadi Menteri Agama RI pada awal Indonesia berdiri. Menjadi menteri saat itu bukanlah pekerjaan mudah. Selain pembiyaan yang minimalis, fasilitas juga masih belum memadai. Sementara tanggung jawab begitu berat. 

Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari saat menjadi menteri agama adalah penyelenggaraan urusan haji. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi 24 april 2011, beberapa tahun Indonesia merdeka, terjadi kekosongan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu penyebab kekosongan tersebut adalah keadaan yang masih sulit dan genting. 

Sebagaimana diketahui, setelah merdeka, Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik seperti pertempuran hingga dan diplomasi. Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan II.  

Tokoh utama NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.  

Setekah menikmati alam kemerdekaan, pada tahun 1952, jamaah calon haji Indonesia membludak dalam ukuran masa itu. Dalam laporan Kementerian Agama yang dikutip Tempo, tahun Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14 ribu orang. Padahal perjalanan waktu itu sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 6 bulan karena masih menggunakan kapal laut.
 
“Suatu jumlah yang lebih tinggi dari tahun-tahun yang sudah, yaitu untuk mengurangi rasa kecewa di kalangan kaum muslimin, agar tiada timbullah kemungkinan bahwa mereka itu digunakan oleh mereka yang tidak mengingikan keteguhan Negara RI,” ungkap KH Wahid pada laporan saat ia mengakhiri jabatan Menteri Agama Indonesia tahun 1953.  

Untuk melayani belasan ribu jamaah haji, Indonesia tak cukup untuk mengangkutnya. Menteri Agama KH Wahid Hasyim tak ingin umat Islam kecewa. Ia pun mencari kapal tambahan dengan mendatangi Jepang. Berikut ini laporan Tempo yang menceritakan upaya dia. 

“Setelah mampir di Bangkok dan Hong Kong, Menter; Agama KH Wahid Hasym tiba di Tokyo pada 1 April 1952. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: mendapatkan kapal murah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci,” tulis Tempo

Menurut Tempo, setahun sebelum upaya yang dilakukan Kiai Wahid itu, yakni tahun 1951, pemerintah Indonesia memberangkatkan jemaah haji dengan menyiapkan kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco, tapi hanya mampu membawa 11 ribu orang. Padahal jumlah peminat haji ada sekitar 14 ribu orang.

“Wahid dan timnya berangkat ke Negeri Sakura untuk mencari kapal tambahan. Setelah 18 hari di sana, akhirnya ia mendapatkan kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha. Seluruh perjalanan dan perundingannya itu dia laporkan secara terperinci di akhir masa jabatannya,” ungkap Tempo.    

Menurut Tempo, sebagai menteri, Kiai Wahid sebenarnya mempunyai hak untuk menggunakan tiket gratis berhaji saat itu. Namun, ia tidak pernah menggunakannya.

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad  
 
Senin 26 Agustus 2019 15:0 WIB
Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua
Saat NU Kirim Lembaga Misi Islam ke Pedalaman Papua
KH Abdul Wahab Chasbullah saat memimpin Forum NU. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Perhatian Nahdlatul Ulama bukan hanya tercurah untuk membebaskan Irian Barat (Papua) dari kolonialisme Belanda, tetapi juga dalam hal kemanusiaan secara luas. Terutama ketika upaya pembebasan tersebut terkendala problem-problem dalam negeri sehingga salah seorang pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) memberikan masukan kepada Presiden Soekarno untuk memulihkan kondisi dalam negeri sebelum memutuskan untuk berperang melawan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Langkah penuh kesabaran dan perhitungan matang itu disebut strategi Cancut Tali Wondo yang diinisiasi KH Wahab Chasbullah. Dalam upaya memulihkan kondisi dalam negeri itu, tanah Irian Barat tidak lepas dari perhatian NU. Organisasi sosial keagamaan ini mengirimkan lembaga Misi Islam.

Abdul Mun’im DZ dalam KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara (2014) mencatat bahwa lembaga Misi Islam tersebut dikirim ke pedalaman rimba raya di Irian Barat. Mereka bertugas sebagai tenaga sukarelawan untuk misi kemanusiaan yang di antaranya membina masyarakat di pedalaman Irian Barat kala itu. Kiai Wahab Chasbullah dalam sumber tersebut menegaskan, jika rakyat Indonesia berani dan tegas, maka Belanda juga akan ketakutan.

Namun, spirit tersebut harus dibarengi dengan strategi matang dalam upaya pembebasan Irian Barat. Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya kepada soekarno yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ (lihat Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan kesejahteraan negeri merupakan problem krusial yang menjadi perhatian NU kala itu, termasuk di Irian Barat. Saat rakyat Indonesia berjuang ingin membebaskan Irian Barat, para diplomat Barat dan para menteri Amerika Serikat menuduh bahwa bahwa usaha pengembalian Irian Barat hanya nafsu pribadi Bung Karno. Karena menurut mereka, usaha ini untuk mengalihkan isu kemiskinan dalam negeri yang tidak bisa diatasi, dengan membuat manuver dalam negeri.

Pernyataan tersebut dikutip oleh banyak media sehingga melemahkan spirit pembebasan Irian Barat saat itu. Karena itu Amerika juga tidak mau memberikan bantuan senjata untuk pembebasan Irian Barat. Di tengah polemik tersebut, Kiai Wahab Chasbullah menegaskan bahwa pengembalian Irian Barat bukan nafsu pribadi pemimpin besar seperti Bung Karno. Tetapi pada dasarnya merupakan tugas sejarah yang wajib dijalankan bangsa Indonesia.

Kiai Wahab Chasbullah menegaskan, setelah kemerdekaan berada di tangan, setelah berbagai pemberontakan dipadamkan, maka bangsa Indoensia sepenuhnya bisa merencakan politik secara keseluruhan. Bahkan kegiatan sosial dan ekonomi bisa didorong melalui politik sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakya.

Langkah ini penting sebab merupakan bagian dari diplomasi Cancut Tali Wondo agar rakyat makmur, tidak dijerat rentenir, lintah darat, dan tidak pula dihisab oleh bangsa lain. Semuanya diperlakukan dengan adil sehingga tidak lagi muncul pemberontakan dan problem-problem lain yang menimpa rakyat Indonesia karena hal itu bisa melemahkan spirit perjuangan secara umum.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG