IMG-LOGO
Trending Now:
Wawancara

Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang

Selasa 10 September 2019 17:30 WIB
Bagikan:
Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid usai pertemuan tokoh lintas iman dalam menyikapi kasus Papua, Senin (9/9) di Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Syakir NF)
Bumi Cendrawasih bergejolak sejak pertengahan Agustus lalu. Hal itu diawali dengan adanya penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.
 
Hal itu pun semakin diperparah manakala ada pengiriman ular hingga minuman keras. Belum lagi teriakan hinaan yang terlontar. Tak ayal hal tersebut menimbulkan gejolak emosi masyarakat Papua. Demo pun terjadi di beberapa kota di Papua dan membakar berbagai fasilitas umum dan perkantoran pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikapnya bersama tokoh-tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedeung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/9). Hal itu dilakukan agar kondisi Papua lekas stabil kembali. Mereka menekankan agar pemerintah melakukan upaya persuasif, tidak dengan pendekatan yang represif.

Usai pertemuan tersebut, Syakir NF dari NU Online menemui Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengentasan persoalan Papua agar tidak lagi memanas dan tetap sejuk.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada yang mengkelasduakan masyarakat Papua. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat Indonesia?

Gus Dur ketika mengelola isu Papua adalah untuk Papua bukan untuk Indonesia. Jadi bukan transaksi gitu loh. ‘Saya melakukan ini untuk kalian karena itu kalian harus berbaik-baik’, bukan gitu. Tapi karena Gus Dur menyadari Papua itu bagian dari Indonesia, kita punya kewajiban supaya kesetaraan, kesenjangan yang sekarang ada itu bisa kita atasi. Itu salah satunya. Jadi berangkat dari dalam sekali.

Jadi, tindakan yang dilakukan sekarang terkesan seperti transaksi, Mbak?

Iya. Iya kan sering sekali ya kalimatnya Papua kan sudah dapat banyak, daerah yang lain gak dapat tuh sebanyak Papua, misalnya, dana otsus misalnya. Tidak bisa begitu. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Papua? Misalnya seperti itu. Atau misalnya begini, ketika ada pelanggaran-pelanggaran HAM selama ini kan ini terjadi konflik ini.

Lalu ada kontak senjata ada orang-orang yang menjadi korban apakah kemudian pemerintah melakukan investigasi? Sampai sekarang tidak ada satu pun loh. yang tahun 2014 atau berapa yang pertama itu masih zaman ada yang di zamannya Pak SBY ada yang di zamannya Pak Jokowi itu tidak ada penyelesaian sampai saat ini, sehingga warga Papua itu banyak yang merasa warga kami kau kayak kurang berharga ya.

Teman-teman media pasti aware ya dengan black lives matter di Amerika itu kan intinya satu kenapa polisi Amerika kepada orang kulit hitam kok gampang banget sih nembaknya. Terus ujung-ujungnya orang itu ternyata orang yang tidak bersalah. Nah, saya memahami perasaan sentimen warga Papua sekarang ini juga begitu. Kok gampang banget sih nuduh kita makar, kok gampang banget sih nuduh kita separatis. Padahal kami ini tidak selalu separatis. Tapi kami ini orang Papua yang kecewa, belum puas dengan yang terjadi sekarang, misalnya seperti itu. 

Lalu, bagaimana mestinya yang harus dilakukan?

Jadi, pendekatannya jangan keamanan lah, tapi yang lebih suistanable, yang lebih jangka panjang. Meredakan ketegangan itu tidak harus dengan memaksakan represi, tapi dengan meminta siapa sih orang-orang kunci yang kemudian bisa mendinginkan saya sangat meyakini sebagian banyak orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia. Tapi kalau kita salah, pendekatan sekarang makin lama luka batinnya makin banyak.

Kalau pendekatannya masih pendekatan keamanan, itu berarti pendekatannya prasangka. Beberapa waktu terakhir ini, sekitar lima tahun terakhir ini, asrama-asrama mahasiswa Papua di berbagai tempat itu sering sekali disatroni oleh aparat. Saya tinggal di Jogja, dan asrama Papua di Jogja itu berkali-kali mengalami seperti itu. Kan Gusdurian ada di mana-mana nih. Ada laporan datang bahwa asrama mahasiswa Papua itu.

Seharusnya didatangi untuk diajak diskusi, ayolah kalian gimana nih supaya kita bisa lebih mengindonesia bersama-sama. Ini nggak. Jadi, lukanya makin banyak. Bukannya dirangkul, ini malah dipukul. Jadi, kalau diteruskan akan kejadian seperti ini lagi. Ini adalah hasil dari beberapa waktu terakhir ini, pendekatannya begitu. Jadi, ini yang harus berhenti. Pendekatan penuh kecurigaan, pendekatan yang keamanan yang berlebihan itu yang perlu diganti dengan pendekatan merangkul.

Ayo kita duduk bareng! Yuk, kalian maunya apa sih sepanjang masih dalam bingkai keindonesiaan! Ayo kita diskusikan! 

Kalau pendekatan keamanan yang demikian masih tetap dilanjutkan, bagaimana, Mbak?

Suatu ketika akan ada lagi dan mungkin lebih besar lagi. Ini zaman teknologi informasi. Tindakan represif di satu tempat di dunia ini, nggak akan bisa dicegah untuk sampai ke pentas dunia. Terus kita mau bagaimana? Kita mau menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat yang seperti apa, kalau kemudian kita tidak sanggup menyelesaikan ini dengan bermartabat terus akhirnya malah justru jatuh korban.

Bagaimana sikap warga Papua sendiri yang Mbak Alissa lihat?

Soal bagaimana sikap warga Papua itu sebetulnya tinggal dibandingkan saja sikap warga Papua kepada warga NU di sana dengan sikap kepada pendatang yang lain. Kalau sikap terhadap pendatang yang lain ada ketegangan tapi terhadap warga NU di sana itu tidak berarti kan ada pendekatan yang berbeda, apa sih yang dilakukan warga NU di sana sampai warga salah satunya karena tidak merasa terancam identitasnya, kearifan lokalnya.

Sementara kepada warga pendatang yang lain yang kemarin-kemarin muncul ketegangan, ya itu karena mereka bahwa seharusnya sumber kehidupannya tapi diambil oleh orang lain, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang barangkali faktanya tidak begitu tapi sentimen yang dirasakan itu seperti itu hal yang seperti ini kita perlu urai dan tidak bisa diurai dengan senapan.

Peristiwa demikian seringkali berulang. Lalu, sebetulnya apa akar persoalan Papua ini?

Kewajiban Jakarta dalam hal ini untuk mengatasi kesenjangan antara Papua dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum selesai. Kalau itu sudah selesai. kalau kebanggaan itu sudah ada, bisa selesai dengan sendirinya. Kuncinya di sana. Kita akui Jakarta belum selesai menunaikan kewajiban di Papua. Itu kita akui saja ya memang masih kurang. Nyatanya itu tadi, sumbangan ke PDB negara itu nomor 5 dan nomor 6, tapi kualitas kesejahteraannya nomor terakhir ya gimana gitu. Kan jauh sekali.

Soal ada campur tangan asing di dalamnya?

Kalau menurut saya yang punya kepentingan itu pasti banyak ya. Menurut saya tidak realistis tidak ada kelompok-kelompok dunia internasional yang tidak punya kepentingan di Papua. Itu pasti ada. Itu harus diakui. Karena itu, bagi pemerintah untuk memperhatikan betul aspek ini, tapi caranya bukan dengan menutup komunikasi. Malah kita harus tunjukkan pada dunia bahwa ini urusan kedaulatan RI. Kami melakukan pendekatan bermartabat dan tak usah khawatir nanti bisa selesai seperti di Aceh gitu. Itu yang perlu kita sampaikan ke dunia. (*)
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 4 September 2019 23:2 WIB
Program LKNU untuk Diabetes Mellitus Capai Target
Program LKNU untuk Diabetes Mellitus Capai Target
Esti Febriani saat menyampaikan laporan program LKNU for DM di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (3/9). (Foto: Husni Sahal/NU Online)
 
Program Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) for Diabetes Mellitus (DM) yang telah diselenggarakan selama dua tahun secara resmi ditutup di lantai 8, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (3/9). Program yang didukung World Diabetes Foundation (WDF) itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Diabetes Mellitus.

Penanggung Jawab Program LKNU for DM, Esti Febriani menyatakan bahwa lembaganya baru pertama kali mengadakan program terkait penyakit tidak menular. Sebelumnya, LKNU memberikan perhatian kepada penyakit menular, seperti tuberkolosi. 

“Kali ini kita memasuki kegiatan yang berbeda. Kita fokus pada kegiatan penyakit yang tidak menular dalam hal ini diaebets,” kata Esti.

Menurut perempuan yang juga menjadi dosen di Pascasarjana  Kesehatan Masyarakat STIKES Kuningan, Jawa Barat itu, programnya dilakukan di lima kabupaten/kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Blitar, dan Jombang.

Lalu, apa saja yang telah dilakukan selama dua tahun itu dan bagaimana hasilnya? Untuk mengetahui jawabannya, Jurnalis NU Online Husni Sahal telah berbincang-bincang dengan perempuan berusia 53 tahun ini.

Selama dua tahun itu, apa saja yang telah dilakukan LKNU?

Jadi LKNU dalam hal ini sebenarnya walaupun kabupatennya banyak tuh, Mas, tapi sebenarnya cakupannya di tingkat kecamatan karena project ini kita lebih ingin membuat model. Jadi mempelajari bagaimana pendekatan terhadap masyarakat untuk diabetes mellitus itu. Jadi yang pertama kita lakukan pelatihannya tokoh-tokohnya itu kita gunakan kader, tokoh agama, juga tokoh masyarakat.

Jadi kader-kadernya diawali kita latih dulu untuk tau tentang kader, kerjaan kader, terus bagaimana mereka melakukan screening atau pemeriksaan untuk orang diabetes jadi misalnya berat badannya, lingkar pinggangnya, terus juga tes gula darah menggunakan stik untuk jari, dan juga tekanan darah. Jadi untuk tahu apakah dia hipertensi atau enggak. 

Setelah kita latih, kader-kadernya turun dan juga mereka kita bekalin dengan media komunikasi jadi misalnya dengan leaflet untuk mereka melakukan edukasi masyarakat. Jadi dengan screening itu mereka masuk ke pengajian-pengajian juga kegiatan majelis taklim, kegiatan posyandu gitu untuk memeriksa ibu-ibu dan bapak-bapak juga, sehingga dari hasilnya kita kader itu melakukan screening terhadap 25 angota masyarakat.

Dari 25 ribu itu ada sekitar 10 ribu yang dia berisiko untuk hipertensi atau dia juga beresiko untuk diabetes, karena 2 penyakit ini berdekatan ini. Kalau dia diabet dia bisa menjadi hipertensi juga atau sebaliknya. Jadi di 5 kabupaten, 8 kecamatan. Jadi kan kita di Jawa Timur ada dua kabupaten: Kabupaten Jombang sama Blitar. Terus di Depok, di Jakarta Pusat: Senen masuk, Kramat masuk wilayah kerja juga, Kenari masuk. Terus Jakarta Selatan.

Ada lagi yang dilakukan?

Selain itu kita juga melatih tenaga kesehatan. Yang dilatih itu tenaga kesehatan di puskesmas dan juga klinik-klinik NU. Ada sekitar 15 Fasilitas Kesehatan, termasuk klinik NU atau yang berafiliasi. Jadi walaupun dia bukan klinik NU, tapi berafiliasi, kerja sama dengan NU.

Waktu merekrut kader apakah mengalami kesusahan?

Enggak. Terutama untuk daerah Jawa Timur, ya, karena Jawa Timur kita memang pakai kader-kader yang biasa dengan NU, umumnya dari NU: apakah itu Fatayat, Muslimat. Dan kalau di kota lebih beragam karena kadernya juga ada kader Posyandu, ada kader PKK karena sebagian emang dari kader organisasi. Gak kesulitan, Mas, justru tingkat keaktifan kadernya itu lebih dari 80. Jadi kalau pengalaman saya, ya, kalau tingkat keaktifan kader di atas 80 persen itu biasanya sulit, tapi untuk diabetes ini umumnya mereka tetap aktif setelah 2 tahun.

Jadi menurut mereka sih lebih karena ini jarang intervensi untuk diabetes masih jarang, juga karena risikonya setelah mereka mempelajari itu resikonya sangat tinggi, terutama berkaitan dengan kemungkinan orang diabet juga terinfeksi penyakit lain. Jadi kaya dengan tuberkolosis, penyakit ginjal. Jadi diabet itu pintu masuk segala penyakit.

Kader yang direkrut ini volunteer?

Volunter, walaupun ada transportasi, ya. Jadi mereka lebih bekerja secara kelompok. Jadi kalau misalkan melakukan screening, biasanya mereka turun ada 4 orang. Mereka yang ngatur sendiri untuk itu. Volunter, Mas.

Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program ini?

Ini gak hanya sosialisasi, tapi juga langsung screening, ya. Antusias masyarakat itu memang berbeda di desa dan kota berbeda, ya. Jadi kalau di Jakarta tidak terlalu mudah karena kegiatan kemasyarakatan itu agak sulit digagas kalau di perkotaan, tetapi kalau di pedesaan, misalnya di Blitar sama Jombang, karena terutama saya pikir karena daerah NU, itu yang pertama, kedua karena daerah yang luas pada saat itu pendekatan ke masyarakat lebih mudah dilakukan, lebih efektif.

Berarti ini menjadi PR di kota ya?

Iya, di kota. Sementara angka DM itu di perkotaan itu lebih tinggi karena gaya hidup masyarakat, jadi kurang gerak. Tidak hanya makanan, ya, tapi juga kurang gerak salah satu penyebab. Terus potensi lainnya merokok karena merokok Itu juga salah satu faktor risiko untuk diabet.

Lalu apa yang harus dievaluasi untuk di kota?

Kita pikir gini, ya, karena kemarin kita juga lakukan kayak survei terhadap misalnya di Depok. Depok kan semi perkotaan, terus jadi hasil survei nya terlihat bahwa masyarakatnya itu untuk informasi media informasinya mereka lebih memilih misalkan media internet, terus juga jadi lebih kepada sosial media, sementara kalau di daerah pedesaan, kita ngambil sampelnya Blitar yang mereka pilih memang kegiatan kemasyarakatan untuk mengambil informasi.

Jadi perlu sekali kita ketika untuk mengembangkan masyarakat untuk memberitahu masyarakat itu kita harus sensitif mengetahui situasi lokal. Jadi misalnya kaya di perkotaan mereka kan akses internet lebih banyak, ya, sehingga yang penting sekali kita lakukan menurut saya, ya, kita menyediakan informasi yang gak hoaks gitu loh. Jadi yang bener, yang menjadikan akses mereka dan misalnya memakai aplikasi berbasis internet itu akan bisa. Kalau di pedesaan masih guyub, jadi kegiatan kemasyarakatan itu lebih menjadi pilihan mereka untuk media di edukasi.

Bagaimana hasil dari program yang telah dilakukan selama dua tahun itu? 

Hasilnya kalau untuk kegiatan screeningnya bagus, ya, Mas. Jadi kita mencapai lebih dari yang kita jadi target. Targetnya 24 ribu, kita nyampe screeningnya 25 ribu. Terus yang menjadi tantangan adalah karena kan udah ketemu tuh orang ini gula darahnya terganggu, Jadi biasanya disebut di atas 200 itu gula darahnya sudah dianggap gula darah terganggu. Seharusnya dia datang nih ke layanan: apakah ke puskesmas apa klinik, tapi dia nggak datang dengan berbagai macam alasan, ‘oh ini kan penyakitnya gak serius’.

Kalau mereka menganggap diabet itu kalau masih 200 itu masih oke-oke saja. Jadi intinya menganggap penyakit itu gak serius. Padahal dia datang ke layanan terus dia harus dipantau minimal 3 bulan: apakah kadar gulanya memang tetap tinggi. Nah kalau tetap tinggi baru dia mengerti, mereka diberi pengobatan tapi kalau tidak dia bisa di diet saja. Nah, itu yang tidak dilakukan masyarakat. Jadi jumlah yang dirujuk oleh kader hanya 30% yang melanjutkan pemeriksaan pelayanan.

Setelah penemuan LKNU itu, apa rekomendasi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan?

Kegiatan ini memang untuk menemukan karena diabet ini harus ditemukan lebih awal supaya nggak sampai komplikasi yang masih ya yang kakinya sampai harus diamputasi. Jadi ditemukannya harus awal. Awalnya Itu tadi kayak gejala-gejala dia Apakah gula darahnya tinggi atau hipertensi atau faktor risikonya: lingkar perutnya, terus berat badannya yang seperti itu. Jadi ini yang tugas masyarakat. Jadi tadi kita merekomendasikan ke pemerintah, harusnya pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan preventif, promotif di masyarakat, terutama seperti yang dilakukan LKNU.

Tadi kan di acara ada Subdit DM GM Kementerian Kesehatan. Apakah ada respons?

Respons positifnya Subdit dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan memasukkan LKNU sebagai karena untuk nasional ini belum punya technical working group yang akan merancang kegiatan, terus bagaimana mengimplementasikan. Nah, mereka akan memasukkan perwakilan LKNU di dalam technical working group itu sendiri. Jadi technical working group ini nanti akan bekerja strategi nasional, terus juga memastikan kegiatannya terjadi.

Terus juga tadi ada beberapa catatan beberapa daerah seperti Jombang, Blitar menyampaikan bahwa beberapa desa sudah mengalokasikan dana desa untuk diabet. Jadi ini adalah hasil kerja dari kegiatan dengan LKNU karena kita latih mereka advokasi juga, dan sudah membuahkan hasil. Jadi untuk tahun 2020, beberapa desa sudah dibiayai untuk kegiatan diabet.

Dari hasil program itu, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat?

Pesannya: kenali faktor risikonya. Jadi misalkan lingkar badan, lingkar pinggang, terus juga berat badan, indeks massa tubuh yang kedua, terus pola makan. Jadi pola makanya banyakan makan karbohidrat, tetapi kurang sayur. Jadi makanan diet yang tidak seimbang itu ya itu sangat perlu diperhatikan dan juga yang tadi, di cek gula darah secara teratur. Paling tidak, Mas, diet makannya itu seimbang.
Sabtu 31 Agustus 2019 23:51 WIB
Naikkan Harga Iuran BPJS Bukan Solusi Tepat
Naikkan Harga Iuran BPJS Bukan Solusi Tepat
Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif (Foto: Abdullah Alawi)
Pemerintah berencana menaikkan harga iuran BPJS sampai seratus persen. Alasannya adalah karena saat ini keungan BPJS mengalami defisit. Kabijakan ini banyak dikritik masyarakat yang dikemukakan, terutama di media sosial. 
 
Di tengah situasi seperti itu, ada kabar bahwa BPJS akan menaikkan gaji pada jajaran direksinya. Padahal saat ini pun, mereka mendapatkan gaji yang bagi masyarakat, sangat besar. 
 
Nahdliyin, sebagai warga negara yang merupakan pengguna atau pelanggan BPJS, tidak setuju dengan kenaikkan harga itu. Hal itu misalnya disampaikan Ketua PBNU Bidang Kesehatan H Syahrizal Syarif. Sebab bagi NU, menurut lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, bukan di situ persoalannya. Defisit dengan menaikkkan harga adalah masalah di hilir. Untuk menyelesaikan masalah itu harus dari hulu yang saling berkelindan. 
 
Untuk mengetahui apa dan bagaimana persoalan BPJS tersebut, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarainya di Gedung PBNU, Jakarta. Berikut petikannya:
 
Bagaimana persoalan BPJS sehingga pemerintah menaikkan harga iuran?
 
Hampir di semua negara sepakat, WHO juga mengatakan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi dari warga tiap negara. Negara mempunyai kewajiban dan menjamin kesehatan warganya. Kita tahu bahwa suatu negara itu ada dua ukuran kemakmurannya. Yang kesatu adalah kesehatan warganya yang terkait dengan harapan hidup warganya.
 
Yang kedua adalah soal tingkat pendapatan rata-rata penduduk ya, GNP. Tapi prinsipnya di negara-negara seperti kapitalis Amerika saja, pembiayaan kesehatan itu merupakan masalah yang pelik. Seluruh negara tak mudah menanganinya sehingga di negara-negara kapitalis itu warga negara diminta untuk terlibat dalam kesehatannya sendiri dengan cara membayar asuransi. Bahkan negara seperti Amerika pun, cukup besar jumlahnya warga negara yang tidak bisa membayar asuransi. Mereka hanya mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jadi, kalau di bawah usia 15 tahun atau di atas 65 tahun ditanggung negara itu karena mereka dianggap tidak produktif. Orang yang usianya 16-65 tahun harus menanggung biaya kesehatannya sendiri dengan membayar asuransi. Jadi, bahkan negara seperti Amerika pun baru Obama saja, presiden yang memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Namanya Obama Care. Itu bantuan pemerintah untuk membayar asuransi bagi yang tidak mampu. Dan Donald Trump cenderung akan menghilangkannya. 

Nah, Indonesia, kita harus bersyukur ada skema pembiayaan yang dilaksanakan BPJS, ada Undang-Undang JKN, dasar undang-undangnya, itu on the track pada dasarnya. Kita kan sebetulnya ingin agar penduduk yang meninggal di bawah usia 72 tahun itu semakin sedikit. Tapi kenyataannya angka kematian ibu masih tinggi, kematian bayi sangat tinggi, itu mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Salah satunya kenapa mereka banyak meninggal kan ada problem kalau mereka sakit, yaitu pembiayaan. Jadi, skema BPJS ini sebetulnya kita harus lihat sebagai sebuah jalan yang tepat. Cuma pertanyaannya adalah, kan orang-orang tidak mampu ada skema yang dibantu pemerintah. Jumlahnya itu kalau hitungan di atas kertas dalam artian apakah jumlah yang diberikan untuk orang yang tidak mampu memenuhi biaya, mendapat kualitas pelayanan yang baik, maka jawabannya belum. Angka itu masih rendah. 

Lalu skema mereka yang bayar sendiri, yaitu kelas dan kelas satu, apakah yang mereka bayar itu sudah bisa menjamin bahwa mereka mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas? Kalau di atas kertas dalam hitungan-hitungannya, maka jawabannya tidak. Jadi, yang terjadi selama ini adalah, satu, pemerintah kemudian defisit. Itu kenyataan. 

Penyebabnya apa? 

Ya, karena defisit disebabkan karena sekarang begini, untuk skema yang dibayar pemerintah, tidak ada persoalan. Tapi yang jadi masalah skema mereka yang untuk membayar sendiri, jadi mereka dianggap mampu membayar, mereka bisa memilih kelas dua kelas satu, ini kan buat mereka-mereka yang bekerja di sektor yang formal, pegawai negeri misalnya, cicilan premium bisa langsung ditarik dari gaji. Persoalannya, berapa persen mereka yang seperti itu? Yang banyak itu kan mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Nah, kesadaran untuk memenuhi pembayaran itu yang masih kurang. Sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan karena ada sekitar 30 persen dari mereka anggota, kalau mereka sakit, setelah mereka berobat, lalu mereka tidak bayar lagi, dan angka ini besar jumlahnya. 

Jadi, ada problem rutinitas asuransi bagi mereka yang memang membayar sendiri. Itu problem. Kesadaran untuk membayar, mereka kan merasa sehat, ngapain mesti membayar? Kesadaran ini problem terbesar. Pemerintah harus memastikan bagi peserta BPJS yang membayar sendiri harus dipastikan membayar. Itu tidak mudah. 

Sebetulnya bagaimana skema pembiayaan BPJS saat ini sehingga mengalami masalah keuangan?

Jadi, sekitar 79 juta penduduk dibayar pemerintah. Jumlah penduduk kita kan 265 juta, nah, ada 100 juta sekian yang harus membayar sendiri asuransi kesehatannya. Mereka yang bekerja di sektor formal di pemerintahan atau di swasta itu ada jaminan mereka bayar. Tapi mereka yang bekerja di sektor informal, mereka pedagang, bagaimana mereka supaya terjamin, pedagang-pedagang di Tanah abang misalnya, mereka mampu, punya pendapatan, dan bisa membayar iuran BPJS, tapi apa mekanismenya supaya mereka ada jaminan bahwa mereka bisa membayar terus setiap bulan; ini yang menyebabkan pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Pengeluarannya yang lebih besar sehingga akhirnya pemerintah defisit. Defisit ini terus bertambah dan terus bertambah. 

Lalu rencana menaikan harga BPJS di tiap kelas itu adalah solusi? 

Jadi begini, pertanyaannya apakah rencananya meningkatkan seratus persen pembayaran dari kelas dua menjadi 75 ribu, kelas satu menjadi seratus sekian, apakah pemerintah menjamin bahwa tidak terjadi defisit? Itu saya ragu. Jadi selama kewajiban tidak ada jaminan mereka di sektor informal membayar secara rutin, saya ragu. 

Lalu bagaimana untuk mengatasi hal itu? 

Oleh sebab itu, solusinya kemudian dikaitkan dengan banyak hal, misalnya ketika mereka memperpanjang STNK bisa saja dikaitkan apakah mereka sudah membayar iuran BPJS. Tapi hal ini harus menggunakan payung hukum. Jadi, menurut saya menaikkan iuran itu akan mengurangi beban pemerintah, tapi itu tidak dengan sendirinya memberikan jaminan bahwa mereka-mereka yang tidak rutin membayar itu akan menjadi rutin. Itu tantangan besar. Saya yakin defisitnya akan tetap. Jadi, tantanganya bagaimana pemerintah memastikan yang BPJS mandiri membayar dengan rutin. 

Persoalan kedua, yaitu persoalan-persoalan yang terkait dengan mutu dan pelayanan, apalagi ketika iuran dinaikkan, maka masyarakat akan lebih menuntut. Dengan iuran yang sekarang saja, kualitas pelayanan masih kurang baik, apalagi dengan iuran yang lebih besar, maka masyarakat akan menuntut lebih banyak pelayanan lebih baik. 

Nah, di sini, kembali saya ragu dengan menaikkan iuran, tidak akan dengan sendirinya kualitas pelayanan akan lebih baik. Kenapa? Karena kita lihat, kenapa antrean menjadi panjang karena memang tidak memenuhi ketersediaan petugas kesehatan. Kebutuhan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan. Nah, peningkatan ini kan tidak akan berdampak terhadap tenaga kesehatan. Saya kira pemerintah harus bisa menjawab bagaimana pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan.  

Masalah ketiga, BPJS ini kan pelayanan yang baru melayani untuk tindakan-tindakan, orang yang sudah sakit, kemudian membutuhkan pelayanan. Padahal kita berharap angka-angka penyakit ini bisa kurangi dengan upaya-upaya yang sifatnya promosi meningkatkan daya tahan tubuh agar bertambah sehat sambil dengan upaya-upaya pencegahan seperti imunisasi, pencegahan angka kecelakaan, anak-anak supaya tidak gizi buruk, pencegahan penyakit menular, atau orang-orang dewasa tidak diabetes. Nah, ini anggaran tidak dengan sendirinya peningkatan anggaran itu akan bisa meningkatkan promosi dan prevensi kesehatan. Bahkan dengan peningkatan beban ini saya khawatir akan menurun, mereka-mereka dalam membayar. 

Jadi, harus ada skema dimana mereka bisa, ada kebijakan-kebijakan bagaimana mereka bisa membayar rutin. Mau tidak mau harus dikaitkan dengan hal-hal lain itu agar bisa membayar rutin. Harus komfrehensif. Artinya, harus dikaitkan dengan berbagai hal. Diintegrasikan, ketika berkaitan dengan sistem. Soal mutu juga harus ditingkatkan.   

Jadi, harus ditingkatkan dulu mutunya sebelum meningkatkan iuran? 

Iya. Pemerintah harus bekerja keras untuk menaikkan mutu sebelum menaikkan, terutam sekarang kenaikan awal ya, primer, itu jelek sekali. Bahkan pada pelayanan rujukan pun ada kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Contoh soal bagini. Pasien yang datang dengan penyakit kanker stadium 1. Kanker itu kan kalau diooperasi dengan cepat, maka dia kemungkinan dia survive, lebih besar. Tapi karena proses pemeriksaan dan proses waktu tunggu untuk operasi sampai menunggu 6 bulan, ketika dilakukan operasi, stadium yang tadinya 1, bisa bergeser ke stadium 3. Ini kan kalau dioperasi juga kemungkinan survive pasien menjadi menurun. Kan sayang, karena persoalan begini, pasien dirugikan. 

Jadi, menurut saya, pemerintah harus mampu memilah-memilah mana kasus-kasus yang membutuhkan tindakan yang cepat. Dalam seperti kanker, pemerintah harus berupaya agar tidak memberikan pelayanan dalam waktu  tunggu seperti itu.

Ada kabar di tengah situasi seperti itu, akan ada kenaikan gaji kepada pengelola BPJS, bagaimana tanggapannya? 

Kita prihatin dengan kenaikan gaji. Soal gaji, jangan kemudian teman-teman yang berada pada jajaran direksi, gajinya besar. Memang besar, mereka mengelola uang dalam jumlah triliunan. Agak berbeda kalau kita mengacu kepada sistem gaji direktur bank misalnya. Gaji direktur bank itu, uang yang dia kelola harus mereka upayakan agar itu bisa bertambah. Itu kegiatan profit. Nah, BPJS kan bukan kegiatan profit dan mereka tidak ada tugas untuk memutar uang. Hanya menjaga dan bagaimana caranya pengeluaran itu sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang kalau mereka menuntut gaji besar, sebenarnya tidak seimbang dengan badan-badan yang mengelola uang yang memang untuk kebutuhan fungsi profit ya. Jadi, kan mereka hanya melihat besarnya uang yang mereka kelola. Tidak wajarlah kalau menurut saya. 

Namun, kita juga harus melihat BPJS secara seimbang. Betul BPJS itu perlu ada perbaikan di sana-sini, harus ada peningkatan mutu, masyarakat belum ada pelayanan yang baik, itu benar, tetapi kita juga harus melihat, sedemikan banyaknya orang yang sangat tertolong BPJS. Mereka-mereka yang harus operasi jantung misalnya itu ibaratnya masyarakat, kalau tidak dibantu BPJS ada yang jatuh sampai miskin. Jadi, kita juga harus berimbang. Gagal ginjal dibantu untuk cuci darah. Itu sangat terbantu. Jadi sebetulnya kalau pelayanan BPJS ini baik, orang juga akan memberikan respons yang seimbang dengan membayar rutin. Logikanya bagaimana cara membangun agar mereka membayar rutin BPJS. Ketika pelayanannya kurang baik, lalu iurannya dinaikkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya, pemerintah harus bisa memberikan respon positif dari keluhan masyarakat akan pelayanan yang kurang baik. 

Dari sisi manajemennya bagaimana? 

Di sana-sini ada manajemen yang belum standar, kan bervariasi sehingga, bahkan ketika uang yang disediakan untuk pelayanan rujukan tu pada dasarnya masih kurang dari yang seharusnya dibutuhkan untuk pelayanan yang baik. Nah, di sini, akhirnya masing-masing rumah sakit melakukan manuver-manuver dengan berbagai cara agar uang itu dicukupkan. Ini juga masalah yang tidak begitu bagus. 

Kondisinya sudah defisit, kenaikan iuran bukan solusi, supaya BPJS ini sehat bagaimana? 

Ada jangka panjang dan jangka pendek. Saya tidak menolak kenaikan, tapi saya merasa tidak setuju dengan kenaikan pada saat ini. Jadi maksud saya dalam situasi begini, harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan dengan seratus persen. Kalau ingin mengurangi defisit dengan menaikkan, ya kenaikan yang wajarlah. Begitu. 

Kedua, yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan kualitasnya. Saya harus bilang, kenapa tidak kan pemerintah mendapat pajak yang besar dari rokok. Defisit yang dialami pemerintah untuk mengelola kesehatan, itu jauh lebih kecil daripada uang yang diterima dari pajak rokok. Pajak rokok sekarang mungkin 120 triliun sementara pemerintah defisit 16, 5 persen, mendekatiangka 30 triliun, tapi tetap saja itu jauh di bawah pajak yang diterima industri rokok. Mestinya pemerintah bisa melihat mendapat pajak besar dari rokok yang secara kesehatan tidak ada keraguan yang itu merugikan kesehatan masyarakat. Ya dialihkan saja. Defisit itu mestinya diambil dari pajak rokok. Sehingga tidak perlu menaikkan iuran. Saya tahu pemerintah tak ingin menaikan harga dua kali. Maksudnya tidak ingin menaikan dinaikin tahun ini, dua tahun kemudian naik lagi. 

Nahdlatul Ulama mendukung adanya BPJS, mohonlah diperhatikan, karena yang merasakan adalah masyarakat. Dan Nahdlatul Ulama berada pada posisi yang di bawah, penerima manfaat itu.

Ada satu hal lagi, dari riset, siapa yang memanfaatkan BPJS ini? Nah,  yang memanfaatkan BPJS ini adalah orang yang punya akses kepada kesehatan. Ada problem lain, pelayanan kesehatan, kita mesti bayar, kita kemudian mendapatkan pelayanan, tapi kan kalau pelayanannya tersedia. Bagaimana mereka yang berada di daerah terpencil, di luar Jawa, yang pelayanan dan fasilitas kesehatannya terbatas. Mereka membayar sama dengan mereka yang berada di kota. Tapi orang kota mudah memanfaatkan fasilitas karena jarak yang dekat, transformasi yang mudah. Bagi mereka yang jauh seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan, mereka diminta membayar sama, tapi fasilitasnya tidak ada, nah, ini persoalan. 

Jadi pemerintah itu bukan hanya meningkatkan fasilitas dan kualitas kesehatan, tapi menjangkau, menjamin bahwa setiap masyarakat dapat mengakses kesehatan dengan cara yang sama. Jangan yang hanya di kota saja. 

Kondisi saat ini defisit BPJS itu dapat menyebabkan bangkrut tidak? 

Tidak lah, ekonomi kita ini pada dasarnya dalam kondisi yang baik. Dengan pertumbuhan ekonimo yang 5,1 atau 5,2 Indonesia saat ini menjadi negara yang menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Kondisinya baik. 
 
Pewawancara : Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Rabu 28 Agustus 2019 11:0 WIB
Peran NU untuk Indonesia dalam Perang Dagang AS-China
Peran NU untuk Indonesia dalam Perang Dagang AS-China
Pemerhati Geopolitik-Ekonomi Abdul Aziz Hasyim Wahid. (Foto: NU Online/Syakir NF)
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sejak Maret 2018 lalu itu telah membawa dampak terhadap perekonomian global. Pasalnya, tarik menarik harga di antara keduanya membuat ekspor impor beberapa negara tersendat. Tak terkecuali Indonesia yang juga memiliki hubungan dagang dengan kedua negara adidaya itu.

Selain memberi dampak negatif pada dunia ekonomi Indonesia dengan kedefisitannya, hal tersebut juga memberi peluang tersendiri bagi Indonesia mengingat posisi geografisnya yang tidak begitu berjauhan dengan China mengingat adanya kemungkinan peralihan perdagangan.

Dalam melihat Indonesia menghadapi perang dagang AS dan China, wartawan NU Online Syakir NF menemui Pemerhati Geopolitik-Ekonomi Abdul Aziz Hasyim Wahid yang juga aktif sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor usai mengisi diskusi yang digelar oleh Front Mahasiswa Nahdlatul Ulama (FMNU) dengan tema Dampak Perang Dagang Amerika-China terhadap Indonesia di Tebet, Jakarta, Selatan, Senin (26/8).

Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan China, di mana posisi Indonesia?

Perang Dagang Amerika dan China sebetulnya negara mencari alternatif lain outsource dengan menanamkan modalnya mengalihkan produksinya ke China untuk kemudian produksi dengan biaya lebih rendah, mau gak mau harganya akan naik. Tapi kita tahu kebijakan Presiden Amerika yang sekarang kan juga ke China masih menahan kenaikan tarif sampai akhir tahun ini sehubungan dengan itu kan waktu kaitannya dengan indeks konsumsinya secara agregat. Jadi, mereka masih menunggu itu.

Bagaimana Indonesia harusnya mengambil posisi dalam Perang Dagang AS dengan China itu?

Industri memikirkan untuk shifting ke negara lain, kita seharusnya bisa menjadi niche market (pasar khusus) kemudian apa yang bisa dilakukan sehingga mereka bisa tertarik untuk shift. Kita bisa mengambil keuntungan dari shifting, nggak di China ya di Vietnam. Untuk itu, kita harus siap di infrastrukturnya, pengembangan kapasitas sumber daya manusianya, kemudahan penanaman modal asing juga penting sekali, yang paling penting pemerataan. Negara asia tenggara lain juga berpikir sama menjadi alternatif ke negara lain.

Apakah Indonesia bisa menjadi alternatif ketiga di tengah pergolakan dua kutub besar?

Kalau untuk di perang dagang ini satu hal yang nanti ujungnya jalurnya ke WTO (World Trade Organization). Itu sudah ada mekanismenya, kita cermati November nanti di Chili (dalam gelaran APEC), gimana tuh gesturenya Trump ketemu Xi Jin Ping. Kita gak tahu pembicaraan pejabat di dalamnya sudah seperti apa. Kita masih wait and see.

Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi Perang Dagang AS China yang sudah berlangsung lebih dari setahun itu?

Kesiapan dalam arti luas, perang dagang ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Itu kesatu. Kedua dampaknya tidak cuma di Indonesia. Meskipun ini antara Amerika dan China, kesiapan kita kan hubungannya mampu kita menjadi nische market tadi sehingga kita bisa menjadi alternatif kalau memang akhirnya ini menjadi berkepanjangan.

Kalu dari sudut Chinanya, Yuannya makin rendah, misalnya, gimana konsumsi barang produksi dalam negeri untuk secara alami menahan pemakaian produk yang tidak diproduksi lokal. Kalu tidak ya dilihat kandungan produk dalam negerinya. Ya sebisa mungkin ada impactnya lah di produksi domestik.

Jika melihat Perang Dagang AS China yang sudah cukup berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia, apa peran yang bisa dimainkan oleh NU sebagai sebuah kekuatan masyarakat sosial?

Ini kan dua hal yang terpisah ya. Satu bicara ekonomi makro kebijakan yang satu bicara grassroot. Tapi untuk ketahanan, untuk resistensi NU, NU sih dari krisis ke krisis survive yah. Karena kan kalau mau digalakkan lagi sebetulnya pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk UKM secara lokal bisa jalan. Yang penting tadi peningkatan kapasitas sumber dayanya dan permodalan trading dan pemerataannya.

Lalu, bagaimana praktisnya NU mengambil peran untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga tidak terjepit di antara dua raksasa besar?

Yang paling simpel saja first moving consumer roots. Daripada beli merk lain kan misalnya beberapa desa bergabung memproduksi barang-barang simpel saja, sabun misalnya. Saya rasa itu sudah banyak jalan kok di pondok pesantren. Cuma koordinasi dan sinerginya ini loh, kalau bisa dibawa sampai nasional bisa jadi bentuk resistensi yang lebih kuat terhadap polaritas yang terjadi, menghadapi krisis yang akan terjadi dalam waktu dekat dan lambat dan itu mengurangi konsumsi terhadap imporlah karena benar-benar full dari lokal.

Secara lingkungan juga dampaknya bagus kan. Apa yang digunakan untuk konsumsi kembalinya ke masyarakat lagi. kan sebelum NU juga kan NT Nahdlatut Tujjar, jaringan antarpedagang, komoditi ini di sini, komoditi itu di situ. Kemudian dicrosstrading ya seharusnya kita bisa belajar dari sejarah itulah.

Pewawancara: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG