IMG-LOGO
Nasional

Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan

Senin 9 September 2019 12:0 WIB
Bagikan:
Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan
Lakpesdam NU Mataram, NTB gelar bazar dan talk show layanan
Mataram, NU Online
Pengurus Cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) gandeng Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) menggelar aksi nyata gerakan nasional revolusi mental berupa 'Bazar Layanan dan Talk Show Layanan Publik Inklusi dan Inspiratif'.
 
Kegiatan yang berlangsung di Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram, Ahad (8/9) dihadiri Pelaksanaa tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB H Iswandi, Asisten Deputi Pengembangan Masyarakat Kemenko PMK Mustikorini Indrajatiningrum,  Wakil Ketua Umum PBNU Prof Ma'sum Mahfoedz, Kepala Kampung Media NTB Fairus Abadi, dan Dinas Dukcapil yang H Hasmin.
 
Ketua PC Lakpesdam NU Kota Mataram Muhamad Jayadi kepada NU Online mengatakan, kegiatan bazar dan talk show menyasar 5 hal, yakni Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.
 
"Kegiatan bazar layanan ini dalam rangka mendorong kesamaan gerak dan langkah dalam implementasi Revolusi Mental, sebagaimana Presiden RI H Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 sebagai panduan dalam revolusi mental di tingkat nasional dan daerah," ujarnya. 
 
Dijelaskan, kegiatan aksi nyata gerakan nasional revolusi mental diawali dengan bazar layanan publik pada pagi hari dengan menghadirkan dinas dan instansi lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan perpanjangan SIM dan STNK dari Polda dan Samsat NTB.
 
"Bazar layanan ini melibatkan instansi yang berhubungan dengan masyarakat, Alhamdulillah respons masyarakat cukup antusias," paparnya.
 
Disampaikan, bazar layanan juga menyediakan pengaduan layanan publik dari Dinas Komfotik NTB,  pelayanan administrasi kependudukan dari Dukcapil Kota Mataram, pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, donor darah dari PMI NTB.
 
"Untuk mearik minat masyarakat di Kota Mataram, panitia juga mengadakan kegiatan jalan sehat dan bazar kuliner," ungkap Jayadi. 
 
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Sekda NTB H  Iswandi. Dalam sambutannya Sekda mengapresiasi kegiatan revolusi mental yang digelar Lakpesdam NU bekerjasama dengan Kemenko PMK di Nusa Tenggara Barat.  
 
"Ini sangat luar biasa, saya salut dengan langkah Lakpesdam NU menggelar bazar layanan publik dengan melibatkan banyak pihak. Saya berharap apa yang telah dilakukan lakpesdam ini patut dicontoh oleh berbagai pihak," tandasnya.
 
Sekda juga mensosialisasikan program 'Zero Waste' yang merupakan program unggulan provinsi NTB dalam penanggulangan sampah. Dalam kesempatan tersebut Sekda juga meminta dukungan tokoh agama,  tokoh masyarakat,  dan pesantren untuk mensosialisasikan program zero waste sehingga masyarakat mengetahui dan ikut mendukung guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan rapi. 
 
Kontributor: Hadi
Editor: Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Senin 9 September 2019 23:14 WIB
900 Pemuka Agama Dunia Pilih Ketum PBNU sebagai Wakil Presiden Religion for Peace
900 Pemuka Agama Dunia Pilih Ketum PBNU sebagai Wakil Presiden Religion for Peace
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di meja kerja ruangannya, Gedung PBNU (NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj terpilih menjadi vice president atau wakil presiden di Religion for Peace. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Deputy Secretary General Religion for Peace Rev. Kyoichi Sugino dan rombongan kepada Kiai Said di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). 

Menurut Kyoichi, Sidang Umum Kesepuluh Religion for Peace secara resmi memilih Kiai Said Aqil Siroj menjadi salah seorang wakil presiden setelah pemimpin agama-agama sedunia pada pertemuan di Jerman. 

“Para tokoh agama tersebut berasal dari 125 negara yang berjumlah 900 orang,” ungkap Kyoichi, berkebangsaan Jepang, yang disampaikan penerjemah dari Interfidei Elga J. Sarapung.   

Menurut Kyoichi, para pemimpin agama sedunia mengemukakan alasan memilih Kiai Said Aqil Siroj karena dinilai sukses memimpin ormas terbesar di negara Muslim terbesar di seluruh dunia, yaitu sukses menjadi ormas yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang damai. 

Selain Kiai Said, kata Kyoichi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mendapatkan kedudukan yang sama. 

“Dua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah, red.) memberi contoh konkret model beragama yang membawa damai dalam kehidupan demokrasi Indonesia, dan itu Pancasila, bukan lagi diskusi, tapi mereka sudah melakukannya,” ungkap Kyoichi lagi. 

Para pemimpin agama dunia berharap dengan menetapkan dua tokoh perwakilan Muslim Indonesia itu menyebarkan ide-idenya agar model keberagamaan di Indonesia tak hanya dirasakan di Indonesia, tapi oleh dunia. 

Menurut Kyoichi, Kiai Said Aqil Siroj dan Haedar Nashir akan mengemban amanah itu selama lima tahun ke depan. 

Masih menurut Kyoichi, Religion for Peace adalah pengganti dari World Conference on Religion and Peace (WCRP). Pada tahun 1990-an, Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengemban amanah sebagai presidennya.
 
Tokoh lain yang tergabung di WCRP saat itu adalah Gedong Bagus Oka dan Ahmad Syafi’i Ma’arif. Pada masa Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi juga aktif di lembaga perdamaian dunia tersebut. 

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
Senin 9 September 2019 23:0 WIB
Ulama Beda Pendapat, Ketua NU Jateng: Bukti Kuatnya Khazanah Pemikiran Islam
Ulama Beda Pendapat, Ketua NU Jateng: Bukti Kuatnya Khazanah Pemikiran Islam
Ketua PWNU Jateng HM Muzammil (dua dari kanan). (Foto: NU Online/Muiz)
Semarang, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah HM Muzammil mengemukakan, perbedaan pendapat dan sikap para ulama tentang suatu masalah menunjukkan kuatnya khazanah pemikiran Islam yang dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
 
“Di lingkungan NU sendiri perbedaan pandangan dan sikap tentang suatu masalah adalah hal yang biasa, bukan hal yang aneh,” tandas Muzammil.
 
Dikatakan, perbedaan pandangan tersebut menjadi keniscayaan karena faktor teks dan konteks serta latar belakang sejarah, geografi, dan tata nilai budaya masyarakat setempat.
 
Kepada NU Online, Muzammil menjelaskan, pada masa Nabi Muhammad SAW juga sering terjadi perbedaan pendapat di antara para Sahabatnya. Misalnya sahabat yang sehari-harinya bersama Nabi dikenal dengan ahli Hadits, sementara Sahabat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal Nabi SAW dikenal sebagai ahl al-ra’yu.
 
“Bahkan terhadap pesan Nabi SAW juga ada perbedaan pendapat di antara para Sahabat. Misalnya pesan Nabi SAW bahwa, hendaknya kalian jangan shalat Asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidhah. Kenyataannya, ketika dalam perjalanan terdengar suara adzan Asar, ada sahabat yang ikut jamaah shalat Asar. Ada pula yang meneruskan perjalanan dan shalat Asar di tempat tujuan, desa Bani Quraidhah,” paparnya.
 
“Dengan kejadian tersebut, ada sahabat yang melaporkan kepada Nabi SAW. Namun, Nabi tidak menegur sahabat yang menunaikan shalat Asar di tengah perjalanan. Inilah indahnya mengikuti sunnah Nabi. Ada yang berpikir tekstual dan ada pula yang berpikir kontekstual,” imbuhnya.
 
Menurut mantan Korcab PMII Jawa Tengah ini, perbedaan pendapat di kalangan sahabat sering terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Dimulai dari musyawarah tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi SAW. Kemudian dipilihlah Sahabat Abu Bakar As-Shidiq, kemudian Sahabat Umar bin Khattab, Sahabat Utsman bin Affan, lalu Sahabat Ali bin Abi Thalib.
 
“Perbedaan pendapat kemudian meruncing setelah wafatnya Sahabat Utsman bin Affan sehingga terjadi perang saudara antara Sahabat Ali dan Siti Aisyah ra, kemudian disusul perang antara Sahabat Ali dengan Sahabat Mu’awiyah, hingga menimbulkan firqoh syi’ah dan khawarij,” tandasnya.
 
Politik dan Lahirnya Sekte
Disampaikan, setelah itu juga muncul golongan Muktazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, dan kemudian berkembang menjadi 73 firqoh.
 
“Sejarah kelam perang saudara menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Faktor penyebabnya bukan tentang agama, melainkan tentang politik kekuasaan. Dari sini kemudian muncul istilah 'Islam politik' di satu pihak dan 'politik Islam' di pihak yang lain,” tukasnya.
 
Dipaparkan, secara sederhana dapat dipahami bahwa Islam politik adalah kelompok umat Islam yang menggunakan Islam sebagai alat pembenar bagi aktivitas politik kekuasaannya. Untuk memperoleh dukungan luas dari umat, kelompok ini tidak segan-segan menggunakan dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk memberi keabsahan bagi sikap politiknya. 
 
“Islam nampak hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dukungan massa. Bahkan kelompok ini tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memaksakan keinginan politiknya, seperti ditunjukkan oleh firqah khawarij,” bebernya.
 
Di pihak lain, lanjutnya, kelompok Islam Politik adalah mayoritas umat yang menjadikan Islam sebagai inspirasi kegiatan politiknya. Bahwa berpolitik adalah untuk memperjuangkan ukhuwah, memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ummat.
 
“Karena itu dalam politik Islam diupayakan terwujudnya visi Islam secara menyeluruh seperti terbentuknya masyarakat yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi hasil musyawarah, dan mewujudkan kasih sayang (rahmat) bagi semesta alam,” tegasnya.
 
Menurut Muzammil, perbedaan pendapat yang dapat menjadi rahmat adalah perbedaan yang didasari atas ilmunya ulama, bukan didasari oleh nafsu kepentingan politik yang bersifat duniawi.
 
“Ilmu adalah cahaya. Ilmu ulama bersumber dari wahyu yang sudah diterima Nabi SAW yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan penalaran yang sudah disepakati metodologinya oleh mayoritas ulama yaitu ijma dan qiyas,” jelasnya.
 
“Perbedaan pandangan yang tidak didasari pada ilmunya ulama akan sia-sia belaka, bahkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” pungkas Muzammil.
 
 
Pewarta: Muiz
Editor: Musthofa Asrori
 
Senin 9 September 2019 22:45 WIB
Pernyataan Sikap Para Pemuka Agama dan Aktivis untuk Papua Damai 
Pernyataan Sikap Para Pemuka Agama dan Aktivis untuk Papua Damai 
Para pemuka agama berharap Papua segera damai (Foto: NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Para pemuka agama dan aktivis perrdamaian bertemu di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). Mereka adalah Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International). 

Sebagai tuan rumah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memulai pembicaraan. NU dan sejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi sosial-politik di tanah Papua. Semuanya, menurut dia, ingin Papua, dan Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai. 

"Semua merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat,” katanya. 

Kemudian, para pemuka agama dan aktivis itu menyampaikan lima poin agar Papua damai. Lima poin itu dibacakan satu per satu oleh orang berbeda. Berikut lima poin tersebut: 

“Pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan,” kata Pdt. Gomar Gultom (PGI). 

“Kedua, mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk,” Rm. Franz Magnis Suseno. 

“Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat,” kata Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian. 

“Keempat, meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang,” ungkap Romo Heri Wibowo, Pr (KWI).

“Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial,” ungkap Usman Hamid (Amnesty International)
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG