IMG-LOGO
Nasional

Ketua LPBINU Paparkan Kiprah NU dalam Aksi Kemanusian di Munas Tokoh Antaragama

Senin 16 September 2019 16:0 WIB
Bagikan:
Ketua LPBINU Paparkan Kiprah NU dalam Aksi Kemanusian di Munas Tokoh Antaragama
Munas Tokoh Antaragama di Jakarta. (Foto: NU Online/Anty Husnawati)
Jakarta, NU Online
Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama yang digelar Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) telah ditutup pada Jumat (13/9) malam. Musyawarah tersebut menghadirkan tokoh lintas agama dari berbagai daerah di Indonesia.
 
Munas yang bertema Membangun Budaya Damai untuk Persatuan Bangsa tersebut dihadiri oleh 250 tokoh agama seluruh Indonesia, dengan perwakilan 6 majelis keagamaan serta utusan peninjau penghayat kepercayaan. 
 
Salah satu pembicara pada acara tersebut adalah Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) M Ali Yusuf, yang akan berbicara tentang sinergitas lintas agama dalam aksi kemanusiaan.
 
Dalam kesempatan tersebut Ali menyampaikan keterlibatan dan kiprah NU dalam aksi kemanusiaan, LPBINU sebagai pelaksana kebijakan dan program NU dalam bidang Penanggulangan Bencana, Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan, sejauh ini sudah melakukan aksi kemanusiaan melalui program yang bernama NU Peduli, juga menjadi bagian anggota Indonesian Humanitarian Alliance (IHA), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI).
 
Dia menceritakan bahwa NU Peduli selalu bermitra dan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti institusi keagamaan, Non-Governmnet Organization (NGO), International Non Governmental Organization (INGO), lembaga usaha dan juga lembaga donor.
 
"Saat ini NU Peduli masih melaksanakan aksi kemanusiaan di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung Selatan serta Sulawesi Utara. Selain itu juga aktif dalam program bantuan kemanusiaan di Bangladesh dan Myanmar melalui Indonesian Humanitarian Alliance (IHA)," kata Ali di Hotel Shangri-La, Jakarta.
 
Tak hanya itu, Ali yang baru saja terpilih sebagai ketua umum HFI itu juga menjelaskan bahwa pentingnya kolaborasi lintas iman dalam merespon setiap persoalan kemanusiaan.

Dia menerangkan, bahwa HFI yang didirikan sejak 11 Agustus 2008 tersebut adalah sebuah forum lembaga/organisasi kemanusiaan berbasis keagamaan, dan saat ini HFI memiliki sebanyak 14 anggota. Dengan mandatnya yang meliputi koordinasi, advokasi, peningkatan kapasitas, kemitraan dan jejaring.
 
"Seluruh anggota HFI berkomitmen untuk membangun saling pengertian antar aktor kemanusiaan, lintas latar belakang, ras, suku, dan agama, juga mengampanyekan norma-norma, prinsip-prinsip dan standar kemanusiaan melalui dialog dan pengembangan kemitraan di semua level," paparnya.
 
Dia menambahkan, bahwa di tingkat nasional, HFI merupakan bagian dari Humanitarian Country Team (HCT). Sedangkan di tingkat regional, HFI tergabung dalam Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) dan Joint Learning Iniative for Faith and Local Communities (JLI-F&LC) di tingkat global.
 
Beberapa peran yang telah dilakukan oleh HFI dalam mempromosikan dan mendukung kerja sama lintas agama dalam aksi kemanusiaan ialah, penyusunan panduan akuntabilitas pemberian bantuan kemanusiaan, menyusun beberapa dokumen untuk kolaborasi seperti, joint protocol, joint assessment, joint sitrep, dan joint response plan yang melibatkan seluruh anggota. Kemudian, memperkuat koordinasi anggota dalam melaksanakan aksi kemanusiaan, serta melakukan advokasi kebijakan, juga mendukung kolaborasi antar anggota dalam melaksanakan aksi kemanusiaan, dan memfasilitasi penyelesaian beberapa persoalan sensitif dalam pelaksanaan aksi kemanusiaan.
 
Selain HFI, Ali juga menjelaskan peran penting Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) yang merupakan kolaborasi lembaga-lembaga kemanusiaan berbasis keagamaan di Indonesia yang berkomitmen untuk melaksanakan program bantuan kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh. 
 
Sebagai Ketua Pelaksana IHA atau Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) Ali Yusuf juga menyampaikan manfaat dari sinergitas atau kolaborasi aksi kemanusiaan ialah mempermudah untuk mendapatkan akses, dapat meningkatkan kualitas bantuan untuk mendukung penerima manfaat dapat hidup lebih baik (build back better), juga memaksimalkan bantuan dengan mengurangi gap yang muncul (SDM dan bantuan), dan meningkatkan akuntabilitas aksi kemanusiaan, meningkatkan kapasitas para pelaku aksi kemanusiaan, serta meminimalisir isu-isu sensitif yang kerap muncul.
 
Kontributor: Anty Husnawati
Editor: Kendi Setiawan
Bagikan:

Baca Juga

Senin 16 September 2019 23:45 WIB
Sikap PBNU terkait Karhutla: Selamatkan Indonesia dari Asap
Sikap PBNU terkait Karhutla: Selamatkan Indonesia dari Asap
Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj (tengah) menunjukkan pernyataan sikap PBNU terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia (Foto: NU Online/Husni Sahal)
Jakarta, NU Online 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinan atas terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi juga ke negeri jiran.  
 
Berdasarkan data sipongi kebakaran hutan dan lahan, sepanjang Januari-15 September 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328 ribu hektar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 64 persen dari luas karhutla sepanjang tahun lalu. Adapun karhutla pada tahun ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 108 ribu hektar, Riau seluas 49 ribu hektar, dan Kalimantan Tengah 45 ribu hektar.
 
"Kewajiban untuk memelihara alam serta lingkungan bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, akan tetap hal ini merupakan bagian dari seruan agama," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (16/9).  
 
Kiai Said mengutip pesan Nabi Muhammad Saw dalam hadits:
الناس شركاء في ثلاث الماء والناروالكلاء.
 
Didampingi Sekretaris Jendera Helmy Faishal Zaini, Sekretaris NU Care-LAZISNU Abdur Rouf, dan Ketua LPBI PBNU Ali Yusuf, Kiai Said membacakan poin-poin sikap PBNU terkait karhutla. Mencermati kondisi karhutla tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegasakan:

Pertama, kepada pemerintah harus melakukan law enforcement atau penegakan hukum serta mengusut tuntas akar penyebab serta aktor di balik kebakaran hutan yang terjadi.

Kedua, harus ada langkah-langkah pemadaman dan penanggulangan yang efektif dan sistematis, termasuk penanggulangan dampak kebakaran yang menyasar kepada warga dan juga dampak lingkungan dan ekosistem fauna yang ada.

Ketiga, Pemerintah harus segera membangun ruang-ruang aman atau yang biasa disebut dengan safe house dan juga memperbanyak layanan kesehatan di daerah terdampak asap. Bahkan, jika diperlukan pemerintah juga harus siap melakukan tindakan evakuasi terhadap warga yang terdampak karhutla jika situasi mengharuskan tidakan tersebut. 

Keempat, kepada pihak-pihak terkait, terutama pada perusahaan swasta yang memiliki lahan di lokasi karhutla harus bertanggungjawab untuk menanggulangi persoalan ini.  

Kelima, kepada masyarakat, mari bersama-sama membangun solidaritas sosial untuk menghadapi bencana ini. Kita harus berkomitmen untuk meyatukan pemahaman bahwa kebakaran hutan yang terjadi adalah bagian dari perusakan lingkungan dan tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. 

Keenam, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, terutama menjaga udara yang bersih dan sehat, PBNU mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan penanaman tanaman dan pohon dimulai dari sekitar rumah, lingkungan sekitar dan menghindari kegiatan yang menyebabkan polusi udara.

Ketujuh, Nahdlatul Ulama telah menurukan tim relawan NU Peduli untuk secara sistematis membantu menanggulangi kebakaran hutan, terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan, termasuk dalam melakukan upaya pemadaman dan pembagian masker.
 
Selanjutnya, PBNU melalui NU Peduli akan mendirikan pelayanan kesehatan termasuk safe house di beberapa titik di daerah terdampak karhutla.
 
"Nahdlatul Ulama juga menginstruksikan kepada pengurus dana warga NU untuk melaksanakan shalat istisqo’, memohon pertolongan kepada Allah Swtuntuk segera diturunkan hujan agar kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan segera berakhir," kata Kiai Said.
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Kendi Setiawan
Senin 16 September 2019 21:45 WIB
Lokakarya Pesantren Sehat LK PBNU di Indramayu
Lokakarya Pesantren Sehat LK PBNU di Indramayu
Lokakarya pesantren sehat LK PBNU di Indramayu, Jawa Barat (Foto: NU Online/Fanshury Abdillah)
Indramayu, NU Online 
Setelah sukses dengan kegiatan Lokakarya Pesantren Sehat di Cirebon. Lembaga Kesehatan (LK) PBNU bersama Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali menggelar kegiatan Lokakarya Pesantren Sehat dengan melibatkan pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat.
 
Kegiatan ini berlangsung pada 13-15 September 2019 diikuti pimpinan dan santri dari empat pesantren. Keempat pesantren tersebut adalah Cadang Pinggan Sukagumiwang, As-Syarifiyah Patrol, Hidayatut Thalibin Pasekan, Miftahul Huda Juntinyuat, dan Raudlatul Muta’allimin Singaraja. Selain itu turut hadir pula Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Puskesmas Penanggungjawab, dan pemerintah desa masing-masing pesantren. 
 
Kegiatan lokakarya bertujuan untuk melatih dan mendorong terlaksananya program pesantren sehat.  Setelah mendapat materi tentang langkah dan tahapan pembentukan pesantren sehat, peserta melakukan kunjungan lapangan yakni ke Pesantren Cadang Pinggan, Sukagumiwang Indramayu. Para peserta melakukan Survei Mawas Diri (SMD) dan observasi lingkungan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pesantren yang dipimpin oleh KH Abdul Syakur Yasin.
 
Irmawati Pasaribu, selaku Kasie Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan, Kemekes RI dan juga pemateri utama kegiatan ini menyampaikan dalam paparannya bahwa pelaksanaan pesantren sehat mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak.
 
"Tidak terbatas pada pimpinan pesantren, santri dan puskesmas setempat, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait seperti pemerintah desa, departemen agama, NGO, swasta dan mitra potensial lainnya," katanya.
 
Irma mendukung pesantren untuk bisa bekerjasama dengan pihak lain diluar pesantren dalam mensukseskan dan mewujudkan pesantren sehat di daerah masing-masing.
 
Karnali, kuwu Desa Patrol menanggapi bahwa sudah menjadi tugas pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya, termasuk pesantren. Dengan peraturan sekarang yang ada, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah dan mengembangkan potensi masyarakat yang ada di daerahnya sesuai nomenklatur yang ada.

Kegiatan lokakarya pesantren sehat yang dilaksanakan di Indramayu merupakan bagian dari rangkaian roadshow lokakarya program pesantren sehat di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur yang diselenggrakan oleh LK-PBNU dan Kemenkes RI. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta untuk mewujudkan dan mensukseskan program Pesantren Sehat.
 
Kontributor: Fanshury Abdillah
Editor: Kendi Setiawan 
 
Senin 16 September 2019 19:45 WIB
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Foto: Kemnaker)
Yogyakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive. Dengan itu, mahasiswa siap menghadapi tantangan di luar dan menjadi pemenang di era kompetisi revolusi industri 4.0.
 
"Generasi muda khususnya mahasiwa/i harus memiliki jiwa petarung, sikap optimistis, berpikir positif dan bekerja keras dalam menghadapi persaingan di masa mendatang," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Kemnaker Aris Wahyudi dalam kegiatan 'Kemnaker Menyapa' di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (10/9),
 
Aris mengatakan saat ini di era revolusi industri semuanya sudah digitalisasi dan digital disruption. Keadaan yang awalnya agak mengacaukan dan mengagetkan semua masyarakat, karena mengakibatkan adanya jabatan/ pekerjaan hilang. 
 
"Tapi jangan terlalu khawatir nanti akan ada jenis-jenis pekerjaan baru,  yang penting terus meningkatkan segala kemampuannya agar tidak tergilas perkembangan teknologi dan informasi," katanya.
 
Aris Wahyudi menambahkan data BPS Februari 2019, angkatan kerja Indonesia saat ini berjumlah 136 juta orang dengan jumlah penganggur 6,82 juta orang (5,01 persen). 
 
Untuk mempercepat penurunan angka pengangguran di daerah-daerah, Kemnaker memperbanyak bursa kerja (job fair) dengan melibatkan partisipasi Pemda, swasta, lembaga pendidikan dan stakeholder lainnya.
 
"Bahkan dalam kesempatan ini juga diadakan job fair di bursa kerja khusus hasil kerja sama Kemnaker, Disnakertrans DIY, dan bursa kerja khusus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga kegiatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari kerja maupun pemberi kerja di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya," katanya.
 
Karo Humas Kemnaker, Soes Hindharno mengatakan 'Kemnaker Menyapa' digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan. 
 
"Diharapkan kegiatan 'Kemnaker Menyapa' ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Soes Hindharno.
 
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi berharap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga memanfaatkan  program sosialisasi dan informasi Kemnaker secara sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang.
 
"Mudah-mudahan setelah ini banyak yang dapat informasi ketenagakerjaan yang bisa dimanfaaatkan secara optimal dan banyak yang dapat pekerjaaan di masa datang. Ini berkah namanya silaturahim," ujar Rektor.
 
Kegiatan sosialisasi ketenagakerjaan dengan lembaga non-pemerintah ini dihadiri Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional, Suhartono; Pengantar Kerja Utama, Heri Sudarmanto; Direktur Persyaratan Kerja, Siti Junaedah; Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Sukiyo; dan 400 peserta yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 
 
Red: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG