IMG-LOGO
Nasional

Rektor Unisma: Ilmu Harus Didekatkan dengan Realitas

Sabtu 31 Agustus 2019 16:30 WIB
Bagikan:
Rektor Unisma: Ilmu Harus Didekatkan dengan Realitas
Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Masykuri Bakri (Foto: Nurdin/NU Online)
Jakarta, NU Online
Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Masykuri Bakri menekankan agar lembaga pendidikan tidak mendudukkan ilmu pada posisi elite, yakni hanya berada di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga harus didekatkan pada realitas agar pelajar dapat melakukan berbagai eksperimen.

“Sebuah ilmu jangan hanya didudukkan pada posisi elitis melalui kajian. Ilmu bukan hanya di dalam kelas, tapi ilmu harus didekatkan dengan realitas,”kata Masykuri saat mengisi materi di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Ma’arif NU di Rivoli Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Menurutnya, jika ilmu hanya dijadikan sebagai bahan kajian di dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, maka pelajar akan mengalami kegelisahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini saja, sambungnya, Indonesia dinilai mulai merasakan kegelisahannya. 

“Kenapa negara kita sekarang ini gelisah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kenapa Pak Jokowi seringkali marah-marah? Itu karena masyarakat Indonesia, bahkan lembaga pendidikan hanya mempersiapkan anak memiliki intelegensi bagus, memiliki intelektualitas bagus, tapi mereka tidak familiar terhadap realitas. Dia tidak melihat realitas dan dia tidak melakukan eksperimen-eksperimen di masyarakat,” terangnya. 

Menurutnya, kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan M Nuh saat itu merupakan sebuah jawaban yang nyata dalam upaya mendekatkan ilmu pada realitas. 

Namun, ia menyayangkan karena banyak pihak yang menentang penerapan kurikulum tersebut, sehingga tidak ada perhatian yang optimal untuknya. 

”(Kurikulum) itu tidak serta merta diterima oleh kelompok-kelompok lain karena itu adalah produk dari tokoh Nahdlatul Ulama. Itu produknya Pak Nuh itu,” ucapnya.

Padahal, sambungnya, M Nuh memunculkan kurikulum tersebut berdasarkan studi kelayakan sekolah dan universitas di berbagai negara, seperti di Universitas McGill Kanada dan University of Western Australia.

“Saya melihat sendiri anak-anak sekolah SLTP, SLTA. Dia dekat dengan realitas pendidikan, tidak diposisikan dalam konteks yang elitis di dalam kelas, yang hanya menjadi sebagai sebuah kajian belaka, tapi dia dekat dengan realitas,” ucapnya.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi
 
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 31 Agustus 2019 23:34 WIB
PBNU: BPJS Ditangani Dulu Akar Masalahnya, Jangan Asal Naikkan Harga Iuran 
PBNU: BPJS Ditangani Dulu Akar Masalahnya, Jangan Asal Naikkan Harga Iuran 
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif (Foto: Abdullah Alawi/NU Online)
Jakarta, NU Online 
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif tak sepakat jika saat ini pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena, menurut dia, hal itu bukan penyelesaian yang tepat.  

“Saya tidak menolak kenaikan, tapi saya merasa tidak setuju dengan kenaikan pada saat ini. Jadi maksud saya dalam situasi begini, harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan dengan seratus persen. Kalau ingin mengurangi defisit dengan menaikkan, ya kenaikan yang wajarlah,” ungkapnya, “Saya tahu BPJS defisit,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (30/8). 
 
Menurut dia, jika pemerintah menaikkkan iuran BPJS, bahkan rencananya sampai seratus persen, tidak menjamin keuangan BPJS membaik. Ia ragu BPJS akan mampu menyelesaikan defisitnya. 

Ia kemudian menyisir persoalan defisit BPJS. Menurut dia, ada jumlah yang cukup besar dari pengguna BPJS yang tidak rutin membayar iuran, misalnya mereka yang bekerja di sektor informal. 

“Yang banyak itu kan mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Nah, kesadaran untuk memenuhi pembayaran itu yang masih kurang. Sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan karena ada sekitar 30 persen dari mereka anggota, kalau mereka sakit, setelah mereka berobat, lalu mereka tidak bayar lagi, dan angka ini besar jumlahnya,” jelasnya. 

Jadi, menurut dia, ada problem rutinitas asuransi bagi mereka yang memang membayar sendiri. 

“Mereka kan merasa sehat, ngapain mesti membayar? Kesadaran ini problem terbesar. Pemerintah harus memastikan bagi peserta BPJS yang membayar sendiri harus dipastikan membayar. Itu tidak mudah,” lanjutnya.

Nah, menurut Syahrizal supaya pelanggan BPJS rutin membayar iuran, bukti pembayaran BPJS harus terintegarasi dengan administrasi yang lain. Misalnya seseorang yang akan membayar pajak kendaraan bermotor harus memperlihatkan bukti telah melunasi BPJS. 

Kedua, sebelum pemerintah menaikkan harga BPJS, harus memperbaiki kualitas pelayanan pelanggan terlebih dahulu. Selama ini, menurut dia, pelayanan BPJS meskipun banyak menolong masyarakat, tapi kualitas pelayanannya masih kurang. Hal ini karena jumlah tenaga dan fasilitas medis tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Hal itu, menyebabkan antrean pelanggan untuk berobat penyakit jenis tertentu menjadi panjang. 

Untuk mengatasi defisit jangka pendek, Syahrizal mengusulkan agar pemerintah melirik pajak rokok yang saat ini sekitar 120 triliun. Menurutnya, rokok merusak kesehatan sehingga wajar jika pajaknya dikembalikan dalam membantu kesehatan. 

BPJS Banyak Membantu
Syharizal mengajak masyarakat untuk melihat BPJS secara seimbang. Artinya, memang saat ini BPJS belum sempurna dalam banyak hal seperti mutu, dan manajemennya. Namun demikian, harus diakui BPJS  banyak membantu masyarakat. 

“Mereka-mereka yang harus operasi jantung misalnya itu ibaratnya, kalau tidak dibantu BPJS ada yang jatuh sampai miskin. Jadi, kita juga harus berimbang. Gagal ginjal dibantu untuk cuci darah. Itu sangat terbantu,” katanya. 
 
Jadi, Kalau pelayanan BPJS ini baik, pelanggarn juga akan memberikan respons yang seimbang dengan membayar rutin. 

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
Berita ini telah mengalami perbaikan terutama di paragraf satu dan dua, serta ditambahkan dengan penjelasan yang lebih lengkap dari nasrasumber
Sabtu 31 Agustus 2019 20:0 WIB
NU Jatim Haramkan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pencabulan
NU Jatim Haramkan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pencabulan
KH Ahmad Asyhar Sofwan (kedua dari kanan) usai bahtsul masail di PWNU Jatim. (Foto: Lina/NU Online)

Surabaya, NU Online

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur turut mengkaji pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di kalangan anak.

 

Dari kajian yang menghadirkan berbagai kalangan tersebut disampaikan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pencabulan atau predator anak adalah haram.

 

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur, KH Ahmad Asyhar Sofwan mengatakan, hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai takzir atau hukuman.

 

"Namun demikian tidak diperbolehkan, sebab takzir harus berdasarkan kemaslahatan," katanya saat dihubungi NU Online, Sabtu (31/8).

 

Menurutnya, PW LBMNU Jatim telah mengkaji secara ilmiah dalam perspektif hukum Islam atau fiqih menyusul polemik eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap M Aris (21 tahun), terpidana perkara pencabulan dengan korban sembilan bocah.

 

Dalam penjelasannya, bahtsul masail diikuti 11 pakar fiqih, serta anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim yakni dokter Edi Suyanto. Bahkan pada kajian tersebut, ada sekitar 22 peserta yang hadir. Mereka merupakan perwakilan dari beberapa lembaga seperti lembaga bantuan hukum, Muslimat NU, Fatayat NU dan Lembaga Kesehatan NU Jawa Timur.

 

Kiai Asyhar mengemukakan, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara dari sisi kesehatan kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain.

 

"Secara kesehatan, takzir kimiawi justru berdampak lebih berat daripada kebiri yang bersifat operasi. Karena yang rusak bukan hanya organ reproduksi tapi organ lain," jelasnya.

 

Selain kontra dengan hukum Islam, kebiri kimia juga ada mudaratnya. Hukum itu harus melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini ada lima, di antaranya hak memiliki keturunan.

 

“Kalau orang dikebiri, maka hak memiliki keturunan akan hilang," jelasnya.

Demikian pula dalam hukum Islam tidak dikenal hukuman kebiri. Karena itu, penerapan hukuman kebiri kimia dalam produk hukum di Indonesia kontra dengan hukum Islam.

 

"Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter, dan tidak sesuai dengan KUHP," tegasnya.

 

Lebih lanjut, alasan lainnya adalah bertentangan dengan kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Kalau dilaksanakan tentu oleh seorang dokter, tapi dalam kode etik dan sumpah tidak bisa melakukan eksekusi hukuman kebiri. Sementara dalam aspek hukum positif. Itu tidak sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia," imbuhnya.

 

Menanggapi perlindungan dari sisi korban kekerasan seksual, Kiai Asyhar menyampaikan, pelaku harus di hukum seberatnya. Walaupun demikian, tetap tidak boleh menyalahi hukum Islam.

 

"Misalnya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau hukuman mati pasti dia akan jera. Itulah jawaban dan rumusan singkat dalam batsul masail yang telah diputuskan," tandasnya.

 

Pewarta: Ibnu Nawawi

Editor: Aryudi AR

 

 

Sabtu 31 Agustus 2019 18:45 WIB
PWNU Jateng Siap Presentasikan Tempat Muktamar Ke-34 NU
PWNU Jateng Siap Presentasikan Tempat Muktamar Ke-34 NU
Sekretaris PWNU Jateng, KH Hudallah Ridwan Naim
Semarang, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah  siap memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyampaikan presentasi kesiapannya sebagai tempat dilangsungkannya muktamar ke-34 NU tahun depan.

Sekretaris PWNU Jateng, KH Hudallah Ridwan Naim mengatakan, bersama dengan tujuh wilayah lainnya PWNU Jateng dijadwalkan akan menyampaikan presentasi di PBNU, Rabu 4 Muharam (4/9) mendatang.
 
"Ketujuh PWNU yang dinominasikan menjadi tuan rumah muktamar itu meliputi  Jateng, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan," ujar Gus Huda kepada NU Online di sekretariat  PWNU Jateng, Jl Dr Cipto Semarang, Sabtu (31/8)
 
Menurutnya, di forum itu nantinya akan disampaikan hasil rapat pleno PWNU Jateng yang digelar pada hari Senin (19/8) lalu. Terkait dengan lokasi muktamar, PWNU akan menyampaikan kondisi yang ada saat ini.
 
Di wilayah Jateng ada beberapa pesantren besar yang layak untuk dijadikan tempat perhelatan Akbar NU sekelas muktamar. Selain itu ada Asrama Haji Solo yang pernah dijadikan tempat penyelenggaraan muktamar ke-31 NU pada tahun 2004.
 
Saat ini,  lanjutnya, sebelum memenuhi undangan PBNU, PWNU masih melakukan penjajagan dan mengumpulkan informasi potensi daerah-daerah jika Jateng diberi amanat untuk menjadi penyelenggara muktamar.
 
Dia menambahkan, di forum itu nantinya PWNU Jateng akan memaparkan kondisi riil yang benar-benar faktual, sedangkan keputusannya mengikuti ketetapan PBNU dan para masyayikh kasepuhan NU.
 
"Bagi NU Jateng, muktamar ke-34 ini hendaknya bisa semakin mendorong kebesaran NU baik dari sisi kualitas maupun kuantitas di manapun kegiatan ini diselenggarakan, khususnya menyongsong 1 Abad NU," pungkas Gus Huda.
 
Kontributor: Samsul
Editor: Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG