IMG-LOGO
Fragmen

Penyebab Bencana Kabut Asap Selama Berabad-abad Silam

Selasa 24 September 2019 12:10 WIB
Bagikan:
Penyebab Bencana Kabut Asap Selama Berabad-abad Silam
Perusahaan membakar hutan di Gala-Gala, Tapanuli tahun 1933. (Foto: KITLV via Historia)
Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia kerap kali terjadi dan hampir setiap tahun mendatangi sebagian kawasan Pulau Sumatera dan seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Ironisnya, tragedi yang terjadi setiap tahun ini seolah tidak menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait (stakeholders), baik masyarakat maupun pemerintah untuk menanganinya secara taktis dan strategis.

Bahkan, bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya terjadi beberapa 20 tahun belakangan, tetapi juga sudah berlangsung sejak berabad-abad silam. Asap pekat yang sudah sering membumbung, pernah dicatat para pejabat kolonial Hindia-Belanda dan para pengelana.
 
Kisah William Marsden dalam History of Sumatra yang pertama kali terbit tahun 1783 menjadi pintu gerbang dalam memahami sejarah kabut asap di Nusantara. Dikutip dari Historia, Marsden pernah bertugas sebagai pegawai sipil di East India Company (Kongsi Dagang Inggris) yang berpusat di Bengkulu pada 1771 hingga 1779. Selama itu, dia berkelana meneliti etnografi dan kebiasaan suku-suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera.
 
Dalam proses kelananya itu, Marsden mendapati pada April-Mei, jelang musim kemarau, petani telah memilih dan menandai hutan untuk ladangnya. Masyarakat memilih cara cepat meratakan pohon-pohon besar di hutan dengan memercikan api dari penggosokan dua potong kayu kering.
 
Pada 6 Juli 1863, kapal Josephine membongkar sauh di Kuala Sungai Deli. Kapal tersebut membawa Jacobus Nienhuijs, wakil-wakil perusahaan dagang J.F. van Leeuwen & Co. (perusahaan tembakau Belanda di Surabaya), seorang pangeran bernama Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih dan para pemilik kapal tersebut.

Kedatangan Nienhuijs dkk, sekaligus memulai babak baru Deli, menjadi pusat perkebunan di Timur. Lands Dollar, begitu media barat menyebutnya. Sultan Deli menyewakan tanah dan hutan di Sumatera Timur untuk dikavling-kavling menjadi perkebunan tembakau. Selanjutnya berubah menjadi perkebunan karet dan sawit.
 
Liberalisasi perkebunan semakin tumbuh subur seiring keluarnya Undang-Undang Agraria tahun 1870. UU ini memberikan perlindungan pada para pengusaha yang akan menginvestasikan modal mereka, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan. UU ini menjamin ketersediaan tanah untuk dikelola.
 
Meski lahan dan hutan Sumatera dikapitalisasi, tetapi pola pembukaan lahan dan hutan untuk perkebunan tetap dengan metode nenek moyang, yaitu dibakar. Belum bergesernya sistem peladangan tersebut, dikatakan Eri Gas Ekaputra, ahli teknik tanah dan air Universitas Andalas, karena membakar adalah cara murah dan efektif dalam membuka ladang. Di sisi lain, pengawasan lemah, izin murah, dan tidak ada regulasi yang tegas.
 
"Di timur Sumatera, karena tanahnya datar, sehingga bisa diblok-blok. Tidak perlu minyak yang banyak, karena gambut. Cukup satu drigen miyak tanah, 500 ha bisa terbakar," ucap Eri. "Pengusaha tentunya mau untung besar. Efeknya tidak dipedulikan. Kalau rakyat membuka lahan tidak segini efeknya. Ini kan perkebunan."

Solusi yang bisa dikedepankan, sebut Eri, mekanisasi pertanian, artinya memakai alat-alat teknologi pertanian. Misal mesin pemotong rumput, kayu alat shinshaw, pakai alat berat (ekskavator). Tapi biayanya memang tinggi,
 
Eri mengatakan, secara mekanisasi, sebetulnya nenek moyang telah menerapkannya. Persis dengan temuan lain Marsden dalam kelananya di Sumatera. Di beberapa daerah Sumatera, sebetulnya pembukaan ladang cukup ramah lingkungan, tidak menebarkan bencana.

Madelon Szekely- Lulofs (1899-1958), istri Laszlo Szekely, sang pemilik perkebunan di Asahan tahun 1918-1930, berkisah, asap cokelat kusam mewarnai cakrawala. Panas terasa bagai lelehan metal yang turun dari langit.
 
"Menjelang siang, hutan di belakang rumah dibakar. Pada siang hari yang tidak berangin, lidah api tampak tegak bagaikan pilar-pilar di tengah kepulan asap yang pelan-pelan naik ke udara membentuk kabut keabu-abuan yang mulai menutupi langit," cerita Madelon dalam Sumatera Tempo Doeloe- dari Marco Polo sampai Tan Malaka suntingan Anthony Reid. Anthony Reid sendiri menulis dua jilid buku berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1860. 
 
Jauh sebelum swastanisasi tanah Deli, masyarakat di sana sudah membiasakan pembakaran sebagai sistem pengelolaan pertanian. "Petani-petani ladang telah melakukan pembukaan dan pembakaran hutan pada musim kering yang akan digunakan menanam umbi-umbian, sayur-mayur, tebu, dan pisang," tulis Iyos Rosidah dalam tesis Eksploitasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Deli Sumatera Timur 1870-1930 dikutip Historia.

Indonesia selalu dilanda kabut asap pada musim kemarau setiap tahunnya. Namun, kabut asap di tahun 2015 disebut NASA sebagai yang paling parah akibat fenomena El Nino.
 
Polusi asap ini terjadi akibat kebakaran hutan di beberapa provinsi yang ada di Sumatra, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta dari Pulau Kalimantan. Pada 14 September 2015, status darurat ditetapkan di Riau lantaran tingkat pencemarannya telah melebihi batas berbahaya. Dilaporkan ribuan warga terpaksa mengungsi ke luar wilayah.
 
Tak hanya melanda Indonesia, kabut asap ini bahkan sampai 'diekspor' ke Singapura dan Malaysia. Dilansir dari The Guardian, pemerintah Indonesia menyebut korban tewas dalam peristiwa ini mencapai 19 orang. Sementara itu, Rp300-475 triliun harus digelontorkan untuk mitigasi. Sekolah di wilayah terdampak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga ditutup.
 
Saat hujan lebat mengguyur Sumatera dan Kalimantan di akhir Oktober 2015, jumlah kebakaran hutan secara signifikan menurun sehingga kabut asap berangsung-angsur hilang. Peringatan kabut asap di Singapura pun dicabut pada 15 November 2015.
 
Namun, kabut asap ini seakan telah menjadi bencana tahunan tanpa solusi berarti. Pembakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Warga secara umum mungkin tidak habis pikir, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa hutan dan lahan dibakar secara sengaja. Para pengambil kebijakan harus bertindak tegas terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan yang tidak hanya mengganggu, tetapi juga membunuh ini.
 
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Kendi Setiawan
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 14 September 2019 12:30 WIB
Gus Dur saat Pertama Kali Mengenal BJ Habibie
Gus Dur saat Pertama Kali Mengenal BJ Habibie
BJ Habibie dan Gus Dur. (Foto: istimewa)
Rabu, 11 September 2019, bangsa Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya, Bacharuddin Jusuf Habibie. BJ Habibie meninggal dunia sekitar pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angakatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Presiden ketiga RI itu dimakamkan di samping tambatan hatinya Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Selain sebagai seorang insinyur dan penemu sejumlah komponen aerodinamika pesawat terbang ini, BJ Habibie juga dikenal sebagai Muslim yang taat. Saat meletakkan jabatan Presiden RI dan menyerahkannya kepada BJ Habibie pada 1998, Soeharto dengan jelas menyebut pria kelahiran Parepare, 25 Juni 1936 ini sebagai 'orang shaleh'.
 
Kecerdasan BJ Habibie mendapat kesan yang baik dari Soeharto. Dia mendapat amanat untuk memikul jabatan Menteri Riset dan Teknologi pada era Orde Baru selama kurun waktu hampir 20 tahun. Predikat 'orang shaleh' juga membawa dirinya dipercaya Soeharto untuk memimpin Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada 7 Desember 1990 di Universitas Brawijaya Malang melalui Simposium Cendekiawan Muslim Cendekiawan Muslim.
 
Menurut Greg Barton dalam The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2003), salah satu tujuan Soeharto mendirikan ICMI adalah memisahkan kaum modernis dari kaum tradisionalis. Dengan demikian mereka tidak bisa bekerjasama untuk melawannya. Hal ini terbukti ketika pada awal tahun 1990-an, Amien Rais, orang yang memang biasa bersuara lantang belum lagi bersikap kritis terhadap Soeharto. Posisinya di Dewan Ahli ICMI sedikit banyak membuatnya bungkam.
 
Terbentuknya ICMI dengan ketua pertamanya, BJ Habibie tidak hanya dipandang Gus Dur sebagai langkah politis Soeharto dalam melokalisir tokoh-tokoh cendekiawan di bawah kendalinya, tetapi juga dilihat sebagai pembonsaian peran cendekiawan bagi kepentingan bangsa Indonesia secara luas. Gus Dur berharap ICMI sebagai sebuah wadah mencapai kesuksesan, namun ia dengan tegas menyatakan bahwa tempat dirinya bukan di situ (ICMI).

Saat itulah Gus Dur menanggapi terpilihnya seorang BJ Habibie sebagai Ketua ICMI pertama. Dalam Majalah AULA Nahdlatul Ulama edisi Januari 1991 halaman 28, Gus Dur mengenal BJ Habibie dan hormat kepadanya karena dia seorang pembantu presiden (Menrsitek). Gus Dur juga mendengar bahwa Habibie seorang perancang pesawat. Labih dari itu, dia dengan jelas mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Habibie.
 
"Saya tidak mengenal Habibie. Namun, saya hormat karena dia pembantu presiden, saya dengar dia perancang pesawat dan dihormati di luar negeri. Saya turut bangga. Saya cuma berdoa supaya wadah itu (ICMI) sukses. Ketuanya Habibie atau bukan, yang penting sukses. Tapi tempat saya ndak di situ..." 

Awalnya, pembentukan ICMI dalam kegiatan Simposium Nasional Cendekiawan Muslim di Unibraw Malang itu banyak yang memandang akan membawa angin segar umat Islam dari pemerintah. Juga merupakan harapan cerah bagi masa depan Islam karena organisasi ini dimpimpin oleh BJ Habibie, seorang intelektual yang cukup disegani di Indonesia dan di Eropa.

Namun, Gus Dur menyatakan bahwa ketidakhadiran dirinya pada Kongres ICMI di Malang lebih dikarenakan adanya pembatasan nama-nama yang diundang. Gus Dur menyebut, sepertinya hanya mereka yang ‘Islam Masjid’ yang boleh masuk ICMI. Sedangkan ‘Islam Alun-alun’ sama sekali tidak diajak, baik sebagai eksponen maupun pembawa makalah.
 
Gus Dur memisalkan ketika umat Islam di Indonesia memiliki cendekiawan Umar Kayam dan Muchtar Lubis. Tentu saja dari sisi intelektualitasnya, contoh kedua tokoh tersebut tidak mungkin dikupas secara mendalam oleh orang-orang yang disebut Gus Dur sebagai ‘Islam Masjid’. Sehingga ICMI kehilangan relevansinya sebagai sebuah wadah yang diharapkan memberikan kemajuan intelektualitas bangsa Indoensia.
 
Dari segi masa depan politik Indonesia, Gus Dur juga mencontohkan bahwa forum ICMI tidak bisa meninggalkan Dr Alfian dan Juwono Sudarsono. "Kenapa cuma Arbi Sanit yang diundang? Kenapa tidak bisa lapang dada dan menerima orang-orang yang kurang sepaham?" ungkap Gus Dur yang disampaikan lewat Tempo.

Gus Dur menegaskan bahwa keberatannya kepada ICMI bukan sebagai keberatan NU secara institusi, melainkan keberatan diri pribadinya. Karena orang NU seperti Yusuf Hasyim dan KH Ali Yafie termasuk yang hadir dalam simposium tersebut.

Menurut kesaksian putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid kepada Kompas, Yenny mengenang masa-masa ia kerap menemani ayahnya berbincang dengan almarhum BJ Habibie. Menurutnya, Gus Dur dan Habibie adalah tokoh yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
 
Melalui Habibie, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lewat undang-undang tersebut, media massa bisa menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Gus Dur dan Habibie juga sama-sama orang yang punya komitmen untuk memberikan kebebasan berpendapat seluas-luasnya di Indonesia untuk membuka ruang bagi demokrasi di indonesia.
 
Meski kerap dikritik media, Gus Dur dan Habibie tidak lantas memberedelnya. Walaupun dua-duanya juga menjadi korban dari demokrasi itu sendiri. Artinya, beliau berdua menjadi korban, dikritik, disalahpahami dan sebagainya, tetapi ikhlas menjalaninya. Menurut Yenny Wahid, ini adalah ciri dari seorang negarawan.
 
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Kendi Setiawan
 
Selasa 10 September 2019 16:30 WIB
Transportasi Haji: 1978 Berakhirnya Kapal Laut
Transportasi Haji: 1978 Berakhirnya Kapal Laut
Sejumlah jamaah haji di kapal luat. (Dok. istimewa)
Pada bagian sebelumnya diceritakan bahwa semangat orang Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Dan itu berlaku turun-temurun hingga sekarang sejak ratusan tahun lalu. Hanya saat penjajahan Jepang dan beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi kekosongan orang Indonesia yang berhaji. 

Setelah Indonesia merdeka dan keadaan normal kembali, semangat orang Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji menguat juga. Pada tahun 1950 misalnya, Indonesia memberangkatkan 10 ribu jamaah haji dengan menggunakan kap laut. Dua tahun berikutnya bertambah menjadi 14 ribu orang. Namun, kapal laut yang mengangkut tidak cukup.   

Menteri Agama RI waktu itu, KH Abdul Wahid Hasyim mencari cara untuk pemberangkatan haji agar umat Islam Indonesia tidak kecewa. Ia pun mencari kapal tambahan dengan mendatangi Jepang. Berikut ini laporan Tempo yang menceritakan upaya dia. 

“Setelah mampir di Bangkok dan Hong Kong, Menteri Agama KH Wahid Hasym tiba di Tokyo pada 1 April 1952. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: mendapatkan kapal murah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci,” tulis Tempo. 

Menurut Tempo, setahun sebelum upaya yang dilakukan Kiai Wahid itu, yakni tahun 1951, pemerintah Indonesia memberangkatkan jemaah haji dengan menyiapkan kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco, tapi hanya mampu membawa 11 ribu orang. Padahal jumlah peminat haji ada sekitar 14 ribu orang.

“Wahid dan timnya berangkat ke Negeri Sakura untuk mencari kapal tambahan. Setelah 18 hari di sana, akhirnya ia mendapatkan kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha. Seluruh perjalanan dan perundingannya itu dia laporkan secara terperinci di akhir masa jabatannya,” ungkap Tempo.    

Di tahun yang sama, yakni tahun 1952, Indonesia untuk pertama kalinya memberangkatkan jemaah haji dengan peswat terbang. Namun, ongkosnya dua kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, menurut Kompas ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah Rp7.500 sementara pewawat terbang Rp16.691. Oleh karena itu, pebedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 banding dengan 293 orang. 

Sampai tahun-tahun berikutnya, transportasi calon jemaah haji Indonesia menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Trasportasi yang pertama lebih lama, tapi murah, sedangkan yang kedua, lebih cepat tapi mahal. Namun pada tahun 1970-an, perbandingan jumlah haji laut dan udara tidak terlalu besar. Jemaah haji Indonesia sudah banyak memilih pesawat terbang. Menurut Arsip Kompas yang dimuat Sabtu (7/9), pada tahun 1977 jumlah haji laut sebanyak 7.450 orang, sementara haji udara 12.899 orang. 

Masih menurut Arsip Kompas, pada tahun itu, ongkos kapal laut justru  lebih  mahal dengan waktu tetap saja lama, sementara pesawat terbang lebih murah dan dengan waktu yang lebih cepat. Arsip itu menyebutkan, ongkos naik haji (ONH) laut sebesar Rp795.000, sementara ONH udara Rp690.000. Harga itu kedua ONH itu sama-sama naik di tahun itu. ONH laut 16 persen. ONH udara 29 persen. Dengan demikian, ONH udara lebih murah dan lebih cepat sehingga mempercepat jamaah haji Indonesia yang menggunakan kapal laut beralih. 

Khusus untuk angkutan haji via laut, masih meenurut Arsip Kompas, dilakukan PT Arafat dengan lama perjalanan 30 hari pergi dan pulang. Namun, perusahaan itu, sejak tahun 1970-an, mengalami kesulitan uang. Padahal pemerintah sudah membantunya dengan memberi subsidi dari perjalanan haji udara. Namun, tetap saja tidak perjalanan laut tetap mahal dan waktu lebih lama. Akhirnya tahun 1978, pemerintah menghentikan perjalanan haji dengan trasportasi laut. 

Meski demikian, menurut Arsip Kompas, animo masyarakat untuk berhaji dengan kapal laut masih tetap tinggi. Oleh karena itu, Menteri Agaa Ratu Alamsyah Prawiranegara membuka kesempatan perusahaan kapal laut untuk angkutan jamaah haji. Namun, hingga menjelang musim haji tahun itu, tak ada satu perusahaan pun yang mengajukannya sehingga jamaah haji laut benar-benar berakhir. (Habis)

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Senin 9 September 2019 14:15 WIB
Transportasi Haji: 1952 Pertama Kali dengan Pesawat Terbang
Transportasi Haji: 1952 Pertama Kali dengan Pesawat Terbang
Pulang haji tahun 1981. (Foto: Kompas/Dudy Sudibyo)
Orang Nusantara, termasuk di dalamnya Indonesia, dalam melaksanakan ibadah haji terbilang sangat menonjol. Bukan hanya tahun-tahun ini, tapi sejak ratusan tahun lalu lebih. Peneliti asal Belanda, Martin van Bruinessen, dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji mengatakan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing. Malah pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.

Masih menurut Martin, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Makkah, yang umumnya digunakan untuk menuntut ilmu agama, juga pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup berarti. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah, setelah bahasa Arab.

Padahal saat itu, orang Nusantara untuk berhaji memerlukan waktu yang lama dan perjalanan laut yang membahayakan. Martin di artikel  yang sama mengatakan, sebelum ada kapal api, perjalanan haji tentu saja harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat tergantung kepada musim. Kemudian para haji juga menumpang pada kapal dagang. Dengan menggunakan transportasi itu berarti mereka terpaksa sering pindah kapal.

Martin menyebutkan perkiraan rute mereka. Perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, pelabuhan terakhir di Indonesia (oleh karena itu dijuluki Serambi Makkah), di mana mereka menunggu kapal ke India. Di India mereka kemudian mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu setengah tahun sekali jalan, bahkan lebih. 

“Dan para haji berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Tidak jarang perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal. Ada haji yang semua harta bendanya dirampok bajak laut atau, malah, awak perahu sendiri. Musafir yang sudah sampai ke tanah Arab pun belum aman juga, karena di sana suku-suku Badui sering merampok rombongan yang menuju Makkah. Tidak jarang juga wabah penyakit melanda jemaah haji, di perjalanan maupun di tanah Arab. Naik haji, pada zaman itu, memang bukan pekerjaan ringan,” tulis Martin. 

Semangat naik haji orang Indonesia menurun pada beberapa tahun menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaaan. Bahkan pada waktu itu, menurut data yang dirilis Kementerian Agama RI, Haji Dalam Angka: Jumlah Jemaah Haji Indonesia dalam Seabad Lebih, tidak ada catatan jamaah haji berasal dari Indonesia.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun menjelangan dan setelah merdeka, Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik seperti pertempuran hingga dan diplomasi. Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan II.  

Dalam situasi semacam itu, tokoh utama NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.  
Lalu, pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, KH Wahid Hasyim, menjadi menteri agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 1952, jamaah calon haji Indonesia membludak dalam ukuran masa itu.
 
Dalam laporan Kementerian Agama yang dikutip Tempo, tahun Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14 ribu orang. Padahal perjalanan waktu itu masih belum jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang karena masih menggunakan kapal laut. 

Padahal di tahun itu, untuk pertama kalinya Indonesia memberlakukan perjalanan haji dengan pesawat terbang. Namun, ongkosnya dua kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, menurut Kompas ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah Rp 7.500 sementara pewawat terbang Rp 16.691. Oleh karena itu, pebedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 banding dengan 293 orang. (Bersambung)

Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG