IMG-LOGO
Internasional

Thailand Didesak Hapus Kebijakan Awasi Mahasiswa Muslim

Sabtu 21 September 2019 8:15 WIB
Bagikan:
Thailand Didesak Hapus Kebijakan Awasi Mahasiswa Muslim
Mahasiswa Muslim Thailand dan Fakultas Princess of Naradhiwas University menghadiri forum yang disponsori universitas menghadirkan berbagai kandidat partai politik di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan pada 13 Maret 2019. (Foto: AFP/Madaree Tohlala)
Bangkok, NU Online
Federasi Mahasiswa Muslim Thailand mendesak otoritas Thailand untuk mencabut kebijakan untuk mengawasi dan mendata segala aktivitas mahasiswa Muslim di seluruh negeri berpenduduk mayoritas Buddha tersebut. 
 
"Kami meminta parlemen membatalkan kebijakan itu. Kebijakan itu adalah bentuk diskriminasi yang melanggar undang-undang dasar," kata Ketua Federasi Mahasiswa Muslim Thailand, Ashraf Awae, dikutip laman AFP, Kamis (19/9).
 
Awae mengaku telah menerima laporan jika aparat dari Biro Khusus Thailand telah meminta informasi terkait mahasiswa Muslim dari tiga kampus ternama di negeri tersebut. Baginya, hal itu bisa mendorong sikap saling curiga dan membuat jurang pemisah antara mahasiswa Muslim dengan yang lainnya.
 
"Tuduhan tak berdasar itu bisa membuat jurang pemisah antara mahasiswa Muslim dan lainnya di kampus dan di tengah masyarakat," jelasnya.
 
Sementara itu, mantan komisioner lembaga hak asasi manusia Thailand, Angkhana Neelapaijit, menilai, kebijakan itu merupakan bentuk dari diskriminasi agama. "Ini adalah bentuk intervensi terhadap hak-hak pribadi dan diskriminasi berdasarkan agama," tegasnya.
 
Sikap yang sama juga dilakukan Rektor Universitas Ramkhamhaeng, Wuthisak Lapcharoensap. Dia menyatakan akan menolak permintaan polisi Thailand jika mereka mengirimkan surat dan meminta informasi terkait mahasiswa Muslim di institusinya.
 
Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan mengawasi dan mendata mahasiswa Muslim di seluruh negeri setelah terjadi serangkaian serangan bom di Bangkok pada Agustus lalu. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun basis data nasional.
 
"Kepolisian telah menunjukkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk pembuatan basis data intelijen. Tidak ada hak yang dilanggar. Kami tidak dapat mengelola apapun jika tidak memiliki data," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diberitakan Reuters, Selasa (17/9).
 
Informasi yang diminta otoritas Thailand dari kampus terkait mahasiswa Muslim meliputi jumlah anggota keluarga, tempat asal, serta afiliasi dengan kelompok tertentu. Banyak pihak yang memprotes tersebut karena dianggap diskriminatif dan ilegal.
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Kendi Setiawan
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 20 September 2019 19:30 WIB
Toko Daging di Australia Diprotes karena Tulisan ‘Bersertifikat Non-Halal’
Toko Daging di Australia Diprotes karena Tulisan ‘Bersertifikat Non-Halal’
Sebuah toko penjual daging di Australia mengubah tulisan di kaca jendelanya dari 'non-halal certified' menjadi 'not halal certified' setelah dilaporkan ke Ad Standards. Foto: ABC Australia /facebook
Adelaide, NU Online
Sebuah toko yang menjual daging di Adelaide, Australia, dilaporkan karena memasang tulisan ‘bersertifikat non-halal’ (certified non-halal) di kaca jendelanya. Toko tersebut diadukan ke Ad Standards—sebuah lembaga pengawas periklanan yang bermarkas di Canberra–karena dianggap mengolok-olok komunitas Muslim dan melanggengkan budaya fitnah terhadap agama minoritas.

Ad Standards menguatkan pengaduan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tulisan ‘bersertifikat non-halal’ di jendela toko penjual daging tersebut melanggar kode etik dalam beriklan.

Meski demikian, kasus tersebut disebut telah selesai karena pihak tokoh telah mengubah satu huruf dari tulisan tersebut, dari sebelumnya ‘bersertifikat non-halal’ menjadi ‘bersertifikat tidak halal.’

“Akan muncul di media bahwa pengiklan telah memodifikasi iklan mereka sesuai dengan arahan panel komunitas. Laporan kasus ini akan diubah untuk menyatakan bahwa (tulisan) iklan itu telah dimodifikasi,” kata seorang juru bicara Ad Standards, diberitakan ABC Australia, Rabu (18/9).

Menurut CEO Ad Standards, Fiona Jolly, kata ‘non’ dan ‘not’ memiliki perbedaan makna yang besar. Menyebut toko mereka bersertifikat non-halal sama saja dengan mengolok-olok sertifikasi halal karena memang tidak ada sertifikasi seperti itu. Sementara, adalah sebuah fakta mana kala toko tersebut mengatakan ‘bersertifikat tidak halal.’

“Mengatakan bahwa ada sesuatu yang tak bersertifikat halal adalah pernyataan fakta. Ini adalah sistem pengaturan mandiri dan benar-benar mengandalkan niat baik pengiklan untuk mengikuti keputusan kami," ucapnya.

Sertifikasi halal pada produk-produk makanan dan minuman bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari makanan dan minuman yang tidak halal, terlebih bagi mereka yang tinggal di negara berpenduduk minoritas Muslim.

Sebagaimana diketahui, ajaran Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman tidak halal. Dengan adanya tanda ‘halal’ atau ‘tidak halal’ pada sebuah produk, maka itu memudahkan umat Muslim untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal. 
 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
Jumat 20 September 2019 16:15 WIB
Mantan Presiden Tunisia Ben Ali Meninggal di Usia 83 Tahun
Mantan Presiden Tunisia Ben Ali Meninggal di Usia 83 Tahun
Ben Ali (Sumber: AFP/Fethi Belaid)
Tunis, NU Online
Mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali meninggal di Arab Saudi pada Kamis (19/9) waktu setempat saat usianya 83 tahun. Pengumuman meninggalnya presiden yang digulingkan dalam gerakan Arab Spring  tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Tunisia.
 
"Kami sudah mengkonfirmasi kematiannya 30 menit yang lalu," kata pihak kementerian, tanpa memberikan informasi lebih lanjut, dikutip AFP, Kamis (19/9).
 
Pengacara Ben Ali, Mounir Ben Saha, mengonfirmasi berita kematian klennya tersebut. Ia mengaku mendapatkan kabar tersebut dari keterangan dokter dan anggota keluargan Ben Ali. 
 
Ben Ali memimpin Tunisia selama 24 tahun, sejak 1987 hingga 2011. Di satu sisi, ia dinilai sejumlah pihak sebagai sosok yang keras melawan ekstremisme Islam. Namun di sisi lain, dia dikritik tajam karena dianggap membungkam para oposisi dan enggan menerapkan demokrasi Tunisia.
 
Ditambah pada masa-masa akhir pemerintahannya yang kacau, karena tingginya angka pengangguran dan kenaikan harga, membuat warga Tunisia frustrasi. Hingga akhirnya terjadi sebuah insiden dimana seorang pedagang muda melakukan aksi bakar diri pada akhir 2010. Kejadian itu menyulut gelombang protes besar dan mematikan yang mengguncang Tunisia.

Ben Ali kemudian melarikan diri ke Arab Saudi pada 14 Januari 2011 setelah mendapatkan aksi protes yang begitu besar. Apa yang terjadi di Tunisia menjalar ke sejumlah negara di Timur Tengah atau dikenal Arab Spring. Pergerakan tersebut juga menyebabkan Presiden Libya Moammar Ghadafi dan Presiden Mesir Husni Mubarak lengser setelah berpuluh-puluh tahun berkuasa.
 
Pada pertengahan 2012, Ben Ali dihukum penjara seumur hidup in absentia karena keterlibatan atau perannya dalam kematian para pengunjuk rasa di Tunisia yang mendesaknya untuk mundur.
 
Ben Ali memiliki enam orang anak; tiga orang anak dari pernikahan pertama dan tiga sisanya merupakan anak hasil pernikahannya dengan Leila Trabelsi.
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Kendi Setiawan
Rabu 18 September 2019 22:0 WIB
Jelang Pemilu Afghanistan, Serangan Taliban Tewaskan 48 Orang
Jelang Pemilu Afghanistan, Serangan Taliban Tewaskan 48 Orang
Taliban melancarkan serangan bom bunuh diri di Kabul, Selasa (17/9), menjelang pemilihan presiden Afghanistan 28 September mendatang. (Foto: Sayed Khodaberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images)
Kabul, NU Online
Kelompok militan Taliban melancarkan serangan bom bunuh diri menjelang digelarnya pemilihan umum Afghanistan. Tercatat, setidaknya 48 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat dua serangan yang menyasar kampanye Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan lainnya di Kabul pada Selasa (17/9) waktu setempat.

Para gerilyawan Taliban memperingatkan bahwa mereka akan melancarkan banyak serangan dan kekerasan menjelang pemilihan umum Afghanistan.

Dikutip laman AFP, Rabu (18/9), serangan pertama dilakukan seorang pengendara motor. Ia meledakkan diri ketika tiba di sebuah pos pemeriksaan yang mengarah ke sebuah kampanye di mana Presiden Ashraf Ghani tengah berbicara kepada para pendukung di Provinsi Parwan, tepat di utara ibukota. Serangan ini menewaskan 26 orang dan melukai 42 orang.

Satu jam setelahnya, sebuah ledakan lainnya mengguncang wilayah Kabul Pusat dekat Kedubes AS. Insiden ini menyebabkan 22 orang meninggal dunia dan 38 lainnya terluka. Taliban mengaku bertanggung jawab atas dua serangan tersebut.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan, serangan yang terjadi di dekat lokasi kampanye Presiden Ashraf Ghani dimaksudkan untuk mengganggu pemungutan suara di Afghanistan yang akan digelar pada 28 September mendatang.

“Kita sudah peringatkan orang-orang agar tidak menghadiri kampanye pemilihan umum. Jika mereka menderita kerugian itu adalah tanggung jawab mereka sendiri,” kata Mujahid dalam pernyataannya.

Dalam serangan tersebut, Presiden Ashraf Ghani tidak terluka. Ia kemudian mengutuk serangan Taliban tersebut. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan bahwa Taliban tidak memiliki keinginan untuk melakukan rekonsiliasi.

“Ketika Taliban melanjutkan kejahatan mereka, mereka sekali lagi membuktikan bahwa mereka tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas di Afghanistan,” kata Ghani.

Pada pemilihan presiden 28 September mendatang, Ashraf Ghani akan mencalonkan diri untuk masa jabatan lima tahun kedua. Selain Ghani, ada puluhan calon presiden yang akan meramaikan pemilu Afghanistan, termasuk ketua eksekutif Ghani sendiri Abdullah Abdullah, mantan panglima perang Afghanistan, dan lainnya.
 

Penulis: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG