IMG-LOGO
Nasional

Wahid Foundation Rilis Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama Sepanjang 2018

Kamis 5 September 2019 15:30 WIB
Bagikan:
Wahid Foundation Rilis Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama Sepanjang 2018
Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, mengatakan ada sejumlah temuan penting –terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan- yang ditemukan sepanjang 2018. (A Rahman Ahdori/NU Online)
Jakarta, NU Online
Wahid Foundation merilis temuan pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, mengatakan, ada sejumlah temuan penting –terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan- yang ditemukan sepanjang 2018. 
 
Pertama, naiknya pelanggaran KBB meski pun turun dari jumlah peristiwa. Dalam kurun waktu 2018, terjadi tindakan pelanggaran sebanyak 276 tindakan. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan 2017, yang hanya mencapai 265 tindakan. Sementara dari segi peristiwa, sepanjang 2018 ditemukan 192 peristiwa, jumlah itu lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan 213 peristiwa.
 
Adanya perbedaan jumlah peristiwa dari tindakan tersebut dikarenakan dari satu peristiwa kerap terjadi beberapa tindakan. Kedua, aktor non-negara masih mendominasi pelaku pelanggaran. Selama 2018, ada 130 pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara dan 146 dilakukan aktor non-negara. 
 
“Aktor negara paling banyak melanggar dan paling banyak juga melakukan kebaikan itu dilakukan kepolisian, pemda kabupten atau kota. Forum lintas agama, LSM, dan FKUB,” kata Yenny dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
 
Ketiga, menguatnya kebijakan-kebijakan daerah bernuansa agama tertentu. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan pelanggaran KBB karena menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa sekelompok orang melaksanakan pentaatan ritual agama tertentu. 
 
“Sepanjang tahun 2018 ini ada 22 regulasi yang melanggar KBB misalnya surat edaran pemerintah daerah (pemda) mengenai keharusan shalat berjamaah. Jadi agama masuk ke ranah publik. Ini ruang publik tidak boleh. Dalam Islam saja shalat berjamaah itu sunah bukan wajib. Ini sudah betul-betul mengambil peran agama jauh dilampaui karena dimasukkan ke hukum positif,” jelasnya. 
 
Regulasi lain di Aceh misalnya, telah dilakukan edaran dari pemda untuk pramugari agar menggunakan busana tertentu. Bagi Yenny, meski berbentuk edaran namun jika dikeluarkan institusi berwenang maka akan berpotensi diskriminasi. 
 
Keempat, turunnya bentuk pelanggaran politisasi agama. Pada 2018, Wahid Foundation menemukan tujuh peristiwa pelanggaran KBB yang masuk kategori politisasi agama. Jumlah tersebut turun drastis dibanding 2017 yang mencapai 26 peristiwa. Hal itu dilatar belakangi adanya perhelatan politik yang melahirkan pembelahan politik dan ideologi sensitif seperti Pilkada DKI Jakarta. 
 
(Kelima) Selanjutnya masih belum selesainya masalah pelanggaran KBB yang diwarisi tahun sebelumnya. Misalnya kasus yang dialami komunitas Syiah di Sampang, yang masih diungsikan di Rusun Puspa Agro, Sidorjo. Kasus Gereja GKI Yasmin Bogor, kasus HKBP Filadelfia di Kabupten Bekasi dan penyegelan milik jamaah Ahmadiyah Indonesia di Depok,” ucapnya. 
 
Keenam, DKI Jakarta dan Jawa Barat masih menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan pelanggaran KKB. Dari 26 wilayah yang terekam peristiwa pelanggaran banyak terjadi di DKI yaitu 32 peristiwa, disusul Jawa Barat 26 peristiwa, Jawa Timur 17 peristiwa, dan Banten 16 peristiwa. 
 
Selain potret pelanggaran, Wahid Foundation menemukan praktik-praktik baik yang mempromosikan dan mempraktikkan toleransi atau kegiatan mencegah konflik berdasarkan agama atau keyakinannya. Selama 2018, praktik baik mengalami kenaikan siginifikan dibanding 2017. 
 
“Pada tahun 2017 (terjadi) praktik baik 410 tindakan sedangkan 2018 terjadi 995 tindakan, mengalami kenaikan lebih dari 100 persen,” ucapnya. 
 
Yenny menambahkan, pihaknya menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh elemen untuk melakukan langkah-langkah yang serius dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya menyajikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, DPR, dan Komisi Yudisial. 
 
Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, menjelaskan, laporan ini menggunakan metode berbasis peristiwa dan pendekatan model event based methodology. Pemantauan dilakukan terhadap pemberitaan media cetak nasional dan daerah juga media elektronik nasional dan daerah. 
 
“Kemudian data yang diperoleh atas informasi yang diberikan jaringan Wahid Foundation dan ahli yang selama ini concern pada isu KBB,” tandasnya. 
 
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
 
Bagikan:
Kamis 5 September 2019 21:30 WIB
Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main
Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main
Habib Luthfi di acara Ansor Kendal, Jateng
Kendal, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Lthfi bin Yahya mengajak kepada Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk senantiasa merawat sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendahulu.
 
"Kepada kalianlah negara ini harus dirawat, hal ini sesuai amanah para pendiri untuk diisi dengan berbagai pembangunan fisk dan no fisik," tegasnya. 
 
Hal itu disampaikan Habib Luthfi bin Yahya yang juga Panglima Besar Banser saat mengisi taushiyah pada penutupan Kemah Kebangsaan yang dihelat Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah  di Pesantren Darussalam, Meteseh, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (4/9) malam.
 
Menurutnya, sejarah merupakan ruh nasionalisme yang harus dipelajari oleh setiap generasi. Karena itu, sejarah sebagai obor nasionalisme jangan sampai terputus.
 
“Bagi kader Ansor dan Banser, NKRI harga mati itu tidak main-main. Tanamkan dan amalkan karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Habib Luthfi.
 
Usai memberikan taushiyah, Habib Luthfi memberikan ijazah khusus kepada para kader Ansor dan Banser yang telah berikrar setia pada NKRI.
 
Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen yang turut hadir berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser menjadi pelopor penebar semangat persatuan dan kesatuan.
 
"Ansor dan Banser harus jadi pelopor menebarkan semangat persatuan dan kesatuan di manapun kalian berada, apalagi saat ini tengah marak provokasi bernuansa SARA," tegasnya.
 
Putera dari kiai kharismatik KH Maimoen Zubair (alm) ini juga berharap, perang saudara di Suriah dan beberapa negara muslim dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat di tanah air agar tidak mudah termakan isu yang sengaja diciptakan untuk memecah belah.
 
"Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara dan sekaligus merekatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
 
Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Izzudin Abdussalam menuturkan, Kemah Kebangsaan dapat menjadi momentum bagi kader Ansor dan Banser untuk menguatkan kembali rasa cinta tanah air yang telah dicontohkan oleh ulama dan para kiai.
 
Ketua PC GP Ansor Kendal Muhammad Ulil Amri mengatakan, kegiatan kemah kebangsaan bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan sekaligus sebagai ajang konsolidasi seluruh jajaran pengurus.
 
Dijelaskan, kegiatan tingkat kabupaten ini diikuti kepala kesatuan dari 286 ranting di tingkat desa dan 20 anak cabang di tingkat kecamatan.
 
“Kami siap mengemban amanah dari ulama dan para kiai untuk terus berkhidmah menjaga keutuhan NKRI. Seluruh kepala kesatuan telah diinstruksikan untuk meneruskan kepada seluruh jajarannya menyikapi situasi kebangsaan terkini. Kami pastikan Ansor Kendal solid dan bergerak di bawah satu komando dari pimpinan pusat,” tuturnya. 
 
Kontributor: Samsul
Editor: Muiz
Kamis 5 September 2019 19:30 WIB
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron mengatakan, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan. (Husni Sahal/NU Online)
Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron menjelaskan, kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah agar tidak terjadi kerugian pada keuangan negara.

Sehingga, kata Ghufron, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan.

“Baik (caranya) mau pemberantasan maupun pencegahan,” kata Ghuforn ketika menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) di Lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Diskusi tersebut mengusung tema ‘Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’.

Menurut Ghufron, kalau pencegahan lebih menguntungkan dalam mengembalikan keuangan negara, maka pencegahan harus lebih didahulukan dari pada cara lain. Hukum dibentuk oleh legislator memiliki tujuan.

“Kita berproses hukum itu tidak untuk main-main. Tidak untuk memenuhi Cipinang, tidak untuk memenuhi Lapas, tapi kalau menegakkan hukum untuk tindak pidana korupsi itu untuk melindungi dan mengembalikan kerugian negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, tidak boleh memunculkan anggapan ‘jika hukum ditegakkan, maka 100 persen keuangan negara juga akan kembali kepada negara’. Sebab, terjadinya penegakan hukum tidak serta merta atau 100 persen keuangan negara kembali.

Ia mencontohkan kasus korupsi jembatan. Menurutnya, jika pun keuangan negara yang dikorupsi oleh koruptor itu bisa kembali, tapi tidak akan dapat mengembalikan kerugian waktu dan membuat jembatan bertahan lama.

“Itu tidak bisa terkembali secara full walaupun kemudian sudah OTT atau sudah dilapaskan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua P2N Irnanda Laksanawan juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ia menyatakan demikian karena dalam pandangannya, persoalan korupsi seperti sebuah tontonan melalui publikasi media.

“Bagaimana ke depan, korupsi bukan untuk dipertontonkan maupun dijebak pada saat mereka mengadakan hal yang salah, tetapi kalau bisa (yang harus dilakukan) lebih pada pencegahan,” kata Irnanda.

Diskusi yang dimoderatori Witjaksono ini juga dihadiri dua pembicara lain, yakni Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, dan Advokat Bambang Sri Pujo.
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muchlishon
Kamis 5 September 2019 19:0 WIB
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2018. (Ilustrasi: Abdul Rahmad Ahdori/NU Online)
Jakarta, NU Online
Wahid Foundation merekomendasikan tujuh poin kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas temuan pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Rekomendasi tersebut dinilai penting dan harus disikapi agar praktik toleransi terwujud serta dapat mencegah adanya konflik di masyarakat. 

Tujuh poin penting rekomendasi yang diajukan Wahid Foundation itu antara lain: 

Pertama, mendesak presiden dan pemerintah pusat merealisasikan visi melawan intoleransi dengan mendorong berbagai kementerian dan lembaga negara melaksanakan pengarusutamaan toleransi dan jaminan perlindungan hak atas KBB dalam rencana pembangunan jangka menengah dan nasional IV 2020-2025.

Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret dan permanen guna menyelesaikan warisan kasus lama dan baru terkait pelanggaran KBB.

Ketiga, mendesak pemerintah dan DPR memaksimalkan fungsi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah terkait kebijakan pemerintah-pemerintah daerah menangani isu-isu keagamaan.

Keempat, mendesak Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengarusutamakan pendidikan toleransi, moderasi, beragama dan penghormatan hak beragama dan berkeyakinan dalam kurikulum di berbagai tingkatan termasuk di berbagai ekstrakurikuler.

Kelima, mendesak pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat pusat maupun daerah.
 

Keenam, mendesak pemerintah dan terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau berbagai kebijakan daerah bernuansa agama yang membatasi hak beragama dan diskriminatif.

Ketujuh, mendorong pemerintah pusat memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemimpin daerah yang berhasil meningkatkan kualitas perlindungan hak atas KBB dan pelayanan publik non diskriminatif.

Selain tujuh rekomendasi tersebut, Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, memberikan beberapa catatan yang mesti disikapi oleh semua pihak. Diantaranya penyelesaian kasus jamaah Syiah di Sampang, Jawa Timur. 
 
“Seperti pemulihan jamaah Syiah di Sampang yang sampai sekarang anaknya masih sulit, hidup di pengungsian dan sebagainya,” ujarnya saat Peluncuran Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Sementara Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, mendesak agar pemerintah merevisi atau membatalkan peraturan daerah yang potensial melanggar kemerdekaan beragama/berkeyakinan. 

“Patokan kita adalah konstitusi. Konstitusi Pasal 28, 29 telah menegaskan negara punya kewajiban untuk melindungi kemerdekaan kebebasan setiap warga untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing,” ucapnya

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG