IMG-LOGO
Opini

Gus Dur dan Moralitas Bangsa Anti Korupsi

Senin 23 September 2019 18:35 WIB
Bagikan:
Gus Dur dan Moralitas Bangsa Anti Korupsi
(Foto: Kompas)

Oleh Ahmad Suaedy

Dalam taraf yang paling tinggi, Reformasi 1998 sesunggunnya merupakan bangkitnya moralitas anti korupsi bangsa Indonesia. Oleh karena itu penting untuk flashback, mengingat kembali kehendak perubahan mendasar dalam perjalanan reformasi. Korupsi boleh dikatakan adalah masalah terpenting dan mendasar yang menjadi simpul dari semua permasalahan yang ada ketika itu. Jika terjadi pelemahan terhadap perangkat pemberantasan korupsi, baik regulasi maupun kelembagaan, tidak saja mengkhianati janjinya sendiri melainkan bisa dianggap sebagai pengkhiatan terhadap kehendak bangsa.

 

Pesan kehendak bangsa bukan hanya reformasi berupa desentralisasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melainkan pembebasan dari korupsi yang dalam rumusan saat itu selalu digandengkan dengan kolusi dan nepotisme. Hal itu ditangkap secara mendasar oleh MPR, lembaga tertinggi negara, ketika itu. Setidaknya ada tiga TAP lahir antara 1998-2001 dalam merespon kehendak bangsa tersebut: TAP MPR No. XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; No. VIII 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

 

Matra

Artinya, dalam konteks ini anti korupsi bukan hanya masalah teknis penegakan hukum dan kerugian negara melainkan lebih jauh dari itu, yaitu terbangunnya etika atau moralitas sosial baru bermasyarakat dan bernegara serta sikap warga negara dan para pejabat negara. TAP MPR No. VI 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa memberikan dasar terbangunnya etika baru yang kuat untuk itu. TAP tersebut dibagi dalam enam matra, yaitu etika sosial budaya; etika ekonomi dan bisnis; etika penegakan hukum yang berkeadilan; etika keilmuan; serta etika lingkungan. Dan dalam pasal berikutnya disediakan arah kebijakan dan kaidah pelaksanannya. Karena itu TAP tersebut tidak hanya disediakan sebagai teks fisolosif yang mengawang melainkan harus diterapkan menjadi kenyataan empiris.

 

Enam matra etika baru tersebut adalah semacam kehendak bangsa untuk membangun “habitus baru” dalam kehidupan individu, kolektif serta berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan untuk dikatakan, bahwa TAP tersebut bisa disejajarkan dengan proklamasi kemerdekaan  bangsa Indonesia tentang sistem etika, politik, ekonomi, budaya sebelumnya. Dalam item etika bernegara, misalnya, disebutkan secara eksplisit, bahwa “mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai (ps 2).” Sikap mundur, jika dijalankan, adalah habitus baru dalam perilaku dan sikap pejabat negara. Begitu penting dan mendasarnya nilai-nilai etika di dalam TAP ini sehingga seharusnya menjadi ruh bagi seluruh visi, kebijakan dan pengaturan berikutnya.

 

Lebih-lebih kandungan etika atau moralitas tersebut juga terpampang jelas dalam TAP  No. XI 1998 tentang Kebijakan Pemerintahan dan Pencegahan KKN, “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.” (ps 4).

 

Konsistensi

Pemerintah saat itu juga sangat konsisten untuk melaksanakan pesan moral atau amanat tersebut. Presiden BJ Habibie menginisiasi lahirnya UU No. 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagai impelementasi dari TAP MPR No. XI 1998. Sasaran dari UU ini terutama adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim dan pejabat-pejabat negara lainnya (ps. 2). Dengan demikian penataan moralitas dan tertib birokrasi pemerintahan dalam reformasi dimulai dari atas. Habibie juga mengeluarkan UU No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Gus Dur juga menginisiasi memperkuat UU tersebut yang kemudian diundangkan Nomor 30 Tahun 2002 yang kini sedang dipaksakan untuk diperlemah oleh DPR.

 

Salah satu yang terpenting dari UU ini adalah harus dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang memiliki kedudukan cukup kuat guna memeriksa kekayaan pejabat negara secara langsung dan bisa atas inisitaif sendiri maupun atas laporan masyarakat, sehingga sempat membuat kecut para pejabat saat itu. Jika ditemukan kejanggakan kekayaan bisa diadukan ke pihak berwajib yang bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Nepotisme disebut secara eksplisit dalam UU ini dan bisa didenda dua ratus sampai satu milyar.  Kini tidak terdengar lagi orang dijerat hukum karena kolusi dan nepotisme.

 

Tidak mau repot presiden Gus Dur langsung tancap gas. Meskipun ditentang cukup keras dia tetap mengangkat dan melantik Kominsioner KPKPN sebagai salah satu pelaksanaan UU anti kroupsi tersebut. Lembaga ini adalah bagian dari rencana Gus Dur untuk memberantas sesegera mungkin gunung es korupsi di Indonesia. Menurut laporan di berbagai media, presiden Gus Dur dan wapres Megawati bersama 47 pejabat lainnya adalah daftar kekayaan pejabat negara pertama dalam lembaran negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman bersama 34 anggota KPKPN dan pejabat lainnya.

 

Sehubungan dengan keberlakuan UU Anti Korupsi atau PTPK yang harus menunggu dua tahun untuk dibentuknya lembaga pemberatasan korupsi, tidak kurang kontrovesialnya pemerintahan Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 / 2000. Salah satu alasan pembentukan tim tersebut adalah karena jika harus menunggu terbentuknya lembaga KPK akan terlalu lama, karena harus mempersiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia dan lainnya. Oleh Gus Dur, Tim Gabungan tersebut ditempatkan sebagai embrio guna mempersiapkan dan mensegerakan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

 

Demoralisasi

Baik KPKPN maupun TGPTPK ditentang keras oleh banyak pihak yang berpotensi terkena sasaran kedua lembaga tersebut. TGPTPK pada akhirnya dibatalkan oleh MA melalui suatu judicial review sedangkan KPKPN diinsert ke dalam KPK menjadi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) pada 2004. Menurut laporan evaluasi KPK sendiri dua tahun setelahnya –yang belum berubah hingga kini-- LHKPN mengalami pelumpuhan daripada KPKPN: bersifat pasif dan tidak lagi efektif untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan dan pelanggaran kekayaan pejabat negara apalagi untuk menindaknya. Sejak saat itu pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya berubah defensif daripada progresif seperti sebelumnya.

 

Sulit untuk memaafkan sebuah pemerintahan yang bahkan defensif pun tidak dalam mengemban moralitas baru bangsa yang menjadi bagian dari misi proklamasi kemerdekaan kedua untuk bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sikap itu telah mendorong dermoralisasi pemberantasan korupsi. Menghidupkan dan mengefektifkan LHKPN sebagiaman KPKPN yang proaktif dan progresif dengan segala mekanisme dan konsekuensinya, mungkin menjadikan imajinasi anti korupsi tidak jadi runtuh seluruhnya, sekaligus memerankan mesin pencegahan. Itu pun jika memasukkan di dalamnya seseorang bisa menjadi pejabat hanya jika bukan hanya memberesi LHKPN melainkan telah dibuktikan tiadanya harta yang mencurigakan

 

Penulis adalah Dosen Pasca Islam Nusantara UNUSIA dan Anggota Ombudsman RI

 

Bagikan:

Baca Juga

Jumat 20 September 2019 14:30 WIB
Orang Asing, Agama, dan Perang Asimetris
Orang Asing, Agama, dan Perang Asimetris
null

Oleh Thobib Al-Asyhar

 

Indonesia adalah "pasar" (market). Pasar ekonomi, pasar ideologi, dan pasar keyakinan. Secara ekonomi sulit dibantah bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan. Tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu target dagang negara-negara di dunia, khususnya Amerika dan China.

 

Letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 260 juta orang) adalah peluang pasar ekonomi yang menggiurkan. Data World Economic Forum (WEF), Indonesia menduduki pasar ekonomi peringkat ke-9 dunia. Bahkan hasil suvei terbaru US News World Report, Indonesia dinobatkan sebagai negara terbaik untuk investasi yang menempati peringkat ke-18 dari total 80 negara.

 

Demikian juga Indonesia menjadi pasar ideologi yang diminati banyak kalangan. Sejak pra kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi objek perebutan penyebaran ideologi besar dunia. Pecahnya perang dunia I dan II adalah akibat dari "perebutan" pengaruh isme-isme dunia, dimana Indonesia menjadi bagian dari pasar ideologi yang diperebutkan.

 

Demikian juga peristiwa G 30S/PKI tahun 1965, Malari tahun 1974, pembajakan pesawat Woyla Lampung tahun1981, kasus Tanjung Priok tahun 1984, gerakan reformasi tahun 1998, kerusuhan Ambon, Poso, dan beberapa peristiwa terorisme pasca reformasi merupakan bukti-bukti Indonesia sebagai pasar ideologi yang tidak pernah habis. Yang paling mutakhir adalah keputusan pengadilan atas larangan Ormas HTI (2018) di Indonesia sebagai bentuk proteksi terhadap Pancasila dari serangan ideologi khilafah.

 

Sepanjang keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) telah dan akan selalu mendapat tantangan ideologi yang datang dari manapun. Belum lagi pengaruh ideologi modern yang kini terus menyerang Indonesia, seperti hedonisme, konsumerisme, liberalisme, dan lain-lain.

 

Lalu bagaimana dengan pasar keyakinan? Meski Indonesia bukan negara agama, tetapi posisi agama sangat mulia dan strategis bagi berdirinya "nation-state". Nilai-nilai agama menjadi nafas penting bagi tegaknya norma dan nilai-nilai kebangsaan kita.

 

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah ruh atas posisi agama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan empat sila Pancasila lainnya juga diilhami oleh nilai-nilai luhur dari sila yang pertama.

 

Tingginya posisi agama bagi masyarakat Indonesia yang sejak awal sebagai bangsa relijius dan berkeyakinan menjadikan negeri ini sebagai objek penting pengembangan pasar keyakinan. Tidak heran jika setiap kali muncul klaim agama atau keyakinan baru di suatu tempat selalu ada pengikutnya.

 

Hampir di setiap periode tertentu ada orang yang tidak diketahui latar belakang hidupnya tiba-tiba muncul mengaku sebagai nabi baru, rasul baru, imam mahdi, dan semacamnya. Anehnya, ada saja orang yang percaya dan menjadi pengikut setianya, meski harus mempertaruhkan seluruh "kehormatan" atau paham sebelumnya.

 

Kasus pengakuan seseorang menjadi nabi/rasul baru seperti Ahmad Mushadeq, Lia Eden, Gafatar, Ubur-ubur, dan masih banyak lagi adalah contoh betapa Indonesia menjadi pasar keyakinan yang sangat potensial dan akan terus ada sepanjang kehidupan ini. Meski zaman semakin modern dan akses informasi sangat luas, tetap saja ada orang Indonesia yang percaya pada orang-orang yang mengaku sebagai nabi/rasul baru.

 

Uraian tersebut memperlihatkan betapa Indonesia menjadi "pasar" dunia yang sangat memberi harapan. Pasar yang selalu menarik bagi kelompok-kelompok kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri. Apalagi di zaman kemajuan teknologi informasi seperti ini yang membentuk ruang dan negara tanpa batas (borderless dan stateless). Lalu bagaimana sikap kita untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara dari semua ancaman itu?

 

Orang Asing dan Perang Asimetris

 

Sebagai negara demokrasi dengan kekayaan alam dan penduduk yang besar, Indonesia tentu tidak dapat menolak orang asing yang datang dengan berbagai tujuan. Selama seluruh dokumen telah memenuhi syarat dan secara formal tidak pernah bermasalah, maka tidak ada alasan untuk menolak orang asing datang ke negara kita.

 

Apalagi Indonesia bukan lagi sebagai negara transit, tetapi menjadi negara tujuan. Kita semua tahu, banyak warga dunia saling berebut pengaruh untuk mendapatkan "kue" dari pasar Indonesia, baik ekonomi, ideologi, maupun keyakinan.

 

Secara ekonomi, Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik. Besarnya potensi pasar ekonomi telah dijadikan daya tawar negara untuk mengembangkan ekonomi Indonesia di mata dunia. Dengan target-target tertentu, Indonesia diprediksi pada tahun 2030 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika (Bloomberg, 2018).

 

Namun, yang menjadi persoalan, banyak kepentingan terselubung terhadap NKRI, baik dari kelompok dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit propaganda asing yang kita rasakan, baik langsung maupun tidak langsung yang ingin merobohkan sendi dan pilar kebangsaan kita.

 

Harus disadari, NKRI yang tegak berdiri ini, kekayaan alam melimpah, rakyatnya rukun dan damai dalam kemajemukan serta perekonomian yang terus membaik telah menimbulkan kecemburuan bagi sebagian bangsa lain atau sebuah kekuatan tertentu. Apalagi Indonesia dihuni oleh penduduk mayoritas muslim yang oleh teori Samuel P. Huntington akan (telah) terjadi benturan antar peradaban (clash of civilizations) dimana Indonesia menjadi salah satu bagiannya.

 

Dalam konteks NKRI sebagai negara demokrasi yang bukan negara agama tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai agama akan mengalami berbagai ancaman. Ada yang ingin Indonesia menjadi negeri sekuler. Ada pula yang ingin NKRI diganti dengan sistem politik khilafah. Bahkan ada pula yang secara ekstrem ingin NKRI bubar seperti Uni Soviet, Yugoslavia, atau kondisi umum Timur Tengah mutakhir.

 

Apalagi saat ini kita sedang mengalami perang proxi yang sesungguhnya. Sebuah pertarungan besar dan panjang tetapi tidak jelas mana lawan dan kawan. Orang menyebutnya sebagai perang asimetris, yaitu perang yang tidak melibatkan pasukan dan senjata fisik melainkan melibatkan ide-ide cerdik untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan strategi dan cara-cara modern. Area-nya tidak dapat diukur dan dilihat, tetapi memiliki dampak yang nyata.

 

Salah satu bentuk "alat" perang asimetris adalah kehadiran orang asing di negeri kita. Apalagi pemerintah pusat telah  menetapkan kebijakan BVK (Bebas Visa Kunjungan) selama 2 tahun kepada 169 negara. Warga asing dari negara-negara itu boleh masuk ke negeri tercinta ini tanpa visa untuk berbagai kepentingan, misalnya wisata, kunjungan kepada keluarga, ceramah dan seminar di kampus, dan lain-lain selama tidak berhubungan dengan aktifitas ekonomi.

 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Namun yang perlu segera disadari, bahwa para pendatang asing ke sini bisa menggunakan baju apapun. Seorang jurnalis, seorang mantan angkatan bersenjata, seorang intelejen, dan lain-lain dengan berbagai kepentingan-kepentingan terselubung.

 

Belum lagi kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam berbagai keahlian, seperti dosen, peneliti, pekerja profesional, termasuk di dalamnya rohaniawan. Para tenaga ahli asing ini perlu mendapat pengawasan yang ketat sehingga masuknya mereka di Indonesia harus dipastikan memberi manfaat positif bagi bangsa ini.

 

Namun satu hal yang harus diwaspadai bahwa bisa jadi mereka melakukan "double agent" (dua peran), termasuk di dalamnya sebagai agen rahasia sebuah negara atau kelompok kepentingan untuk menghancurkan NKRI, seperti menumbuhkan sikap separatisme dan penyebaran ideologi yang dapat merusak konsesus dan sistem nasional.

 

Dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan pengawasan orang asing bidang agama, khususnya para rohaniawan, dosen, peneliti, mahasiswa, dan pelajar asing yang ditempatkan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita terhadap kehadiran mereka adalah:

 

Pertama, kehadiran mereka ke Indonesia harus benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat. Untuk dosen, guru, atau peneliti harus memberikan dampak nyata kepada pengembangan pola pikir (paradigma) dan wawasan keilmuan di dunia kampus atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, madrasah, lembaga pendidikan gereja, Hindu, Buddha, Konghucu, atau lainnya. Bagi mahasiswa, pelajar, dan santri asing juga harus dipastikan menjadi bagian kontribusi konkrit Indonesia dalam ikut serta memajukan warga dunia.

 

Kedua, kehadiran orang asing tidak boleh membuka ruang sebagai salah satu pintu masuknya anasir kepentingan asing dalam perang proxi dengan menggunakan berbagai baju yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Sudah lama muncul asumsi bahwa orang asing gencar melakukan "serangan" dari dalam kepada NKRI dengan mengajarkan benih-benih separatisme di berbagai wilayah.

 

Khusus untuk kehadiran rohaniawan asing memang cukup krusial karena areanya sangat sensitif dan perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru karena faktanya pembinaan nilai-nilai keagamaan perlu menjangkau seluruh wilayah terpencil dan terdalam yang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya pihak keamanan dan masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan mereka.

 

Para rohaniawan asing harus benar-benar membawa "cahaya" bagi kehidupan umat beragama. Mereka tidak boleh membawa "racun" bagi umat beragama, termasuk juga di dalamnya dilarang menjadi agen rahasia (spionase) sebuah kepentingan global untuk menghancurkan NKRI dari dalam.

 

Ketiga, orang asing juga tidak boleh secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi mengajarkan kepada masyarakat tentang ideologi radikal atau ajaran-ajaran agama yang mengarah ekstremisme untuk mengganti Pancasila yang sudah final sebagai dasar negara. Beberapa kekhawatiran muncul terhadap orang asing yang mengajarkan paham-paham agama yang cenderung keras sehingga dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, permusuhan, perpecahan, bahkan pola pikir radikal yang dapat mengancam nilai-nilai kerukunan dan harmoni masyarakat.

 

Oleh karena itu, ulasan di atas merupakan catatan penting buat kita semua, bahwa kehadiran orang asing harus dipastikan tidak menjadi bagian dari perang asimetris yang dapat mengancam eksistensi kita sebagai bangsa yang damai dan harmonis dalam wadah NKRI. Sebagai negara demokrasi yang terbuka, kita harus tetap "welcome" bagi warga dunia, namun hal yang paling penting adalah kita wajib menjaga kelestarian budaya asli Indonesia, wisdom, persatuan, dan kesatuan bangsa.

 

Tentu ini menjadi tugas kita bersama di era perang asimetris yang sesungguhnya. Kita tidak boleh mudah terlena, harus tetap waspada akan keterlibatan "tangan-tangan" asing yang dapat mencabik-cabik keindonesiaan kita yang rukun, damai, dan toleran, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Kementerian Agama adalah bagian dari sekian banyak unsur untuk memastikan NKRI tetap tegak berdiri menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.  

 

Wallahu a'lam

 

Penulis adalah dosen SKSG PPs UI, Alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Kabag KLN Kemenag RI

Kamis 19 September 2019 21:30 WIB
Gus Dur dan Peneguhan Negara Bangsa
Gus Dur dan Peneguhan Negara Bangsa
Lukisan Gus Dur karya Nabila Dewi Gayatri.
Oleh Fathoni Ahmad
 
Pergolakan dalam membangun negara dengan segala sistemnya telah mewarnai bangsa Indonesia dari masa ke masa. Hal itu terlihat ketika sejumlah kelompok berupaya melakukan pemberontakan agar sistem yang menjadi cita-citanya diterapkan di Indonesia. Namun, berkat briliannya para pendiri bangsa dengan pemikiran moderat dan terbuka membuat masyarakat Indonesia tetap bersatu sebagai sebuah negara bangsa dengan fondasi kokoh Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara untuk memperkuat negara bangsa (nation state). Hal ini terus diperjuangkan di antaranya oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena secara kultur dan kemajemukan, rakyat Indonesia lebih tepat untuk hidup bersama yang diikat oleh konsensus kebangsaan. Bukan negara agama, bukan juga negara yang memisahkan diri dari agama (sekuler). (Baca Nur Khalik Ridwan, Negara Bukan-Bukan: Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila, 2018)

Karena Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara orang-orang beragama dan bukan pula negara sekuler, Almarhum KH Ahmad Hasyim Muzadi pernah melontarkan guyonan bahwa negara Indonesia adalah ‘negara yang bukan-bukan’.

Gus Dur merupakan tokoh Muslim yang banyak menginspirasi masyarakat Indonesia akan arti kebangsaan yang harus terus dijaga, dirawat, dan dimajukan demi kehidupan kemanusiaan yang lebih luas. Gus Dur bersama ulama-ulama pesantren juga menggagas penerimaan negara Pancasila di kalangan Muslim serta bangsa Indonesia sambil memberi catatan-catatan dan isi yang progresif.

Muktamar NU 1984 menjadi tonggak sejarah bagi NU, organisasi para kiai pesantren ini untuk kembali ke Khittah 1926. NU menegaskan diri sebagai Jam’iyyah Diniyyah Ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) sesuai amanat pendirian organisasi pada 1926, bukan lagi sebagai organisasi politik praktis.

Dalam Muktamar itu ada tiga komisi, salah satunya adalah Komisi Khittah yang membahas paradigma, gagasan dasar, dan konsep hubungan Islam dan Pancasila. Dua komisi lain membahas tentang keorganisasian yang dipimpin oleh Drs Zamroni dan Komisi AD/ART dipimpin oleh KH Tholhah Mansur. Dengan jumlah anggota rapat komisi yang cukup banyak, mereka membahas secara terpisah di tempat yang berbeda.

Gus Dur memimpin subkomisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Salah seorang cucu Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari  (1871-1947) ini kemudian menunjuk lima orang kiai sebagai anggotanya, yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri dari Rembang, KH Hasan dari Medan, KH Zahrowi, KH Mukafi Makki, dan dr Muhammad dari Surabaya.  (Baca KH Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, 2015)

Gus Dur membuka rapat dengan bertanya kepada anggotanya satu per satu soal pendapatnya tentang hubungan Islam dan Pancasila. Mereka menyampaikan pandangannya terhadap satu per satu sila dalam Pancasila disertai sejumlah argumen keagamaannya. Gus Dur mendengarkan dan menyimak dengan penuh perhatian.

Pada dasarnya, Pancasila menurut para kiai dalam subkomisi ini tidak bertentangan dengan Islam, justru sebaliknya sejalan dengan nilai-nilai Islam. “Pancasila itu Islami,” simpul mereka seperti diungkapkan Gus Mus.

Usai mereka menjawab, Gus Dur berkata, “Bagaimana jika ini (Pancasila itu Islami, red) saja yang nanti kita sampaikan, kita deklarasikan di hadapan sidang pleno Muktamar?” tanya Gus Dur. Tanpa pikir panjang, mereka setuju, sepakat bulat, lalu rapat ditutup. “Al-Fatihah!” Menurut pengakuan Gus Mus, kala itu Gus Dur tersenyum manis, ya manis sekali.

Lalu Gus Mus memberikan kesaksian, “Gus Dur hebat sekali. Rapat untuk sesuatu yang mendasar dan pondasi bagi penataan relasi kehidupan berbangsa dan bernegara hanya diputuskan dalam waktu 10 menit! Sementara komisi yang lain rapat sampai berjam-jam bahkan hingga subuh untuk memutuskan pembahasan sesuai bidangnya masing-masing.”

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Gus Dur melihat perlunya dikembangkan pemikiran untuk mencari nilai-nilai dasar bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai dasar itu bisa ditarik dari dua arah. Pertama, nilai-nilai agama dan kepercayaan, karena ajaran agama akan tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila.

Kedua, bisa juga dilihat dengan cara bahwa agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai ‘polisi lalu lintas’ yang akan menjamin semua pihak bisa menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali.

Penulis adalah Redaktur NU Online
 
Ahad 15 September 2019 15:15 WIB
Salah Kaprah soal Istilah Makam dan Kuburan
Salah Kaprah soal Istilah Makam dan Kuburan
Dari mana asal usul istilah "kuburan" dan "makam". (Ilustrasi: Daily Sabah)
Oleh Halimi Zuhdy
 
“Ustadz, kuburan Nabi Ibrahim kok kecil sekali ya?” ungkap salah seorang jamah Umrah ketika baru pulang dari Makkah.
 
“Kuburan yang mana Pak? Apakah Bapak ke Kuburan Nabi Ibrahim?” saya bertanya kembali.
 
“Yang dekat Ka’bah itu ustadz, bukankah itu kuburan Nabi Ibrahim?” jawabnya dengan polos.
 
“Kuburan Nabi Ibrahim itu di kota Hebron Palestina, Bapak. Hebron (Hebrew) itu bahasa Ibrani yang berarti al-Khalil, sebuah gelar yang disematkan kepada Nabi Ibrahim,” sedikit saya jelaskan di mana Nabiyuna Ibrahim dikuburkan.
 
“Itu maqam bukan kuburan, Bapak. Maqam artinya tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka’bah,” saya coba menjelaskan, tapi ia masih bengung.
 
***
 
Beberapa bulan yang lalu, penulis berkunjung ke Qal’ah (Benteng) Salahuddin al-Ayyubi yang berada di Daerah ‘Ajlun Yordania, orang-orang juga menyebutnya dengan Qal’ah Ajluan. Sebelum menaiki tangga pertama ada tulisan Maqam Nabi Khidir ‘alaihissalam. Ketika penulis berkunjung ke dekat tempat tersebut, salah seorang pengunjung yang dari Indonesia bertanya,
 
“Ustadz, apakah di tempat ini Nabi Khidir dikuburkan?” pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban, karena Nabi Hidir dalam sejarah kenabian tidak pernah ditemukan kuburannya, karena beliau termasuk manusia yang ditangguhkan ajalnya oleh Allah (banyak iktilaf tentang ini).
 
“Bapak, ini bukan kuburan, tetapi jejak Nabi Hidir. Ia pernah hadir di sini, dan juga mungkin hadir dan menjejakkan kakinya di tempat lainnya,” jawab saya sambil tersenyum.
 
“Maqam yang di belakang kita itu, bukan kuburan tetapi tempat istirahat sejenak atau tempat Nabi Khidir pernah di sini.”
 
***
 
Selama ini bapak tersebut atau beberapa jamaah umrah/haji, atau pula masyarakat umum menganggap bahwa maqam (makam) Ibrahim adalah kuburan. Dalam bahasa Arab istilah kuburan sinonim yaitu, maqbarah, dharih, marqad, lahd, syaq, jadst, masyhad, dan beberapa kosa kata lainnya.

Beberapa kosa kata Arab tersebut memiliki beberapa perbedaan, misalnya antara lahd (اللحد) dan syaq (الشق). Lahd di Indonesia kita kenal dengan liang lahat, atau orang menyebutnya dengan pekuburan “lubang landak”, sedangkan syaq adalah kuburan yang mayatnya diletakkan di tengah, dan yang kedua ini banyak digunakan oleh orang Indonesia. Dalam hadits Nabi, keduanya diperbolehkan, tapi lahd (liang lahat) yang digali kesamping lebih utama sebagaimana hadits “Al-lahd lana wa al-syaq li gahirina”.
Kuburan dalam KBBI daring adalah tanah tempat menguburkan mayatmakam. Sedangkan pekuburan adalah tempat yang luas yang khusus digunakan untuk menguburkan mayattanah pemakamanMakam dalam KBBI daring memuat lima makna; (1) kubur, (2) tempat tinggalkediaman, (3) jalan panjang yang berisi tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang sufiyang penuh dengan berbagai kesulitan dan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh sehingga tercapai keadaan yang tetap menjadi milik pribadi orang sufi, (4) pahatan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim a.s. ketika membangun Ka’bah, terdapat dalam Masjidilharam, (5) kedudukan mulia (tinggi).
 
Dalam bahasa Arab, kuburan (القبر) adalah mengebumikan jenazah, memendam, melupakan, memasukkan, menyembunyikan. Sedangkan tempatnya adalah maqbarah (مقبرة). Dan ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, hanya saja tempatnya tidak disebut “makbarah” tetapi pekuburan. Dan dalam bahasa Indoensia antara kubur dan kuburan memiliki makna yang sama, tempat menguburkan mayat.
 
Selain Kuburan ada istilah makam, dan yang menimbulkan banyak kesalahpahaman, bahkan bisa salah memaknai. Makam dalam bahasa Arab adalah maqam (مقام), menggunakan huruf “qaf” bukan “kaf”, bila menggunkan “kaf” tidak ditemukam kosa katanya. Maqam berarti, ‘tempat berpijaknya dua kaki, kedudukan seseorang, berdiri, bangkit, bangun, berangkat’. Dalam kamus bahasa Arab tidak ditemukan arti ‘kuburan’. Sedangkan dalam bahasa Indonesia (KBBI), makam (yang sebenarnya adalah maqam) diartikan dengan ‘kuburan’ walau juga memiliki makna yang lainnya (seperti yang tersebut di atas).
 
Saran penulis, bila ‘makam’ akan diartikan ‘kedudukan mulia, pahatan bekas kaki Ibrahim, jalan panjang bertingkat seorang sufi’ maka hendaknya ditulis dengan ‘maqam’. Karena kata ‘makam’ itu sendiri dari asalnya tidak memiliki makna kuburan, kecuali sudah diserap dan memiliki makna lain (kuburan) maka ditulis dengan Makam. Itu pun juga memiliki makna sendiri bila makam disebut makam, bukan seperti pekuburan umum, tapi lebih kepada pekuburan auliya' para wali atau orang-orang yang dimuliakan.
 
Namun dalam beberapa keterangan yang lain, bisa juga makam disebut pekuburan bila makam (maqam) berarti al-dharih, kuburan yang megah. Dan istilah Al-dharih ini penulis banyak ditemukan di Petra (al-Batra’), ada Al-Dharih (pekuburan) Tentara Rumania, Ular, Jin dan kuburan lainnya.
 
 
Penulis adalah Dosen Bahasa dan Sastra Arab (BSA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Wakil Ketua RMI PCNU Kota Malang
 
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG