IMG-LOGO
Nasional

NU Jatim Protes Pernyataan Presiden Soal Garam Madura

Kamis 5 September 2019 9:0 WIB
Bagikan:
NU Jatim Protes Pernyataan Presiden Soal Garam Madura
H Mahmud Mustain (tengah) saat jumpa pers. (Foto: NU Online/Ibnu Nawawi)

Surabaya, NU Online

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sangat menyesalkan pernyataan Presiden RI terkait kualitas garam Madura. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa garam Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih bagus dari garam Madura, Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan Presiden RI saat meninjau lokasi tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (21/8).

 

"Saya ditunjukkan beberapa garam yang diambil dari luar, Madura, Surabaya, dan Australia dibandingkan di sini (Kupang). Hasilnya di sini (Kupang) lebih bagus, lebih putih, dan bisa masuk garam industri," kata Jokowi saat itu sebagaimana dikutip sejumlah media.

 

Lewat Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) PWNU Jawa Timur (Jatim) menyatakan tidak terima atas pernyataan Presiden RI soal garam Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih bagus dari garam Madura.

 

“Kami minta agar Bapak Jokowi mengklarifikasi pernyataannya, yang menyebut garam NTT lebih bagus dari garam Madura itu. Kami mewakili masyarakat tambak garam tersinggung,” kata Ketua BKNU PWNU Jatim, Mahmud Mustain saat jumpa pers di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid al-Akbar Timur 9 Surabaya, Rabu (4/9).

 

Menurut Dosen Laboratorium Energi Laut Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu, apa yang disampaikan Jokowi tidak berdasarkan kenyataan yang ada. Sebab, kualitas garam Madura bagus.

 

"Bahkan, kualitas tiga sudah tidak kami produksi. Kami (petani garam Madura) hanya memproduksi kualitas (kategori) dua dan satu," jelasnya.

 

Mustain menengarai, Jokowi diberi sampel garam lokal berkualitas buruk saat ke NTT. Padahal, garam Madura memiliki kualitas yang bagus.

 

“Sehingga hal itu cukup membuat kami mewakili masyarakat tambak garam tidak happy. Karena garam Madura berkualitas bagus, dan itu sudah melalui uji kelayakan dan penelitian,” ungkapnya.

 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah bisa langsung mengecek garam ke Madura. Lebih-lebih bisa menjadikan Pulau Madura sebagai sentra garam.

 

“Pemerintah harusnya bisa langsung mengecek saat kunjungan ke Madura, dengan begitu akan tahu fakta riil kualitas garam yang ada. Kami harap pemerintah bisa menjadikan Madura sebagai sentra khusus garam, karena selama ini belum ada. Padahal dari zaman dulu kita kenal Madura itu adalah Pulau Garam,” katanya.

 

Tak hanya itu, Mustain menyarankan kepada pemerintah agar Madura diprospek sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK). Menurutnya, tuntutan tersebut tidak mengada-ada karena melihat potensi yang ada.

 

“Dengan menjadikan Madura sebagai KEK garam, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama petambak garam yang mayoritas adalah warga NU atau Nahdliyin,” tandasnya.

 

Turut mendampingi Mustain saat jumpa pers tersebut, diantaranya adalah Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abd A’la yang juga asli Sumenep.

 

Pewarta: Ibnu Nawawi

Editor: Aryudi AR

Bagikan:

Baca Juga

Kamis 5 September 2019 21:30 WIB
Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main
Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main
Habib Luthfi di acara Ansor Kendal, Jateng
Kendal, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Lthfi bin Yahya mengajak kepada Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk senantiasa merawat sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendahulu.
 
"Kepada kalianlah negara ini harus dirawat, hal ini sesuai amanah para pendiri untuk diisi dengan berbagai pembangunan fisk dan no fisik," tegasnya. 
 
Hal itu disampaikan Habib Luthfi bin Yahya yang juga Panglima Besar Banser saat mengisi taushiyah pada penutupan Kemah Kebangsaan yang dihelat Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah  di Pesantren Darussalam, Meteseh, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (4/9) malam.
 
Menurutnya, sejarah merupakan ruh nasionalisme yang harus dipelajari oleh setiap generasi. Karena itu, sejarah sebagai obor nasionalisme jangan sampai terputus.
 
“Bagi kader Ansor dan Banser, NKRI harga mati itu tidak main-main. Tanamkan dan amalkan karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Habib Luthfi.
 
Usai memberikan taushiyah, Habib Luthfi memberikan ijazah khusus kepada para kader Ansor dan Banser yang telah berikrar setia pada NKRI.
 
Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen yang turut hadir berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser menjadi pelopor penebar semangat persatuan dan kesatuan.
 
"Ansor dan Banser harus jadi pelopor menebarkan semangat persatuan dan kesatuan di manapun kalian berada, apalagi saat ini tengah marak provokasi bernuansa SARA," tegasnya.
 
Putera dari kiai kharismatik KH Maimoen Zubair (alm) ini juga berharap, perang saudara di Suriah dan beberapa negara muslim dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat di tanah air agar tidak mudah termakan isu yang sengaja diciptakan untuk memecah belah.
 
"Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara dan sekaligus merekatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
 
Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Izzudin Abdussalam menuturkan, Kemah Kebangsaan dapat menjadi momentum bagi kader Ansor dan Banser untuk menguatkan kembali rasa cinta tanah air yang telah dicontohkan oleh ulama dan para kiai.
 
Ketua PC GP Ansor Kendal Muhammad Ulil Amri mengatakan, kegiatan kemah kebangsaan bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan sekaligus sebagai ajang konsolidasi seluruh jajaran pengurus.
 
Dijelaskan, kegiatan tingkat kabupaten ini diikuti kepala kesatuan dari 286 ranting di tingkat desa dan 20 anak cabang di tingkat kecamatan.
 
“Kami siap mengemban amanah dari ulama dan para kiai untuk terus berkhidmah menjaga keutuhan NKRI. Seluruh kepala kesatuan telah diinstruksikan untuk meneruskan kepada seluruh jajarannya menyikapi situasi kebangsaan terkini. Kami pastikan Ansor Kendal solid dan bergerak di bawah satu komando dari pimpinan pusat,” tuturnya. 
 
Kontributor: Samsul
Editor: Muiz
Kamis 5 September 2019 19:30 WIB
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron mengatakan, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan. (Husni Sahal/NU Online)
Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron menjelaskan, kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah agar tidak terjadi kerugian pada keuangan negara.

Sehingga, kata Ghufron, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan.

“Baik (caranya) mau pemberantasan maupun pencegahan,” kata Ghuforn ketika menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) di Lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Diskusi tersebut mengusung tema ‘Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’.

Menurut Ghufron, kalau pencegahan lebih menguntungkan dalam mengembalikan keuangan negara, maka pencegahan harus lebih didahulukan dari pada cara lain. Hukum dibentuk oleh legislator memiliki tujuan.

“Kita berproses hukum itu tidak untuk main-main. Tidak untuk memenuhi Cipinang, tidak untuk memenuhi Lapas, tapi kalau menegakkan hukum untuk tindak pidana korupsi itu untuk melindungi dan mengembalikan kerugian negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, tidak boleh memunculkan anggapan ‘jika hukum ditegakkan, maka 100 persen keuangan negara juga akan kembali kepada negara’. Sebab, terjadinya penegakan hukum tidak serta merta atau 100 persen keuangan negara kembali.

Ia mencontohkan kasus korupsi jembatan. Menurutnya, jika pun keuangan negara yang dikorupsi oleh koruptor itu bisa kembali, tapi tidak akan dapat mengembalikan kerugian waktu dan membuat jembatan bertahan lama.

“Itu tidak bisa terkembali secara full walaupun kemudian sudah OTT atau sudah dilapaskan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua P2N Irnanda Laksanawan juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ia menyatakan demikian karena dalam pandangannya, persoalan korupsi seperti sebuah tontonan melalui publikasi media.

“Bagaimana ke depan, korupsi bukan untuk dipertontonkan maupun dijebak pada saat mereka mengadakan hal yang salah, tetapi kalau bisa (yang harus dilakukan) lebih pada pencegahan,” kata Irnanda.

Diskusi yang dimoderatori Witjaksono ini juga dihadiri dua pembicara lain, yakni Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, dan Advokat Bambang Sri Pujo.
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muchlishon
Kamis 5 September 2019 19:0 WIB
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2018. (Ilustrasi: Abdul Rahmad Ahdori/NU Online)
Jakarta, NU Online
Wahid Foundation merekomendasikan tujuh poin kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas temuan pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Rekomendasi tersebut dinilai penting dan harus disikapi agar praktik toleransi terwujud serta dapat mencegah adanya konflik di masyarakat. 

Tujuh poin penting rekomendasi yang diajukan Wahid Foundation itu antara lain: 

Pertama, mendesak presiden dan pemerintah pusat merealisasikan visi melawan intoleransi dengan mendorong berbagai kementerian dan lembaga negara melaksanakan pengarusutamaan toleransi dan jaminan perlindungan hak atas KBB dalam rencana pembangunan jangka menengah dan nasional IV 2020-2025.

Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret dan permanen guna menyelesaikan warisan kasus lama dan baru terkait pelanggaran KBB.

Ketiga, mendesak pemerintah dan DPR memaksimalkan fungsi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah terkait kebijakan pemerintah-pemerintah daerah menangani isu-isu keagamaan.

Keempat, mendesak Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengarusutamakan pendidikan toleransi, moderasi, beragama dan penghormatan hak beragama dan berkeyakinan dalam kurikulum di berbagai tingkatan termasuk di berbagai ekstrakurikuler.

Kelima, mendesak pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat pusat maupun daerah.
 

Keenam, mendesak pemerintah dan terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau berbagai kebijakan daerah bernuansa agama yang membatasi hak beragama dan diskriminatif.

Ketujuh, mendorong pemerintah pusat memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemimpin daerah yang berhasil meningkatkan kualitas perlindungan hak atas KBB dan pelayanan publik non diskriminatif.

Selain tujuh rekomendasi tersebut, Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, memberikan beberapa catatan yang mesti disikapi oleh semua pihak. Diantaranya penyelesaian kasus jamaah Syiah di Sampang, Jawa Timur. 
 
“Seperti pemulihan jamaah Syiah di Sampang yang sampai sekarang anaknya masih sulit, hidup di pengungsian dan sebagainya,” ujarnya saat Peluncuran Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Sementara Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, mendesak agar pemerintah merevisi atau membatalkan peraturan daerah yang potensial melanggar kemerdekaan beragama/berkeyakinan. 

“Patokan kita adalah konstitusi. Konstitusi Pasal 28, 29 telah menegaskan negara punya kewajiban untuk melindungi kemerdekaan kebebasan setiap warga untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing,” ucapnya

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG