IMG-LOGO
Nasional

Kemnaker Beri Pelatihan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Bogor

Senin 16 September 2019 19:5 WIB
Bagikan:
Kemnaker Beri Pelatihan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Bogor
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang dalam Upgrading Trainer Terampil Berunding dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), di Bogor, Jabar. (Foto: Kemnaker)
Bogor, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Persyaratan Kerja mengadakan kegiatan Upgrading Trainer Terampil Berunding dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang, di Bogor, Jawa Barat, Senin (9/9).
 
Dalam sambutannya Haiyani menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini yakni sebagai upaya mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas para pelatih yang merupakan alumni dari Training of Trainers (TOT) Terampil Berunding Dalam Pembuatan PKB. Terkait hal ini para trainer yang terlibat baik dari unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/buruh serta unsur pemerintah.
 
"Ke depan para trainers ini nantinya dapat memberikan pembinaan sekaligus supervisi kepada stakeholders khususnya mengenai perundingan dalam pembuatan PKB, baik di tingkat daerah maupun nasional," kata Haiyani.
 
Haiyani berpesan kepada para trainer agar memiliki konsep yang baru didalam melakukan pembinaan kepada stakeholders dan terus berupaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pembuatan PKB.
 
"Pekerjaan ini tidak lagi hanya bertumpu pada tanggung jawab pemerintah namun sepatutnya menjadi pekerjaan kita bersama sebagai pelaku hubungan industrial baik unsur pekerja dan unsur pengusaha," tegas Haiyani.
 
Haiyani juga berpesan kedepannya agar dalam setiap pembuatan PKB, tidak hanya fokus melihat pada tumbuhnya perusahaan yang terlibat, melainkan dampak dan kualitasnya juga harus diukur dan dikaji secara mendalam.
 
Sementara itu dalam laporan kegiatannya, Direktur Persyaratan Kerja Siti Junaedah mengatakan bahwa dalam kegiatan ini dilaksanakan pada dua metode yang terdiri dari; Pertama, metode klasikal, yaitu pemaparan materi dari narasumber dan dilanjutkan dengan interactive dialog (diskusi dan tanya jawab). Kedua, metode diskusi kelompok seputar permasalahan hubungan industrial.
 
Di samping itu kegiatan Upgrading Trainer Terampil Berunding Pembuatan PKB ini diikuti kurang lebih 139 trainer, yang terdiri dari 96 trainer unsur Serikat Pekerja, 29 trainer unsur pengusaha dan 14 trainer unsur pemerintah.
 
 
Red: Kendi Setiawan
Bagikan:

Baca Juga

Senin 16 September 2019 23:45 WIB
Sikap PBNU terkait Karhutla: Selamatkan Indonesia dari Asap
Sikap PBNU terkait Karhutla: Selamatkan Indonesia dari Asap
Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj (tengah) menunjukkan pernyataan sikap PBNU terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia (Foto: NU Online/Husni Sahal)
Jakarta, NU Online 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinan atas terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi juga ke negeri jiran.  
 
Berdasarkan data sipongi kebakaran hutan dan lahan, sepanjang Januari-15 September 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328 ribu hektar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 64 persen dari luas karhutla sepanjang tahun lalu. Adapun karhutla pada tahun ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 108 ribu hektar, Riau seluas 49 ribu hektar, dan Kalimantan Tengah 45 ribu hektar.
 
"Kewajiban untuk memelihara alam serta lingkungan bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, akan tetap hal ini merupakan bagian dari seruan agama," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (16/9).  
 
Kiai Said mengutip pesan Nabi Muhammad Saw dalam hadits:
الناس شركاء في ثلاث الماء والناروالكلاء.
 
Didampingi Sekretaris Jendera Helmy Faishal Zaini, Sekretaris NU Care-LAZISNU Abdur Rouf, dan Ketua LPBI PBNU Ali Yusuf, Kiai Said membacakan poin-poin sikap PBNU terkait karhutla. Mencermati kondisi karhutla tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegasakan:

Pertama, kepada pemerintah harus melakukan law enforcement atau penegakan hukum serta mengusut tuntas akar penyebab serta aktor di balik kebakaran hutan yang terjadi.

Kedua, harus ada langkah-langkah pemadaman dan penanggulangan yang efektif dan sistematis, termasuk penanggulangan dampak kebakaran yang menyasar kepada warga dan juga dampak lingkungan dan ekosistem fauna yang ada.

Ketiga, Pemerintah harus segera membangun ruang-ruang aman atau yang biasa disebut dengan safe house dan juga memperbanyak layanan kesehatan di daerah terdampak asap. Bahkan, jika diperlukan pemerintah juga harus siap melakukan tindakan evakuasi terhadap warga yang terdampak karhutla jika situasi mengharuskan tidakan tersebut. 

Keempat, kepada pihak-pihak terkait, terutama pada perusahaan swasta yang memiliki lahan di lokasi karhutla harus bertanggungjawab untuk menanggulangi persoalan ini.  

Kelima, kepada masyarakat, mari bersama-sama membangun solidaritas sosial untuk menghadapi bencana ini. Kita harus berkomitmen untuk meyatukan pemahaman bahwa kebakaran hutan yang terjadi adalah bagian dari perusakan lingkungan dan tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. 

Keenam, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, terutama menjaga udara yang bersih dan sehat, PBNU mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan penanaman tanaman dan pohon dimulai dari sekitar rumah, lingkungan sekitar dan menghindari kegiatan yang menyebabkan polusi udara.

Ketujuh, Nahdlatul Ulama telah menurukan tim relawan NU Peduli untuk secara sistematis membantu menanggulangi kebakaran hutan, terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan, termasuk dalam melakukan upaya pemadaman dan pembagian masker.
 
Selanjutnya, PBNU melalui NU Peduli akan mendirikan pelayanan kesehatan termasuk safe house di beberapa titik di daerah terdampak karhutla.
 
"Nahdlatul Ulama juga menginstruksikan kepada pengurus dana warga NU untuk melaksanakan shalat istisqo’, memohon pertolongan kepada Allah Swtuntuk segera diturunkan hujan agar kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan segera berakhir," kata Kiai Said.
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Kendi Setiawan
Senin 16 September 2019 21:45 WIB
Lokakarya Pesantren Sehat LK PBNU di Indramayu
Lokakarya Pesantren Sehat LK PBNU di Indramayu
Lokakarya pesantren sehat LK PBNU di Indramayu, Jawa Barat (Foto: NU Online/Fanshury Abdillah)
Indramayu, NU Online 
Setelah sukses dengan kegiatan Lokakarya Pesantren Sehat di Cirebon. Lembaga Kesehatan (LK) PBNU bersama Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali menggelar kegiatan Lokakarya Pesantren Sehat dengan melibatkan pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat.
 
Kegiatan ini berlangsung pada 13-15 September 2019 diikuti pimpinan dan santri dari empat pesantren. Keempat pesantren tersebut adalah Cadang Pinggan Sukagumiwang, As-Syarifiyah Patrol, Hidayatut Thalibin Pasekan, Miftahul Huda Juntinyuat, dan Raudlatul Muta’allimin Singaraja. Selain itu turut hadir pula Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Puskesmas Penanggungjawab, dan pemerintah desa masing-masing pesantren. 
 
Kegiatan lokakarya bertujuan untuk melatih dan mendorong terlaksananya program pesantren sehat.  Setelah mendapat materi tentang langkah dan tahapan pembentukan pesantren sehat, peserta melakukan kunjungan lapangan yakni ke Pesantren Cadang Pinggan, Sukagumiwang Indramayu. Para peserta melakukan Survei Mawas Diri (SMD) dan observasi lingkungan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pesantren yang dipimpin oleh KH Abdul Syakur Yasin.
 
Irmawati Pasaribu, selaku Kasie Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan, Kemekes RI dan juga pemateri utama kegiatan ini menyampaikan dalam paparannya bahwa pelaksanaan pesantren sehat mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak.
 
"Tidak terbatas pada pimpinan pesantren, santri dan puskesmas setempat, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait seperti pemerintah desa, departemen agama, NGO, swasta dan mitra potensial lainnya," katanya.
 
Irma mendukung pesantren untuk bisa bekerjasama dengan pihak lain diluar pesantren dalam mensukseskan dan mewujudkan pesantren sehat di daerah masing-masing.
 
Karnali, kuwu Desa Patrol menanggapi bahwa sudah menjadi tugas pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya, termasuk pesantren. Dengan peraturan sekarang yang ada, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah dan mengembangkan potensi masyarakat yang ada di daerahnya sesuai nomenklatur yang ada.

Kegiatan lokakarya pesantren sehat yang dilaksanakan di Indramayu merupakan bagian dari rangkaian roadshow lokakarya program pesantren sehat di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur yang diselenggrakan oleh LK-PBNU dan Kemenkes RI. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta untuk mewujudkan dan mensukseskan program Pesantren Sehat.
 
Kontributor: Fanshury Abdillah
Editor: Kendi Setiawan 
 
Senin 16 September 2019 19:45 WIB
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
'Kemnaker Menyapa' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Foto: Kemnaker)
Yogyakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive. Dengan itu, mahasiswa siap menghadapi tantangan di luar dan menjadi pemenang di era kompetisi revolusi industri 4.0.
 
"Generasi muda khususnya mahasiwa/i harus memiliki jiwa petarung, sikap optimistis, berpikir positif dan bekerja keras dalam menghadapi persaingan di masa mendatang," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Kemnaker Aris Wahyudi dalam kegiatan 'Kemnaker Menyapa' di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (10/9),
 
Aris mengatakan saat ini di era revolusi industri semuanya sudah digitalisasi dan digital disruption. Keadaan yang awalnya agak mengacaukan dan mengagetkan semua masyarakat, karena mengakibatkan adanya jabatan/ pekerjaan hilang. 
 
"Tapi jangan terlalu khawatir nanti akan ada jenis-jenis pekerjaan baru,  yang penting terus meningkatkan segala kemampuannya agar tidak tergilas perkembangan teknologi dan informasi," katanya.
 
Aris Wahyudi menambahkan data BPS Februari 2019, angkatan kerja Indonesia saat ini berjumlah 136 juta orang dengan jumlah penganggur 6,82 juta orang (5,01 persen). 
 
Untuk mempercepat penurunan angka pengangguran di daerah-daerah, Kemnaker memperbanyak bursa kerja (job fair) dengan melibatkan partisipasi Pemda, swasta, lembaga pendidikan dan stakeholder lainnya.
 
"Bahkan dalam kesempatan ini juga diadakan job fair di bursa kerja khusus hasil kerja sama Kemnaker, Disnakertrans DIY, dan bursa kerja khusus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga kegiatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari kerja maupun pemberi kerja di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya," katanya.
 
Karo Humas Kemnaker, Soes Hindharno mengatakan 'Kemnaker Menyapa' digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan. 
 
"Diharapkan kegiatan 'Kemnaker Menyapa' ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Soes Hindharno.
 
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi berharap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga memanfaatkan  program sosialisasi dan informasi Kemnaker secara sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang.
 
"Mudah-mudahan setelah ini banyak yang dapat informasi ketenagakerjaan yang bisa dimanfaaatkan secara optimal dan banyak yang dapat pekerjaaan di masa datang. Ini berkah namanya silaturahim," ujar Rektor.
 
Kegiatan sosialisasi ketenagakerjaan dengan lembaga non-pemerintah ini dihadiri Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional, Suhartono; Pengantar Kerja Utama, Heri Sudarmanto; Direktur Persyaratan Kerja, Siti Junaedah; Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Sukiyo; dan 400 peserta yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 
 
Red: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG