IMG-LOGO
Nasional

Mahfud MD: Pemerintah Harus Memilah Antara Pengunjuk Rasa dan Aktivis Separatis

Rabu 4 September 2019 11:30 WIB
Bagikan:
Mahfud MD: Pemerintah Harus Memilah Antara Pengunjuk Rasa dan Aktivis Separatis
Mahfud MD mengatakan pemerintah harus jeli memilah antara pengunjuk rasa yang hanya sekadar mengeskpresikan solidaritasnya terhadap kasus Surabaya, dan pengunjuk rasa yang berlatar belakang separatis. (Foto: IG @mohmahfudmd)
Jakarta, NU Online
Pemerintah harus jeli memilah antara pengunjuk rasa yang hanya sekadar mengeskpresikan solidaritasnya terhadap kasus Surabaya, dan pengunjuk rasa yang berlatar belakang separatis. Sebab, tidak semua orang yang berunjuk rasa di Papua dan Papua Barat itu memberontak, menuntut kemerdekaan dan sebagainya. 

“Saya yakin sebagian besar rakyat Papua tidak mau memberontak. Ada beberapa orang yang memang mau (menuntut) merdeka. Itu yang harus ditindak tegas seperti sekarang ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Ketua Suluh Kebangsaan, Muhammad Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan langsung sebuah stasiun televisi nasional, Selasa (3/9) malam

Sedangkan bagi mereka yang berunjuk rasa hanya ikut-ikutan untuk memberi dukungan kepada warga Papua yang terlibat kasus di Surabaya dan Malang, itu harus dilindungi karena hanya menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara Indonesia. 

Dikatakan Mahfud, dalam teori pidana sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur, yaitu mens rea (niat batin) dan actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana). Orang yang berunjuk rasa kalau mens rea-nya  ingin melawan negara dan dibuktikan dengan actus reus itu berarti melakukan tindak pidana yang harus diproses secara hukum.

"Tapi kalau hanya ikut-ikutan, itu tidak bisa ditindak. Mereka tidak tahu apa itu tujuan bawa bendera bintang kejora, itu harus dilindungi karena mereka saudara kita," ungkapnya.

Mahfud menegaskan bahwa membawa bendera bintang kejora, tidak dilarang sepanjang tidak dikaitkan dengan isu kemerdekaan. Katanya, Gus Dur pernah membolehkan bendera bintang kejora dikibarkan namun tidak boleh sama atau melebihi tingginya bendera merah putih. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa bendera bintang kejora akan menggantikan bendera resmi Indonesia di Papua, yaitu merah putih. 

"Tapi kalau sudah menuntut (Papua) merdeka, 'mari lawan pemerintah' itu yang harus ditangkap," tambahnya.

Hal yang sama juga terjadi pada bendera tauhid. Bendera tersebut tidak masalah dibawa. Itu adalah identitas kebanggaan umat Islam untuk menguatkan iman. Namun jika bendera tersebut digunakan oleh sekelompok orang sebagai simbol untuk melawan negara dan mengganti ideologi bangsa yang sah, itu namanya radikal.

"Jadi harus dilihat fakta dan tujuannya untuk apa," tukasnya.
 
Pewarta: Aryudi AR 
Editor: Muchlishon
 
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 4 September 2019 22:0 WIB
JQH NU dan Pihak Swasta Kelola Aplikasi Digital Al-Qur’an
JQH NU dan Pihak Swasta Kelola Aplikasi Digital Al-Qur’an
Pihak JQH NU dan PT Bahaso Intermedia Cakrawala menandatangani perjanjian kerja sama.
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Jamiyatul Qurra wal Huffadz Nahdlatul Ulama dan PT Bahaso Intermedia Cakrawala menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung C & C di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/9). Kerja sama ini berkaitan dengan pengelolaan aplikasi digital Al-Qur’an.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PP JQH NU, H Saifullah Ma'shum dan Direktur Utama PT Bahaso Intermedia Cakrawala, Allana Abdullah.

Ketua Umum PP JQH NU H Saefullah Ma’shum menyambut baik tawaran pihak Bahaso untuk berkolaborasi dengan lembaganya terkait aplikasi digital Al-Qur’an. Apalagi pada saat bersamaan, katanya, JQH tengah berpikir tentang cara mendakwahkan Al-Qur’an agar diterima generasi milenial.

Menurutnya, JQH mempunyai kemampuan di bidang Al-Qur’an. Tetapi jika kemampuan itu tidak didukung dengan cara atau alat yang memadai, maka hasilnya tidak akan efektif.

“Oleh karena itu, kerja sama dengan Bahaso ini kami anggap sebagai sebuah langkah strategis bagi kita, bagi NU untuk merambah kepada pemantapan dan memagari anak-anak muda yang sedang haus pada pembelajaran Al-Qur’an dan ilmu-ilmu keagamaan (agar belajar) melalui cara, informasi dan metode yang benar sesuai dengan metodologi di NU,” terangnya.

Sementara Direktur Utama PT Bahaso Intermedia Cakrawala Allana Abdullah menyatakan bahwa menguatnya radikalisme agama dan merebaknya generasi muda yang keliru dalam memilih tempat belajar agama, sehingga menjadi radikal menjadi keprihatinannya. 

Persoalan tersebut pun menuntut pihaknya berinisiasi dengan memunculkan aplikasi ‘Islami’, sehingga generasi muda dan masyarakat pada umumnya bisa belajar Al-Qur’an dan keislaman secara mudah.

“Makanya kita pengen punya satu platform dan ekosistem yang memang terkontrol,” katanya.

Ia mengaku menyadari bahwa kini, generasi milenial dan setelahnya tidak mampu konsenstrasi maksimal ketika membaca, dan lebih suka mempelajari sesuatu melalu video, audio atau keduanya.

“Jadi kalau kita gak inovasi ke arah sana, nanti generasi-generasi penerus ini akan susah diajak belajar Al-Qur’an dan mengerti artinya. Karena itulah kita sebagai provider teknologi ingin memasukkan teknologi-teknologi ini biar membuat orang belajar Al-Qur’an itu fun, loh. belajar Al-Qur’an itu keren,” terangnya.

Adapun alasan pihaknya menggandeng JQH NU disebut karena adanya kesamaan visi misi ketika berbicara tentang kondisi terakhir keberagamaan di Indonesia. “Kita mau bicara Islam tuh agama yang damai, agama yang saling mengerti orang lain, mengerti culture orang lain,” ucapnya.

Rencananya, aplikasi ini berisi tentang beragam kebutuhan masyarakat tentang belajar Al-Qur’an dan memperdalamnya, yang didukung materi-materi keislaman.

“Aplikasi ini adalah untuk proses belajar, dan orang-orang untuk mendalami mempelajari Al-Qur’an dan keislaman. Jadi dua demand (permintaan) itu kita akan coba penuhi di aplikasi ini,” ucapnya.
 

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Alhafiz Kurniawan
Rabu 4 September 2019 21:45 WIB
Penjelasan KH Afifuddin Muhajir tentang Konsep Milkul Yamin dan Hubungan Seksual Nonmarital
Penjelasan KH Afifuddin Muhajir tentang Konsep Milkul Yamin dan Hubungan Seksual Nonmarital
Rais Syuriyah PBNU KH Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa ketiadaan budak dan perbudakan saat ini menutup hubungan seksual dengan jalan milkul yamin. (Foto: Ist)
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah PBNU KH Afifuddin Muhajir (Kiai Afif) menjelaskan konsep milkul yamin dalam Islam. Kiai Afif menyatakan bahwa konsep milkul yamin disinggung di dalam Al-Quran, yaitu disebut dalam Surat An-Nisa dan Surat Al-Mukminun.

Milkul yamin, kata Kiai Afif, berarti kepemilikan budak. Milkul yamin dapat ditemukan pada Surat An-Nisa dan Surat Al-Mukminun dalam merespons situasi perbudakan yang berkembang di zaman tersebut.

Dalam Surat Al-Mukminun tersebut salah satu ayat, “wal ladzina hum li furujihim hafizhun illa ‘ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum,” yang artinya, “mereka yang memelihara farjinya kecuali terhadap istri mereka dan budak mereka,” sebagai bentuk larangan berhubungan badan kepada selain istri dan budak.

Kiai Afif juga menyebut Surat An-Nisa ayat 25 yang mengandung kebolehan perkawinan pria merdeka dan perempuan budak dengan syarat ketiadaan kemampuan kawin dengan perempuan merdeka dan kekhawatiran pada perzinaan.

Menurutnya, hubungan seksual dari dua ayat tersebut dapat dilakukan dengan jalan milkul yamin, yakni dengan budak perempuan miliknya yang tidak terikat perkawinan dengan pria lain dan jalan perkawinan, yakni dengan budak perempuan bukan miliknya yang tidak dijadikan gundik oleh tuannya.

Pada prinsipnya, semua manusia dalam Islam adalah merdeka dan mulia. Tetapi struktur sosial tertentu menempatkan mereka ke dalam lingkaran perbudakan sehingga banyak anak terlahir sebagai budak atau mendadak menjadi budak karena peperangan.

Oleh karena itu, Islam datang untuk membawa semangat penghapusan sistem perbudakan. Hal ini ditandai dengan denda atau kafarat berupa pembebasan budak atas pelanggaran tertentu dalam Islam. Dalam Islam, pembebasan budak memiliki nilai ibadah yang tinggi. Banyak sekali dalil-dalil keutamaan yang berkaitan dengan pembebasan budak.

Semangat kafarat pembebasan budak dalam Islam ini, kata Kiai Afif, dimaksudkan untuk meruntuhkan struktur perbudakan yang berkembang di zaman itu. Hal ini dapat dilihat dalam kajian tarikh tasyri’ al-islami, ushul fiqih, dan kajian hukum Islam.

Ia menambahkan, umat Islam saat ini harus bersyukur karena saat ini tidak ada lagi budak dan tidak ada lagi perbudakan. Hal ini berjalan seiring dengan semangat agama Islam dalam menghapus perbudakan.

Kiai Afif mengatakan bahwa ketiadaan budak dan perbudakan saat ini menutup hubungan seksual dengan jalan milkul yamin. Ia berharap hubungan seksual dengan jalan milkul yamin terus tertutup.

“Pintu perbudakan kemungkinan bisa terbuka. Tapi tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi,” kata Kiai Afifuddin Muhajir kepada NU Online, Rabu (4/9).

Penjelasan ini disampaikan Kiai Afifuddin terkait perbincangan publik perihal hubungan seksual tanpa perkawinan melalui jalan milkul yamin yang dipicu oleh disertasi berjudul “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-Marital” di UIN Sunan Kalijaga, Agustus 2019. 
 
Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Muchlishon
Rabu 4 September 2019 17:0 WIB
Ansor Siap Kembangkan Ekonomi Digital Kerakyatan
Ansor Siap Kembangkan Ekonomi Digital Kerakyatan
KH Ma'ruf Amin saat tiba di lokasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Ansor VII, di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten.
Serang, NU Online
Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengaku, Ansor siap mewujudkan harapan dan tantangan Wakil Presiden RI terpilih, KH Ma’ruf Amin (Kiai Ma’ruf). Menurut Yaqut, Kiai Ma’ruf ingin kader GP Ansor melahirkan startup berkelas unicorn dan mewujudkan gagasan NU Connect, sebuah platform jejaring yang mampu mengonsolidasikan potensi ekonomi Nahdliyin.

"Kiai Ma’ruf juga meminta kader Ansor untuk menjembatani berbagai potensi ekonomi Nahdliyin, khususnya yang dirintis kalangan muda NU dalam bentuk startup maupun model ekonomi digital lainnya. Kita siap mewujudkan tantangan itu. Karena sebetulnya itu juga merupakan salah satu visi Ansor, yakni kemandirian organisasi,” kata Gus Yaqut di lokasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Ansor VII, di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten beberapa hari lalu.

Menurut Gus Yaqut, Ansor sudah beberapa kali merintis sejumlah startup, di antaranya Ansor Apps, Ansoruna hingga digitalisasi data kader Ansor beserta potensi ekonomi di tingkat ranting dan cabangnya masing-masing. 

“Sebagian ada yang kurang berhasil, namun kan biasa jatuh bangun dalam mengembangkan model usaha. Malah harus selalu kita ujicobakan sesuai pangsa pasarnya. Saat ini, kita tengah merintis marketplace yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dan mudah diaplikasikan seluruh kader. Saya optimistis bisa mewujudkan harapan Kiai Ma'ruf," ungkapnya. 

Gus Yaqut mengaku, Ansor memiliki banyak kader dengan berbagai potensinya. Mulai dari produsen produk garmen, pertanian, peternakan, hingga kuliner. 

"Mereka hanya butuh dikembangkan dan dibukakan aksesnya dari hulu hingga ke hilir, ke pemasarannya. Sementara kita juga punya banyak kader yang bisa jadi pangsa pasar. Jadi tinggal dijembatani,” paparnya.

Sementara, Ketua Steering Committee PKN Ansor VII Ruchman Bashori mengungkapkan, dalam setiap agenda PKN, salah satu persyaratan utama bagi pesertanya adalah mengajukan proyek strategis yang akan dikembangkan pasca PKN. Proyek strategis tersebut harus memiliki dampak positif untuk dirinya, organisasi, dan masyarakat sekitarnya. 

“Dalam PKN kali ini, 45 persen dari peserta mengangkat enterpreneurship di bidang digital dan pengembangan potensi ekonomi daerah dalam proyek strategisnya. Kita akan lihat output-nya dalam menguatkan kelembagaan dan peran Ansor di masyarakat. Beberapa alumni PKN juga sudah merintis startup yang orientasinya turut mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat,” tuturnya. 

Sejumlah peserta, menurut Ruchman, juga mengajukan rancangan proyek strategisnya berupa program dakwah digital yang mengedepankan Islam ramah, toleran, dan menghargai NKRI. “Ini juga penting untuk mengeliminasi dakwah intoleran yang berpotensi memecah belah bangsa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wapres RI terpilih KH Ma’ruf Amin, dalam pembukaan PKN Ansor VII, meminta GP Ansor untuk menjadi dinamo yang bisa menggerakkan masyarakat, serta berperan aktif mengembangkan ekonomi keumatan melalui pemanfaatan teknologi 4.0.

"Sekarang sudah masuk dengan era digitalisasi, dunia online, dan tumbuhnya startup. Pemuda Ansor harus ambil peran (pengembangan startup), dan nantinya bisa menjadi unicorn, ada decacorn. Kader Ansor juga harus terus bergerak dan menggerakkan. Jangan statis seperti gasing, tapi harus seperti dinamo. Bukan hanya berputar-putar, tapi harus mampu bergerak maju dan menggerakkan banyak pihak, memberi manfaat kepada banyak pihak," katanya.
 
Editor: Muchlihson
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG