IMG-LOGO
Trending Now:
Fragmen

Transportasi Haji: 1978 Berakhirnya Kapal Laut

Selasa 10 September 2019 16:30 WIB
Bagikan:
Transportasi Haji: 1978 Berakhirnya Kapal Laut
Sejumlah jamaah haji di kapal luat. (Dok. istimewa)
Pada bagian sebelumnya diceritakan bahwa semangat orang Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Dan itu berlaku turun-temurun hingga sekarang sejak ratusan tahun lalu. Hanya saat penjajahan Jepang dan beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi kekosongan orang Indonesia yang berhaji. 

Setelah Indonesia merdeka dan keadaan normal kembali, semangat orang Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji menguat juga. Pada tahun 1950 misalnya, Indonesia memberangkatkan 10 ribu jamaah haji dengan menggunakan kap laut. Dua tahun berikutnya bertambah menjadi 14 ribu orang. Namun, kapal laut yang mengangkut tidak cukup.   

Menteri Agama RI waktu itu, KH Abdul Wahid Hasyim mencari cara untuk pemberangkatan haji agar umat Islam Indonesia tidak kecewa. Ia pun mencari kapal tambahan dengan mendatangi Jepang. Berikut ini laporan Tempo yang menceritakan upaya dia. 

“Setelah mampir di Bangkok dan Hong Kong, Menteri Agama KH Wahid Hasym tiba di Tokyo pada 1 April 1952. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: mendapatkan kapal murah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci,” tulis Tempo. 

Menurut Tempo, setahun sebelum upaya yang dilakukan Kiai Wahid itu, yakni tahun 1951, pemerintah Indonesia memberangkatkan jemaah haji dengan menyiapkan kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco, tapi hanya mampu membawa 11 ribu orang. Padahal jumlah peminat haji ada sekitar 14 ribu orang.

“Wahid dan timnya berangkat ke Negeri Sakura untuk mencari kapal tambahan. Setelah 18 hari di sana, akhirnya ia mendapatkan kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha. Seluruh perjalanan dan perundingannya itu dia laporkan secara terperinci di akhir masa jabatannya,” ungkap Tempo.    

Di tahun yang sama, yakni tahun 1952, Indonesia untuk pertama kalinya memberangkatkan jemaah haji dengan peswat terbang. Namun, ongkosnya dua kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, menurut Kompas ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah Rp7.500 sementara pewawat terbang Rp16.691. Oleh karena itu, pebedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 banding dengan 293 orang. 

Sampai tahun-tahun berikutnya, transportasi calon jemaah haji Indonesia menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Trasportasi yang pertama lebih lama, tapi murah, sedangkan yang kedua, lebih cepat tapi mahal. Namun pada tahun 1970-an, perbandingan jumlah haji laut dan udara tidak terlalu besar. Jemaah haji Indonesia sudah banyak memilih pesawat terbang. Menurut Arsip Kompas yang dimuat Sabtu (7/9), pada tahun 1977 jumlah haji laut sebanyak 7.450 orang, sementara haji udara 12.899 orang. 

Masih menurut Arsip Kompas, pada tahun itu, ongkos kapal laut justru  lebih  mahal dengan waktu tetap saja lama, sementara pesawat terbang lebih murah dan dengan waktu yang lebih cepat. Arsip itu menyebutkan, ongkos naik haji (ONH) laut sebesar Rp795.000, sementara ONH udara Rp690.000. Harga itu kedua ONH itu sama-sama naik di tahun itu. ONH laut 16 persen. ONH udara 29 persen. Dengan demikian, ONH udara lebih murah dan lebih cepat sehingga mempercepat jamaah haji Indonesia yang menggunakan kapal laut beralih. 

Khusus untuk angkutan haji via laut, masih meenurut Arsip Kompas, dilakukan PT Arafat dengan lama perjalanan 30 hari pergi dan pulang. Namun, perusahaan itu, sejak tahun 1970-an, mengalami kesulitan uang. Padahal pemerintah sudah membantunya dengan memberi subsidi dari perjalanan haji udara. Namun, tetap saja tidak perjalanan laut tetap mahal dan waktu lebih lama. Akhirnya tahun 1978, pemerintah menghentikan perjalanan haji dengan trasportasi laut. 

Meski demikian, menurut Arsip Kompas, animo masyarakat untuk berhaji dengan kapal laut masih tetap tinggi. Oleh karena itu, Menteri Agaa Ratu Alamsyah Prawiranegara membuka kesempatan perusahaan kapal laut untuk angkutan jamaah haji. Namun, hingga menjelang musim haji tahun itu, tak ada satu perusahaan pun yang mengajukannya sehingga jamaah haji laut benar-benar berakhir. (Habis)

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Senin 9 September 2019 14:15 WIB
Transportasi Haji: 1952 Pertama Kali dengan Pesawat Terbang
Transportasi Haji: 1952 Pertama Kali dengan Pesawat Terbang
Pulang haji tahun 1981. (Foto: Kompas/Dudy Sudibyo)
Orang Nusantara, termasuk di dalamnya Indonesia, dalam melaksanakan ibadah haji terbilang sangat menonjol. Bukan hanya tahun-tahun ini, tapi sejak ratusan tahun lalu lebih. Peneliti asal Belanda, Martin van Bruinessen, dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji mengatakan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing. Malah pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.

Masih menurut Martin, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Makkah, yang umumnya digunakan untuk menuntut ilmu agama, juga pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup berarti. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah, setelah bahasa Arab.

Padahal saat itu, orang Nusantara untuk berhaji memerlukan waktu yang lama dan perjalanan laut yang membahayakan. Martin di artikel  yang sama mengatakan, sebelum ada kapal api, perjalanan haji tentu saja harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat tergantung kepada musim. Kemudian para haji juga menumpang pada kapal dagang. Dengan menggunakan transportasi itu berarti mereka terpaksa sering pindah kapal.

Martin menyebutkan perkiraan rute mereka. Perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, pelabuhan terakhir di Indonesia (oleh karena itu dijuluki Serambi Makkah), di mana mereka menunggu kapal ke India. Di India mereka kemudian mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu setengah tahun sekali jalan, bahkan lebih. 

“Dan para haji berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Tidak jarang perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal. Ada haji yang semua harta bendanya dirampok bajak laut atau, malah, awak perahu sendiri. Musafir yang sudah sampai ke tanah Arab pun belum aman juga, karena di sana suku-suku Badui sering merampok rombongan yang menuju Makkah. Tidak jarang juga wabah penyakit melanda jemaah haji, di perjalanan maupun di tanah Arab. Naik haji, pada zaman itu, memang bukan pekerjaan ringan,” tulis Martin. 

Semangat naik haji orang Indonesia menurun pada beberapa tahun menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaaan. Bahkan pada waktu itu, menurut data yang dirilis Kementerian Agama RI, Haji Dalam Angka: Jumlah Jemaah Haji Indonesia dalam Seabad Lebih, tidak ada catatan jamaah haji berasal dari Indonesia.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun menjelangan dan setelah merdeka, Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik seperti pertempuran hingga dan diplomasi. Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan II.  

Dalam situasi semacam itu, tokoh utama NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.  
Lalu, pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, KH Wahid Hasyim, menjadi menteri agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 1952, jamaah calon haji Indonesia membludak dalam ukuran masa itu.
 
Dalam laporan Kementerian Agama yang dikutip Tempo, tahun Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14 ribu orang. Padahal perjalanan waktu itu masih belum jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang karena masih menggunakan kapal laut. 

Padahal di tahun itu, untuk pertama kalinya Indonesia memberlakukan perjalanan haji dengan pesawat terbang. Namun, ongkosnya dua kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, menurut Kompas ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah Rp 7.500 sementara pewawat terbang Rp 16.691. Oleh karena itu, pebedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 banding dengan 293 orang. (Bersambung)

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Jumat 6 September 2019 12:30 WIB
Lautan Itu Bernama Gus Dur
Lautan Itu Bernama Gus Dur
KH Abdurrahman Wahid berseragam TNI Angkatan Laut. (Ilustrasi: NU Online)
Lautan luas disebut samudera yang di dalamnya berisi banyak makhluk hidup, materi, dan benda-benda berharga lainnya. Bahkan lautan luas menjadi penopang hidup masyarakat sejak dahulu kala. Kekuatan sebuah bangsa juga diukur seberapa tangguh pertahanan lautnya.

Sebagai bangsa berkarakter maritim, tokoh Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ingin Indonesia mengabaikan potensi laut, baik dari sisi pertahanan keamanan dan sumberdaya alamnya. Sebagai ulama, pemimpin bangsa, tokoh nasional, dan presiden yang dekat dengan rakyatnya, Gus Dur adalah lautan itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran historis tentang potensi maritim itu, Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013) menegaskan bahwa Gus Dur adalah presiden pertama yang membentuk Departemen Kelautan (Kementerian Kelautan) serta pertama kali mengangkat Panglima TNI dari matra Angkatan Laut. Dimulai dari Presiden Gus Dur, jabatan Panglima TNI digilir per matra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara).

Untuk pertama kali dalam sejarah militer Indonesia sampai saat itu, TNI dipimpin seorang panglima yang berasal dari luar Angkatan Darat (AD). Sebenarnya, pada 1955-1961, sempat terjadi rotasi di pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata.

Tapi saat itu, tidak ada posisi Panglima secara resmi. Bung Karno menghapus jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dan menggantinya dengan Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf—jabatan yang hanya berfungsi sebagai koordinator, bukan komando. Marsekal Soeriadi Soeriadarma dari AU pernah menempati jabatan tersebut.

Institusi pertahanan dan keamanan Indonesia eksis secara resmi sejak didirikannya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Panglima pertamanya adalah Jenderal Soedirman. Dia berasal dari Angkatan Darat.

Dari 1945 sampai 1968 terjadi berbagai perubahan dalam nama dan jalur komando institusi tersebut. Dari TKR menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), lalu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, yang jelas, lembaga tersebut membawahi semua matra angkatan dan, dalam perkembangannya kemudian, termasuk Kepolisian. Semua pucuk pimpinan semasa itu berasal dari AD.

Pola tersebut berlanjut saat Soeharto menjadi presiden dari 1966 hingga 32 tahun berikutnya. Semua panglima ABRI pada masanya juga berasal dari Angkatan Darat. Dimulai dari yang pertama Jenderal Soeharto sendiri sampai yang terakhir Jenderal Wiranto. Baru pada pemerintahan Presiden Gus Dur, Laksamana Widodo A.S. ditunjuk sebagai sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Wisdom Kelautan Gus Dur

Seorang perwira dari Korps Marinir TNI AL dalam sebuah percakapan mengatakan, “pernah sewaktu KH Abdurrahman Wahid saat menjabat Presiden RI berbicara di depan pasukan Marinir TNI AL di tempat saya, beliau berbicara begini”:

"Menyelamlah kalian sampai ke dasar lautan yang terdalam hingga tubuhmu resap oleh kecintaanmu kepada-Nya. Dan jangan palingkan mukamu ke sisi lain jika kamu belum mengenal apa yang kamu perbuat.”

Dawuh Gus Dur tersebut penting menjadi perhatian bahwa proses persenyawaan manusia dengan alam maupun dengan seluruh makhluk ciptaan Allah harus dilakukan. Hal ini juga terkait dengan proses belajar dan memahami ilmu yang terhampar di muka bumi.

Pernyataan Gus Dur itu juga menyoroti tradisi dan proses instan dalam proses belajar dan memahami ilmu. Hal ini tersirat dalam kalimat kedua dari dawuh di atas. Proses penggalian ilmu dan proses belajar harus bersifat dawam atau terus-menerus dan berkelanjutan ketika seseorang belum memahami ilmu tersebut.

Selain wisdom di atas, Gus Dur juga mempunyai cerita lucu dengan TNI AL. Gus Dur ingin menegaskan bahwa dua pertiga wilayah RI adalah laut. Dalam sejarah, bangsa Nusantara adalah bangsa maritim. Benteng utama pertahanan laut Indonesia dilakukan oleh TNI AL dengan Marinir sebagai pasukan elitnya.

Dalam The Wisdom of Gus Dur: Butir-Butir Kearifan Sang Waskita (2014), suatu ketika dalam suasana santai, Presiden Gus Dur berbincang ringan dengan ajudannya yang lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL).

Karena dikenal sebagai sosok egaliter, Gus Dur tak sungkan berbincang dengan siapa pun. Alasan itulah yang membuat orang-orang dekatnya juga tak segan meski Gus Dur adalah seorang Presiden.

“Gus, salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Paraguay nggak punya laut, kok punya Angkatan Laut?” tanya Ajudan.

“Sama seperti saya, punya Ajudan, tetapi saya bukan seperti Presiden. Lah, kamu manggil saya Gus,” ujar Gus Dur sambil terkekeh dalam hati.

“Siap Pak Presiden!” sontak Ajudan langsung sadar dan memberi hormat.

“Ndak apa-apa, saya cuma ngetes seberapa besar selera humor seorang tentara,” lontar Gus Dur dengan tawanya yang khas, sedangkan Ajudan hanya bisa menahan tawa karena sudah terlanjur hormat.

Di tengah komitmennya dalam memperkuat bidang kelautan, Gus Dur juga tidak melepaskan diri untuk memberi masukan, saran, dan kritik terhadap pertahanan kelautan Indonesia. Hal ini ia lakukan setelah tidak menjabat sebagai Presiden RI. Bukan Gus Dur namanya jika tidak melontarkan humor, bahkan saat menyampaikan kritik sekalipun.

Suatu saat Muhammad AS Hikam (2013) sowan menemui Gus Dur. Sampai di kediaman, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beri’tikaf. Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Obrolan berjalan ringan dan santai. Presiden ke-4 RI dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia. Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

“Tapi kata TNI persenjataan kita itu kuat lho, Gus,” sergah Hikam. “Kuat apanya? Kang, kalau misalnya perang di laut, kapal angkatan luat kita belum sampai ditembak pun sudah tenggelam. Tahu sampean kenapa?” kata Gus Dur sambil nyengir.

“Kenapa, Gus?” tanya Hikam. “Karena keberatan dempul untuk nambal kapal-kapal kita,” jawab Gus Dur terkekeh.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
Rabu 4 September 2019 23:30 WIB
Titik Awal Lahirnya GP Ansor
Titik Awal Lahirnya GP Ansor
Gerakan Pemuda Ansor. (Ilustrasi: NU Online)
Dalam masa perkembangan, NU mulai bersungguh-sungguh memperhatikan masalah kepemudaan. Berbagai organisasi pemuda yang pada dasarnya satu aspirasi dengan NU dikumpulkan dalam satu wadah sebagai benteng pertahanan. Sehingga dalam muktamar kesembilan ini lahirlah sebuah keputusan: “Membentuk wadah pemuda yang diberi nama Anshor Nadhlatoel Oelama (ANO).

Pada prinsipnya, perkembangan NU ada pada visi dan cita-cita mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin yang berupaya selalu memoderasi Islam dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di titik ini NU, tidak hanya menyikapi perkembangan dunia global, tetapi juga terus berupaya mempertahankan tradisi dan budaya baik yang ditancapkan oleh para ulama terdahulu dan para pendiri bangsa.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir setidaknya mempunyai tiga motivasi. Pertama, menegakkan nilai-nilai agama dalam setiap lini kehidupan. Kedua, membangun nasionalisme. KH Hasyim Asy’ari mengatakan, agama dan nasionalisme tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat untuk mewujudkan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Motif ketiga, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. (Lihat Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Dalam perkembangannya, NU tidak sedikit menghadapi resistensi yang tinggi terutama dari kelompok penjajah dan kelompok yang mengatasnamakan permurnian akidah (puritan), namun berupaya memberangus tradisi dan budaya Nusantara yang merupakan identitas kebangsaan. Hingga masa orde baru pun, NU masih terdiskriminasi oleh rezim. Walau demikian, NU justru makin besar, berkembang, dan mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat.

Tugas yang diemban NU dari masa ke masa akan terus mengalami tantangan yang tidak mudah. Namun, berkaca pada dinamika internal organisasi, akan lebih baik jika warga NU memahami dan mengetahui titik awal perkembangan NU. Titik awal sejarah perkembangan NU terjadi ketika perhelatan Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1934.

Setidaknya ada sejumlah alasan kenapa Muktamar di Banyuwangi tersebut dijadikan titik awal perkembangan sejarah NU di Banyuwangi menurut catatan Choirul Anam (2010).

Pertama, karena di Muktamar Banyuwangi inilah mulai diberlakukan  mekanisme kerja baru, yakni pemisahan sidang antara Syuriyah dan Tanfidziyah di dalam muktamar. Sejak itu Tanfidziyah mengadakan sidang sendiri dengan materi permasalahan sendiri. Juga Syuriyah yang mengurus majelisnya sendiri dengan permasalahan yang tentunya terkait dengan persoalan agama. Namun, keputusan yang didapat tetap menjadi kesepkatan organisasi NU secara umum.

Sebelum itu, sidang-sidang di dalam muktamar dipimpin langsung oleh Syuriyah. Pengurus Tanfidziyah boleh ikut dalam sidang – yang biasanya dibagi dalam tujuh majelis – tetapi tidak berhak bersuara (ikut memutuskan) suatu persoalan, terutama yang berhubungan dengan hukum agama.

Pengurus Tanfidziyah ‘boleh ikut’ memutuskan hanya pada perkara yang tidak memerlukan keterangan hukum agama. Hak dan kekuasaan itu memang sudah diatur dalam Statuen NU 1926 sebagai berikut:

“Kekuasaan jang tertinggi dari perkoempoelan ini jaitoe oleh kongres dan oetoesan-oetoesan. Sekalian poetoesan di dalam kongres-kongres jang perloe dengan keterangan hoekoem agama hanja boleh dipoetoes oleh oetoesan-oetoesan dari golongan goeroe agama (oelama). Lain-lain oeroesan jang tiada begitoe perloe dengan keterangan hoekoem agama, oetoesan jang boekan goeroe agama (oelama) boleh turut memoetoesnja.”

Kedua, sejak Muktamar Banyuwangi tatacara persidangan mulai diperbarui. Apabila pada beberapa kali muktamar sebelumnya, sidang-sidang majelis cukup dilakukan dengan duduk melantai di atas tikar atau permadani sambil membawa tumpukan kitab-kitab madzhab, kebiasaan itu tidak lagi dijumpai di Muktamar Banyuwangi. Bentuk persidangan sudah diatur rapi dan agak formal. Peserta sidang dipersilakan duduk di kursi menghadap pemimpin sidang.

Ketiga, dalam muktamar kesembilan ini mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti Mahfudz Siddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan anak-anak muda lainnya. Mereka ikut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader.

KH Abdul Wahab Chasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Choirul Anam (2010) mencatat, dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH Abdul Wahab Chasbullah –yang kemudian menjadi pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Wahab Chasbullah, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut.

Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam.

Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang kelak disebut Banser (Barisan Serbaguna). Dalam Kongres II ANO di Malang tahun 1937. Di Kongres ini, Banoe menunjukkan kebolehan pertamakalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh.

Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum Banoe Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusydi, tokoh yang namanya tetap dikenang, bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Malang.

Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG