IMG-LOGO
Trending Now:
Opini

Mengadministrasikan Islam Nusantara ke Dalam Fungsi Legislasi DPRD

Sabtu 7 September 2019 9:30 WIB
Bagikan:
Mengadministrasikan Islam Nusantara ke Dalam Fungsi Legislasi DPRD
Pribumisasi Islam mesti responsif terhadap realitas dan perkembangan masyarakat. (Ilustrasi: NU Online)
Oleh Achmad Faiz MN Abdalla
 
Pemilihan Legislatif 2019 usai digelar. Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Gresik periode 2019-2024 terpilih dan telah dilantik tanggal 23 Agustus kemarin. Masyarakat tentu layak berharap, akan ada gebrakan baru untuk wujudkan perubahan.
 
Guna memenuhi harapan masyarakat itu, tentu dibutuhkan spirit baru. Bagaimana DPRD yang terbentuk ke depan benar-benar bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Karena sejatinya, DPRD dipilih untuk mewakili aspirasi masyarakat.
 
Salah satu spirit yang relevan itu, hemat saya, adalah spirit Islam Nusantara. Islam Nusantara yang mulai diperkenalkan sejak 2015 sebagai spirit keislaman moderat, menarik untuk dikembangkan atau diintrodusir dalam bidang pemerintahan. 
 
Bagi saya, Islam Nusantara bukan hanya konsep keislaman untuk menangkal radikalisme dan mengampanyekan Islam moderat keindonesiaan. Bila diambil subtansinya, Islam Nusantara sejatinya sebuah konsep bagaimana suatu ajaran tak membatasi diri sebagai teks-normatif, melainkan ia pun mampu beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal atau konteks sosiologisnya.  
 
Bahasa yang mudah, Islam Nusantara adalah pribumisasi Islam atau konsep Islam yang responsif terhadap realitas dan perkembangan masyarakat. Sehingga Islam tidak menjadi suatu ajaran yang kaku, hanya formalistik dan eksklusif.
 
Spirit itulah yang perlu dikembangkan di berbagai bidang masyarakat, tak terkecuali pemerintahan. Sebagai representasi rakyat, DPRD harus mampu menjadi lembaga yang mewajahkan aspirasi masyarakat dengan membuat produk-produk legislasi yang responsif dan menjawab persoalan di masyarakat. 
 
Bukan sebaliknya, justru membuat produk-produk legislasi yang kaku dan jauh dari harapan masyarakat, atau bahkan bertentangan dengan asprasi masyarakat. Kesenjangan antara produk legislasi dengan kehendak dan aspirasi masyarakat tersebut, tentu bertentangan dengan spirit yang diusung Islam Nusantara.
 
Untuk itu, dibutuhkan ruang dialogis secara intensif antara DPRD dengan masyarakat. Bagaimana euforia demokrasi tidak hanya terasa saat pemilihan. Justru, ruang dialogis antara DPRD dengan masyarakat lebih krusial terjalin saat pemerintahan berjalan. 
 
Karena itu, perlu digagas bagaimana ruang dialogis ini selalu terbangun dan berjalan efektif. Sehingga aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan produk legislasi tak berjarak. Salah satunya, melalui pendirian “rumah aspirasi” di setiap kecamatan.
 
Rumah aspirasi itu tak hanya menjadi ruang bagi para anggota DPRD bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat di dapilnya, tapi juga dapat menyosialisasikan perda-perda yang telah disahkan agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya literasi hukum.
 
Upaya literasi hukum ini penting, mengingat sebagian besar pemilih saat ini didominasi kalangan milenial. Mereka merupakan generasi yang melek digital dan pengetahuan. Karena itu, rumah aspirasi ini juga dapat menjadi sarana edukasi politik bagi kaum muda.
 
Bila itu yang terjadi, anak-anak muda sebagai penerus bangsa akan tertanam rasa memiliki terhadap pemerintahannya. Mereka akan merasa terpanggil untuk terlibat. Dengan begitu, akan terbangun sinergitas antara DPRD dengan masyarakat, khususnya anak-anak muda. 
 
Sinergitas antara DPRD dengan masyarakat inilah, yang akan menjadikan DPRD benar-benar memiliki cita rasa masyarakat. Sehingga kesan bahwa DPRD merupakan lembaga kekuasaan resmi yang berjarak dengan rakyat, akan terhapus. 
 
Singkat kata, DPRD yang berwawasan Islam Nusantara adalah DPRD yang responsif dan reflektif dalam membuat produk legislasi. Ia tidak membatasi diri saat terpilih dan berjalan, melainkan sarat nuansa sosial. Keran-keran aspirasi harus dibuka selebar mungkin. 
 
Dengan demikian, DPRD akan benar-benar mampu mewajahkan kehendak masyarakat. Bukan sebaliknya, menjadi sebuah lembaga yang kaku, yang cenderung bertindak dan membuat produk legislasi yang tak melalui pembacaan realitas dan memiliki kepekaan sosial.
 
 
Penulis adalah Staf Ahli Ketua DPRD Kabupaten Gresik 2019-2024
 
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 6 September 2019 18:0 WIB
NU dan Tantangan Mengelola Generasi Milenial
NU dan Tantangan Mengelola Generasi Milenial
ilustrasi foto teknologi.id
Oleh Addin Jauharudin

Dalam Theoritical Review, Teori Perbedaan Generasi oleh Yanuar Surya Putra (2016) terdapat 6 generasi yang hidup berdampingan berurutan yaitu: Generasi Veteran (kelahiran tahun 1925  1946), Generasi Baby Boomers (kelahiran tahun 1946-1960), Generasi X (kelahiran tahun 1961-1980), Generasi Y atau Generasi Milenial (kelahiran tahun 1981-1994), Generasi Z (kelahiran tahun 1995-2010), dan paling muda adalah generasi Alpha (kelahiran tahun 2011-sekarang).

Masing-masing generasi membawa warna dan karakteristik sendiri, Generasi Baby Boomers memiliki karkateristik yang cenderung hidup mandiri dan sangat menghargai adat istiadat juga tidak suka menerima kritik. Generasi X lebih memiliki pemikiran yang sedikit lebih maju dan suka mengambil resiko dan lebih terbuka menerima kritik.

Generasi Y atau Generasi Milenial adalah generasi yang terlahir pada awal era globalisasi dimulai sehingga banyak perubahan yang terjadi di era ini sehingga orangorang di generasi ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks antara lain melek teknologi, memiliki banyak ide yang cemerlah dan visioner, generasi ini lebih seimbang selain menyukai pekerjaan kantoran pada generasi ini juga mulai banyak yang memiliki jiwa entrepreneur. Generasi Z memiliki karakteristik yang lebih bebas, suka dengan gadget, fashion, travelling, sangat aktif di media sosial sehingga jika dihadapkan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang generasi ini lebih mudah mendapatkan uang dengan fasilitas media social yang sudah mereka kenal dari usia dini dengan mengandalkan kreatifiasnya masing – masing. Generasi Alpha belum dapat di definisikan namun di generasi ini akan terasa semakin tipis batas – batas antar negara karena sejak kecil generasi ini telah mengalami perkembangan teknologi yang seakan tidak ada sekat antar pulau, benua dan negara.

Dari data BPS Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2019, bahwa dari demografi Indonesia generasi Y atau Generasi Milenial memiliki jumlah terbesar dari penduduk Indonesia, sehingga saat Generasi Milenial mencapai usia produktif Indonesia akan memiliki jumlah usia produktif terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah pria dan wanita hampir seimbang dan memiliki karakteristik Generasi Milenial yang menurut penelitian lebih seimbang dari generasi lainnya.

Dari Buku Profil Generasi Milenial yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa sebaran per generasi adalah sebagai berikut: Generasi Veteran + baby boomers adalah sebesar 11,27% dari jumlah penduduk, Generasi X adalah sebesar 25,74% dari jumlah penduduk, Generasi Y atau Generasi Milenial adalah sebesar 33, 75% dan Generasi Z + Aplha sebesar 29,23%. Dari data tersebut Generasi Milenial memiliki sebaran terbesar sehingga saat memasuki usia produktif tentu akan menjadi generasi penopang atau tulang punggung untuk menjadikan Negara Indonesai menjadi bangsa yang maju dan besar. 

Dari sebaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Generasi Milenial akan menjadi jembatan penghubung antara 25,74% generasi X dengan 29,23% generasi Z + Alpha yang menjadi sangat penting karena perbedaan karakteristik antara Generasi X dengan Generasi Z sangatlah signifikan. Lima tahun lagi sebagian besar generasi Z akan memasuk usia kerja / produktif sehingga pentingnya mempersiapkan generasi Milenial sebagai pemimpin -pemimpin untuk melanjutkan tongkat estafet memajukan bangsa Indonesia.

Pentingnya mempersiapkan pemimpin generasi Milenial yang dapat menjadi penghubung yang baik antara generasi X dan generasi Z menjadi poin penting pemerintahan Jokowi selanjutnya. Terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara generasi sebelum dan sesudah generasi Milenial. Setidaknya ada tiga hal yang sangat berbeda antara generasi X dengan generasi Z yang dapat memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak dijembatani dengan baik oleh Generasi Milenial.

Pertama adalah Pemahaman Ideologi. Generasi X adalah generasi yang sangat paham mengenai apa itu ideologi dan ideologi Pancasila benar-benar tertanam di dalam hati sanubari. Orang-orang pada generasi ini memang ditanamkan secara terus-menerus bahwa ideologi Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan berbagai macam suku, ras dan agama yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Sedangkan Generasi Z dan setelahnya adalah generasi yang sangat melek informasi sehingga mereka bisa memilih sendiri informasi yang mereka inginkan dengan sendirinya dan terkadang mengesampingkan informasi lainnya. Hal ini membuat informasi yang dapat berakibat mengikis pemahaman mengenai Ideologi Pancasila itu sendiri sehingga hal terburuk dari generasi ini adalah tidak memiliki pemahaman akan Ideologi Pancasila.

Kedua adalah Penguasaan Teknologi antara generasi X dengan Generasi Z memiliki kesenjangan yang sangat signifikan. Penguasaan Teknologi dari generasi X sangatlah jauh dibanding generasi setelahnya, penggunaan gadget yang masif pada generasi Z, melimpahnya informasi dan penggunaan informasi – informasi tersebut untuk sesuatu hal baik itu untuk hal bermanfaat ataupun sebaliknya sangat ahli dilakukan oleh generasi Z.

Ketiga adalah Orientasi Hidup atau Tujuan Hidup dari generasi X dengan generasi Z. Generasi X cenderung lebih suka menghabiskan harta atau uang yang di dapat untuk membeli aset berupa tanah, bangunan dan emas menurut generasi ini adalah hal terbaik untuk mengamankan hartanya dan dapat diwariskan kepada keturunannya kelak, hidup untuk bekerja dan mencari uang menjadi tujuan utama sebagian besar generasi ini. Berbeda dengan generasi Z, generasi ini mementingkan kepuasaan atau passion sehingga tolak ukur mereka dalam menjalani hidup adalah kepuasan diri mereka sendiri, mencari uang dan bekerja menjadi karyawan bukan lagi menjadi hal mutlak. Pengaruh Teknologi dan semakin tipisnya batas antar negara menjadikan generasi ini lebih fleksibel dalam menghasilkan uang. 

Ketiga hal di atas sangat penting dan harus dapat dijembatani oleh Generasi Milenial. Lima tahun lagi sebagian besar Generasi Z akan memasuki usia kerja / produktif sehingga sangat penting pemerintahan Jokowi mempersiapkan calon-calon pemimpin Generasi Milenial yang dapat mencari solusi atas kurangnya penguasaan Teknologi generasi X, mencari solusi untuk memberikan pemahaman ideologi Pancasila untuk generasi Z dan setelahnya, dan mencari solusi agar perbedaan orientasi antara generasi X dan Z dapat berjalan beriringan dan tidak berdampak pada keutuhan NKRI juga dapat saling memberikan manfaat dan sumbangsih pada negara atas pemecahan masalah bangsa.

Dari paparan di atas, menjadi penting untuk kita cermati bersama, betapa besar potensi generasi milenial hari ini; ada gap antar generasi, dan ada talent pool yang mesti dikelola secara baik. Jika tidak dikelola secara baik, maka bonus demografi penduduk Indonesia 2030 akan menjadi bencana nasional. Sebaliknya mimpi mimpi Indonesia menjadi satu dari lima Negara di dunia yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2050 hanya akan menjadi cerita kosong. 

Bagaimana dengan NU?

NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia dalam usinya menjelang satu abad tepat pada tahun 2026, di tantang untuk mampu mengelola potensi besar generasi milenial maupun generasi Z dan Alpha. Tantangan ini menjadi nyata, satu sisi sebaran anak anak muda NU di berbagai organisasi, profesi dan komunitas semakin besar jumlahnya, tetapi juga semakin beragam karakternya. NU yang memang dari lahir dan berkembang telah menempatkan diri sebagai penjaga NKRI dan pengembang Islam Ahlussunnah wal jama’ah dihadapkan pada kondisi tantangan yang semakin berat dan kompleks; tantangan ideologi, tantangan mewujudkan kesejahteraan bagi warga NU, tantangan keutuhan organisasi, dan tantangan mengelola bakat anak anak muda NU yang semakin beragam. 

Khusus untuk tantangan dalam mengelola talenta talenta anak muda NU perlu di perhatikan beberapa hal. Pertama, diperlukan upaya upaya serius dalam meredefinisi dan mereformulasi semangat berdirinya organisasi Nahlatut Tujar (1918) untuk menjadi kekuatan ekonomi digital anak anak muda NU. Dari mulai mengelola big data, data analytics hingga menjadi data science. Nahdlatut Tujjar harus menjadi spirit dari ekosistem digital anak anak muda NU, mulai dari memikirkan tentang pentingnya integrasi digital para pelaku UMKM anak anak muda NU, lalu inisiasi, inovasi, coaching dan inkubasi para pelaku star up anak anak muda NU, sampai pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan market global. Kata kuncinya adalah memberikan kesadaran kepada anak anak muda NU tentang pentingnya transformasi digital sebagai kunci memenangkan pertarungan global. Semua perencanaan Sumber Daya Manusia NU ini adalah bagian dari startegi mengelola talent pool para wirausahawan muda NU sekaligus sebagai persiapan dalam menghadapi global talent war.

Kedua, meredefinisi dan mereformulasi semangat berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon (1916). Bahwa Nahdlatul Wathon didirikan oleh Mbah Wahab (KH. Wahab Chasbullah) untuk membangun lembaga pendidikan berwawasan kebangsaan. Saat ini, NU dihadapkan pada dua hal ; 1). menjamurnya lembaga pendidikan Islam bentukan kelompok kelompok Wahabi ; dari mulai pondok pesantren, madrasah, kampus bahkan menjamurnya sekolah pendidikan dasar dan menengah. Tentu ini sebagai ancaman dalam jangka panjang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Modernisasi lembaga lembaga pendidikan menjadi kata kunci. Dari mulai perbaikan fasilitas belajar mengajar, pengembangan kemampuan para pendidik dan tenaga kependidikan, sampai pada core competence para anak didik. Semangat mengikuti kompetisi internasional harus terus di galakkan dan digerakkan. Metodologi pengajaran, membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri menjadi kunci memperbaki diri dan memenangkan kompetisi. 2). NU dihadapkan pada digitaliasi dunia pendidikan, dari mulai maraknya belajar online, digitalisasi yang menintegrasikan antara murid, guru, orangtua dengan peralatan teknologi membuat Susana kebaruan dalam model pendidikan di Indonesia, seperti ruang guru, hallo guru, dan berbagai model bimbel online. Dalam hal ini, diperlukan coaching dan inkubasi anak anak muda NU untuk mengembangkan model digitalisasi di dunia pendidikan. Tentu saja, dari semua aspek yang dikembangkan ini, tidak semata mata soal kompetensi, melainkan pendidikan agama dan pengajaran ahlak adalah hal utama dalam system pendidikan NU. Ini semua adalah bagian dari perencanaan Talent Pool Management SDM terdidik NU.

Ketiga, meredefinisi dan reformulasi semangat organisasi Taswirul afkar (1919). Organisasi ini didirikan untuk mengelola berbagai diskursus pemikiran anak anak muda NU. Semangatnya adalah untuk menumbuhkn pemikir pemikir kebangsaaan NU, yang cinta dengan NU, agama dan mampu menjaga keutuhan bangsa ini. Taswirul Afkar ini bisa dikembangkan menjadi “innovation roomnya” anak anak muda NU, yang mampu menjadi tempat yang nyaman, asik dan menggairahkan untuk berdiskusi tentang hal hal baru, srategi strategi baru yang bersifat out of the box, sampai pada fasilitasi langkah langkah nyata. Perlu terus dilakukan dalam menghimpun dan mengelola anak anak muda NU yang tersebar dan berserakan, terutama yang selama ini belum terjamah oleh organisasi. Transformasi trilogi NU (Nahdlatut Tujjar, Nahdlatul Wathon dan Taswirul AFkar) ini bisa menjadi kekuatan NU ke depan, terutama dalam menyongsong satu abad NU. Kita semua ingin melihat anak-anak muda NU menjadi innovation leader dalam berbagai karya karya produktif. Menjadi pemimpin agama, bangsa dan Negara. 

Penulis Adalah Ketua Umum PB PMII 2011-2014, Sekretaris Jenderal DPP KNPI 2018-2021
 
 
Kamis 5 September 2019 5:0 WIB
Majelis Taklim Kitab Kuning, Pesantren Besar di Jakarta
Majelis Taklim Kitab Kuning, Pesantren Besar di Jakarta
Ilustrasi: google plus
Oleh Rakhmad Zailani Kiki
Dari tahun 2016 hingga 2018, Jakarta Islamic Centre (JIC) melakukan riset majelis taklim kitab kuning di Jakarta.  Untuk riset majelis taklim kitab kuning konvensional di DKI Jakarta dilakukan oleh JIC dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan jumlah 234 majelis taklim kitab kuning.

Adapun untuk kajian majelis taklim kitab kuning online, riset dilakukan pada tahun 2018 dengan jumlah 9 majelis taklim kitab kuning online yang terbaik di medianya masing-masing. Dikarenakan beberapa keterbatasan, tentu belum semua majelis taklim kitab kuning di wilayah Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kajian ini.

Hasil kajian ini-dengan mengkaji 234 majelis taklim kitab kuning yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten Provinsi DKI Jakarta dengan 111 kitab kuning dari berbagai disiplin ilmu keislaman-telah dapat mewakili seluruh majelis taklim kitab kuning tersebut.

Riset yang dilakukan JIC ini dalam ruang lingkup majelis taklim kitab kuning yang diselenggarakan dan atau difasilitasi oleh masyarakat. Bukan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pimpinan atau pejabat pemerintahan. Maka, majelis taklim kitab kuning yang diadakan dan atau difasilitasi di rumah Gubernur DKI Jakarta, di rumah Wakil Gubernur DKI Jakarta atau rumah Sekretatis Daerah DKI Jakarta juga di kantor atau rumah walikota dan bupati tidak termauk dalam kajian atau riset ini.

Adapun riset ini menghasilkan minimal tujuh kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, dari penjelasan hasil kajian ini diketahui bahwa hampir semua disiplin ilmu keislaman diajarkan di majelis taklim-majelis taklim kitab kuning di Jakarta. Walau ada disiplin ilmu keislaman yang belum terlihat diajarkan, seperti ilmu falak (astronomi Islam), namun bukan berarti ilmu falak tidak diajarkan sama sekali di majelis taklim kitab kuning tersebut.

Mengingat kekhasan dan butuh persyaratan khusus bagi peserta didiknya, umumnya di Jakarta, ilmu falak tidak diajarkan secara klasikal, tetapi secara personal atau kelompok terbatas sehingga tidak terjangkau dalam kajian ini.

Kedua, dari penjelasan hasil kajian ini diketahui bahwa kitab tafsir yang paling populer atau banyak digunakan oleh majelis-majelis taklim kitab kuning di Jakarta adalah Tafsir Jalalain. Sedangkan kitab fiqihnya yang paling populer adalah Safinatun Naja dan Fathul Qarib. Sedangkan untuk kitab tasawufnya yang paling populer adalah Ihya Ulumiddin dan Al-Hikam.

Ketiga, kitab-kitab karya ulama Nusantara, baik yang ditulis dalam aksara Arab, Arab Melayu atau Latin, masih cukup mendominasi sebagai sumber bahan ajar kitab kuning di DKI Jakarta, yaitu Kitab Riyadhul Badi`ah, Tafsir Munir, Kasyifatus Saja syarh Safinatun Naja, Nashaihul ‘Ibad, Tanqihul Qaul, dan Uqudul Lujain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani; Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin karya Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani; dan Kitab Sifat Dua Puluh, Irsyadul Anam, dan Tujuh Faedah karya Habib Utsman bin Yahya, dan Safinatun Naja karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhrami.

Ada pula karya-karya ulama Nusantara yang ditulis oleh ulama era tahun 70-an sampai tahun 2000-an yang juga menjadi sumber bahan ajar di beberapa majelis taklim kitab kuning di DKI Jakarta saat kajian ini dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Salah satunya adalah Kitab Miftahus Shudur yang merupakan kitab tasawuf karya Syekh KH Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom), Kitab Misbahuz Zhulam yang merupakan kitab fiqih hadits karya Syekh KH Muhammad Muhadjirin Amsar Ad-Dary, Kitab Imam Syafi’i fi Madzhabaihi: Al-Qadim wal Jadid yang merupakan kitab fiqih karya Syekh Dr Ahmad Nahrawi Abdus Salam; Kitab Silsilatul Haramain yang merupakan kitab kumpulan wirid dan tawasul karya KH Abdul Hannan, Cirebon; Taysir Musykilat fi Qira'atil Ayat karya KH Abdul Hanan Said; dan Kitab Mirats yang merupakan kitab hadits (hadits qudsi) karya KH Abdurrahmin Radjiun bin Muallim Radjiun Pekojan.
 
Keempat, hampir semua kitab yang diajarkan di majelis taklim-majelis taklim kitab kuning di Jakarta yang telah dikaji mencerminkan ortodoksi Islam di Nusantara, yaitu akidahnya Asy`ari dan Maturidi, fiqihnya bermadzhab Syafi`i dan tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi.

Kelima, hasil kajian ini juga menunjukkan sanad atau silsilsah keilmuan dari sebagian pengajar majelis taklim kitab kuning di Jakarta memiliki ketersambungan dengan ulama Betawi, yaitu dengan KH Noer Ali, KH Abdullah Syafi`i; KH Hasbiyallah; Guru Hasan Murtoha Cawang; Muallim Thabrani Paseban; Guru Asmat; Muallim KH M Syafi‘i Hadzami; KH Rasyid Ramli (Muallim Rasyid Kampung Mangga); KH Abdul Hanan Said; Syekh Dr Nahrawi Abdus Salam; Syekh KH Muhammad Muhadjirin Amsar Ad-Dary; KH Abdurrahim Radjiun bin Muallim Radjiun Pekojan dan lain-lain yang sebagian besar bersanad kepada Guru Marzuqi bin Mirshod Muara, Guru Mughni Kuningan, Guru Manshur Jembatan Lima, Guru Madjid Pekojan, Guru Mahmud Romli yang juga bersanad kepada Habib Ali Kwitang dan Habib Ali Bungur.

Adapun Habib Ali Kwitang bersanad kepada Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi.  Dengan demikian, dari hasil kajian ini, sanad ulama Betawi masih terus tersambung dan terjaga melalui pembelajaran atau pengajian di sebagian majelis taklim kitab kuning di Jakarta.

Keenam, sebagian para pengajar majelis taklim kitab kuning di Jakarta-baik dirinya sendiri atau gurunya-tersambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang nama lengkapnya beserta gelarnya adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Perjalanan hidupnya dalam menuntut imu dipergunakannya untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadits dan ijazah ilmu atau kitab, sehingga dirinya digelari Al-Musnid Ad-Dunya (pemilik sanad terbanyak di dunia).

Gelar itu diberikan kepadanya karena dirinya dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad, bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah, tetapi juga di dunia. Gelar Al-Musnid Ad-Dunya didapat Syekh Yasin Al-Fadani lantaran bukan hanya karena banyaknya guru yang mencapai 700 orang, tetapi lebih dilihat pada kepakarannya dalam bidang yang dia geluti.

Ketujuh, dari penjelasan hasil kajian ini diketahui bahwa sampai saat ini, Jakarta tetap menjadi “pesantren besar” bagi umat Islam.  Seratus sebelas kitab yang diajarkan di majelis taklim-majelis taklim kitab kuning di Jakarta, jika diikuti oleh seseorang secara sistematis, maka sudah cukup untuk menjadikan dirinya ulama terkemuka pada disiplin ilmu keislaman tertentu, sebagaimana para ulama terdahulu di Betawi, sebagai contoh Muallim KH M Syafi‘i Hadzami atau KH Abdurrahman Nawi yang merupakan ulama hasil didikan majelis taklim-majelis taklim kitab kuning yang dulu juga tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
 

Rakhmad Zailani Kiki, Peneliti di Jakarta Islamic Centre dan Sekretaris RMI NU (asosiasi pesantren NU) DKI Jakarta.
Rabu 4 September 2019 5:0 WIB
Makna Hijrah dari Masa Kenabian ke Era Media Sosial (bagian 3)
Makna Hijrah dari Masa Kenabian ke Era Media Sosial (bagian 3)
ilustrasi: pixabay
Oleh Ahmad Makki

Di Indonesia perumusan wacana hijrah dimulai oleh Agus Salim, sebagai jargon perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hijrah baginya berarti menolak kerja sama (nonkooperasi) dengan pihak kolonial (M. C. Ricklefs, A history of modern Indonesia since c.1200 (3rd ed.), [London, Palgrave: 2001 M], halaman 221; Bachtiar Effendy, Islam dan negara: transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia (Edisi digital ed.), [Jakarta: Democracy Project.Tangkilisan: 2011 M], halaman 77); dan Friend, 2009, dalam Tangkilisan, 2015, halaman 146).

Rumusan Salim ini berpengaruh kuat di kalangan Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), hingga dijadikan garis kebijakan partai. Kartosoewirjo yang merupakan salah satu kader PSII merumuskan kembali wacana hijrah sebagai landasan visinya tentang Negara Islam Indonesia (NII).

Sampai suatu saat Kartosewirjo yang dikenal sebagai pemuda tidak kenal kompromi ini kecewa kepada garis perjuangan PSII. Ia keluar dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran. Wacana hijrah yang pernah ditulisnya sebagai brosur perjuangan PSII diendapkannya dalam ingatan. Ketika ia memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949 M di Tasikmalaya, wacana hijrah kembali muncul dan menjadi bagian penting dari doktrin NII.

Konsep hijrah NII didasarkan atas pemahaman Surat Al-Balad ayat 10 dalam Al-Qur’an yang memuat kata “al-najdayn”. Dalam Al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama, kata tersebut diartikan sebagai “dua jalan” sebagaimana berikut, “[d]an Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (Website Al-Qur'an Kementerian Agama, n.d.). Tetapi dalam pemahaman NII, kata tersebut diartikan sebagai “dua negeri”; negeri batil dan negeri hak (S. Hadi, S, Negara Islam Indonesia: konsepsi shajarah thayyibah dalam konstruk Negara Islam, [Journal of Qur'an and Hadith Studies, 2(1), 87-104.Shaw & Bandara: 2018 M], halaman 9-10).

Negeri batil adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan Sukarno-Hatta. Sedangkan NII yang diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 M dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII), adalah negeri hak. Maka seorang anggota yang sudah berbaiat wajib melakukan hijrah jasmani dan rohani, dari NKRI kepada NKA-NII. Hijrah ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah berbaiat menjadi anggota NII, dan wajib dilanjutkan dengan melakukan jihad, baik harta maupun nyawa, untuk mendirikan negara Islam (Lihat Hadi, 2013).

Pada abad ke-21 M wacana hijrah digunakan secara intensif sebagai strategi rekrutmen oleh organisasi teror internasional ISIS (Shaw & Bandara: 2018: 9-10; Uberman & Shay, 2016: 16). Wacana hijrah secara intensif dikampanyekan secara daring melalui berbagai platform media sosial. Tetapi salah satu ujung tombak propagandanya adalah Dabiq, sebuah majalah daring yang diterbitkan oleh Al-Hayat Media Center (Uberman & Shay, 2016: 16).

Di Indonesia saat ini wacana hijrah yang menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari mulai populer pada tahun 2014. Pemicunya adalah film biopik Hijrah Cinta yang memotret kisah hidup almarhum Ustadz Jefri Al-Buchori. Lewat dokumentasi Google Trends Indonesia kita bisa menelusuri bahwa selepas film tersebut minat kepada kata hijrah memang menurun, tapi tidak pernah sampai jatuh ke level normal sebelumnya. Bahkan secara gradual terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan tren tersebut banyak dibantu oleh publikasi berbagai media daring tentang gejala para selebritas yang memutuskan untuk menekuni gaya hidup religius dan menyebutnya sebagai hijrah (Putri R. D., 2018). Belakangan penetrasi wacana hijrah merasuk ke berbagai platform media sosial yang populer di Indonesia.

Sebelum tren wacana hijrah, pada umumnya perubahan gaya hidup menjadi religius kerap disebut sebagai taubat, atau mendapat hidayah. Sebagai perbandingan, kisah hidup Ustadz Jefri Al-Buchori bisa menjadi contoh sempurna sebagai inspirasi wacana hijrah seperti kerap digambarkan saat ini. Meski begitu semasa hidupnya Buchori tidak pernah dinarasikan melakukan hijrah, meski masa lalunya kerap direproduksi dalam profilnya di berbagai media (lihat Fathiyah, 2013; KapanLagi, n.d.; Samantha, 2005; Redaksi eramuslim, 2013).

Demikian gambaran umum pemaknaan wacana hijrah dari masa ke masa. Masing-masing tokoh dan era bisa memiliki rumusannya masing-masing yang saling berbeda, bahkan bisa bertentangan di sana-sini.
 

Ahmad Makki, Praktisi Media Digital, Kandidat Master Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG