IMG-LOGO
Opini

Gus Dur dan Bintang Kejora

Jumat 30 Agustus 2019 15:30 WIB
Bagikan:
Gus Dur dan Bintang Kejora
KH Abdurrahman Wahid. (Dok. Pojok Gus Dur)
Oleh Fathoni Ahmad

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi konsensus kebangsaan para pendiri bangsa (founding fathers) dengan mendasarkan diri pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Kesepakatan ini bukan bim salabim, melainkan berangkat dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam upayanya melepaskan diri dari belenggu penjajahan (kolonialisme).

Seluruh komponen bangsa bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Sebab itu, jika ujug-ujug (tiba-tiba) ada sekelompok orang dengan identitas tertentu ingin mengubah dasar negara, bisa dikatakan orang-orang tersebut tidak memahami betul proses perjuangan rakyat Indonesia. Logika sederhananya, jika dahulu para nenek moyang mengorbankan jiwa raga untuk masa depan generasi berikutnya, maka generasi penerusnya dipastikan akan menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah kemajemukannya.

Tantangan suatu bangsa ialah konflik, baik karena kepentingan kultural maupun kepentingan politik. Apalagi jika melihat melimpahnya kemajemukan Indonesia yang menempati posisi teratas dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Sekali terjadi konflik, seketika itu akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendelegitimasi eksistensi negara.

Apalagi ditambah liarnya informasi di media sosial. Jika tidak bisa memverifikasi informasi dengan baik, maka seseorang termakan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Sebab itu, setiap konflik yang ada hendaknya dihadapi dengan prinsip kebangsaan (wathaniyyah) dengan rasionalitas yang memadai, bukan dengan menggadaikan emosionalitas.

Beberapa minggu terkahir bangsa Indonesia kembali diuji dengan kasus kekerasan yang menimpa beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Kasus ini bak bola salju yang menimbulkan aksi rusuh di Manokwari dan terakhir ricuh di Kota Jayapura. Bahkan, sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat Papua dengan tak malunya mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dipakai sebagai bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di depan Istana Negara Jakarta. Aksi tersebut sebagai bukti bahwa setiap konflik yang terjadi akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Setiap terjadi konflik yang menyangkut Papua, ada yang harus diperhatikan, baik oleh rakyat Papuanya sendiri maupun rakyat Indonesia secara umum. Persoalan kemakmuran dan kesejahteraan memang harus terus didorong untuk masyarakat Papua, namun Papua juga harus memahami bahwa dahulu para pejuang telah bekerja keras untuk membebaskan Irian Barat (Papua) dari belenggu kolonialisme Belanda.
 
Hingga pada akhirnya, Papua berhasil dikembalikan ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi tidak perlu membuat aksi dengan mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini menjadi simbol kelompok OPM.

Adapun untuk rakyat Indonesia secara umum, sampai kapan pun Papua menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Soal aksi pengibaran bendera bintang kejora memang harus diusut setuntas-tuntas oleh aparat yang berwenang.
 
Melihat Papua, rakyat Indonesia bisa belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.
 
Diceritakan Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013), ketika itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

“Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora,” ujar Wiranto melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian Gus Dur bertanya, “Apa masih ada bendera Merah Putihnya?” tanya Gus Dur.
 
“Ada hanya satu, tinggi,” ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, “Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul,” ujar Gus Dur santai.

“Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya,” sergah Wiranto.

Gus Dur pun menjawab, “Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!” ucap Gus Dur.

Gus Dur (2007) yang sudah tidak lagi jadi Presiden, kembali menyebut alasannya memperbolehkan bendera Bintang Kejora berkibar. Gus Dur menganggap bendera Bintang Kejora hanya bendera kultural warga Papua. “Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” kata Gus Dur kepada wartawan.

Gus Dur, yang saat menjabat presiden mengabulkan permintaan masyarakat Irian Jaya (waktu itu) untuk menggunakan sebutan Papua, justru menuding polisi dan TNI tidak berpikir mendalam ketika melarang pengibaran bendera Bintang Kejora. “Ketika polisi melarang, tidak dipikir mendalam, (tim) sepak bola saja punya bendera sendiri. Kita tak perlu ngotot sesuatu yang tak benar,” katanya.

Menurut Franz Magnis Suseno, sahabat Gus Dur di Forum Demokrasi, pemberian nama Papua pada Irian Jaya dan pemberian izin pengibaran bendera Bintang Kejora bukan tanda Gus Dur meremehkan terhadap Indonesia. Hal itu justru sebaliknya, Gus Dur mau membantu orang-orang Papua untuk bisa menghayati Ke-Indonesiaan dari dalam.

“Gus Dur percaya pada Orang Papua. bahwa itulah cara untuk merebut hati suatu masyarakat yang puluhan tahun merasa tersinggung, tidak dihormati, dan bahkan dihina. Karena itu orang-orang Papua mencintai Gus Dur,” ujar Franz Magnis dalam kata pengantar buku karangan Muhammad AS Hikam, berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013).

Ahmad Suaedy yang menulis buku Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001, menduga mengapa Gus Dur menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa dalam menyelesaikan konflik Papua? Gus Dur mencoba ‘menenangkan’ hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes.

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya dengan para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada negara-negara tetangga, seperti di Pattani, Thailand Selatan dan di Mindanao, Filipina Selatan.

Gus Dur tidak hanya memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi juga mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa memprovokasi dan melanggar etika hubungan antar-negara. Karena Gus Dur juga terlibatk aktif mewujudkan perdamaian bangsa-bangsa di dunia yang terlibat konflik.

Gus Dur menempatkan dua konflik vertikal di Papua sebagai isu kewarganegaraan. Prinsip utama kewarganegaraan adalah kesetaraan. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur adalah dialog langsung. Melakukan penguatan masyarakat sipil. Melakukan berbagai pertemuan. Membangun kesepakatan, sampai pada titik nol derajat, yang berarti tidak ada tuntutan.

Dengan pendekatan personal yang begitu kuat, Gus Dur mengakomodasi penyebutan nama Papua. Sebelumnya, siapa saja yang menyebut Papua akan dianggap separatis. Pemerintah memberi nama Irian Jaya, sementara masyarakat inginnya Papua, karena Papua itulah nama yang sudah lama ada. Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur berjalan tanpa syarat, tanpa konsensus apapun, langsung saja dibolehkan untuk menyebut nama Papua.
 

Penulis adalah Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 29 Agustus 2019 22:15 WIB
Kiprah NU terkait RUU PKS dan Ketidakseriusan DPR
Kiprah NU terkait RUU PKS dan Ketidakseriusan DPR
Maraknya kekerasan seksual di Indonesia semestinya direspons secara serius oleh DPR. (Ilustrasi: alarabiya.net)
Oleh Muhammad Syamsudin
 
Akhir bulan Februari 2019 merupakan salah satu tonggak sejarah bagi salah satu organisasi sosial dan keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana tidak? Dalam salah satu komisi bahtsul masail yang diselenggerakannya, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) membahas secara serius RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat itu banyak disalahartikan publik. Lewat komisi rekomendasi, jam’iyah ini berani menyatakan komitmen untuk mendukung bahkan mendorong agar segera diundangkannya RUU PKS oleh wakil rakyat dan pemerintah.
 
Dengan keputusan ini, NU yang merupakan jam’iyah ijtimaiyah wa diniyah, siap untuk tidak populis mengingat berbagai tudingan miring dan hoaks terhadap RUU PKS ketika itu sangat besar di masyarakat. Mulai dari tuduhan melegalkan zina, melarang orang tua mendidik anaknya, menghilangkan wewenang wali mujbir nikah, hingga melegalkan LGBT. Jadi, keputusan NU saat itu mau tidak mau ada yang menanggapinya sebagai keputusan kontroversial. 
 
Melalui rekomendasi forum Munas itu pula, NU menegaskan posisi dirinya dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi, dengan kepala dingin, dan memperhatikan delik masalah yang sebenarnya, dilengkapi dengan data dan informasi yang kredibel, sehingga yang keluar bukan sekadar opini atau pendapat perseorangan (jika bukan malah opini liar) yang tidak bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah kepada publik, bahkan nash keagamaan, melainkan pandangan universal dan siap dipertanggungjawabkan dunia akhirat. 
 
Berdasarkan data Komnas Perempuan yang dihimpun terhitung tahun 2014, dengan menimbang status korban kekerasan seksual yang terdiri atas anak dan perempuan, terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual di tahun itu dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Tahun 2015 terdapat sebanyak 6.499 kasus. Tahun 2017, dengan instrumen yang diperluas dan dipertajam, tercatat sebanyak 2.979 kasus masuk dalam ranah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau relasi personal dan 2.670 kasus yang masuk ranah publik dan komunitas. Sebanyak 10 kasus di antaranya terjadi pada kasus buruh migran. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia juga pernah melaporkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 18 kasus pelecehan seksual pada pekerja migran. 
 
Data di atas, bila dikomparasikan dengan data Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapanjang, Tangerang—yang merupakan badan level daerah—justru menunjukkan fakta yang sedemikian mengkhawatirkan. Terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, telah terjadi sebanyak 11.343 kasus pelecehan seksual. Jika data ini masih masuk catatan level daerah, maka bagaimana dengan catatan kasusnya pada level nasional? Apalagi, untuk kasus kekerasan seksual ini, acapkali dianggap sebagai kasus yang tabu di masyarakat sehingga banyak yang memilih untuk tidak melaporkannya atau memprosesnya secara hukum, bahkan lebih memilih penyelesaian secara pribadi atau kekeluargaan.  
 
Adapun bagi pihak yang melakukan pelaporan secara hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya, ternyata hukum positif kita masih mengenal dua istilah kekerasan seksual, yaitu pencabulan dan pemerkosaan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 281 hingga Pasal 303. Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan terhadap laki-laki yang telah menikah diatur dalam Pasal 284. Pasal 285 mengatur tentang Perkosaan. Dan Pasal 293 membahas mengenai bujukan berbuat cabul oleh orang yang masih belum dewasa. 
 
Di dalam Pasal 289, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.” Khusus untuk pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Dalam Pasal 290 dijelaskan mengenai pencabulan terhadap pihak yang masih berusia di bawah 15 tahun atau belum siap menikah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara.
 
Namun demikian, dalam kasus pengadilan tindak pelaku pencabulan yang pernah diselenggarakan di Tanjung Pinang, 8 Maret 2017, pelaku dihukum hanya selama 1 tahun 4 bulan penjara. Padahal dengan kasus yang sama, tahun 2016, Pengadilan Negeri Sungailangkat, Bangka, tercatat pernah menjatuhkan putusan kasus pencabulan dengan lama 5 tahun penjara dengan merujuk pada bunyi UU No. 35/2014. Kedua fakta ini, menjadi sinyalemen bahwa ada ambiguitas di antara hakim dalam memaknai diksi pencabulan. Perlu diketahui bahwa dua kasus di atas, memiliki motif dan pelaku yang sama antara satu sama lain. Kog bisa menghasilkan putusan hukum yang beda, padahal dihadapkan pada KUHP yang sama. Inilah uniknya.
 
Jika ditelusuri lebih jauh, dua kosakata pencabulan dan pemerkosaan, tampaknya tidak mampu mengadopsi secara universal makna kekerasan. Misalnya, dalam definisi pemerkosaan, seringkali hukum positif mensyaratkan adanya bukti berupa residu sperma, baik di dalam organ kelamin maupun di dalam rahim perempuan. Jika dimaknai semacam ini, maka yang dinamakan sebagai pemerkosaan adalah mewajibkan adanya coitus (penetrasi kelamin/persenggamaan). Padahal tidak selalu demikian. Dengan definisi ini, maka jerat hukum tidak mampu masuk ke ruang pemaksaan seksual pada kasus penyimpangan marital rape. 
 
Melihat berbagai data dan kasus ini, sudah selayaknya hal tersebut mendapatkan perhatian serius dari wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mengapa? Penderitaan korban pemaksaan seksual dan kekerasan adalah berlaku seumur hidup, dan tidak sebanding dengan pelakunya. Kadang si korban justru mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sudah tidak suci lagi atau tidak perawan lagi. Baru-baru ini, kasus pemerkosaan justru terjadi pada anak usia balita di Mojokerto. Hukuman apa yang pantas bagi pelaku untuk membuat efek jera? Kasus ini berhasil mendobrak dan mengetuk perhatian banyak pihak. Padahal, kita belum dapat melupakan dengan kasus pedofilia di sebuah sekolah favorit di Jakarta beberapa waktu lalu. 
 
RUU PKS dibahas oleh DPR pada Senin (26/8/2019) lalu. Sayangnya, DPR menunjukkan sikap yang amat mengecewakan. Sebagaimana diberitakan Tirto, hanya tiga dari 29 orang yang hadir, serta hanya 2 dari 12 fraksi yang hadir (PKB dan PKS). Padahal DPR memiliki aturan bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan kuorum; artinya, setidaknya rapat harus dihadiri 7 dari 12 fraksi. Apalagi, rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup. Masyarakat sipil yang dilarang memantau rapat di Balkon Komisi VIII DPR tersebut.  
 
Sudah waktunya untuk bangun memperhatikan nasib generasi bangsa ini. Jika bukan kita, lantas mau menunggu siapa? Formulasi hukum positif, yang digabung dengan pengetahuan syariat, merupakan solusi untuk menanganinya. Tulisan ini sama sekali belum menyinggung kasus pelecehan seksual yang marak di dunia maya. Namun, kiranya sudah cukup sebagai cambuk untuk bangkit merespon. Wakil rakyat, kami tunggu suaramu. 
 
 
Penulis adalah Ketua Tim Perumus Bahtul Masail Qanuniyah Munas Nu 2019 yang salah satunya membahas RUU PKS; Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
 
Ahad 25 Agustus 2019 23:30 WIB
Banser [Attack]: Siasat Jalanan Orde Baru
Banser [Attack]: Siasat Jalanan Orde Baru
Banser saat Kirab Satu Negeri tahun lalu
Oleh Iman Zanatul Haeri
 
Yorris Raweyai, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (PP-AMPG) dan mantan Ketua Pemuda Pancasila baru saja datang dari Papua membawa 7 tuntutan yang fantastis. Satu poin yang ‘agaknya’ pesanan dan berbentuk peluru politik adalah permintaan ‘Membubarkan ormas Banser’. 

Tuntutan ini sangat tak biasa karena enam tuntutan lainnya diarahkan kepada pemerintah, sedangkan pada poin ganjil ini, tuntutan diarahkan pada pihak ketiga. Jelas, tuntutan ini by design dan dipesan oleh pihak yang sudah sangat memaksa. 

Memang, Banser sebuah pengecualian. Catatan Ian Doughlas Wilson tentang Politik Jatah Preman ormas jalanan tidak sedikit pun menyebutkan Banser berada dalam relasi umum yang biasa terjalin antara praktik kekuasaan praktis dan ormas jalanan. Anda bolak-balikan buku itu pun, nama Banser tidak muncul. 

Lagi pula, keunikan Banser merupakan ancaman bagi FPI dan PP yang merupakan bagian dari sisa politik patronase Orde baru. Banser tidak didirikan oleh sekelompok jendral yang sewaktu-waktu mendirikan partai politik hanya karena sedang pensiun. Bagaimanapun, pertumbuhan Banser bisa menjadi ancaman munculnya moda baru dalam strategi kebudayaan masyarakat sipil yang lepas dari tradisi patronase sebagaimana PP dan FPI. 

Kalau boleh jujur, secara terbuka Golkar dan watak Orde baru memiliki trauma yang tidak biasa terhadap ‘orang NU’. Tengah Malam tahun 2001, Gus Dur sebagai presiden yang merupakan representasi politik NU pernah mengeluarkan dekret. Salah satu isinya: membubarkan Golkar! Jadi memang wajar di akar rumput, Banser dihadap-hadapkan dengan FPI dan PP karena kedua pihak ini memiliki watak organisasi yang berbeda. FPI dan PP didirikan di wilayah perkotaan. Menurut Wilson, FPI masuk kategori ‘centeng moralis’ (hal.56-7) dan Pemuda Pancasila sebagai ormas ‘beking’ (hal.97-9). Sedangkan Banser tidak keduanya. 

Sejak isu Papua (kembali) menguat ke gelanggang politik nasional, saya sudah mencium pola tak biasa namun sangat familiar. Entah kenapa, buat saya pilihan Tommy Soeharto untuk menjadi caleg di Papua adalah suatu strategi politik yang tak biasa. Jelas, yang dikejar bukan elektabilitas, namun hendak menjaga sesuatu yang kita belum tahu batasannya. 

Cara paling mudah memahami gerakan politik semacam ini bisa memakai cara-cara investigasi keuangan. Bila investigasi keuangan biasanya adalah follow the money, maka dalam membaca jejaring Orde Baru cukup melihat kemana ormas jalanan mengarahkan moncongnya. FPI memang pernah disebut ‘attack dog’ polisi dalam dokumen wikileaks. Sewaktu-waktu bisa ditarik ulur sesuai kebutuhan negara. Tapi itu masa lalu, kata Munarman. Sekarang FPI punya divisi khusus ‘Khilafah’. 
***
 
Saya sudah mencurigai sejak awal, mengapa Tri Susanti Caleg Gerindra dan tokoh FKPPI Surabaya yang merupakan korlap ‘Pengepungan Asrama Papua hingga keluar sebutan ‘monyet’,  kemudian jejak digital memperlihatkan partisipasi FPI dalam pengepungan asrama Papua, namun kambing hitam diarahkan pada Banser?

Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua dengan jelas diikuti oleh FPI dengan korlap FKPPI. Berikut pengakuan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, Mahdi Al Habsy yang membenarkan bahwa anggotanya mengikuti aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua, Jumat (16/8). 

"Kan kita dari FPI cuma diajak sama FKPPI itu. Kan mereka yang jadi korlapnya. Kita diajak untuk berpartisipasi saja," katanya.

Ada Banser? Tidak ada! 

Namun di sosial media, kampanye bahwa FPI tidak terlibat begitu masif disertai narasi bahwa sebetulnya ’Banser’ hadir dalam pengepungan berbau rasis tersebut. Tentu saja mudah mengenali hoax semacam ini. Hal ini mengingatkan kita akan kejadian pembakaran Bendera HTI yang berakhir pada de-islamisasi Banser dimata umat Islam. Atau membuat Banser sekan-akan bukan Islam. 

Hal itu memang diupayakan oleh para gerombolan digital (MCA). Gerombolan digital ini (ingat mereka gerombolan offline ataupun online) menyuguhi publik dengan propaganda bahwa Banser anti-Islam. Semua propaganda politik ini terlihat jelas dari gerakan 80 akun berbeda diYoutube yang memposting video pembakaran tersebut dengan narasi yang sama kurang dari satu jam. Masif terencana.

*
Tujuh Tuntutan yang didalamnya adalah ‘membubarkan Banser’ menjadi kunci akumulasi rekayasa konflik yang sedang dibentuk. Mungkin saja saya kehilangan beberapa domino jika poin ganjil ini tidak muncul. 

Awalnya begini, apabila anda pernah membaca dokumen perjanjian antara PT Freeport dan Pemerintahan Indonesia, dan Kontrak Karyanya, mata anda akan pedih. Negara berada jauh di kaki perusahaan. Saking memalukannya, petinggi Freeport perlu membocorkan informasi kepada Newyorktimes bahwa perusahaan harus membayar biaya tambahan pengamanan perusahaan kepada TNI-POLRI di tanah Papua. Bukannya malu, Ketua DPR-RI kita malah minta saham.   

Intinya, kalau anda melihat bagaimana pemerintah dari masa ke masa setelah Orde Baru hendak menggugat kedudukan Freeport, maka berlaku mitos; bukannya Freeport yang goyang, tapi pemerintahannya yang akan bergetar. 

Ketika Jokowi menggunakan mekanisme pasar untuk memiliki saham Freeport, saya kira hal itu seharusnya membuat pemerintahannya bergetar. Maka bukan hal yang aneh apabila ‘Alumni 212’ yang mengklaim sebagai suara ’umat Islam’ menampakan wajah riang gembira ketika satu meja di acara haul Jendral Soeharto bersama sang anak bungsunya, Tommy Soeharto sang Caleg di Papua. 

Serangan kepada pemerintahan secara acak bahkan menggunakan elemen-elemen ormas jalanan untuk meramaikan suasana memang terjadi secara massif. Sebagaimana peristiwa 17 Oktober 1952, seandainya Soekarno tidak memiliki jendral yang setia, ‘kudeta’ Jendral A.H Nasution mungkin akan berhasil. Artinya, masih banyak jendral yang setia kepada pemerintahan. 

Hal di atas hanya menjelaskan mengapa Jokowi lolos dari berbagai serangan politik. Untuk Banser sendiri memang merupakan target bersama karena kedudukannya yang strategis. Kemenangan Jokowi-Ma’ruf merupakan tanda bahwa masuknya gerbong NU ke pemerintahan. Tentu dalam hal ini Banser mendapatkan posisi sangat strategis dalam kebijakan nasional. Ini berita buruk bagi ormas yang secara terbuka menyerang Banser.  

Tapi, saya menduga Banser memang menjadi ancaman seluruh elemen watak ormas Jalanan Orde Baru karena wataknya tidak sanggup dijangkau ‘centeng moralis’ dan ormas ‘jatah preman’. 

Kontrak Freeport, pencalegan Tommy Soeharto di Papua, 7 Tuntutan Papua yang isinya ‘membubarkan Banser melalui tangan Yorrys sang Angkatan Muda Golkar dan mantan Ketua PP, FPI yang sudah siaga di udara untuk mendiskreditkan Banser, hingga pernyataan Hidayat Nur Wahid yang terlalu dini membela Banser merupakan gerakan satu pintu untuk transaksi kekuasaan. 

Banser diserang agar NU mengendorkan posisinya dalam kekuasaan. Tradisi posisi tawar kekuasaan menggunakan ancaman disintegrasi ini merupakan tradisi kotor yang harus disudahi. Hal ini mengubur suara-suara mereka yang benar-benar menjadi korban dan dikirim ke alam baka secara tidak terhormat.

Peminat sejarah, lulusan UNJ Jakarta
 
Rabu 21 Agustus 2019 13:45 WIB
Matinya Keulamaan
Matinya Keulamaan
Oleh Ahmad Zainul Hamdi

Belum pernah sebelumnya istilah ‘ulama’ sedemikian peliknya. Selama ini, istilah ‘ulama’ diterima dan dipakai begitu saja karena diasumsikan maknanya telah baku dan semua penggunanya bersepakat dengan makna itu. Namun kini, tiba-tiba istilah ‘ulama’ begitu membingungkan. Jika istilah ‘ulama’ adalah sebuah penanda (signifier), petandanya (signified) tiba-tiba tidak semudah yang dibayangkan.

Saat ini, tiba-tiba siapa saja bisa menjadi atau tidak menjadi ulama. Dalam situasi seperti ini, siapa ulama menjadi tak jelas. Seseorang yang selama ini diakui sebagai seorang ulama berdasarkan keterpenuhan syarat-syarat tradisionalnya—putra kiai, kedalaman ilmu agamanya, pengakuan sosial—bisatiba-tiba dibreidel status keulamaannya hanya karena, misalnya, tidak sekubu dalam politik. Sementara itu, orang yang selama ini sama sekali bukan siapa-siapa tiba-tiba didaulat menjadi ulama dan dielu-elukan karena berada dalam kelompok politik yang sama.

Tahun 2017, berangkat dari keprihatinannya atas delegitimasi kepakaran di ruang publik akibat liarnya informasi di era digital, Tom Nichols, seorang pakar di bidang social science dan public policy, menerbitkan buku berjudul The Death of Expertise (matinya kepakaran). Dalam bahasa agama, ‘expertise’ di sini bisa diartikan sebagai ‘keulamaan’. Judul di atas jelas terinspirasi langsung dari buku Nichols tersebut.

Istilah ‘ulama’ sesungguhnya bentuk plural dari ‘alim, yang artinya orang yang berilmu atau pakar. Sekalipun beberapa ahli menyebut bahwa kualifikasi seorang ulama tidak hanya kepakarannya dalam ilmu agama tapi juga ketaqwaannya kepada Tuhan, namun bentuk generik dari istilah ‘alim atau ‘ulama’ merujuk pada kepakaran dalam bidang ilmu.  Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ‘ulama’ diperlakukan sebagai bentuk tunggal, dan diartikan sebagai tokoh agama Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman. Sementara itu, istilah ‘alim’ sendiri lebih dibebani dengan konotasi kesalehan.

Hingga kini, buku Nichols tersebut menjadi perbincangan global karena dianggap mampu menarasikan secara tepat fenomena hancurnya kepakaran sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi yang memungkinkan siapa saja menyebarkan pendapatnya. Dalam situasi seperti ini, pendapat seorang pakarberjajar di rak informasi yang sama dengan hoaks yang disebar para buzzer-petualang. Opini seorang pakar tidak hanya dianggap tidak lagi otoritatif, bahkan bisa diolok sebagai penipuan elit. Teori bumi datar dan penolakan vaksin adalah contoh konkret dari fenomena matinya kepakaran ini, yaitu ketika pendapat ahli dianggap sebagai kebohongan yang diperolokkan dan teori konspirasi dipeluk sebagai kebenaran.

Di Indonesia saat ini, kita tengah menyaksikan apa yang disebut dengan ‘matinya keulamaan’ dalam bidang agama. Matinya keulamaan merujuk pada situasi di mana kompetensi keulamaan tidak lagi bernilai apa-apa karena semua orang, hanya karena berani berbicara agama,mendaulat dirinya, atau didaulat,sebagai ulama. Tidak ada lagi batas orang alim dan awam, ustadz dan murid, kiai dan santri. Seakan, semua orang hanya karena memiliki hak berpendapat dan bersuara dalam masalah agama memiliki bobot kesahihan yang sama dengan ulama atau ahli agama. Atau, tiba-tiba seseorang disebut sebagai ulama sekalipun sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun kecuali penampilan fisik dan keberanian berbicara tentang agama di ruang publik.

Membicarakan keulamaan atau kompetensi seorang ulama sama sekali tidak berarti menolak kebebasan dalam berpendapat atau mengakses informasi dalam persoalan agama. Akan tetapi, kebebasan berpendapat dalam bidang agama sepenuhnya berbeda dengan kompetensi dalam bidang agama.

Memang benar bahwa seorang ulama atau pakar dalam bidang agama bisa saja keliru. Ini bukan sesuatu yang aneh dalam dunia ilmu pengetahuan. Tidak satu pun ilmuanyang mengklaim bahwa kebenaran ilmu bersifat mutlak. Begitu juga para ulama. Misalnya, Imam Syafi’i, seorang ahli hukum Islam dan pendiri fiqih mazhab Syafi’i pernah menyatakan, “Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah; dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar”. Pandangan Imam Syafi’i ini adalah pengakuan bahwa kebenaran ilmu, termasuk ilmu agama, tetaplah bersifat nisbi. Karena itu, Imam Syafi’i tidak segan merevisi pendapat hukumnya sendiri setelah dia menginsafi adanya konteks yang berbeda.

Sekalipun demikian, kesalahan dalam sebuah bidang ilmu sepenuhnya berbeda dengan kebodohan. Seorang insinyur yang salah melakukan perhitungan dalam menentukan konstruksi sebuah bangunan tidak berarti menjadikannya sebagai orang yang kehilangan kualifikasi keinsinyurannya. Kesalahan dalam bidang ilmu membuka ruang dialog ilmiah antar-sesama ilmuan, karena itulah ilmu berkembang. Kesalahan yang melekat pada orang awam yang tidak mengerti apapun tentang suatu bidang ilmu tidak akan melahirkan perbaikan ilmiah, kecuali debat kusir di antara mereka. Adalah menggelikan bahwa hanya karena kebenaran ilmu bersifat relatif lalu semua orang bisa dianggap sebagai ilmuan. Jika ini yang dilakukan, tidak pernah ada institusi pendidikan tempat di mana seseorang menuntut ilmu untuk memiliki kepakaran dalam bidang tertentu.

Memang, semua orang berhak berpartisipasi dalam dialog di ruang publik. Tapi, diskusi ilmiah selalu memiliki batas-batas areanya. Hal ini bukan karena ada elitisme kelompok ilmuan, tapi lebih karena setiap bidang ilmu mempersyaratkan pengetahuan dan keahlian bagi siapapun agar bisa berbicara di dalamnya. Aturan main ini berlaku pada semua bidang ilmu, mulai persoalan mesin motor hingga masalah agama. Ini menyangkut tentang kompetensi. Sama seperti tidak setiap orang yang berbicara tentang sebuah kasus hukummesti memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pengacara atau jaksa atau hakim.

Ketika keulamaan dibununh, setiap orang akan merasa dirinya sebagai ulama. Jika situasi ini dianggap memperihatinkan, ada yang lebih membahayakan, yaitu saat publik menghina kompetensi keulamaan dan memegangi pendapat orang-orang yang sebetulnya sama sekali tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu agama. Seperti keyakinan terhadap bumi datar dan penolakan atas vaksin yang menjadi penanda dari matinya kepakaran di bidang sains, matinya keulamaan membawa umat pada pembenaran terhadap pendapat-pendapat kegamaan receh yang keluar dari mulut orang-orang yang sama sekali bukan pakar di bidang ilmu agama. Di era matinya keulamaan, ceramah orang yang hanya tahu memaki orang bisa menjadi panutan dalam berakhlak dibanding nasehat seorang kiai yang menguasai hikmah tasawuf Islam.
 

Penulis adalah Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG