IMG-LOGO
Trending Now:
Wawancara

Naikkan Harga Iuran BPJS Bukan Solusi Tepat

Sabtu 31 Agustus 2019 23:51 WIB
Bagikan:
Naikkan Harga Iuran BPJS Bukan Solusi Tepat
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif (Foto: Abdullah Alawi)
Pemerintah berencana menaikkan harga iuran BPJS sampai seratus persen. Alasannya adalah karena saat ini keungan BPJS mengalami defisit. Kabijakan ini banyak dikritik masyarakat yang dikemukakan, terutama di media sosial. 
 
Di tengah situasi seperti itu, ada kabar bahwa BPJS akan menaikkan gaji pada jajaran direksinya. Padahal saat ini pun, mereka mendapatkan gaji yang bagi masyarakat, sangat besar. 
 
Nahdliyin, sebagai warga negara yang merupakan pengguna atau pelanggan BPJS, tidak setuju dengan kenaikkan harga itu. Hal itu misalnya disampaikan Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif. Sebab bagi NU, menurut lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, bukan di situ persoalannya. Defisit dengan menaikkkan harga adalah masalah di hilir. Untuk menyelesaikan masalah itu harus dari hulu yang saling berkelindan. 
 
Untuk mengetahui apa dan bagaimana persoalan BPJS tersebut, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarainya di Gedung PBNU, Jakarta. Berikut petikannya:
 
Bagaimana persoalan BPJS sehingga pemerintah menaikkan harga iuran?
 
Hampir di semua negara sepakat, WHO juga mengatakan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi dari warga tiap negara. Negara mempunyai kewajiban dan menjamin kesehatan warganya. Kita tahu bahwa suatu negara itu ada dua ukuran kemakmurannya. Yang kesatu adalah kesehatan warganya yang terkait dengan harapan hidup warganya.
 
Yang kedua adalah soal tingkat pendapatan rata-rata penduduk ya, GNP. Tapi prinsipnya di negara-negara seperti kapitalis Amerika saja, pembiayaan kesehatan itu merupakan masalah yang pelik. Seluruh negara tak mudah menanganinya sehingga di negara-negara kapitalis itu warga negara diminta untuk terlibat dalam kesehatannya sendiri dengan cara membayar asuransi. Bahkan negara seperti Amerika pun, cukup besar jumlahnya warga negara yang tidak bisa membayar asuransi. Mereka hanya mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jadi, kalau di bawah usia 15 tahun atau di atas 65 tahun ditanggung negara itu karena mereka dianggap tidak produktif. Orang yang usianya 16-65 tahun harus menanggung biaya kesehatannya sendiri dengan membayar asuransi. Jadi, bahkan negara seperti Amerika pun baru Obama saja, presiden yang memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Namanya Obama Care. Itu bantuan pemerintah untuk membayar asuransi bagi yang tidak mampu. Dan Donald Trump cenderung akan menghilangkannya. 

Nah, Indonesia, kita harus bersyukur ada skema pembiayaan yang dilaksanakan BPJS, ada Undang-Undang JKN, dasar undang-undangnya, itu on the track pada dasarnya. Kita kan sebetulnya ingin agar penduduk yang meninggal di bawah usia 72 tahun itu semakin sedikit. Tapi kenyataannya angka kematian ibu masih tinggi, kematian bayi sangat tinggi, itu mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Salah satunya kenapa mereka banyak meninggal kan ada problem kalau mereka sakit, yaitu pembiayaan. Jadi, skema BPJS ini sebetulnya kita harus lihat sebagai sebuah jalan yang tepat. Cuma pertanyaannya adalah, kan orang-orang tidak mampu ada skema yang dibantu pemerintah. Jumlahnya itu kalau hitungan di atas kertas dalam artian apakah jumlah yang diberikan untuk orang yang tidak mampu memenuhi biaya, mendapat kualitas pelayanan yang baik, maka jawabannya belum. Angka itu masih rendah. 

Lalu skema mereka yang bayar sendiri, yaitu kelas dan kelas satu, apakah yang mereka bayar itu sudah bisa menjamin bahwa mereka mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas? Kalau di atas kertas dalam hitungan-hitungannya, maka jawabannya tidak. Jadi, yang terjadi selama ini adalah, satu, pemerintah kemudian defisit. Itu kenyataan. 

Penyebabnya apa? 

Ya, karena defisit disebabkan karena sekarang begini, untuk skema yang dibayar pemerintah, tidak ada persoalan. Tapi yang jadi masalah skema mereka yang untuk membayar sendiri, jadi mereka dianggap mampu membayar, mereka bisa memilih kelas dua kelas satu, ini kan buat mereka-mereka yang bekerja di sektor yang formal, pegawai negeri misalnya, cicilan premium bisa langsung ditarik dari gaji. Persoalannya, berapa persen mereka yang seperti itu? Yang banyak itu kan mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Nah, kesadaran untuk memenuhi pembayaran itu yang masih kurang. Sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan karena ada sekitar 30 persen dari mereka anggota, kalau mereka sakit, setelah mereka berobat, lalu mereka tidak bayar lagi, dan angka ini besar jumlahnya. 

Jadi, ada problem rutinitas asuransi bagi mereka yang memang membayar sendiri. Itu problem. Kesadaran untuk membayar, mereka kan merasa sehat, ngapain mesti membayar? Kesadaran ini problem terbesar. Pemerintah harus memastikan bagi peserta BPJS yang membayar sendiri harus dipastikan membayar. Itu tidak mudah. 

Sebetulnya bagaimana skema pembiayaan BPJS saat ini sehingga mengalami masalah keuangan?

Jadi, sekitar 79 juta penduduk dibayar pemerintah. Jumlah penduduk kita kan 265 juta, nah, ada 100 juta sekian yang harus membayar sendiri asuransi kesehatannya. Mereka yang bekerja di sektor formal di pemerintahan atau di swasta itu ada jaminan mereka bayar. Tapi mereka yang bekerja di sektor informal, mereka pedagang, bagaimana mereka supaya terjamin, pedagang-pedagang di Tanah abang misalnya, mereka mampu, punya pendapatan, dan bisa membayar iuran BPJS, tapi apa mekanismenya supaya mereka ada jaminan bahwa mereka bisa membayar terus setiap bulan; ini yang menyebabkan pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Pengeluarannya yang lebih besar sehingga akhirnya pemerintah defisit. Defisit ini terus bertambah dan terus bertambah. 

Lalu rencana menaikan harga BPJS di tiap kelas itu adalah solusi? 

Jadi begini, pertanyaannya apakah rencananya meningkatkan seratus persen pembayaran dari kelas dua menjadi 75 ribu, kelas satu menjadi seratus sekian, apakah pemerintah menjamin bahwa tidak terjadi defisit? Itu saya ragu. Jadi selama kewajiban tidak ada jaminan mereka di sektor informal membayar secara rutin, saya ragu. 

Lalu bagaimana untuk mengatasi hal itu? 

Oleh sebab itu, solusinya kemudian dikaitkan dengan banyak hal, misalnya ketika mereka memperpanjang STNK bisa saja dikaitkan apakah mereka sudah membayar iuran BPJS. Tapi hal ini harus menggunakan payung hukum. Jadi, menurut saya menaikkan iuran itu akan mengurangi beban pemerintah, tapi itu tidak dengan sendirinya memberikan jaminan bahwa mereka-mereka yang tidak rutin membayar itu akan menjadi rutin. Itu tantangan besar. Saya yakin defisitnya akan tetap. Jadi, tantanganya bagaimana pemerintah memastikan yang BPJS mandiri membayar dengan rutin. 

Persoalan kedua, yaitu persoalan-persoalan yang terkait dengan mutu dan pelayanan, apalagi ketika iuran dinaikkan, maka masyarakat akan lebih menuntut. Dengan iuran yang sekarang saja, kualitas pelayanan masih kurang baik, apalagi dengan iuran yang lebih besar, maka masyarakat akan menuntut lebih banyak pelayanan lebih baik. 

Nah, di sini, kembali saya ragu dengan menaikkan iuran, tidak akan dengan sendirinya kualitas pelayanan akan lebih baik. Kenapa? Karena kita lihat, kenapa antrean menjadi panjang karena memang tidak memenuhi ketersediaan petugas kesehatan. Kebutuhan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan. Nah, peningkatan ini kan tidak akan berdampak terhadap tenaga kesehatan. Saya kira pemerintah harus bisa menjawab bagaimana pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan.  

Masalah ketiga, BPJS ini kan pelayanan yang baru melayani untuk tindakan-tindakan, orang yang sudah sakit, kemudian membutuhkan pelayanan. Padahal kita berharap angka-angka penyakit ini bisa kurangi dengan upaya-upaya yang sifatnya promosi meningkatkan daya tahan tubuh agar bertambah sehat sambil dengan upaya-upaya pencegahan seperti imunisasi, pencegahan angka kecelakaan, anak-anak supaya tidak gizi buruk, pencegahan penyakit menular, atau orang-orang dewasa tidak diabetes. Nah, ini anggaran tidak dengan sendirinya peningkatan anggaran itu akan bisa meningkatkan promosi dan prevensi kesehatan. Bahkan dengan peningkatan beban ini saya khawatir akan menurun, mereka-mereka dalam membayar. 

Jadi, harus ada skema dimana mereka bisa, ada kebijakan-kebijakan bagaimana mereka bisa membayar rutin. Mau tidak mau harus dikaitkan dengan hal-hal lain itu agar bisa membayar rutin. Harus komfrehensif. Artinya, harus dikaitkan dengan berbagai hal. Diintegrasikan, ketika berkaitan dengan sistem. Soal mutu juga harus ditingkatkan.   

Jadi, harus ditingkatkan dulu mutunya sebelum meningkatkan iuran? 

Iya. Pemerintah harus bekerja keras untuk menaikkan mutu sebelum menaikkan, terutam sekarang kenaikan awal ya, primer, itu jelek sekali. Bahkan pada pelayanan rujukan pun ada kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Contoh soal bagini. Pasien yang datang dengan penyakit kanker stadium 1. Kanker itu kan kalau diooperasi dengan cepat, maka dia kemungkinan dia survive, lebih besar. Tapi karena proses pemeriksaan dan proses waktu tunggu untuk operasi sampai menunggu 6 bulan, ketika dilakukan operasi, stadium yang tadinya 1, bisa bergeser ke stadium 3. Ini kan kalau dioperasi juga kemungkinan survive pasien menjadi menurun. Kan sayang, karena persoalan begini, pasien dirugikan. 

Jadi, menurut saya, pemerintah harus mampu memilah-memilah mana kasus-kasus yang membutuhkan tindakan yang cepat. Dalam seperti kanker, pemerintah harus berupaya agar tidak memberikan pelayanan dalam waktu  tunggu seperti itu.

Ada kabar di tengah situasi seperti itu, akan ada kenaikan gaji kepada pengelola BPJS, bagaimana tanggapannya? 

Kita prihatin dengan kenaikan gaji. Soal gaji, jangan kemudian teman-teman yang berada pada jajaran direksi, gajinya besar. Memang besar, mereka mengelola uang dalam jumlah triliunan. Agak berbeda kalau kita mengacu kepada sistem gaji direktur bank misalnya. Gaji direktur bank itu, uang yang dia kelola harus mereka upayakan agar itu bisa bertambah. Itu kegiatan profit. Nah, BPJS kan bukan kegiatan profit dan mereka tidak ada tugas untuk memutar uang. Hanya menjaga dan bagaimana caranya pengeluaran itu sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang kalau mereka menuntut gaji besar, sebenarnya tidak seimbang dengan badan-badan yang mengelola uang yang memang untuk kebutuhan fungsi profit ya. Jadi, kan mereka hanya melihat besarnya uang yang mereka kelola. Tidak wajarlah kalau menurut saya. 

Namun, kita juga harus melihat BPJS secara seimbang. Betul BPJS itu perlu ada perbaikan di sana-sini, harus ada peningkatan mutu, masyarakat belum ada pelayanan yang baik, itu benar, tetapi kita juga harus melihat, sedemikan banyaknya orang yang sangat tertolong BPJS. Mereka-mereka yang harus operasi jantung misalnya itu ibaratnya masyarakat, kalau tidak dibantu BPJS ada yang jatuh sampai miskin. Jadi, kita juga harus berimbang. Gagal ginjal dibantu untuk cuci darah. Itu sangat terbantu. Jadi sebetulnya kalau pelayanan BPJS ini baik, orang juga akan memberikan respons yang seimbang dengan membayar rutin. Logikanya bagaimana cara membangun agar mereka membayar rutin BPJS. Ketika pelayanannya kurang baik, lalu iurannya dinaikkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya, pemerintah harus bisa memberikan respon positif dari keluhan masyarakat akan pelayanan yang kurang baik. 

Dari sisi manajemennya bagaimana? 

Di sana-sini ada manajemen yang belum standar, kan bervariasi sehingga, bahkan ketika uang yang disediakan untuk pelayanan rujukan tu pada dasarnya masih kurang dari yang seharusnya dibutuhkan untuk pelayanan yang baik. Nah, di sini, akhirnya masing-masing rumah sakit melakukan manuver-manuver dengan berbagai cara agar uang itu dicukupkan. Ini juga masalah yang tidak begitu bagus. 

Kondisinya sudah defisit, kenaikan iuran bukan solusi, supaya BPJS ini sehat bagaimana? 

Ada jangka panjang dan jangka pendek. Saya tidak menolak kenaikan, tapi saya merasa tidak setuju dengan kenaikan pada saat ini. Jadi maksud saya dalam situasi begini, harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan dengan seratus persen. Kalau ingin mengurangi defisit dengan menaikkan, ya kenaikan yang wajarlah. Begitu. 

Kedua, yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan kualitasnya. Saya harus bilang, kenapa tidak kan pemerintah mendapat pajak yang besar dari rokok. Defisit yang dialami pemerintah untuk mengelola kesehatan, itu jauh lebih kecil daripada uang yang diterima dari pajak rokok. Pajak rokok sekarang mungkin 120 triliun sementara pemerintah defisit 16, 5 persen, mendekatiangka 30 triliun, tapi tetap saja itu jauh di bawah pajak yang diterima industri rokok. Mestinya pemerintah bisa melihat mendapat pajak besar dari rokok yang secara kesehatan tidak ada keraguan yang itu merugikan kesehatan masyarakat. Ya dialihkan saja. Defisit itu mestinya diambil dari pajak rokok. Sehingga tidak perlu menaikkan iuran. Saya tahu pemerintah tak ingin menaikan harga dua kali. Maksudnya tidak ingin menaikan dinaikin tahun ini, dua tahun kemudian naik lagi. 

Nahdlatul Ulama mendukung adanya BPJS, mohonlah diperhatikan, karena yang merasakan adalah masyarakat. Dan Nahdlatul Ulama berada pada posisi yang di bawah, penerima manfaat itu.

Ada satu hal lagi, dari riset, siapa yang memanfaatkan BPJS ini? Nah,  yang memanfaatkan BPJS ini adalah orang yang punya akses kepada kesehatan. Ada problem lain, pelayanan kesehatan, kita mesti bayar, kita kemudian mendapatkan pelayanan, tapi kan kalau pelayanannya tersedia. Bagaimana mereka yang berada di daerah terpencil, di luar Jawa, yang pelayanan dan fasilitas kesehatannya terbatas. Mereka membayar sama dengan mereka yang berada di kota. Tapi orang kota mudah memanfaatkan fasilitas karena jarak yang dekat, transformasi yang mudah. Bagi mereka yang jauh seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan, mereka diminta membayar sama, tapi fasilitasnya tidak ada, nah, ini persoalan. 

Jadi pemerintah itu bukan hanya meningkatkan fasilitas dan kualitas kesehatan, tapi menjangkau, menjamin bahwa setiap masyarakat dapat mengakses kesehatan dengan cara yang sama. Jangan yang hanya di kota saja. 

Kondisi saat ini defisit BPJS itu dapat menyebabkan bangkrut tidak? 

Tidak lah, ekonomi kita ini pada dasarnya dalam kondisi yang baik. Dengan pertumbuhan ekonimo yang 5,1 atau 5,2 Indonesia saat ini menjadi negara yang menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Kondisinya baik. 
 
Pewawancara : Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 28 Agustus 2019 11:0 WIB
Peran NU untuk Indonesia dalam Perang Dagang AS-China
Peran NU untuk Indonesia dalam Perang Dagang AS-China
Pemerhati Geopolitik-Ekonomi Abdul Aziz Hasyim Wahid. (Foto: NU Online/Syakir NF)
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sejak Maret 2018 lalu itu telah membawa dampak terhadap perekonomian global. Pasalnya, tarik menarik harga di antara keduanya membuat ekspor impor beberapa negara tersendat. Tak terkecuali Indonesia yang juga memiliki hubungan dagang dengan kedua negara adidaya itu.

Selain memberi dampak negatif pada dunia ekonomi Indonesia dengan kedefisitannya, hal tersebut juga memberi peluang tersendiri bagi Indonesia mengingat posisi geografisnya yang tidak begitu berjauhan dengan China mengingat adanya kemungkinan peralihan perdagangan.

Dalam melihat Indonesia menghadapi perang dagang AS dan China, wartawan NU Online Syakir NF menemui Pemerhati Geopolitik-Ekonomi Abdul Aziz Hasyim Wahid yang juga aktif sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor usai mengisi diskusi yang digelar oleh Front Mahasiswa Nahdlatul Ulama (FMNU) dengan tema Dampak Perang Dagang Amerika-China terhadap Indonesia di Tebet, Jakarta, Selatan, Senin (26/8).

Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan China, di mana posisi Indonesia?

Perang Dagang Amerika dan China sebetulnya negara mencari alternatif lain outsource dengan menanamkan modalnya mengalihkan produksinya ke China untuk kemudian produksi dengan biaya lebih rendah, mau gak mau harganya akan naik. Tapi kita tahu kebijakan Presiden Amerika yang sekarang kan juga ke China masih menahan kenaikan tarif sampai akhir tahun ini sehubungan dengan itu kan waktu kaitannya dengan indeks konsumsinya secara agregat. Jadi, mereka masih menunggu itu.

Bagaimana Indonesia harusnya mengambil posisi dalam Perang Dagang AS dengan China itu?

Industri memikirkan untuk shifting ke negara lain, kita seharusnya bisa menjadi niche market (pasar khusus) kemudian apa yang bisa dilakukan sehingga mereka bisa tertarik untuk shift. Kita bisa mengambil keuntungan dari shifting, nggak di China ya di Vietnam. Untuk itu, kita harus siap di infrastrukturnya, pengembangan kapasitas sumber daya manusianya, kemudahan penanaman modal asing juga penting sekali, yang paling penting pemerataan. Negara asia tenggara lain juga berpikir sama menjadi alternatif ke negara lain.

Apakah Indonesia bisa menjadi alternatif ketiga di tengah pergolakan dua kutub besar?

Kalau untuk di perang dagang ini satu hal yang nanti ujungnya jalurnya ke WTO (World Trade Organization). Itu sudah ada mekanismenya, kita cermati November nanti di Chili (dalam gelaran APEC), gimana tuh gesturenya Trump ketemu Xi Jin Ping. Kita gak tahu pembicaraan pejabat di dalamnya sudah seperti apa. Kita masih wait and see.

Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi Perang Dagang AS China yang sudah berlangsung lebih dari setahun itu?

Kesiapan dalam arti luas, perang dagang ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Itu kesatu. Kedua dampaknya tidak cuma di Indonesia. Meskipun ini antara Amerika dan China, kesiapan kita kan hubungannya mampu kita menjadi nische market tadi sehingga kita bisa menjadi alternatif kalau memang akhirnya ini menjadi berkepanjangan.

Kalu dari sudut Chinanya, Yuannya makin rendah, misalnya, gimana konsumsi barang produksi dalam negeri untuk secara alami menahan pemakaian produk yang tidak diproduksi lokal. Kalu tidak ya dilihat kandungan produk dalam negerinya. Ya sebisa mungkin ada impactnya lah di produksi domestik.

Jika melihat Perang Dagang AS China yang sudah cukup berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia, apa peran yang bisa dimainkan oleh NU sebagai sebuah kekuatan masyarakat sosial?

Ini kan dua hal yang terpisah ya. Satu bicara ekonomi makro kebijakan yang satu bicara grassroot. Tapi untuk ketahanan, untuk resistensi NU, NU sih dari krisis ke krisis survive yah. Karena kan kalau mau digalakkan lagi sebetulnya pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk UKM secara lokal bisa jalan. Yang penting tadi peningkatan kapasitas sumber dayanya dan permodalan trading dan pemerataannya.

Lalu, bagaimana praktisnya NU mengambil peran untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga tidak terjepit di antara dua raksasa besar?

Yang paling simpel saja first moving consumer roots. Daripada beli merk lain kan misalnya beberapa desa bergabung memproduksi barang-barang simpel saja, sabun misalnya. Saya rasa itu sudah banyak jalan kok di pondok pesantren. Cuma koordinasi dan sinerginya ini loh, kalau bisa dibawa sampai nasional bisa jadi bentuk resistensi yang lebih kuat terhadap polaritas yang terjadi, menghadapi krisis yang akan terjadi dalam waktu dekat dan lambat dan itu mengurangi konsumsi terhadap imporlah karena benar-benar full dari lokal.

Secara lingkungan juga dampaknya bagus kan. Apa yang digunakan untuk konsumsi kembalinya ke masyarakat lagi. kan sebelum NU juga kan NT Nahdlatut Tujjar, jaringan antarpedagang, komoditi ini di sini, komoditi itu di situ. Kemudian dicrosstrading ya seharusnya kita bisa belajar dari sejarah itulah.

Pewawancara: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
Kamis 22 Agustus 2019 13:30 WIB
Virtual Reality Haji Berikan Pengalaman Personal Calon Jemaah Haji
Virtual Reality Haji Berikan Pengalaman Personal Calon Jemaah Haji
Ketua Dewan Pembina DPP HPN H As'ad Said Ali dan Ketua Umum DPP HPN H Abdul Kholik.
Kehadiran Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) menjadi angin segar bagi perkembangan NU ke depannya. Pergerakannya yang dilakukan tidak hanya untuk personal masing-masing anggota, tetapi juga untuk Nahdliyin secara umum dan NU secara organisasinya. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum NU betul-betul lahir, para pendirinya sudah menghidupkan Nahdlatut Tujjar, sebuah organisasi pengusaha di masa silam.

Relasi yang kuat membuat HPN terus melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi masyarakat Indonesia secara umum, tidak hanya bagi warga NU. Di tengah era yang serba digital ini, tentu saja teknologi tak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan nyata.

Berbagai fasilitas dan pelayanan dasar sudah menggunakan teknologi terbaru. Ponsel seakan sudah bukan lagi kebutuhan sekunder apalagi tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Tanpanya, kehidupan manusia masa kini akan terhambat.

Teknologi pun terus mengalami perkembangan seolah-olah tidak lagi bisa dihentikan. Ia terus melaju seiring berjalannya waktu. Tak ayal HPN sebagai organisasi yang berupaya mewujudkan cita-cita bangsa juga tidak tinggal diam saja. Saat ini, HPN tengah berupaya untuk mengembangkan teknologi Virtual Reality (VR) di bidang keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan.

Untuk merealisasikan hal itu, HPN menggandeng Kovee Jaya Indonesia, sebuah anak perusahaan perusahaan telekomunikasi dari Korea Selatan, yang baru membuka cabangnya di Indonesia ini. Keduaya, HPN dan Kovee Jaya Indonesia, sudah melakukan penandatanganan kerja sama atau biasa disebut Memorandum of Understandin (MoU) pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Kerja sama tersebut bisa terlaksana berkat tangan dingin Ketua Dewan Pembina DPP HPN H As’ad Said Ali. Jurnalis NU Online Muhammad Syakir NF berkesempatan menemuinya usai penandantanganan kerja sama tersebut di Gedung Graha Aktiva, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Bagaimana latar belakang kerja sama tersebut?

Kita pernah ke Korea. Mereka kenal kita. Mereka punya proyek ditawarkan kepada HPN. Makanya yang menangani HPN.

Apa yang diharapkan dari kerja sama itu?    

Harapan bahwa transformasi teknologi itu bisa kita kuasai, kita manfaatkan, untuk kepentingan orang-orang NU, orang NU, jamaah Nahdlatul Ulama.

Untuk apa kerja sama dengan pihak Korea itu dilakukan?

Bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dakwah tapi mendatangkan hasil pada para pengusahanya

Bagaimana mengenai persoalan keuntungan dari kerja sama itu?

Tentunya hasilnya itu sebagian adalah disumbangkan kepada NU dalam hal ini PBNU, bukan kepada saya. Saya hanya mendorong tugasnya. Sebagai kader (harus) seperti itu, kecuali untuk kepentingan atau terlalu lama dalam maupun di luar struktur. Inilah yang harus dikembangkan di dalam Nahdlatul Ulama dari orang NU untuk NU.

Kenapa Bapak mengusulkan konten VR pertama yang akan dibuat ini tentang haji?

Yang kita harapkan dengan pertama tadi, yang pertama tadi, kalau disetujui itu akan memanfaatkan banyak orang dakwah kita karena susah kalau orang ingin mengajarkan orang manasik haji, manasik umroh itu. Walaupun ada hurufnya, ada bukunya, tapi tetap nggak bisa. Saya yang sudah empat tahun ke sana juga kayak gitu lagi. Walaupun saya sudah hampir hafal tapi ya tetep kalau sudah dua tahun tidak pergi lagi ke sana ya baru lagi.

Selain untuk membangun dakwah, juga bagaimana mendatangkan maslahat material kepada para saudagar. Ini strategi ya. Ini masalah bisnis jadi manfaat ekonominya yang kita dahulukan itu yang lainnya akan menyusul biaya-biaya dari sini. Siapa tahu pemerintah sana memberikan kemudahan dengan mendukung pembiayaan saya yakin pt-nya akan membiayai.

Itu kan simpel sekali kok kalau itu kan itu pintu Masjid Haram itu kan an-nahl banyak sekali kalau kita bisa visual kan masuk sini ini kan departemen Agama juga akan bisa memanfaatkannya. Sekalian untuk diplomasi kira-kira itulah. (*)

Selain dengan Ketua Dewan Pembina HPN, saat itu juga di sampingnya ada Ketua Umum DPP HPN H Abdul Kholik. Dalam kesempatan tersebut, NU Online juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerimaan HPN atas usulan kerja sama dan usulan konten pertama dari Ketua Dewan Pembinanya.

Kenapa HPN menerima kerja sama tersebut?

Ini kesempatan bagus bagi hpn karena untuk berbisnis sekaligus beribadah dunia wal akhiroh. Isinya dapat kita kan nanti ingin melaksanakan ini dengan style bisnis supaya suistanable berjalan terus berkelanjutan lagi tuh tidak berhenti pada satu project terus selesai seperti yang disampaikan oleh Kiai As’ad

Bagaimana Anda melihat dan menerima usulan haji sebagai konten VR pertama yang digarap?

Kita mulai dari yang paling komersil dulu. Kemudian kita nanti bisa dapat modal bisa kita mundur ke belakang ke soal shalat, ke soal yang lain-lain, naik jadi ada aspek bisnisnya tapi juga ada aspek ibadahnya. Saya kira ini adalah merupakan maksud saya untuk dilaksanakan dan mudah-mudahan projek pertama ini akan menjadi visual reality pertama di manasik. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia belum ada soal reality seperti itu.

Apa yang akan diberikan melalui teknologi VR ini?

Dulu saya pernah lihat gambar yang besar-besar tiga dimensi itu rasanya senang banget. Apalagi Ini bisa memberikan personal experience kepada para calon jemaah haji karena banyak loh kadang-kadang orang kampung yang baru ke luar negeri. Dengan visual reality ini Insyaallah akan lebih dipahami.

Kenapa VR bisa lebih bisa memberikan pemahaman?

Kalau di mana sih ketukan dimulai dari garis lampu hijau, pada waktu itu, kita tidak punya bayangan mana ini lampu hijaunya. Kalau itu (menggunakan VR), bisa tahu Hijir Ismail yang mana sih, di mana Raudlah, Multazam di mana, insyaallah dengan ini akan lebih mudah.

Saya kira ini hal yang baik dan yang salah hasilnya tentu saja akan dikembalikan lagi kepada umat tapi nanti kepada para pelaku usahanya tentu saja mereka berhak mendapat manfaat bisnis karena HPN tujuannya untuk menghidupkan bisnis kaum Nahdliyin. (*)
Kamis 15 Agustus 2019 14:0 WIB
Ulama Wafat Membawa Serta Seluruh Ilmunya
Ulama Wafat Membawa Serta Seluruh Ilmunya
Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin
Mustasyar PBNU KH A. Mustofa Bisri memuat sebuah kaligrafi di Instagramnya, Mautul alim, mautul alam. Kaligrafi itu diunggah saat wafatnya Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair Selasa (6/8) lalu. Tiga hari kemudian, melalui media sosial sama, kiai tersebut mengunggah fotonya di tengah jalan saat menunggangi sepeda motor di antara truk-truk. Foto tersebut diberi keterangan sebagai perjalanan menuju tahlilan hari ketiga Kiai Maimoen Zubair. 

Ya, meninggalnya kiai yang akrab disapa Mbah Moen di Tanah Suci Makkah itu, tak hanya kehilangan bagi kiai, tetapi bagi NU, santri, umat, dan bangsa ini. Beragam kalangan mengungkapkan belasungkawa. 

Selepas kepergian Mbah Moen, dua hari kemudian, NU kembali kehilangan salah seorang Pengurus PBNU, yaitu H Sulton Fatoni dalam usia muda. Selang seminggu, lagi-lagi NU salah seorang kiainya, yakni pengsuh pesantren Gedongan, Cirebon, KH Mukhlas Dimyati. Di dalam seminggu tersebut meninggal pula rais syuriyah di salah satu kecamatan Garut dan Tegal.

Meninggalnya para alim, menurut Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah kegelapan mautul ‘alim mautul alam berarti kematian seorang yang alim sema dengan kematian alam. Dalam satu riwayat, kata kiai asal Surabaya ini, seandainya tidak ada ulama atau orang alim, manusia seperti hewan. 
 
“Siapa yang menunjukkan benar salah, tatakrama hidup. Kalau tidak ada ulama, tak ada bedanya dengan hewan,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (8/8) malam. 

Menurut Kiai Miftah alim dalam ungkapan tersebut terutama mereka dalam penguasaan ilmu agama. Namun demikian, sebetulnya, alim dalam ilmu agama dan umum tidak seharusnya ada dikotomi. Seharusnya orang alim ilmu agama itu mengerti ilmu umum. 

“Ilmu umum itu hasil dari peneleahan terhadap ayat-ayat kauniyah, kejadian alam, ada gempa, gerhana, hujan, semuanya itu ilmu. Hanya orang membedakan disebut umum karena rasulullah tidak membawanya secara ditetapkan sebagai salah syariat, ahkamus syar’i,” jelasnya. 
 
Kiai yang lebih muda, seorang Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengurai lebih panjang tentang kalimat mautul alim, mautul alam itu kepada Abdullah Alawi dari NU Online. Berikut petikannya:    

Meninggalnya Mbah Moen, seorang ulama besar, kit mengingat ungkapan mautul ‘alim mautul alam. Bagaimana penjelasannya? 

Iya, jadi kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian, siapa saja, termasuk di dalamnya para nabi, rasul, dan para penggantinya yakni para ulama. Kita mengetahui bahwa para nabi, para rasul yang digantikan warasatul anbiya, yakni para ulama itu karena mereka memilki ilmu, ilmu agamanya, bukan hanya ilmunya, tapi akhlaknya. 

Jadi, wafatnya ulama membawa serta ilmu yang dimilikinya. Belum tentu kemudian ulama yang sangat hebat seperti Kiai Haji Maimoen Zubair itu digantikan oleh orang-orang yang setara di kemudian hari. Belum tentu. Tetapi mungkin juga muncul ulama-ulama yang barangkali di sisi-sisi yang lain memiliki kehebatan ilmu misalnya, amal dan karena itu kita tidak boleh pesimis. 

Ya, tentu saja mautul ‘alim mautul alam karena ilmu merupakan cahaya di alam semesta ini, menerangi, cahaya petunjuk yang menerangi orang dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, jadi mautul 'alim, mautul alam. Kematian orang berilmu ibarat kematian alam karena orang yang berilmu menerangi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang perlu diberi petunjuk. Orang-orang yang perlu diberi petunjuk itu ketika tidak ada ilmu dengan kematiannya orang alim, terjadinya kegelapan. Itu yang dimaksud mautul 'alim, mautul alam. 

Jenengan tadi menyebutkan jangan pesimis pasti pengganti-penggatinya. Jadi, akan tumbuh orang-orang seperti Mbah Moen?

Merupakan sunatullah bahwa sesuatu yang hilang itu selalu ada penggantinya meskipun penggantinya itu tidak seimbang bagaimana seorang Mbah Maimoen Zubair seorang yang berusia 90 tahun lebih akan digantikan orang muda. Tentu dari sisi pengalaman dan ilmu akan sangat jauh. Butuh waktu yang panjang untuk menjadi orang yang setara dengan Mbah Maimoen Zubair. Artinya bahwa orang-orang berikutnya harus meniru apa yang dilakukan Mbah Maimoen bagaimana memperoleh ilmu, bagaimana berguru kepada banyak orang, bagaimana mengamalkan apa yang sudah dikuasai karena ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tiada buah, tidak bisa dinikmati. Orang-orang berikutnya harus melanjutkan agar ada pengganti-pengganti yang lebih banyak. 

Apakah keinginan untuk ada pengganti Mbah Moen itu dibiarkan secara alamiah atau mendasainnya atau merekayasanya agar tercipta? 

Penting melakukan rekayasa, makanya perhatian kepada lembaga pendidikan pesantren itu harus dilakukan. Para santri itu harus ditingkatkan kualitas ilmu dan amalnya. 

Bagaimana rekayasanya untuk upaya itu? 

Saya kira banyak ahli-ahli pendidikan pesantren, para kiai yang membikin metode-metode yang cukup bagus. Semua pendidik pesantren yang menekuni metode-metode pengajaran saya kira mereka berkreasi bagaimana ilmu bisa disampaikan lebih sistematis dan lebih dipahami oleh para santri. 

NU sebagai lembaga ulama, kebangkitan ulama, apa yang harus dilakukan secara organisasi untuk menciptakan para ulama lebih banyak lagi?

Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para ulama. Tentu saja memilikit tugas antara lain memerhatikan dan meningkatkan kualitas ilmu di masyarakat Nahdliyin khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh organisasi. NU didirikan dulu dengan tiga pilar yang kuat yakni Tashwirul Afkar, itu di bidang pendidikan dan pemikiran. Saya kira yang seperti itu harus menjadi program yang terus-menerus oleh setiap organisasi di setiap tingkatan mulai PBNU sampai tingkat ranting untuk memberikan pendidikan yang cukup kepada warganya. 

Kemudian ada juga Nahdlatut Tujjar, kelompok pedagang. Ini artinya NU juga harus bergerak di bidang ekonomi karena ekonomi akan menopang pendidikan. Kemudian Nahdlatul Wathan, perhatian kepada tanah air. Ketiga itu saling menopang. Negara aman menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi. Ekonominya baik, pendidikan juga menjadi baik. Itu menjadi program kerja yang harus diperhatikan oleh NU dari tingkat pendidikan di rumah, sekolah, mulai yang paling bawah sampai tertinggi untuk meningkatkan kualitas-kualitas ilmu yang saya kira harus, karena adanya orang-orang yang wafat. Jangan sampai alam menjadi gelap gara-gara seorang alim meninggal, semua dalam kebodohan. 

Bahkan di dalam kitab Li Madza Taakharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum (Mengapa Umat Islam Undur, dan Non-Muslim Maju) yang ditulis pemikir Mesir yang ditulis Amir Syakib Arselan karena dua hal. Umat Islam mundur karena situasi al-jahil ‘anil Islam. Orang Islam itu tidak mengenal ajaran Islam. Tidak mengerti ilmuanya beragama itu. Agama harus memberi manfaat kepada kemanusiaan, mengerti tentang kebersihan. Harus bersih tubuhnya, tempatnya, lingkungannya. Itu tidak dipraktikkan karena jahil 'anil Islam. Seperti orang memakai jam bagus, tetapi tidak disiplin (waktu). Yang kedua, sebab umat Islam mundur itu karena mutajahil 'anil Islam. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Ilmunya sekadar ilmu, dipelajari, tetapi tidak untuk landasan untuk amal sehingga orang Islam menjadi tidak rasional. Kondisi mutajahil ‘anil Islam. 

Nah, situasi ini ketika orang yang sesungguhnya berilmu dan mengamalkannya wafat, gelaplah dunia ini. oleh karena itu, situasi dua hal ini harus dihilangkan supaya orang Islam menjadi lebih maju. Disimpulkan dalam dua hal, yaitu al-jahil ‘anil Islam, orang Islam tidak kenal Islam, tidak belajar ilmunya, oleh karena itu tidak mengamalkannya, dan yang kedua al-mutajahil ‘anil Islam, pura-pura tidak tahu dengan ajaran Islam. 

Punya pengalaman pribadi terkait keilmuan Mbah Moen? 

Mbah Moen orang paripurna di dalam dua hal. Pertama, sangat mendalam ilmu agamanya. Kedua, sangat luas wawasan kebangsaannya. Dua hal ini yang tidak banyak di negeri kita. Nasionalis tidak mengerti agama, tidak religius. Yang religius, tidak mengerti wawasan kebangsaan. Oleh karena itu banyak orang yang beragama cenderung membenturkan agama dengan negara. Mbah oen tuntas dalam dua hal ini. Ilmu agamnya ‘allamah, sangat berilmu, faqih, orang yang sangat mengerti hukum agama. Kemudian mufasir, beliau pandai menafsirkan karena beliau syarat-syarat ilmiah penafsiran maupun syarat kepribadian, beliau kuasai. Dan itu menjadi modal besar para santrinya. Kita juga banyak belajar dari beliau, apalagi beliau aktif di NU sampai menjadi mustasyar di PBNU, sampai wafatnya. 

Bagaimana beliau bergulat dalam kitab kuning, tapi mampu menempa diri menjadi seorang nasionalis sejati?

Ya, itu karena kearifan beliau. 

Kitab kuning memmberi ruang kemungkinan seseorang menjadi nasionalis sejati? 

Iya. Beliau, Kiai Maimoen, karena kealiman, karena kedalaman ilmu dan luas wawasannya, mampu mengkontekstualisasikan kitab-kitab kuning untuk kondisi-kondisi kekinian. Ada di dalam kuning hal-hal yang umpamanya tidak bisa diterapkan karena situasinya tidak memungkinkan seperti, Mbah Moen membaca dong kitab-kitab fiqih bab jihad, tetapi dalam situasi damai, tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Mbah Moen tidak seperti orang-orang yang baru belajar agama, ketemu tentang bab jihad, mereka kemudian ingin berjihad, padahal situasinya tidak memenuhi persyaratan. Di kitab-kitab kuning, misalnya di kitab hadits itu ada kata khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan pada masa lalu dalam sejarah Islam. Mbah Moen dan kiai-kiai lain tidak tertarik untuk mengubah NKRI menjadi sistem khilafah sebagaimana diupayakan oleh Hizbut Tahrir misalnya. Nah, itu bukti bahwa beliau orang yang bijak, mampu mengkontekstualisasikan apa yang tertera di dalam kitab lama yaitu, nilai-nilai yang relevan. 

Apakah memaksakan teks pada kondisi yang tidak memenuhi syarat itu tidak bijak?

Itu tidak bijak. Ketika menerapkan apa saja yang tidak sesuai, misalnya perang dalam situasi damai, itu kan membuat kekacauan. Itu bukan bijaksana. Itu kezaliman. 

Kalau khilafah itu dianggap kewajiban dalam setiap kondisi bagaimana? 

Itu kekeliruan. Pasti kekeliruan. Mbah Moen buktinya tidak berpendapat seperti itu. Kalau umpamanya khilafafh itu tidak diterapkan sebagai kekeliruan, tentu kiai-kiai NU yang lebih dahullu memperjuangkan NKRI menjadi khilafah. Tetapi tidak satu pun kiai NU yang membaca tentang khilafah, kemudian ingin mengubah NKRI karena mereka paham wawasan kebangsaan. Karena mengubah NKRI menjadi khilafah itu akan menimbulkan kontrversi, perbenturan antarpenduduk Indonesia.    

Pengalaman intens dan berkesan secara pribadi dengan Mbah Moen apa saja?

Ya banyak. Beliau guru saya. Saya pernah mesantren di Sarang meskipun sebentar. Beliau ulama sepuh yang sangat saya kagumi. Tutur katanya, tindak-tanduknya membuat hati kita dingin. Ilmunya sangat mendalam. Contoh di muktamar Jombang 2015, beliau mengutus putranya menanyakan kepada saya, bagaimana situasi muktamar kali ini, ya alhamdulillah aman semua persoalan bisa diatasi. Disuruh siapa kata saya, “abah menanyakan,” katanya. Mbah Moen menyuruh putranya menanyakan hal itu kepada saya. Yang lain, ketemu beliau saya selalu meminta didoakan, Mbah, minta didoakan, termasuk saya meminta doa untuk anak saya. Di muktamar itu, “mana putranya,” tanya Mbah Moen. Saya tunjukkan fotonya, terus didoin terus ditiup...”puah...”
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG