IMG-LOGO
Nasional

Prof Mahfud: Papua Bagian Sah dari NKRI

Ahad 1 September 2019 19:45 WIB
Bagikan:
Prof Mahfud: Papua Bagian Sah dari NKRI
Prof Mahfudz di Solo, Jateng (foto: NU Online/Ajie Najmuddin)
Solo, NU Online
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof Mahfud MD mengatakan, pesta demokrasi Pemilu 2019 yang telah usai, mesti dilanjutkan dengan suasana harmoni.
 
"Kita mengingatkan semua, kita harus hidup dalam harmoni. Pemilu itu hanya jalan untuk membangun kemajuan lebih lanjut, sehingga tidak usah bertengkar-tengkar yang berkelanjutan," katanya dalam acara acara Halaqah Alim Ulama dengan tema Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibrah di Hotel Novotel Solo, Sabtu (31/8).
 
Suasana harmoni tersebut, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mesti diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
 
Kepada NU Online, Mahfud menjelaskan mengenai isu referendum di Papua, ia menyatakan secara tegas menolak hal tersebut, baik jika mengacu pada hukum nasional dan internasional.
 
"Ada dua alasan hukum, satu hukum nasional dan dua hukum internasional. Ini sudah saya katakan dua hari sesudah peristiwa Papua itu," kata Mahfud.

Ditambahkan Mahfud, sesuai dengan konstitusi, hukum Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasainya.

Untuk diketahui, TAP MPR Nomor VIII tahun 1998 telah mencabut TAP MPR Nomor IV tahun 1993 tentang Referendum. Kemudian lahir UU Nomor 6/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum. 
 
"Dengan pencabutan ini, konstitusi maupun perundang-undangan di dalam sistem hukum Indonesia tidak mengakui atau mengenal lembaga atau model referendum," tegasnya.
 
Selain melanggar hukum nasional, menurut Mahfud, referendum juga tidak sesuai dengan konvensi internasional yaitu konvensi tentang hak politik, hak sipil, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
 
Ditambahkan dia, UU tersebut menjelaskan bahwa seluruh daerah di NKRI yang ada sekarang ini harus dipertahankan dengan langkah apapun. "Papua adalah bagian sah dari NKRI," tegasnya.
 
Selain Mahfud, turut hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh di antaranya Wakil Rais Syuriyah Jateng KH M Dian Nafi dan sosiolog Imam Prasojo.
 
Kontributor: Ajie Najmuddin
Editor: Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Ahad 1 September 2019 16:30 WIB
Gubernur Khofifah Harap Persaudaraan Jatim dan Papua Tumbuh Subur
Gubernur Khofifah Harap Persaudaraan Jatim dan Papua Tumbuh Subur
Khofifah menanam bibit Matoa di pelataran Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. (Foto: NU Online/Rof Maulana)
Surabaya, NU Online    
Berbagai upaya dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk mempererat dan memperkuat kembali hubungan persaudaraan dengan warga Papua. Apalagi hubungan harmonis tersebut sempat merenggang usai terjadinya insiden di Kota Surabaya dan Malang. 
    
Setelah mengirimkan bantuan logistik ke Papua melalui Kapal Rumah Sakit  KRI dr Soeharso-990, Sabtu (31/8), orang nomor satu di Jatim ini melakukan penanaman bibit tanaman khas Papua yakni pohon Matoa. Kegiatan dipusatkan di halaman Edu Park, komplek Masjid Nasional  Al-Akbar Surabaya, Ahad (1/9) pagi.
 
Ditemui NU Online bersama sejumlah insan media usai penanaman tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini memiliki pesan simbolis. Bahwa Jatim dan Papua adalah bersaudara, dalam satu bingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dibuktikan dengan tumbuh suburnya buah Matoa di Jatim, seperti di Jombang, Kediri, dan Surabaya.
 
“Pesan kita adalah persaudaraan, bahwa apa yang tumbuh di Papua, kita juga mencoba menanam di sini seperti Matoa, dan ternyata tumbuh dengan subur berbuah lebat. Mudah-mudahan persaudaraan kita juga tumbuh subur dan baik,” katanya.
 
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini lantas menceritakan inspirasinya penanaman Matoa itu. Dalam sebuah kegiatan di Kediri, dirinya melihat pohon khas Papua tersebut berbuah dengan sangat lebat, kemudian diambilnya dan menghubungi pihak Masjid Al-Akbar untuk ikut mencari bibit dan ditanam sekaligus mencari buah Matoa di Surabaya.
 
“Saya akhirnya terinspirasi menanam pohon Matoa di sini. Tapi karena waktunya sangat pendek, saya minta tolong untuk dicarikan di Surabaya. Alhamdulillah dapat.  Hari ini, kita juga berbagi buah ini, karena belum semua mengetahui seperti apa pohonnya, bentuk buahnya serta  rasanya,” ujarnya.
 
Usai menanam bibit Matoa, perempuan yang pernah menjabat Menteri Sosial RI ini juga berkesempatan melepas peserta Jalan Sehat Bershalawat dalam rangka memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1441 H. Kegiatan juga merupakan rangkaian Peringatan Hari Besar Islam Provinsi Jatim, di halaman luar Masjid Al-Akbar Surabaya.
 
Sebelum pelepasan peserta, Gubernur Khofifah menyempatkan diri untuk bersalaman dan berfoto dengan beberapa peserta yang telah memadati halaman masjid. Kehadiran orang nomor satu di Jatim ini pun disambut antusias puluhan  ribu peserta jalan sehat. 
 
Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU ini menyampaikan, peringatan 1 Muharram bertujuan untuk memperingati perjuangan Rasulullah SAW. Yakni dalam membangun persemaian kehidupan yang lebih baik yang dibangun di atas pilar keberagaman dalam harmoni dan toleransi.
 
Artinya, imbuh Khofifah, jika kemarin masih ada ketertinggalan, maka sekarang kita harus bergerak kearah yang lebih maju. “Jika ada yang miskin, maka kita harus bergerak untuk menyejahterakan, dan jika ada yang belum terdidik, maka kita harus bergerak untuk mencerdaskan,” ungkapnya. 
 
Dalam pandangannya, tahun baru Hijriah merupakan penanda perjuangan Rassulullah untuk  meningkatkan harkat dan martabat manusia.  
 
“Nuansa tahun baru Hijriah ini sangat scientific, ketika kita memperingati perjuangan Rasulullah SAW sampai hijrah dari Makkah ke Yastrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah sesungguhnya referensi  penting bagi kita khususnya warga bangsa Indononesia yang sangat beragam seperti keberagaman warga kota Madinah tetapi dapat hidup rukun harmoni,” pungkasnya.
 
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, para tokoh agama, di antaranya KH Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdushomad, Ketua MUI Jawa Timur, KH Muzakky Al-Hafidz, dan KH Ridwan Nasir. 
 
Bergabung pula Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, pimpinan dan pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya, para wartawan dari berbagai media, serta puluhan  ribu peserta jalan sehat bershalawat. 
 
 
Pewarta: Rof Maulana
Editor: Ibnu Nawawi
 
Ahad 1 September 2019 6:0 WIB
Mukernas Sako Pramuka Ma’arif NU 2019 Ditutup, Hasilnya Diharap Diimplementasikan
Mukernas Sako Pramuka Ma’arif NU 2019 Ditutup, Hasilnya Diharap Diimplementasikan
Seluruh Peserta Mukernas Sako Pramuka Maarif NU berfoto bersama seusai Seremonial Penutupan di Rivoli Hotel Kramat Raya Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) malam. (Foto: Nurdin/NU Online)

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, KH Zainal Arifin Junaidi menutup kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Ma’arif NU di Rivoli Hotel di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) malam. Mukernas yang dilaksanakan sejak Jum’at kemarin dalam rangka memperkuat peranan Pramuka di lingkungan lembaga pendidikan NU.

 

Dalam sambutannya, Kiai Arifin Junaidi mengatakan seluruh kegiatan berjalan lancar dengan suasana forum yang sangat dinamis. Hal itu berdasarkan pengamatannya langsung saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mukernas Sako Pramuka Ma’arif NU.

 

“Pembahasan komisi sangat dinamis, saya sengaja duduk di belakang. Hanya mengikuti saja karena kalau saya duduk di depan pasti kemudian selalu diminta ngomong dan demokrasi mati. Kalau saya sudah ngomong nanti kakak-kakak sekalian juga tidak berani ngomong lagi karena kakak-kakak ini masih takut kualat karena itu saya ikuti saja,” kata Kiai Junaidi disambut riuh para peserta Mukernas.

 

Sebagai organisasi besar, kata dia, tentu hal yang lumrah jika dinamika di forum hidup dengan hadirnya berbagai argumentasi dari masing-masing peserta. Dengan begitu Mukernas terlihat lebih produktif dan berwibawa.

 

“Ini yang kemudian sangat produktif, saya melihat suasananya seperti di Senayan. Kebetulan saya pernah 10 tahun (menjadi anggota DPR) di Senayan, saya melihat semua punya bakat untuk menjadi anggota DPR di Senayan,” kelakar Kiai Arifin menceritakan suasana Mukernas.

 

Ia mengucapkan terimakasih dan bersyukur atas terselenggaranya kegiatan Sako Pramuka Ma’arif NU 2019. Dan mendoakan mudah-mudahan seluruh peserta dapat kembali beraktifitas di tempatnya masing-masing.

 

“Buah Nanas jangan dia taruh di atas meja, apalagi meja makan dari kayu jati. Kalau ada salah-salah kata dari kami itu pasti tidak kami sengaja, karena itu kami mohon dimaafkan dengan sepenuh hati,” ujarnya seraya berpantun.

 

Seperti diketahui, rangkaian kegiatan Mukernas diisi dengan berbagai sesi yang dibagi atas beberapa komisi. Seluruh komisi membahas rancangan kegiatan Sako Pramuka 4 tahun mendatang. Seluruh roadmap tersebut disesuaikan dengan tema besar NU, yakni menyambut satu abad Nahdlatul Ulama pada 2026.

 

Sementara itu, Ketua Sako Pramuka Nasional, Muchsin Ibnu Djuhan mengatakan hasil Mukernas yang dirumuskan seluruh peserta menuntut LP Ma’arif agar lebih aktif dengan berbagai dinamika yang positif. Menurutnya, seluruh masukan dan masalah yang dibahas pada Mukernas tersebut harus diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan.

 

“Kita sudah menuntaskan suatu karya besar yang akan menuntut kita lebih aktif lebih dinamis lebih produktif. Saya membaca program kerja, ini usulan dari sahabat-sahabat di daerah,” katanya.

 

Kontirbutor: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Aryudi AR

Sabtu 31 Agustus 2019 23:34 WIB
PBNU: BPJS Ditangani Dulu Akar Masalahnya, Jangan Asal Naikkan Harga Iuran 
PBNU: BPJS Ditangani Dulu Akar Masalahnya, Jangan Asal Naikkan Harga Iuran 
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif (Foto: Abdullah Alawi/NU Online)
Jakarta, NU Online 
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif tak sepakat jika saat ini pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena, menurut dia, hal itu bukan penyelesaian yang tepat.  

“Saya tidak menolak kenaikan, tapi saya merasa tidak setuju dengan kenaikan pada saat ini. Jadi maksud saya dalam situasi begini, harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan dengan seratus persen. Kalau ingin mengurangi defisit dengan menaikkan, ya kenaikan yang wajarlah,” ungkapnya, “Saya tahu BPJS defisit,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (30/8). 
 
Menurut dia, jika pemerintah menaikkkan iuran BPJS, bahkan rencananya sampai seratus persen, tidak menjamin keuangan BPJS membaik. Ia ragu BPJS akan mampu menyelesaikan defisitnya. 

Ia kemudian menyisir persoalan defisit BPJS. Menurut dia, ada jumlah yang cukup besar dari pengguna BPJS yang tidak rutin membayar iuran, misalnya mereka yang bekerja di sektor informal. 

“Yang banyak itu kan mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Nah, kesadaran untuk memenuhi pembayaran itu yang masih kurang. Sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan karena ada sekitar 30 persen dari mereka anggota, kalau mereka sakit, setelah mereka berobat, lalu mereka tidak bayar lagi, dan angka ini besar jumlahnya,” jelasnya. 

Jadi, menurut dia, ada problem rutinitas asuransi bagi mereka yang memang membayar sendiri. 

“Mereka kan merasa sehat, ngapain mesti membayar? Kesadaran ini problem terbesar. Pemerintah harus memastikan bagi peserta BPJS yang membayar sendiri harus dipastikan membayar. Itu tidak mudah,” lanjutnya.

Nah, menurut Syahrizal supaya pelanggan BPJS rutin membayar iuran, bukti pembayaran BPJS harus terintegarasi dengan administrasi yang lain. Misalnya seseorang yang akan membayar pajak kendaraan bermotor harus memperlihatkan bukti telah melunasi BPJS. 

Kedua, sebelum pemerintah menaikkan harga BPJS, harus memperbaiki kualitas pelayanan pelanggan terlebih dahulu. Selama ini, menurut dia, pelayanan BPJS meskipun banyak menolong masyarakat, tapi kualitas pelayanannya masih kurang. Hal ini karena jumlah tenaga dan fasilitas medis tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Hal itu, menyebabkan antrean pelanggan untuk berobat penyakit jenis tertentu menjadi panjang. 

Untuk mengatasi defisit jangka pendek, Syahrizal mengusulkan agar pemerintah melirik pajak rokok yang saat ini sekitar 120 triliun. Menurutnya, rokok merusak kesehatan sehingga wajar jika pajaknya dikembalikan dalam membantu kesehatan. 

BPJS Banyak Membantu
Syharizal mengajak masyarakat untuk melihat BPJS secara seimbang. Artinya, memang saat ini BPJS belum sempurna dalam banyak hal seperti mutu, dan manajemennya. Namun demikian, harus diakui BPJS  banyak membantu masyarakat. 

“Mereka-mereka yang harus operasi jantung misalnya itu ibaratnya, kalau tidak dibantu BPJS ada yang jatuh sampai miskin. Jadi, kita juga harus berimbang. Gagal ginjal dibantu untuk cuci darah. Itu sangat terbantu,” katanya. 
 
Jadi, Kalau pelayanan BPJS ini baik, pelanggarn juga akan memberikan respons yang seimbang dengan membayar rutin. 

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
Berita ini telah mengalami perbaikan terutama di paragraf satu dan dua, serta ditambahkan dengan penjelasan yang lebih lengkap dari nasrasumber
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG