IMG-LOGO
Trending Now:
Fragmen

Lautan Itu Bernama Gus Dur

Jumat 6 September 2019 12:30 WIB
Bagikan:
Lautan Itu Bernama Gus Dur
KH Abdurrahman Wahid berseragam TNI Angkatan Laut. (Ilustrasi: NU Online)
Lautan luas disebut samudera yang di dalamnya berisi banyak makhluk hidup, materi, dan benda-benda berharga lainnya. Bahkan lautan luas menjadi penopang hidup masyarakat sejak dahulu kala. Kekuatan sebuah bangsa juga diukur seberapa tangguh pertahanan lautnya.

Sebagai bangsa berkarakter maritim, tokoh Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ingin Indonesia mengabaikan potensi laut, baik dari sisi pertahanan keamanan dan sumberdaya alamnya. Sebagai ulama, pemimpin bangsa, tokoh nasional, dan presiden yang dekat dengan rakyatnya, Gus Dur adalah lautan itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran historis tentang potensi maritim itu, Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013) menegaskan bahwa Gus Dur adalah presiden pertama yang membentuk Departemen Kelautan (Kementerian Kelautan) serta pertama kali mengangkat Panglima TNI dari matra Angkatan Laut. Dimulai dari Presiden Gus Dur, jabatan Panglima TNI digilir per matra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara).

Untuk pertama kali dalam sejarah militer Indonesia sampai saat itu, TNI dipimpin seorang panglima yang berasal dari luar Angkatan Darat (AD). Sebenarnya, pada 1955-1961, sempat terjadi rotasi di pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata.

Tapi saat itu, tidak ada posisi Panglima secara resmi. Bung Karno menghapus jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dan menggantinya dengan Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf—jabatan yang hanya berfungsi sebagai koordinator, bukan komando. Marsekal Soeriadi Soeriadarma dari AU pernah menempati jabatan tersebut.

Institusi pertahanan dan keamanan Indonesia eksis secara resmi sejak didirikannya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Panglima pertamanya adalah Jenderal Soedirman. Dia berasal dari Angkatan Darat.

Dari 1945 sampai 1968 terjadi berbagai perubahan dalam nama dan jalur komando institusi tersebut. Dari TKR menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), lalu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, yang jelas, lembaga tersebut membawahi semua matra angkatan dan, dalam perkembangannya kemudian, termasuk Kepolisian. Semua pucuk pimpinan semasa itu berasal dari AD.

Pola tersebut berlanjut saat Soeharto menjadi presiden dari 1966 hingga 32 tahun berikutnya. Semua panglima ABRI pada masanya juga berasal dari Angkatan Darat. Dimulai dari yang pertama Jenderal Soeharto sendiri sampai yang terakhir Jenderal Wiranto. Baru pada pemerintahan Presiden Gus Dur, Laksamana Widodo A.S. ditunjuk sebagai sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Wisdom Kelautan Gus Dur

Seorang perwira dari Korps Marinir TNI AL dalam sebuah percakapan mengatakan, “pernah sewaktu KH Abdurrahman Wahid saat menjabat Presiden RI berbicara di depan pasukan Marinir TNI AL di tempat saya, beliau berbicara begini”:

"Menyelamlah kalian sampai ke dasar lautan yang terdalam hingga tubuhmu resap oleh kecintaanmu kepada-Nya. Dan jangan palingkan mukamu ke sisi lain jika kamu belum mengenal apa yang kamu perbuat.”

Dawuh Gus Dur tersebut penting menjadi perhatian bahwa proses persenyawaan manusia dengan alam maupun dengan seluruh makhluk ciptaan Allah harus dilakukan. Hal ini juga terkait dengan proses belajar dan memahami ilmu yang terhampar di muka bumi.

Pernyataan Gus Dur itu juga menyoroti tradisi dan proses instan dalam proses belajar dan memahami ilmu. Hal ini tersirat dalam kalimat kedua dari dawuh di atas. Proses penggalian ilmu dan proses belajar harus bersifat dawam atau terus-menerus dan berkelanjutan ketika seseorang belum memahami ilmu tersebut.

Selain wisdom di atas, Gus Dur juga mempunyai cerita lucu dengan TNI AL. Gus Dur ingin menegaskan bahwa dua pertiga wilayah RI adalah laut. Dalam sejarah, bangsa Nusantara adalah bangsa maritim. Benteng utama pertahanan laut Indonesia dilakukan oleh TNI AL dengan Marinir sebagai pasukan elitnya.

Dalam The Wisdom of Gus Dur: Butir-Butir Kearifan Sang Waskita (2014), suatu ketika dalam suasana santai, Presiden Gus Dur berbincang ringan dengan ajudannya yang lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL).

Karena dikenal sebagai sosok egaliter, Gus Dur tak sungkan berbincang dengan siapa pun. Alasan itulah yang membuat orang-orang dekatnya juga tak segan meski Gus Dur adalah seorang Presiden.

“Gus, salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Paraguay nggak punya laut, kok punya Angkatan Laut?” tanya Ajudan.

“Sama seperti saya, punya Ajudan, tetapi saya bukan seperti Presiden. Lah, kamu manggil saya Gus,” ujar Gus Dur sambil terkekeh dalam hati.

“Siap Pak Presiden!” sontak Ajudan langsung sadar dan memberi hormat.

“Ndak apa-apa, saya cuma ngetes seberapa besar selera humor seorang tentara,” lontar Gus Dur dengan tawanya yang khas, sedangkan Ajudan hanya bisa menahan tawa karena sudah terlanjur hormat.

Di tengah komitmennya dalam memperkuat bidang kelautan, Gus Dur juga tidak melepaskan diri untuk memberi masukan, saran, dan kritik terhadap pertahanan kelautan Indonesia. Hal ini ia lakukan setelah tidak menjabat sebagai Presiden RI. Bukan Gus Dur namanya jika tidak melontarkan humor, bahkan saat menyampaikan kritik sekalipun.

Suatu saat Muhammad AS Hikam (2013) sowan menemui Gus Dur. Sampai di kediaman, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beri’tikaf. Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Obrolan berjalan ringan dan santai. Presiden ke-4 RI dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia. Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

“Tapi kata TNI persenjataan kita itu kuat lho, Gus,” sergah Hikam. “Kuat apanya? Kang, kalau misalnya perang di laut, kapal angkatan luat kita belum sampai ditembak pun sudah tenggelam. Tahu sampean kenapa?” kata Gus Dur sambil nyengir.

“Kenapa, Gus?” tanya Hikam. “Karena keberatan dempul untuk nambal kapal-kapal kita,” jawab Gus Dur terkekeh.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 4 September 2019 23:30 WIB
Titik Awal Lahirnya GP Ansor
Titik Awal Lahirnya GP Ansor
Gerakan Pemuda Ansor. (Ilustrasi: NU Online)
Dalam masa perkembangan, NU mulai bersungguh-sungguh memperhatikan masalah kepemudaan. Berbagai organisasi pemuda yang pada dasarnya satu aspirasi dengan NU dikumpulkan dalam satu wadah sebagai benteng pertahanan. Sehingga dalam muktamar kesembilan ini lahirlah sebuah keputusan: “Membentuk wadah pemuda yang diberi nama Anshor Nadhlatoel Oelama (ANO).

Pada prinsipnya, perkembangan NU ada pada visi dan cita-cita mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin yang berupaya selalu memoderasi Islam dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di titik ini NU, tidak hanya menyikapi perkembangan dunia global, tetapi juga terus berupaya mempertahankan tradisi dan budaya baik yang ditancapkan oleh para ulama terdahulu dan para pendiri bangsa.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir setidaknya mempunyai tiga motivasi. Pertama, menegakkan nilai-nilai agama dalam setiap lini kehidupan. Kedua, membangun nasionalisme. KH Hasyim Asy’ari mengatakan, agama dan nasionalisme tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat untuk mewujudkan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Motif ketiga, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. (Lihat Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Dalam perkembangannya, NU tidak sedikit menghadapi resistensi yang tinggi terutama dari kelompok penjajah dan kelompok yang mengatasnamakan permurnian akidah (puritan), namun berupaya memberangus tradisi dan budaya Nusantara yang merupakan identitas kebangsaan. Hingga masa orde baru pun, NU masih terdiskriminasi oleh rezim. Walau demikian, NU justru makin besar, berkembang, dan mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat.

Tugas yang diemban NU dari masa ke masa akan terus mengalami tantangan yang tidak mudah. Namun, berkaca pada dinamika internal organisasi, akan lebih baik jika warga NU memahami dan mengetahui titik awal perkembangan NU. Titik awal sejarah perkembangan NU terjadi ketika perhelatan Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1934.

Setidaknya ada sejumlah alasan kenapa Muktamar di Banyuwangi tersebut dijadikan titik awal perkembangan sejarah NU di Banyuwangi menurut catatan Choirul Anam (2010).

Pertama, karena di Muktamar Banyuwangi inilah mulai diberlakukan  mekanisme kerja baru, yakni pemisahan sidang antara Syuriyah dan Tanfidziyah di dalam muktamar. Sejak itu Tanfidziyah mengadakan sidang sendiri dengan materi permasalahan sendiri. Juga Syuriyah yang mengurus majelisnya sendiri dengan permasalahan yang tentunya terkait dengan persoalan agama. Namun, keputusan yang didapat tetap menjadi kesepkatan organisasi NU secara umum.

Sebelum itu, sidang-sidang di dalam muktamar dipimpin langsung oleh Syuriyah. Pengurus Tanfidziyah boleh ikut dalam sidang – yang biasanya dibagi dalam tujuh majelis – tetapi tidak berhak bersuara (ikut memutuskan) suatu persoalan, terutama yang berhubungan dengan hukum agama.

Pengurus Tanfidziyah ‘boleh ikut’ memutuskan hanya pada perkara yang tidak memerlukan keterangan hukum agama. Hak dan kekuasaan itu memang sudah diatur dalam Statuen NU 1926 sebagai berikut:

“Kekuasaan jang tertinggi dari perkoempoelan ini jaitoe oleh kongres dan oetoesan-oetoesan. Sekalian poetoesan di dalam kongres-kongres jang perloe dengan keterangan hoekoem agama hanja boleh dipoetoes oleh oetoesan-oetoesan dari golongan goeroe agama (oelama). Lain-lain oeroesan jang tiada begitoe perloe dengan keterangan hoekoem agama, oetoesan jang boekan goeroe agama (oelama) boleh turut memoetoesnja.”

Kedua, sejak Muktamar Banyuwangi tatacara persidangan mulai diperbarui. Apabila pada beberapa kali muktamar sebelumnya, sidang-sidang majelis cukup dilakukan dengan duduk melantai di atas tikar atau permadani sambil membawa tumpukan kitab-kitab madzhab, kebiasaan itu tidak lagi dijumpai di Muktamar Banyuwangi. Bentuk persidangan sudah diatur rapi dan agak formal. Peserta sidang dipersilakan duduk di kursi menghadap pemimpin sidang.

Ketiga, dalam muktamar kesembilan ini mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti Mahfudz Siddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan anak-anak muda lainnya. Mereka ikut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader.

KH Abdul Wahab Chasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Choirul Anam (2010) mencatat, dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH Abdul Wahab Chasbullah –yang kemudian menjadi pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Wahab Chasbullah, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut.

Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam.

Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang kelak disebut Banser (Barisan Serbaguna). Dalam Kongres II ANO di Malang tahun 1937. Di Kongres ini, Banoe menunjukkan kebolehan pertamakalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh.

Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum Banoe Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusydi, tokoh yang namanya tetap dikenang, bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Malang.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
Sabtu 31 Agustus 2019 18:30 WIB
Ketika Ulama dan Santri Bertempur di Ambarawa
Ketika Ulama dan Santri Bertempur di Ambarawa
Laskar Hizbullah. (Dok. istimewa)
Di samping melahirkan panglima pertempuran yang gagah berani bernama Soedirman (saat itu berpangkat kolonel), pertempuran di Ambarawa, Jawa Tengah merupakan salah satu titik pertempuran penting rakyat Indonesia melawan tentara Sekutu yang dibonceng NICA (Belanda).
 
Dalam pertempuran Ambarawa yang berlangsung selama 20 hari, KH Saifuddin Zuhri yang memimpin laskar hizbullah beserta pasukan lain seperti TKR dan rakyat Indonesia berhasil memukul mundur tentara sekutu.

Sebagai Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah dan Anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu, ia memimpin laskar hizbullah untuk bersama-sama pasukan TKR di bawah pimpinan Kolonel Soedirman. Dalam pertempuran Ambarawa sendiri terjadi karena sekutu harus segera mengungsikan orang-orang Eropa di Ambarawa dan sekitarnya yang berjumlah sekitar 10.000 orang.

KH Saifuddin Zuhri bersama pasukan tempurnya dar Hizbullah sebelum bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan tentara kelaskaran rakyat lainnya dalam perang Ambarawa terlebih dahulu melakukan mobilisasi kekuatan tempur untuk menyerang Inggris di Magelang.

Pertempuran di mana pun, termasuk di Ambarawa dan Magelang, riyadhoh rohani dilakukan. Saat itu ikhtiar berlangsung hanya satu jam, usai sebelum waktu subuh tiba. Kala itu KH Saifuddin Zuhri mengantarkan Letkol M. Sarbini dan Letkol Ahmad Yani hingga ke pinggir alun-alun di mulut Jalan Bayeman, Magelang.

Mereka masih terus membicarakan rencana serangan serentak  untuk mengepung markas tentara Sekutu yang mendiami Seminari Katolik ketika itu. Ketiga tokoh tersebut merencanakan ‘gerakan mencekik leher’. Mengepung kedudukan Sekutu dengan serangan tiba-tiba.

Di tengah rencana tersebut, Laskar Hizbullah akan bergerak dari Masjid Besar dan pendopo kabupaten untuk menyerang musuh dari arah depan. Laskar yang lain bergerak dari arah Bayeman, menerobos jalan Pecinana untuk mencapai gedung bioksop yang terletak dari sayap kiri gedung Seminari Katolik.

Adapun Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang induk pasukannya berada di karesidenan akan menyerbu markas Sekutu dari arah Hotel Tidar yang terletak di sayap kanan gedung Seminari Katolik.

Tiba-tiba sesosok tibuh mendekati KH Saifuddin Zuhri, Sarbini, dan Ahmad Yani dalam keremangan waktu subuh.

“Menoreh!” teriak seorang pengawal M. Sarbini.

“Meteseh!” jawaban dari sosok tubuh di keremangan yang ternyata kurir (pembawa pesan) TKR. Ia makin mendekati ketiga tokoh tersebut, datang untuk melapor kepada Letkol M. Sarbini yang merupakan komando pertempuran di Magelang, Jawa Tengah.

KH Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren (2013) menjelaskan bahwa ‘Menoreh’ dan ‘Meteseh’ adalah kata-kata semboyan jaga (wachtwoord), kata atau kode pengenal untuk mengetahui apakah seorang yang dijumpai itu kawan atau musuh.

Dalam keadaan siaga dan diterapkan jam malam, berlaku kata sandi untuk menegur seseorang yang tidak dikenal. Kata pengenal tersebut terdiri dari dua kata (teguran dan jawaban) yang telah ditetapkan oleh komandan daerah yang bersangkutan. Kata pengenal tersebut setiap malam berganti dan hanya diketahui oleh sesama kawan.

Kadang-kadang berupa kata teguran ‘maju’ dan jawabnya ‘menang’ atau ‘siap’ dan jawabnya ‘waspada’. Jika jawaban orang yang ditegur adalah kata di luar ketetapan, maka dengan sendirinya hal itu merupakan petunjuk bahwa orang itu bukan kawan.

Malam itu kata sandi terdiri dari kata-kata “Menoreh’ dan ‘Meteseh’. Kedua kata sandi tersebut merupakan dua nama daerah perjuangan yang dijadikan medan tempur oleh Pangeran Diponegoro saat menghadapi penjajah Belanda.

Tentara Sekutu mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigjen Bethel. Awalnya rakyat Indonesia ikut membantu pergerakan Tentara Sekutu yang kedatangannya ingin menyisir sisa-sisa tentara Nippon (Jepang) di Indonesia pasca Sekutu mengalahkan Jepang lewat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Tetapi seperti terjadi di daerah-daerah lain, serdadu NICA menyalakan obor fitnah dan mengadu domba sehingga terjadilah insiden antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu. Insiden karena adu domba NICA ini menjalar ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, seperti Magelang. Bung Tomo, setelah secara perkasa membantu perjuangan santri di Surabaya, dia menuju ke Jawa Tengah karena situasi sama gentingnya seperti yang terjadi di Jawa Timur.

Namun demikian, kondisi ini juga mendapat perhatian serius dari para ulama Magelang. Diriwayatkan oleh KH Saifuddin Zuhri, ulama se-Magelang mengadakan pertemuan di rumah Pimpinan Hizbullah di belakang Masjid Besar Kota Magelang pada 21 November 1945. Pertemuan ini dilaksanakan pada tsulutsail-lail atau saat memasuki duapertiga malam (sekitar pukul 03.00 dini hari).

Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) mencatat, baik pertempuran Ambarawa dan Magelang, memberikan pelajaran penting. Pertama, jika sleuruh rakyat bersatu dengan senjata apa adanya pun bisa mengalahkan musuh yang menggunakan persenjataan modern.

Kedua, kemenangan bangsa Indonesia dalam pertempuran Ambarawa merupakan pernyataan penting bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ketiga, perang Ambarawa merupakan pesan penting bahwa Sekutu tidak boleh melibatkan diri membantu Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
Jumat 30 Agustus 2019 11:25 WIB
Saat KH Wahab Chasbullah Pecahkan Kebuntuan Politik dengan Humor
Saat KH Wahab Chasbullah Pecahkan Kebuntuan Politik dengan Humor
KH Wahab Chasbullah sedang bersantai sambil membaca. (Dok. Perpustakaan PBNU)
Ketika Nahdlatul Ulama masih menjadi bagian dari Masyumi, terjadi perdebatan sengit untuk mengambil sikap terhadap duduk tidaknya Masyumi dalam kabinet yang disusun Bung Hatta. Menjadi persoalan bagi Masyumi karena kabinet Hatta hendak melaksanakan Perjanjian Renville dimana bangsa Indonesia banyak dirugikan secara kewilayahan atau demografis.

NU sejak lama konsisten menolak hasil Perjanjian Renville. Bagitu juga dengan ulama dari berbagai unsur di Masyumi. Seperti yang dilakukan oleh KH Raden Hadjid (Muhammadiyah) yang menolak tegas bergabung dengan kabinet Hatta. Dalam rapat pengambilan sikap tersebut, pendekatan lain justru diambil oleh KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai Wahab mendorong Masyumi untuk menerima tawaran Bung Hatta.

Bagi Kiai Wahab, menerima tawan Bung Hatta bukan berarti menyetujui Perjanjian Renville, tetapi justru agar ulama bisa mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan kabinet Hatta dalam setiap pengambilan kebijakan. Logika sederhananya, bagaimana bisa memperngaruhi sistem dan kebijakan pemerintah jika Masyumi berada di luar pemerintahan.

Malam pertama, KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) rapat dipenuhi perdebatan yang cukup sengit sehingga belum bisa mengambil keputusan. Lalu, Sidang DPP Masyumi tersebut dilanjutkan di malam kedua. Di hari kedua sidang tersebut, Kiai Wahab mengusulkan untuk menerima tawaran Bung Hatta.

“Saya usulkan agar kita menerima tawaran Bung Hatta,” ujar Kiai Wahab dengan suara cukup lantang. “Tapi orang-orang kita yang duduk dalam kabinet itu atas nama pribadi sebagai warga negara yang loyal kepada negara. Jadi yang duduk di kabinet itu bukan Masyumi sebagai partai yang tegas-tegas menentang Persetujuan Renville dan Persetujuan Linggarjati!”

Pemikiran Kiai Wahab tersebut mendapat sambutan positif dari pengurus Masyumi. Sebab menurutnya, meskipun secara organisasi menolak Perundingan Renville, tetapi sebagai warga negara tentu tidak bijak ketika negara memanggil untuk melaksanakan tugas kenegaraan namun menolaknya. Tetapi, usulan Kiai Wahab mendapat respon sebaliknya dari Kiai Raden Hajid.

“Loh, alasannya apa kita duduk dalam kabinet yang akan melaksanakan Renville padhal sejak semula kita menolak Renville? Apa ini tidak melakukan perbuatan munkar?” kata Kiai Raden Hajid tidak kalah lantangnya.
 
“Kita tidak hendak melaksanakan perkara munkar, bahkan sebaliknya, kita hendak melenyapkan munkar,” tutur Kiai Wahab merespon reaksi Kiai Raden Hajid.

Bagi Kiai Wahab, dulu Nabi Muhammad berupaya mengubah situasi munkar (untuk melenyapkannya) dengan perbuatan. Dengan duduk di kabinet, terbuka situasi dan kesempatan bagi ulama untuk melakasanakan misi tersebut. Kiai Wahab justru menilai, ketika hanya duduk di luar kabinet, ulama hanya bisa teriak-teriak tanpa bisa melakukan apa-apa. “Mungkin, bahkan dituduh sebagai pengacau,” tegas Kiai Wahab.

“Tetapi kenapa dulu kita menolak Renville, lalu kini hendak melaksanakannya?” ujar Kiai Raden Hajid kembali mempertanyakan.

“Sejak pertama kita menentang Persetujuan Renville, sekarang dan seterusnya pun kita tetap menentangnya. Tapi cara penentangan kita dengan falyughoyyirhu biyadih dengan perbuatan jika kita bisa duduk dalam kabinet. Sejak semula kita mencegah orang membakar rumah kita. Setelah rumah terbakar, apakah kita cuma duduk berpangku tangan?” kata Kiai Wahab merumuskan sebuah qiyas.

Akhirnya, Kiai Raden Hajid bisa menerima usulan dan pendapat Kiai Wahab dengan menyampaikan agar kelak anggota DPP Masyumi yang diangkat menjadi menteri di Kabinet Hatta supaya mengikrarkan janji, tidak cukup hanya berniat dalam hati untuk terus berkomitmen menolak Perjanjian Renville.

Terkait niat ini, Kiai Wahab menjelaskan salah satu Hadits Nabi SAW yang menyebutkan, “Ista’inu  ‘ala injaahil hawaiji bil kitmaan...” (HR Imam Thabrani dan Baihaqi). Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah tentang keberhasilan targetmu dengan jalan merahasiakannya. Sebab itu cukup dengan niat dalam hati,” jelas Kiai Wahab.

“Tapi niat mereka harus dinyatakan agar saudara-saudara yang bakal menjadi menteri itu berjanji di hadapan kita, tidak cukup dinyatakan dalam hati,” tanggap Kiai Hadjid.

“Ooh...jadi saudara menghendaki niat itu diucapkan?” Kiai Wahab mengulurkan pancingan.

“Ya, supaya disaksikan kita-kita ini,” ujar Kiai Hadjid tegas.

“Mana bisa...? Niat harus diucapkan...? Mana haditsnya tentang talaffudz bin niyyaat...(melafazkan niat atau mengucapkan niat)?” sindir Kiai Wahab.

“Ggggggrrrrr....” hadirin di forum yang tadinya sempat tegang menjadi cair dengan candaan Kiai Wahab kepada Kiai Raden Hadjid yang juga ikut mesam-mesem.

Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017) menguraikan, bukan hanya memecahkan gelak tertawa tetapi adegan spektakuler itu merupakan teknik berdebat yang sangat bernilai dalam nada humor yang tinggi. Kiai Wahab (NU) personifikasi dari fiqih yang beraliran talaffudz bin niyyaat dan Kiai Raden Hadjid (Muhammadiyah) personifikasi dari aliran non- talaffudz bin niyyaat saling “bertukar tempat” tetapi seperti berganti sikap.

Kiai Wahab telah memperlihatkan kesigapan berdebat dan mampu mengunci lawannya dengan argumentasi yang justru mampu menggiring lawan ke dalam kesimpulan yang selama ini ditentangnya.

Kalau niat tentang hal yang harus dirahasiakan saja membutuhkan talaffudz, apalagi niat untuk hal-hal yang tidak perlu dirahasiakan seperti membaca usholli dalam shalat dengan talaffudz. Di situ kalangan Masyumi menyadari bahwa NU yang dituduh tradisional, tidak rasional, ternyata mampu berpikir cerdik dan rasional.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG