IMG-LOGO
Nasional

Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua

Senin 9 September 2019 22:0 WIB
Bagikan:
Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua
Ketua PP Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad. (Foto: Dok. NU Online)
Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam draf revisi tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai ada poin-poin bermasalah.
 
Ia menjelaskan bahwa penyelidik dalam draf revisi harus berasal dari Polri. Padahal penyelidik dalam UU direkrut secara independen. Dalam Pasal 43, disebutkan Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.
 
“Penyelidik direkrut secara independen dari berbagai keahlian,” kata Rumadi.
 
Pria asal Jepara Jawa Tengah ini melihat bahwa jika penyelidik KPK harus dari Polri, KPK akan tersubordinasi. “Jangan sampai KPK menjadi Mabes Polri kedua,” tegasnya.
 
Jika pun Polri memiliki perwira-perwira terbaik, lanjut dia, akan lebih baik didayagunakan untuk mendukung kinerja kepolisian. “Kalau ada yang bagus, mendingan orang-orang itu dimaksimalkan untuk mendukung kepolisian,” tutur Rumadi.
 
Lebih lanjut, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa draf revisi UU tentang KPK tersebut tidak ada lagi penyidik independen. Draf tersebut menyebut bahwa penyidik harus berasal dari Aparatur Sipil Negara  (ASN), kepolisian, dan kejaksaan.
 
“Hal tersebut berarti meniadakan independen. Kalau begitu berarti penyidik independen nanti secara otomatis nanti akan keluar,” jelasnya.
 
Seharusnya, lanjut Rumadi, DPR memperkuat KPK dengan perekrutan penyidik yang independen. “Seharusnya yang dilakukan oleh DPR untuk memperkuat dengan merekrut secara independen, pelan-pelan penyidik dari Polri kembali,” tegasnya.
 
Revisi UU KPK ini dilakukan di masa akhir yang hanya memiliki waktu tiga pekan. Lebih lanjut, revisi tersebut juga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.
 

Pewarta : Syakir NF
Editor : Musthofa Asrori
 
Bagikan:

Baca Juga

Senin 9 September 2019 23:14 WIB
900 Pemuka Agama Dunia Pilih Ketum PBNU sebagai Wakil Presiden Religion for Peace
900 Pemuka Agama Dunia Pilih Ketum PBNU sebagai Wakil Presiden Religion for Peace
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di meja kerja ruangannya, Gedung PBNU (NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj terpilih menjadi vice president atau wakil presiden di Religion for Peace. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Deputy Secretary General Religion for Peace Rev. Kyoichi Sugino dan rombongan kepada Kiai Said di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). 

Menurut Kyoichi, Sidang Umum Kesepuluh Religion for Peace secara resmi memilih Kiai Said Aqil Siroj menjadi salah seorang wakil presiden setelah pemimpin agama-agama sedunia pada pertemuan di Jerman. 

“Para tokoh agama tersebut berasal dari 125 negara yang berjumlah 900 orang,” ungkap Kyoichi, berkebangsaan Jepang, yang disampaikan penerjemah dari Interfidei Elga J. Sarapung.   

Menurut Kyoichi, para pemimpin agama sedunia mengemukakan alasan memilih Kiai Said Aqil Siroj karena dinilai sukses memimpin ormas terbesar di negara Muslim terbesar di seluruh dunia, yaitu sukses menjadi ormas yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang damai. 

Selain Kiai Said, kata Kyoichi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mendapatkan kedudukan yang sama. 

“Dua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah, red.) memberi contoh konkret model beragama yang membawa damai dalam kehidupan demokrasi Indonesia, dan itu Pancasila, bukan lagi diskusi, tapi mereka sudah melakukannya,” ungkap Kyoichi lagi. 

Para pemimpin agama dunia berharap dengan menetapkan dua tokoh perwakilan Muslim Indonesia itu menyebarkan ide-idenya agar model keberagamaan di Indonesia tak hanya dirasakan di Indonesia, tapi oleh dunia. 

Menurut Kyoichi, Kiai Said Aqil Siroj dan Haedar Nashir akan mengemban amanah itu selama lima tahun ke depan. 

Masih menurut Kyoichi, Religion for Peace adalah pengganti dari World Conference on Religion and Peace (WCRP). Pada tahun 1990-an, Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengemban amanah sebagai presidennya.
 
Tokoh lain yang tergabung di WCRP saat itu adalah Gedong Bagus Oka dan Ahmad Syafi’i Ma’arif. Pada masa Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi juga aktif di lembaga perdamaian dunia tersebut. 

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
Senin 9 September 2019 23:0 WIB
Ulama Beda Pendapat, Ketua NU Jateng: Bukti Kuatnya Khazanah Pemikiran Islam
Ulama Beda Pendapat, Ketua NU Jateng: Bukti Kuatnya Khazanah Pemikiran Islam
Ketua PWNU Jateng HM Muzammil (dua dari kanan). (Foto: NU Online/Muiz)
Semarang, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah HM Muzammil mengemukakan, perbedaan pendapat dan sikap para ulama tentang suatu masalah menunjukkan kuatnya khazanah pemikiran Islam yang dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
 
“Di lingkungan NU sendiri perbedaan pandangan dan sikap tentang suatu masalah adalah hal yang biasa, bukan hal yang aneh,” tandas Muzammil.
 
Dikatakan, perbedaan pandangan tersebut menjadi keniscayaan karena faktor teks dan konteks serta latar belakang sejarah, geografi, dan tata nilai budaya masyarakat setempat.
 
Kepada NU Online, Muzammil menjelaskan, pada masa Nabi Muhammad SAW juga sering terjadi perbedaan pendapat di antara para Sahabatnya. Misalnya sahabat yang sehari-harinya bersama Nabi dikenal dengan ahli Hadits, sementara Sahabat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal Nabi SAW dikenal sebagai ahl al-ra’yu.
 
“Bahkan terhadap pesan Nabi SAW juga ada perbedaan pendapat di antara para Sahabat. Misalnya pesan Nabi SAW bahwa, hendaknya kalian jangan shalat Asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidhah. Kenyataannya, ketika dalam perjalanan terdengar suara adzan Asar, ada sahabat yang ikut jamaah shalat Asar. Ada pula yang meneruskan perjalanan dan shalat Asar di tempat tujuan, desa Bani Quraidhah,” paparnya.
 
“Dengan kejadian tersebut, ada sahabat yang melaporkan kepada Nabi SAW. Namun, Nabi tidak menegur sahabat yang menunaikan shalat Asar di tengah perjalanan. Inilah indahnya mengikuti sunnah Nabi. Ada yang berpikir tekstual dan ada pula yang berpikir kontekstual,” imbuhnya.
 
Menurut mantan Korcab PMII Jawa Tengah ini, perbedaan pendapat di kalangan sahabat sering terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Dimulai dari musyawarah tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi SAW. Kemudian dipilihlah Sahabat Abu Bakar As-Shidiq, kemudian Sahabat Umar bin Khattab, Sahabat Utsman bin Affan, lalu Sahabat Ali bin Abi Thalib.
 
“Perbedaan pendapat kemudian meruncing setelah wafatnya Sahabat Utsman bin Affan sehingga terjadi perang saudara antara Sahabat Ali dan Siti Aisyah ra, kemudian disusul perang antara Sahabat Ali dengan Sahabat Mu’awiyah, hingga menimbulkan firqoh syi’ah dan khawarij,” tandasnya.
 
Politik dan Lahirnya Sekte
Disampaikan, setelah itu juga muncul golongan Muktazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, dan kemudian berkembang menjadi 73 firqoh.
 
“Sejarah kelam perang saudara menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Faktor penyebabnya bukan tentang agama, melainkan tentang politik kekuasaan. Dari sini kemudian muncul istilah 'Islam politik' di satu pihak dan 'politik Islam' di pihak yang lain,” tukasnya.
 
Dipaparkan, secara sederhana dapat dipahami bahwa Islam politik adalah kelompok umat Islam yang menggunakan Islam sebagai alat pembenar bagi aktivitas politik kekuasaannya. Untuk memperoleh dukungan luas dari umat, kelompok ini tidak segan-segan menggunakan dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk memberi keabsahan bagi sikap politiknya. 
 
“Islam nampak hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dukungan massa. Bahkan kelompok ini tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memaksakan keinginan politiknya, seperti ditunjukkan oleh firqah khawarij,” bebernya.
 
Di pihak lain, lanjutnya, kelompok Islam Politik adalah mayoritas umat yang menjadikan Islam sebagai inspirasi kegiatan politiknya. Bahwa berpolitik adalah untuk memperjuangkan ukhuwah, memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ummat.
 
“Karena itu dalam politik Islam diupayakan terwujudnya visi Islam secara menyeluruh seperti terbentuknya masyarakat yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi hasil musyawarah, dan mewujudkan kasih sayang (rahmat) bagi semesta alam,” tegasnya.
 
Menurut Muzammil, perbedaan pendapat yang dapat menjadi rahmat adalah perbedaan yang didasari atas ilmunya ulama, bukan didasari oleh nafsu kepentingan politik yang bersifat duniawi.
 
“Ilmu adalah cahaya. Ilmu ulama bersumber dari wahyu yang sudah diterima Nabi SAW yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan penalaran yang sudah disepakati metodologinya oleh mayoritas ulama yaitu ijma dan qiyas,” jelasnya.
 
“Perbedaan pandangan yang tidak didasari pada ilmunya ulama akan sia-sia belaka, bahkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” pungkas Muzammil.
 
 
Pewarta: Muiz
Editor: Musthofa Asrori
 
Senin 9 September 2019 22:45 WIB
Pernyataan Sikap Para Pemuka Agama dan Aktivis untuk Papua Damai 
Pernyataan Sikap Para Pemuka Agama dan Aktivis untuk Papua Damai 
Para pemuka agama berharap Papua segera damai (Foto: NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Para pemuka agama dan aktivis perrdamaian bertemu di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). Mereka adalah Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International). 

Sebagai tuan rumah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memulai pembicaraan. NU dan sejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi sosial-politik di tanah Papua. Semuanya, menurut dia, ingin Papua, dan Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai. 

"Semua merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat,” katanya. 

Kemudian, para pemuka agama dan aktivis itu menyampaikan lima poin agar Papua damai. Lima poin itu dibacakan satu per satu oleh orang berbeda. Berikut lima poin tersebut: 

“Pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan,” kata Pdt. Gomar Gultom (PGI). 

“Kedua, mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk,” Rm. Franz Magnis Suseno. 

“Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat,” kata Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian. 

“Keempat, meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang,” ungkap Romo Heri Wibowo, Pr (KWI).

“Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial,” ungkap Usman Hamid (Amnesty International)
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG