IMG-LOGO
Trending Now:
Internasional

Rencana PM Israel Caplok Lembah Yordania Dikecam Dunia

Rabu 11 September 2019 19:30 WIB
Bagikan:
Rencana PM Israel Caplok Lembah Yordania Dikecam Dunia
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (kanan), dan Mantan Penasihat Keamanan AS, John Bolton saat di salah satu pos militer yang menghadap ke Lembah Yordania. (Foto: Abir Sultan/AFP/GETTY IMAGES)
Tel Aviv, NU Online
Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu berjanji akan menganeksasi wilayah Lembah Yordania dan Laut Mati utara jika dirinya menang dalam pemilihan umum di negeri Zion tersebut pekan depan. 
 
"Jika saya mendapat mandat dari Anda semua, masyarakat Israel, maka saya akan memastikan kedaulatan Israel di Lembah Yordania dan juga Laut Mati utara," kata Netanyahu, dikutip dari laman AFP, Rabu (11/9).
 
Beberapa negara di dunia mengecam rencana PM Israel tersebut.
 
Arab Saudi
 
Kerajaan Arab Saudi menilai, menolak rencana PM Israel tersebut. Pihak Kerajaan menyebut, pernyataan Netanyahu sangat berbahaya dan menyalahi piagam PBB dan hukum internasional.
 
"Kerajaan mengecam dan menolak. Kerajaan menegaskan deklarasi tersebut sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina dan menunjukkan pelanggaran nyata terhadap piagam PBB dan prinsip hukum internasional," demikian pernyataan pengadilan Saudi, dikutip AFP, Rabu (11/9).
 
Arab Saudi juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat untuk merespons pernyataan Netanyahu tersebut. "Arab Saudi mendesak komunitas internasional untuk mengutuk dan menolak deklarasi dan mempertimbangkan tindakan apa pun yang dibuatnya tidak berlaku," lanjutnya.

Yordania
 
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan, rencana Netanyahu tersebut bisa meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah sepihak Netanyahu bisa menghentikan segala proses perdamaian Israel-Palestina dan menimbulkan gejolak baru di kawasan Timur Tengah
 
"Niat Netanyahu untuk menerapkan kedaulatan Israel atas Lembah Jordan dan Laut Mati utara akan mendorong seluruh wilayah menuju kekerasan," kata Safadi.
 
Turki
 
Menteri Luar Negeru Turki, Mevlut Cavusoglu, mengecam Netanyahu dan menyebut sebagai seorang yang rasis. Dikatakan Cavusoglu, Netanyahu menyampaikan pesan ilegal, tidak patuh hukum, dan agresif menjelang pemilu Israel. Dia menegaskan, Turki akan terus membela Palestina hingga mereka mendapatkan hak-haknya.
 
"Janji kampanye Netanyahu, yang memberi semua jenis pesan ilegal, melanggar hukum, dan agresif sebelum pemilu, adalah (sistem) rasis negara apartheid," kata Cavusoglu, lewat Twitter-nya.
 
Palestina
 
PM Palestina Mohammad Shtayyeh menyebut Netanyahu sebagai perusak utama proses perdamaian Palestina-Israel. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Dikatakan Abbas, jika Israel mencaplok bagian Tepi Barat maka semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan Israel berakhir.
 
"Semua perjanjian dan kewajiban yang dihasilkannya akan berakhir jika pihak Israel mencaplok Lembah Yordan, Laut Mati utara, dan bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki pada 1967," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, dilaporkan kantor berita resmi Palestina, WAFA, Rabu (11/9).
 
Indonesia
 
Indonesia mengecam rencana PM Israel menganeksasi Lembah Yordania. Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk merespons pernyataan yang berbahaya tersebut.
 
Pernyataan Netanyahu tersebut dianggap bertentangan dengan hukum internasional, beberapa resolusi PBB, dan mengancam proses perdamaian yang tengah berlangsung. Dikatakan Faizasyah, Indonesia mendukung solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel.
 
Liga Arab
 
Liga Arab menyebut, rencana Netanyahu sebagai perkembangan yang berbahaya dan bentuk agresi Israel. Dikatakan Liga Arab, rencana Netanyahu tersebut melanggar hukum internasional sekaligus meluncurkan ‘torpedo’ terhadap pondasi perdamaian Palestina-Israel yang digagas selama ini.
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Kendi Setiawan
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 11 September 2019 20:0 WIB
Hayfa Adi, Korban Penculikan ISIS yang Diperkosa dan Dijual Puluhan Kali
Hayfa Adi, Korban Penculikan ISIS yang Diperkosa dan Dijual Puluhan Kali
Foto: Susan Callinan, Australian Red Cross via abc.nrt.au
Jakarta, NU Online
Dialah Hayfa Adi, seorang Yazidi. Ketika usianya 17 tahun dia diculik kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Irak Utara. Dia kemudian ditahan selama lebih dari dua tahun. Ia mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari ISIS. Ia dipukuli, diperkosa, dan dijual puluhan kali layaknya hewan ternak.

"Mereka membeli kami seolah-olah kami adalah domba. Persis seperti domba," kata Hayfa, dikutip dari laman abc.net.au, Selasa (10/9).

Hayfa menceritakan, ISIS menangkapnya ketika dirinya berada di rumahnya di Desa Kocho, Irak Utara bersama dengan suaminya, Ghazi Lalo, dan putra sulungnya. Ketika itu, dirinya tengah hamil tua.

"Saya sudah membuat makan siang dan kami siap makan. Sekitar tengah hari, ada yang mengetuk pintu. Paman suami saya berlari ke arah kami sambil berkata, 'ISIS ada di Kocho',” kenang Hayfa.

ISIS kemudian menawan 1.200 penduduk desa. Para laki-laki dilaporkan dibawa pergi dan ditembak mati. Sementara para perempuan Yazidi yang ditangkap ISIS dijadikan budak dan diperjualbelikan di antara anggota kelompok ISIS lainnya di Irak dan Suriah.

Dikatakannya, dirinya melakukan perlawanan kepada penawannya. Dia tidak mau membuka pakaiannya ketika hendak dijual. Oleh karenanya, dia kerap kali disiksa dan dipukuli. “Saya menolak untuk menunjukkan tubuh saya kepada mereka. Kami harus menunjukkan tangan kami. (Berkulit) putih dianggap baik. Dan mereka akan melihat apakah rambut kami indah dan panjang,” ceritanya.

Hayfa juga mengaku diperkosa beberapa kali oleh militan ISIS. Ia takut kehilangan anaknya sehingga ia membiarkan dirinya dijamah militan ISIS agar nantinya dirinya bisa mendapatkan anaknya kembali.

“Mereka mengikat tangan dan kaki saya, menutup mata saya dan menyumbat mulut saya. Mereka memukul saya dan membuat saya terkunci di sebuah ruangan. Setelah itu saya membiarkan mereka tidur bersama saya supaya saya bisa mendapatkan anak saya kembali,” katanya.

Ia berhasil melarikan diri dari ISIS setelah mertuanya mengirim penyelundup manusia untuk membeli kebebasannya. Tahun lalu dia dan dua anaknya mendapatkan visa kemanusiaan dan tiba di Toowoomba, Queensland, Australia.

“Saya sangat nyaman di sini bersama anak-anak saya," ucapnya.

Meski demikian, Hayfa masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Pasalnya, suaminya, Ghazi Lalo, hingga saat ini belum diketahui keberadaan dan statusnya; apakah masih hidup atau sudah mati. 

Hayfa menyebut, anak pertamanya terus menanyakan keberadaan ayahnya. Sementara anak keduanya yang lahir di kamp ISIS tidak pernah mengetahui atau bertemu ayahnya. “Saya sangat takut suami saya ada di antara mereka yang mati, bahwa semua pria mati. Hati saya pilu,” katanya. 
 
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
Rabu 11 September 2019 18:45 WIB
Bangladesh Blokir Akses Internet di Kamp Pengungsian Rohingya
Bangladesh Blokir Akses Internet di Kamp Pengungsian Rohingya
Ilustrasi: reuters
Cox’s Bazar, NU Online
Pemerintah Bangladesh memutus akses internet 3G dan 4G di kamp-kamp pengungsian Rohingya yang ada di sepanjang perbatasan negeri itu. Langkah ini merupakan upaya Bangladesh untuk membangun komunikasi lanjutan dengan para pengungsi, menyusul Bangladesh gagal mengirim balik para pengungsi Rohingya ke Myanmar beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Operator Telekomunikasi Seluler Bangladesh, SM Farhad, mengatakan, pemerintah telah memerintahkan operator untuk memutus jaringan 3G, 4G, dan LTE di kamp-kamp Rohingya di Teknaf dan Ukhia. Namun demikian, layanan 2G tidak diputus. Sebagaimana diketahui, ada puluhan kamp-kamp pengungsian yang kondisinya memprihatinkan di dua wilayah yang sama-sama ada di distrik Cox’s Bazar itu.

“Layanan 2G akan tetap aktif,” kata Farhad, dikutip AFP, Rabu (11/9).

Meski jaringan 2G tetap dibuka –sementara layanan 3G, 4G, dan LTE ditutup, namun orang-orang di kamp-kamp pengungsian tidak mungkin bisa mengakses internet. Tidak hanya itu, operator juga menghentikan penjualan kartu perdana di area sekitar kamp.

Pada 3 September lalu, otoritas Bangladesh juga memerintahkan perusahaan telepon untuk sementara waktu menutup akses seluler di kamp-kamp pengungsian dengan alasan keamanan.

Kelompok HAM Human Rights Watch (HRW) menilai, langkah Bangladesh tersebut malah hanya akan memperburuk keadaan. Mereka mendesak otoritas Bangladesh untuk segera memulihkan jaringan internet di kamp-kamp pengungsian.

“Pihak berwenang harus mengambil pendekatan intelektual alih-alih bereaksi berlebihan terhadap ketegangan dan protes dengan mengisolasi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp," kata HRW. 

Sebelumnya, otoritas Bangladesh sudah menyediakan lima bus dan 10 truk untuk mengangkut para pengungsi Rohingya dari Teknaf, Bangladesh ke negara bagian Rakhine, Myanmar, pada Kamis (22/8) lalu. Namun, para pengungsi Rohingya tidak ada yang muncul ketika kendaraan sudah disiapkan.

“Kami sudah menunggu sejak jam 9 pagi. Tapi tak ada yang muncul,” kata petugas Bangladesh yang bertanggung jawab di Teknaf, Khaled Hossain, diberitakan AFP.

Para pengungsi Rohingya yang hendak dipulangkan itu mengaku khawatir akan dimasukkan ke dalam kamp khusus ketika mereka tiba di Myanmar. Mereka tidak berani pulang sebelum ada jaminan keselamatan dan pemberian kewarganegaraan.
 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
Rabu 11 September 2019 14:45 WIB
Saudi Cabut Kebijakan Visa Progresif Umrah, Terbitkan Ketentuan Baru
Saudi Cabut Kebijakan Visa Progresif Umrah, Terbitkan Ketentuan Baru
Otoritas Arab Saudi secara resmi mengumumkan untuk mencabut kebijakan visa progresif untuk umrah. (Foto: kantorurusanhaji)
Makkah, NU Online
Otoritas Arab Saudi secara resmi mengumumkan untuk mencabut kebijakan visa progresif untuk umrah. Pencabutan kebijakan tersebut sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan raja baru-baru ini. 
 
Hal itu dikonfirmasi Konjen RI di Jeddah Mohamad Hery Saripudin. Ia mengatakan, pihaknya menerima informasi tersebut pada Selasa, (10/9) sore waktu setempat. Dengan kebijakan tersebut, maka biaya 2.000 riyal untuk jamaah yang umrah dua kali di tahun yang sama menjadi hilang.
"Terkait visa progresif, sore ini kami terima konfirmasi bahwa ada dekrit raja yang membatalkan. Jadi biayanya flat. Yang 2.000 (riyal) dihilangkan," kata Saripudin, diberitakan laman Antara, Rabu (11/9).
 
Sebagaimana diketahui, sejak 2016 Arab Saudi menerapkan kebijakan visa progresif untuk umrah. Berdasarkan dengan peraturan itu, jamaah yang hendak menjalankan ibadah umrah untuk kedua kalinya di tahun yang sama dikenakan biaya tambahan sebesar 2.000 riyal atau setara Rp7,6 juta.
 
Saripudin menuturkan, pencabutan kebijakan visa progresif untuk umrah tersebut merupakan salah satu upaya Saudi untuk mewujudkan Visi 2030. Di antara visi tersebut adalah meningkatkan jumlah jamaah umrah hingga 30 juta per tahun pada 2030 mendatang. Pada tahun lalu, jumlah jamaah umrah mencapai 8 juta. Sementara tahun depan ditargetkan naik menjadi 10 juta jamaah.
 
Staf  Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Endang Djumali, mengatakan, kebijakan visa progresif untuk umrah memang sudah dicabut akan tetapi Saudi akan menerapkan ketentuan baru. Yaitu menarik biaya untuk setiap pengajuan umrah dalam bentuk Government Fee sebesar 300 riyal atau setara Rp1,1 juta. Biaya tersebut akan berlaku untuk setiap calon jamaah yang mengajukan visa umrah, baik yang pertama maupun seterusnya. Menurut Djumali, kebijakan ini hanya berlaku untuk visa umrah saja, tidak untuk haji.
 
“Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progresif dari 2.000 riyal Arab Saudi menjadi 300 riyal Arab Saudi, tapi mencabut aturan visa progresif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar 300 riyal Arab Saudi," jelasnya. 
 
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Zunus Muhammad
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG