IMG-LOGO
Nasional

Lahirnya UU Pesantren Bentuk Negara Beri Afirmasi Pesantren

Selasa 24 September 2019 20:15 WIB
Bagikan:
Lahirnya UU Pesantren Bentuk Negara Beri Afirmasi Pesantren
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan pandangan terakhir Presiden Joko Widodo atas RUU tentang Pesantren pada Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Foto: NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Undang-Undang tentang Pesantren baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa pengesahan UU ini merupakan bentuk pengakuan negara dan fasilitasi negara untuk pesantren atas jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Karenanya sejak undang-undang ini lahir, maka negara tidak hanya telah memberikan rekognisi terhadap pesantren yang telah memberikan sumbangsih dan kontribusi sangat besar bagi kemajuan bangsa ini tapi juga sekaligus memberikan jaminan pengakuan dan juga afirmasi sekaligus fasilitasi terhadap pengembangan pondok pesantren,” katanya.

Lebih lanjut, Lukman mengatakan bahwa lulusan pesantren setara dengan lulusan pendidikan formal lainnya. Artinya, mereka yang menamatkan studinya di pesantren dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ijazah pesantren. Hal tersebut, katanya, tidak saja diterapkan melalui UU yang baru disahkan, tetapi sudah sejak lama Kementerian Agama mengeluarkan keputusan tersebut.

“Kami di Kementerian Agama sudah lama mengeluarkan kebijakan muadalah kesetaraan semua lulusan pondok pesantren yang salaf yang katakanlah tidak menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan ketentuan tertentu mereka bisa disetarakan sehingga lulusannya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, kesetaraan menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemereintah dalam rangka agar pesantren tetap dapat terjaga, terpelihara, dan dikembangkan dengan baik.

Lukman berharap bahwa melalui pengesahan UU tersebut, pemerintah di semua tingkatan dapat memberikan kontribusinya bagi pesantren, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota dengan persyaratan pesantren yang bersangkutan sudah berbadan hukum.

“Ada beberapa pondok pesantren kita yang berbadan hukum, ada yang belum. Tapi apapun itu ada ketentuan-ketentuan baik pusat maupun pemerintah kabupaten kota, provinsi untuk bisa memberikan dukungan kontribusi bantuannya kepada pondok pesantren,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut akan lebih rinci diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, dan lain-lain. “Di situ akan diatur karena dalam UU ini juga mengamanahkan agar pemerintah segera melahirkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri sebagai derivasi turunan dari UU yang baru ini,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 24 September 2019 22:30 WIB
UU Pesantren Disahkan, Menag Sebut Tak Ada Intervensi Pemerintah terhadap Pesantren 
UU Pesantren Disahkan, Menag Sebut Tak Ada Intervensi Pemerintah terhadap Pesantren 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan pandangan terakhir Presiden Joko Widodo atas RUU tentang Pesantren pada Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Foto: NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren telah resmi disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah kekhawatiran masyarakat akan adanya intervensi pemerintah terhadap kebijakan pesantren sebagai sebuah institusi yang independen.
 
“Jadi, intinya UU ini sama sekali tidak mengintervensi kemandirian, independensi dari pondok pesantren itu sendiri,” ujar Menag saat ditemui awak media usai menghadiri pembahasan tahap kedua RUU tentang Pesantren tersebut.
 
Sebaliknya, kata Lukman, UU tersebut memberikan perlindungan terhadap pesantren sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial.
 
“Tapi UU ini justru ingin menjaga agar pondok pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan, selain juga dia sebagai lembaga dakwah dan lembaga penguatan, pemberdayaan masyarakat agar kemandiriannya itu senantiasa terjaga dengan baik,” katanya didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi.
 
Lukman juga menyampaikan bahwa UU tersebut merupakan bentuk pengakuan, dukungan, dan fasilitasi negara terhadap kehadiran pesantren sebagai suatu elemen yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia.
 
Namun, untuk mendapatkan fasilitas negara tentu harus melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah lembaga pesantren harus memiliki badan hukum yang sah.
 
Melalui UU ini, pesantren berhak mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah di berbagai tingkatan, baik kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat dan dari berbagai kedinasan atau kementerian.
 
“Salah satu sumber pembiayaan pondok pesantren itu berasal dari dana abadi yang bersumberkan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan,” katanya.
 
Oleh karena itu, mewakili pemerintah, ia bersyukur pengesahan RUU tentang Pesantren ini berjalan dengan lancar. Seluruh anggota DPR dari seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU yang mulai dikerjakan sejak 25 Maret 2019 itu.
 
Pewarta : Syakir NF
Editor : Muhammad Faizin
Selasa 24 September 2019 21:45 WIB
PMII Jakarta Gelar Pembukaan PKL dan Seminar Nasional
PMII Jakarta Gelar Pembukaan PKL dan Seminar Nasional
Suasana seminar nasional di pembukaan PKC PMII DKI Jakarta, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). (Foto: NU Online/Husni Sahal)
Jakarta, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta menggelar pembukaan Pendidikan Kader Lanjut (PKL) angkatan III di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Azhari menyatakan bahwa dalam Peraturan Organisasinya, pengurus diwajibkan melaksanakan PKL maksimal dua kali. Namun, pihaknya mengaku bersyukur karena tidak hanya mencapai target dari aturan yang ada, melainkan juga mampu melampauinya.

“Alhamdulillah PKC PMII DKI Jakarta berhasil melaksanakan untuk yang ke tiga kalinya,” kata Daud.

Menurut Daud, PKL yang ke tiga ini terjadi perbedaan dengan PKL sebelumnya, yakni peserta dari luar Jakarta turut mendaftar. Hingga kini, peserta yang telah mendaftar sebanyak 25 orang. Jumlah itu terbagi atas 10 peserta dari Jakarta dan 16 peserta dari luar Jakarta. Peserta yang mendaftar nantinya disaring (screening) oleh tim kaderisasi dari PB PMII.

“Iya (ketat), karena discreening langsung oleh tim kaderisasi PB PMII. Jadi kami tidak (ikut melakukan) screening,” katanya.

Pihaknya menargetkan peserta PKL menjadi aktivis mujtahid, yakni konseptor dan mampu menciptakan hal-hal yang baru dan terbaik untuk nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
 
Untuk mewujudkannya, pihaknya mengadakan Rencana Tindak Lanjut (RTL), yakni dengan menugaskan peserta untuk merekrut minimal 10 orang yang ada di kampus yang belum dibentuk PMII.

Menurutnya, jika persyaratan tersebut tidak dapat dilakukan, maka peserta tidak akan mendapatkan sertifikat PKL. “RTL itulah yang menentukan mereka lulus atau tidak,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Umum PB PMII Sabolah Al-Kalamby berharap, PKL ini sukses menjadikan pesertanya berkembang. Peserta disebutnya tidak boleh lagi berbicara tentang perolehan dari organisasi, melainkan harus sudah berpikir bagaimana memberikan kontribusi kepada PMII dan NU agar Islam Aswaja An-Nahdliyah dapat tersebar luas.

“Kita berharap, peserta ini sadar bahwa ini adalah kaderisasi tingkat tiga yang tidak boleh main-main, sehingga kader juga merefleksi bahwa setiap forum diskusi dan acara PKL ini mereka tidak meremehkan,” kata Sabolah.

Seusai pembukaan, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk Memperkokoh Semangat Persatuan dan Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan.
 
Pembicara yang mengisi seminar adalah Sekretaris Mabinas PB PMII Juri Ardiantoro, Sekjend MPN Pemuda Pancasila Arief Rahman, dan Sekretaris PW GP Ansor DK Jakarta Dendi Zuhairil Finsa.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Fathoni Ahmad
Selasa 24 September 2019 21:30 WIB
Kata Gus Rozin tentang Pengesahan UU Pesantren
Kata Gus Rozin tentang Pengesahan UU Pesantren
KH Abdul Ghoffar Rozin di Kantor RMI NU, Gedung PBNU lantai 6, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (24/9) sore. (NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren sebagai Undang-Undang pada Selasa (24/9). Pengesahan ini diputuskan setelah mendapat persetujuan seluruh fraksi pada Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Pengurus Pusat Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) KH Abdul Ghoffar Rozin menyampaikan bahwa pengesahan RUU Pesantren tersebut merupakan pelaksanaan amanah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Ini perjuangan NU melaksanakan amanah Munas NU tahun 2017," katanya di Kantor RMI NU, Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantai 6, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (24/9) sore.

Munas tersebut memberikan masukan substansi mengenai UU Pesantren yang saat itu diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun pada perkembangannya, RUU Pesantren keluar dengan draf yang berbeda. Hal itu, katanya, karena proses dinamika yang terjadi di dalam prosesnya menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Gus Rozin, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa hal terpenting dari pengesahan RUU tentang pesantren adalah aspek pengakuan negara terhadap pesantren yang memiliki kontribusi besar bagi negara. “Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, pesantren belum mendapatkan hal yang kira-kira cukup untuk mengembangkan dirinya,” ujarnya.

Karenanya, hal tersebut menjadi kewajiban moral RMI NU sebagai suatu wadah pesantren-pesantren NU se-Indonesia. “Pengakuan terpenting menjadinkewajiban moral RMI mengawal RUU ini sampai pada level drafting,” katanya.

Pengesahan ini, jelasnya, bukan atas andil besarnya atau RMI NU sebagai lembaga yang aktif di dalamnya, tetapi karena karomah NU dan para kiai agar RUU ini sukses. “Maka tadi siang RUU disahkan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa pengesahan UU ini merupakan bentuk pengakuan negara dan fasilitasi negara untuk pesantren atas jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Karenanya sejak undang-undang ini lahir, maka negara tidak hanya telah memberikan rekognisi terhadpa pesantren yang telah memberikan sumbangsih dan kontribusi sangat besar bagi kemajuan bangsa ini tapi juga sekaligus memberikan jaminan pengakuan dan juga afirmasi sekaligus fasilitasi terhadap pengembangan pondok pesantren,” katanya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG