IMG-LOGO
Opini

Menanti ‘Gebrakan’ Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang Baru

Rabu 25 September 2019 19:0 WIB
Bagikan:
Menanti ‘Gebrakan’ Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang Baru
(Foto: Ken Koskela/pinterest)
Oleh: Abdul Rahman Ahdori
Rancangan Undang-Undang Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9) kemarin. Pengesahan regulasi pertanian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019. 
 
Lahirnya regulasi baru yang mengatur kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati tersebut menjadi harapan besar para petani, terutama petani kecil yang berada di desa-desa terpencil. Mereka berharap, regulasi itu berpihak kepada kebutuhan petani saat ini, misalnya mampu mentransformasi pertanian Indonesia dengan mengarah kepada peningkatan kemampuan petani untuk mengelola pertanian secara mandiri dengan hasil yang maksimal. 
 
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang terkait sumber daya alam tersebut mendapat kritikan dari kelompok masyarakat karena dinilai tidak pro kepada petani-petani kecil. Bahkan, Guru Besar Fakultas Pertanian Intitut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyebut Undang-Undang ini sebagai ancaman bagi petani, utamanya petani yang fokus pada budidaya benih. 
 
Poin yang dikritisi masyarakat misalnya salah satu pasal yang menyebutkan petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah. Padahal selama ini, budaya pertanian Indonesia mandiri benih termasuk dalam mengembangkan benih-benih unggulnya.
 
Sementara pihak DPR menilai UU baru terkait pertanian tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sistem pembangunan berkelanjutan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam bidang pertanian. Menurut  analisis para legislator, hadirnya Undang-Undang itu juga untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
 
Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang baru saja disahkan terdiri dari 22 BAB dan 132 Pasal. Adapun beberapa materi muatan penting yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi yang bertujuan melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan.
 
Namun, peredaran hasil pemuliaan petani kecil dikecualikan dari proses pelepasan oleh pemerintahan dengan begitu petani kecil harus melaporkan kepada pemerintah jika ia sebagai pemula benih pertanian.
 
Nilai yang menjadi harapan baik bagi petani menurut penulis yakni pasal yang menyebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bank genetik, cadangan benih tanaman, dan benih hewan atau bibit hewan, serta cadangan pupuk nasional. Kemudian, pemberian insentif kepada petani pemula dan petani yang melakukan budi daya pertanian dan meningkatkan produksi serta produktivitas hasil pertanian. Poin ini peluang bagi para petani untuk tetap fokus pada kegiatan taninya. Selama ini petani mengurusi berbagai hal yang mengakibatkan tidak menentunya hasil panen termasuk gagal panen yang merugikan para petani, sementara ketika pasal ini diberlakukan petani tidak usah khawatir jika mengalami gagal panen pemerintah wajib memenuhi kewajibannya yakni memberikan intensif dalam segala bentuk dengan begitu upaya pengembangan pertanian Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sejahtera kian terealisasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  
Seperti kita ketahui, Undang-Undang SBPB ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SBT yang telah diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat karena beberapa kali terjadi kasus kriminalisasi petani pemulia benih.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU SBT bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih.
 
Kita sebagai masyarakat harus mengawal implementasi Undang-Undang SBPB oleh pemerintah pusat dan daerah, supaya tujuan-tujuan mulia yang tertuang pada undang-undang tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Petani tidak boleh diam, harus terus menggali poin-poin penting yang tertulis pada Undang-Undang SBPB ini. Selama ini petani hanya fokus bertani, tidak ikut serta menggali regulasi yang berlaku, sehingga pendapat yang disampaikan adalah asumsi yang berpotensi meretakan hubungan antara petani dan pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki banyak kekurangan untuk itu perlu diingatkan oleh petani sebagai pelaku utama pengembangan hayati Indonesia. 
 
Sebagai  bagian dari masyarakat, penulis berharap para pemangku kebijakan dapat mempelajari berbagai masukan dari masyarakat agar gebrakan yang dilakukan tidak salah sasaran. Keadilan petani harus kita utamakan, ingat pesan yang dilontarkan oleh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani adalah penolong negeri. 
 
Selamat  Mereformasi Pertanian Indonesia
 
Penulis adalah Mahasiswa Paskasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 24 September 2019 15:0 WIB
Matur Suwun Pak Tani
Matur Suwun Pak Tani
Pangan merupakan kebutuhan primer umat manusia, dan petani memililki peranan penting sebagai penyedia pangan. Peranan petani ke depannya akan semakin penting dengan kebutuhan pangan yang juga meningkat. (Foto: mongabay)
Oleh Kuntoro Boga Andri
 
Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September, bermula dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960). UU yang disahkan Presiden Soekarno ini menegaskan soal pelaksanaan ‘land reform’. Land-reform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani. Sebuah keberpihakan yang nyata dan penghargaan pemerintah pada petani sebagai ‘pahlawan pangan’. 
 
Sematan petani sebagai pahlawan pangan tidaklah berlebihan. Pangan merupakan kebutuhan primer umat manusia, dan petani memililki peranan penting sebagai penyedia pangan. Peranan petani ke depannya akan semakin penting dengan kebutuhan pangan yang juga meningkat. Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan menyebut ketahanan pangan di masa depan terancam karena serangan hama, alih fungsi lahan, hingga perubahan iklim.
 
Di saat yang sama, pertumbuhan jumlah penduduk melaju begitu cepat. Benua Asia saja, diperkirakan menjadi rumah bagi 4,9 miliar orang pada tahun 2030. Ini akan mengakibatkan peningkatan konsumsi pangan lebih dari dua kali lipat per kapita dalam 12 tahun mendatang. 
 
Meningkatnya kebutuhan pangan dunia seharusnya menjadi peluang besar. Tapi fakta menunjukkan jumlah rumah tangga petani justru menurun. Jumlah petani kita di 2019 hanya tersisa 27 persen dari total angkatan kerja, dibandingkan angka 57% pada tahun 70an. 
 
Bangsa yang Berpihak pada Petani
Di setiap masa, para pemimpin bangsa secara nyata berpihak kepada petani. Wujud keberpihakan ditunjukkan dengan upaya menyejahterakan kaum tani, membela hak-hak petani, dan mengangkat harkat dan martabat para petani. 
 
Di era penjajahan, ideologi Marhaenisme lahir. Melalui ideologi tersebut, Soekarno sebagai pencetusnya secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pekerja di sektor pertanian. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno menyampaikan misinya untuk menjadikan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan pemberdayaan “wong cilik” sebagai ideologinya. Hal itu terucap dalam pernyataan Presiden pada peresmian Kampus Fakultas Pertanian UI di Barangsiang, Bogor tahun 1952 yang menyatakan, “Pertanian adalah soal hidup matinya sebuah bangsa”. 
 
Tokoh bangsa lainnya, ulama besar sekaligus Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Muhammad Hasyim Asyari. Ia menegaskan keberpihakan dan kepeduliannya terhadap petani. Mengutip tulisan Muntaha dari kitab Amalil Khuthaba, Mbah Hasyim menempatkan petani sebagai benteng terakhir bagi pertahanan negeri. 
 
Di masa Orde Baru, Presiden Suharto menjadikan pertanian sebagai sektor utama dalam Rencana Kerja Pembangunan Lima tahunannya (Repelita). Sejak Repelita I sampai dengan V, pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama. 
 
Saat ini, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keberpihakan kepada petani ditunjukkan dengan menjalankan dan mengawal program strategis yang dapat mendongkrak secara efektif kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan dan penyokong utama kedaulatan pangan Indonesia. 
 
Hadir untuk Petani
Selama lima tahun terakhir, Kementan di bawah komando Andi Amran Sulaiman mengakselerasi mekanisasi pertanian yang bermuara pada upaya mewujudkan pertanian modern. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terus digenjot dalam upaya tingkatkan efisiensi dan efektifitas budidaya pertanian secara keseluruhan, meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, dan pengolahan hasil pertanian. 
 
Mekanisasi pertanian dipercaya dapat mengatasi persoalan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dan juga turut meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan kajian, mekanisasi mampu tingkatkan efisiensi usaha tani 35 – 48 persen. Sebagai bentuk pengawalan, Kementan membentuk Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sehingga kelembagaan pengelolaan alsintan bisa semakin kuat. 
 
Selain infrastruktur dan modernisasi pertanian, SDM juga menjadi faktor penting dalam menjaga kemandirian pangan. Kementan menargetkan mencetak 1 juta petani muda atau milenial  yang tergabung dalam sekitar 40.000 kelompok tani milenial,  meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
 
Menaruh perhatian pada petani milenial menjadi penting jika mengingat hasil kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa hanya 54 persen anak petani tanaman pangan yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya, sementara 46 persen menolak. Pada petani hortikultura, persentasenya lebih timpang lagi. Sebanyak 63 persen menolak mewarisi profesi orang tuanya dan hanya 36,7 persen yang bersedia melanjutkan usaha tersebut. 
 
Salah satu alasannya, generasi muda merasa asing dari dunia pertanian karena mengaku mengetahui informasi soal pertanian "secara otodidak." Sebanyak 64 persen mengaku tidak pernah diajarkan soal pertanian oleh orang tua. Alasan utamanya lantaran generasi muda masih menanggap karena petani sebagai pekerjaan. Bukan bagian dari aktivitas kewirausahaan. Petani sebagai sebuah pekerjaan tentu tidak menjanjikan keuntungan besar. Apalagi jika hanya mengerjakan lahan orang lain dengan upah dari tuan tanah. 
 
Kementan telah berupaya untuk menarik minat generasi muda terjun ke dunia pertanian dan mendekatkan konsep petani dengan kewirausahaan. Kementan menata ulang konsep petani melalui agropreneur. Dalam konsep petani sebagai agropreneur, petani tidak hanya menjadi ‘buruh’, tapi menjadi pemilik usaha tani. Sebagai agropreneur, petani tidak hanya berkutat di aspek hilir (produksi), tapi didorong untuk turut menguasai aspek hulu (pengolahan) sebagai sebuah sistem agribisnis. 
 
Petani milenial ini akan sangat berbeda dengan petani tradisional. Jika petani tradisional identik dengan metode konvensional dan pekerjaan kotor, maka petani milenial telah tanggap teknologi digital dan alsintan, serta fasih mengadopsi teknologi dalam beragam aspek bisnis. Dengan karakteristik tersebut, para petani milenial akan mampu membawa pembaruan dalam pembangunan pertanian ke depan. 
 
Untuk lahirkan para petani milenial, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)  mencanangkan program Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial seraya menguatkan tiga pilar, yaitu penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. 
 
Hasil Kerja Petani
Di tengah rongrongan minimnya regenerasi, apresiasi patut diberikan kepada petani Indonesia. Kinerja sektor pertanian periode 2014-2018 terlihat sangat memuaskan dan membangkitkan optimisme. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian naik Rp 400 triliun sampai Rp500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp1.370 triliun. Peningkatan PDB petanian tahun 2018 dibanding 2017 sebesar 3,7% telah mampu melebihi target pemerintah sebesar 3,5%. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.
 
Dalam periode ini, harga di tingkat petani membaik, sementara harga di konsumen menurun dan cenderung stabil. Petani menjadi lebih sejahtera dengan fakta angka Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) membaik, serta tingkat kemiskinan di desa menurun. Dari sisi inflasi pangan, pada periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1%, dari 10,57% (tahun 2014) menjadi 1,26% (tahun 2017), dan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ini berkat upaya memperpendek rantai pasok, pasar lelang, e-commerce, Toko Tani Indonesia (TTI), satgas pangan, dll.  
 
Peningkatan ekspor komoditas pertanian mencapai 10 juta ton. Jika pada tahun 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Bahkan jika diakumulasikan, total ekspor selama empat tahun ini mencapai Rp 1.764 triliun. Bahkan data yang dirilis BPS tanggal 24 Juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19% dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai US$ 0,32 miliar. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang pertanian terus meningkat sejak 2013. Realisasi investasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 110,2 persen dalam lima tahun, yakni dari Rp29,3 triliun (2013) menjadi Rp 61,6 triliun (2018).
 
Semua yang disampaikan di atas, menjelaskan bahwa Indonesia telah mandiri pangan, dan kita tetap optimistis dapat menjaganya dengan kerja keras dan melanjutkan upaya yang sudah dilakukan. Selamat Hari Tani Nasional.
 
 
Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian
 
Senin 23 September 2019 18:35 WIB
Gus Dur dan Moralitas Bangsa Anti Korupsi
Gus Dur dan Moralitas Bangsa Anti Korupsi
(Foto: Kompas)

Oleh Ahmad Suaedy

Dalam taraf yang paling tinggi, Reformasi 1998 sesunggunnya merupakan bangkitnya moralitas anti korupsi bangsa Indonesia. Oleh karena itu penting untuk flashback, mengingat kembali kehendak perubahan mendasar dalam perjalanan reformasi. Korupsi boleh dikatakan adalah masalah terpenting dan mendasar yang menjadi simpul dari semua permasalahan yang ada ketika itu. Jika terjadi pelemahan terhadap perangkat pemberantasan korupsi, baik regulasi maupun kelembagaan, tidak saja mengkhianati janjinya sendiri melainkan bisa dianggap sebagai pengkhiatan terhadap kehendak bangsa.

 

Pesan kehendak bangsa bukan hanya reformasi berupa desentralisasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melainkan pembebasan dari korupsi yang dalam rumusan saat itu selalu digandengkan dengan kolusi dan nepotisme. Hal itu ditangkap secara mendasar oleh MPR, lembaga tertinggi negara, ketika itu. Setidaknya ada tiga TAP lahir antara 1998-2001 dalam merespon kehendak bangsa tersebut: TAP MPR No. XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; No. VIII 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

 

Matra

Artinya, dalam konteks ini anti korupsi bukan hanya masalah teknis penegakan hukum dan kerugian negara melainkan lebih jauh dari itu, yaitu terbangunnya etika atau moralitas sosial baru bermasyarakat dan bernegara serta sikap warga negara dan para pejabat negara. TAP MPR No. VI 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa memberikan dasar terbangunnya etika baru yang kuat untuk itu. TAP tersebut dibagi dalam enam matra, yaitu etika sosial budaya; etika ekonomi dan bisnis; etika penegakan hukum yang berkeadilan; etika keilmuan; serta etika lingkungan. Dan dalam pasal berikutnya disediakan arah kebijakan dan kaidah pelaksanannya. Karena itu TAP tersebut tidak hanya disediakan sebagai teks fisolosif yang mengawang melainkan harus diterapkan menjadi kenyataan empiris.

 

Enam matra etika baru tersebut adalah semacam kehendak bangsa untuk membangun “habitus baru” dalam kehidupan individu, kolektif serta berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan untuk dikatakan, bahwa TAP tersebut bisa disejajarkan dengan proklamasi kemerdekaan  bangsa Indonesia tentang sistem etika, politik, ekonomi, budaya sebelumnya. Dalam item etika bernegara, misalnya, disebutkan secara eksplisit, bahwa “mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai (ps 2).” Sikap mundur, jika dijalankan, adalah habitus baru dalam perilaku dan sikap pejabat negara. Begitu penting dan mendasarnya nilai-nilai etika di dalam TAP ini sehingga seharusnya menjadi ruh bagi seluruh visi, kebijakan dan pengaturan berikutnya.

 

Lebih-lebih kandungan etika atau moralitas tersebut juga terpampang jelas dalam TAP  No. XI 1998 tentang Kebijakan Pemerintahan dan Pencegahan KKN, “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.” (ps 4).

 

Konsistensi

Pemerintah saat itu juga sangat konsisten untuk melaksanakan pesan moral atau amanat tersebut. Presiden BJ Habibie menginisiasi lahirnya UU No. 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagai impelementasi dari TAP MPR No. XI 1998. Sasaran dari UU ini terutama adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim dan pejabat-pejabat negara lainnya (ps. 2). Dengan demikian penataan moralitas dan tertib birokrasi pemerintahan dalam reformasi dimulai dari atas. Habibie juga mengeluarkan UU No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Gus Dur juga menginisiasi memperkuat UU tersebut yang kemudian diundangkan Nomor 30 Tahun 2002 yang kini sedang dipaksakan untuk diperlemah oleh DPR.

 

Salah satu yang terpenting dari UU ini adalah harus dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang memiliki kedudukan cukup kuat guna memeriksa kekayaan pejabat negara secara langsung dan bisa atas inisitaif sendiri maupun atas laporan masyarakat, sehingga sempat membuat kecut para pejabat saat itu. Jika ditemukan kejanggakan kekayaan bisa diadukan ke pihak berwajib yang bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Nepotisme disebut secara eksplisit dalam UU ini dan bisa didenda dua ratus sampai satu milyar.  Kini tidak terdengar lagi orang dijerat hukum karena kolusi dan nepotisme.

 

Tidak mau repot presiden Gus Dur langsung tancap gas. Meskipun ditentang cukup keras dia tetap mengangkat dan melantik Kominsioner KPKPN sebagai salah satu pelaksanaan UU anti kroupsi tersebut. Lembaga ini adalah bagian dari rencana Gus Dur untuk memberantas sesegera mungkin gunung es korupsi di Indonesia. Menurut laporan di berbagai media, presiden Gus Dur dan wapres Megawati bersama 47 pejabat lainnya adalah daftar kekayaan pejabat negara pertama dalam lembaran negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman bersama 34 anggota KPKPN dan pejabat lainnya.

 

Sehubungan dengan keberlakuan UU Anti Korupsi atau PTPK yang harus menunggu dua tahun untuk dibentuknya lembaga pemberatasan korupsi, tidak kurang kontrovesialnya pemerintahan Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 / 2000. Salah satu alasan pembentukan tim tersebut adalah karena jika harus menunggu terbentuknya lembaga KPK akan terlalu lama, karena harus mempersiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia dan lainnya. Oleh Gus Dur, Tim Gabungan tersebut ditempatkan sebagai embrio guna mempersiapkan dan mensegerakan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

 

Demoralisasi

Baik KPKPN maupun TGPTPK ditentang keras oleh banyak pihak yang berpotensi terkena sasaran kedua lembaga tersebut. TGPTPK pada akhirnya dibatalkan oleh MA melalui suatu judicial review sedangkan KPKPN diinsert ke dalam KPK menjadi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) pada 2004. Menurut laporan evaluasi KPK sendiri dua tahun setelahnya –yang belum berubah hingga kini-- LHKPN mengalami pelumpuhan daripada KPKPN: bersifat pasif dan tidak lagi efektif untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan dan pelanggaran kekayaan pejabat negara apalagi untuk menindaknya. Sejak saat itu pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya berubah defensif daripada progresif seperti sebelumnya.

 

Sulit untuk memaafkan sebuah pemerintahan yang bahkan defensif pun tidak dalam mengemban moralitas baru bangsa yang menjadi bagian dari misi proklamasi kemerdekaan kedua untuk bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sikap itu telah mendorong dermoralisasi pemberantasan korupsi. Menghidupkan dan mengefektifkan LHKPN sebagiaman KPKPN yang proaktif dan progresif dengan segala mekanisme dan konsekuensinya, mungkin menjadikan imajinasi anti korupsi tidak jadi runtuh seluruhnya, sekaligus memerankan mesin pencegahan. Itu pun jika memasukkan di dalamnya seseorang bisa menjadi pejabat hanya jika bukan hanya memberesi LHKPN melainkan telah dibuktikan tiadanya harta yang mencurigakan

 

Penulis adalah Dosen Pasca Islam Nusantara UNUSIA dan Anggota Ombudsman RI

 

Jumat 20 September 2019 14:30 WIB
Orang Asing, Agama, dan Perang Asimetris
Orang Asing, Agama, dan Perang Asimetris
null

Oleh Thobib Al-Asyhar

 

Indonesia adalah "pasar" (market). Pasar ekonomi, pasar ideologi, dan pasar keyakinan. Secara ekonomi sulit dibantah bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan. Tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu target dagang negara-negara di dunia, khususnya Amerika dan China.

 

Letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 260 juta orang) adalah peluang pasar ekonomi yang menggiurkan. Data World Economic Forum (WEF), Indonesia menduduki pasar ekonomi peringkat ke-9 dunia. Bahkan hasil suvei terbaru US News World Report, Indonesia dinobatkan sebagai negara terbaik untuk investasi yang menempati peringkat ke-18 dari total 80 negara.

 

Demikian juga Indonesia menjadi pasar ideologi yang diminati banyak kalangan. Sejak pra kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi objek perebutan penyebaran ideologi besar dunia. Pecahnya perang dunia I dan II adalah akibat dari "perebutan" pengaruh isme-isme dunia, dimana Indonesia menjadi bagian dari pasar ideologi yang diperebutkan.

 

Demikian juga peristiwa G 30S/PKI tahun 1965, Malari tahun 1974, pembajakan pesawat Woyla Lampung tahun1981, kasus Tanjung Priok tahun 1984, gerakan reformasi tahun 1998, kerusuhan Ambon, Poso, dan beberapa peristiwa terorisme pasca reformasi merupakan bukti-bukti Indonesia sebagai pasar ideologi yang tidak pernah habis. Yang paling mutakhir adalah keputusan pengadilan atas larangan Ormas HTI (2018) di Indonesia sebagai bentuk proteksi terhadap Pancasila dari serangan ideologi khilafah.

 

Sepanjang keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) telah dan akan selalu mendapat tantangan ideologi yang datang dari manapun. Belum lagi pengaruh ideologi modern yang kini terus menyerang Indonesia, seperti hedonisme, konsumerisme, liberalisme, dan lain-lain.

 

Lalu bagaimana dengan pasar keyakinan? Meski Indonesia bukan negara agama, tetapi posisi agama sangat mulia dan strategis bagi berdirinya "nation-state". Nilai-nilai agama menjadi nafas penting bagi tegaknya norma dan nilai-nilai kebangsaan kita.

 

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah ruh atas posisi agama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan empat sila Pancasila lainnya juga diilhami oleh nilai-nilai luhur dari sila yang pertama.

 

Tingginya posisi agama bagi masyarakat Indonesia yang sejak awal sebagai bangsa relijius dan berkeyakinan menjadikan negeri ini sebagai objek penting pengembangan pasar keyakinan. Tidak heran jika setiap kali muncul klaim agama atau keyakinan baru di suatu tempat selalu ada pengikutnya.

 

Hampir di setiap periode tertentu ada orang yang tidak diketahui latar belakang hidupnya tiba-tiba muncul mengaku sebagai nabi baru, rasul baru, imam mahdi, dan semacamnya. Anehnya, ada saja orang yang percaya dan menjadi pengikut setianya, meski harus mempertaruhkan seluruh "kehormatan" atau paham sebelumnya.

 

Kasus pengakuan seseorang menjadi nabi/rasul baru seperti Ahmad Mushadeq, Lia Eden, Gafatar, Ubur-ubur, dan masih banyak lagi adalah contoh betapa Indonesia menjadi pasar keyakinan yang sangat potensial dan akan terus ada sepanjang kehidupan ini. Meski zaman semakin modern dan akses informasi sangat luas, tetap saja ada orang Indonesia yang percaya pada orang-orang yang mengaku sebagai nabi/rasul baru.

 

Uraian tersebut memperlihatkan betapa Indonesia menjadi "pasar" dunia yang sangat memberi harapan. Pasar yang selalu menarik bagi kelompok-kelompok kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri. Apalagi di zaman kemajuan teknologi informasi seperti ini yang membentuk ruang dan negara tanpa batas (borderless dan stateless). Lalu bagaimana sikap kita untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara dari semua ancaman itu?

 

Orang Asing dan Perang Asimetris

 

Sebagai negara demokrasi dengan kekayaan alam dan penduduk yang besar, Indonesia tentu tidak dapat menolak orang asing yang datang dengan berbagai tujuan. Selama seluruh dokumen telah memenuhi syarat dan secara formal tidak pernah bermasalah, maka tidak ada alasan untuk menolak orang asing datang ke negara kita.

 

Apalagi Indonesia bukan lagi sebagai negara transit, tetapi menjadi negara tujuan. Kita semua tahu, banyak warga dunia saling berebut pengaruh untuk mendapatkan "kue" dari pasar Indonesia, baik ekonomi, ideologi, maupun keyakinan.

 

Secara ekonomi, Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik. Besarnya potensi pasar ekonomi telah dijadikan daya tawar negara untuk mengembangkan ekonomi Indonesia di mata dunia. Dengan target-target tertentu, Indonesia diprediksi pada tahun 2030 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika (Bloomberg, 2018).

 

Namun, yang menjadi persoalan, banyak kepentingan terselubung terhadap NKRI, baik dari kelompok dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit propaganda asing yang kita rasakan, baik langsung maupun tidak langsung yang ingin merobohkan sendi dan pilar kebangsaan kita.

 

Harus disadari, NKRI yang tegak berdiri ini, kekayaan alam melimpah, rakyatnya rukun dan damai dalam kemajemukan serta perekonomian yang terus membaik telah menimbulkan kecemburuan bagi sebagian bangsa lain atau sebuah kekuatan tertentu. Apalagi Indonesia dihuni oleh penduduk mayoritas muslim yang oleh teori Samuel P. Huntington akan (telah) terjadi benturan antar peradaban (clash of civilizations) dimana Indonesia menjadi salah satu bagiannya.

 

Dalam konteks NKRI sebagai negara demokrasi yang bukan negara agama tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai agama akan mengalami berbagai ancaman. Ada yang ingin Indonesia menjadi negeri sekuler. Ada pula yang ingin NKRI diganti dengan sistem politik khilafah. Bahkan ada pula yang secara ekstrem ingin NKRI bubar seperti Uni Soviet, Yugoslavia, atau kondisi umum Timur Tengah mutakhir.

 

Apalagi saat ini kita sedang mengalami perang proxi yang sesungguhnya. Sebuah pertarungan besar dan panjang tetapi tidak jelas mana lawan dan kawan. Orang menyebutnya sebagai perang asimetris, yaitu perang yang tidak melibatkan pasukan dan senjata fisik melainkan melibatkan ide-ide cerdik untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan strategi dan cara-cara modern. Area-nya tidak dapat diukur dan dilihat, tetapi memiliki dampak yang nyata.

 

Salah satu bentuk "alat" perang asimetris adalah kehadiran orang asing di negeri kita. Apalagi pemerintah pusat telah  menetapkan kebijakan BVK (Bebas Visa Kunjungan) selama 2 tahun kepada 169 negara. Warga asing dari negara-negara itu boleh masuk ke negeri tercinta ini tanpa visa untuk berbagai kepentingan, misalnya wisata, kunjungan kepada keluarga, ceramah dan seminar di kampus, dan lain-lain selama tidak berhubungan dengan aktifitas ekonomi.

 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Namun yang perlu segera disadari, bahwa para pendatang asing ke sini bisa menggunakan baju apapun. Seorang jurnalis, seorang mantan angkatan bersenjata, seorang intelejen, dan lain-lain dengan berbagai kepentingan-kepentingan terselubung.

 

Belum lagi kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam berbagai keahlian, seperti dosen, peneliti, pekerja profesional, termasuk di dalamnya rohaniawan. Para tenaga ahli asing ini perlu mendapat pengawasan yang ketat sehingga masuknya mereka di Indonesia harus dipastikan memberi manfaat positif bagi bangsa ini.

 

Namun satu hal yang harus diwaspadai bahwa bisa jadi mereka melakukan "double agent" (dua peran), termasuk di dalamnya sebagai agen rahasia sebuah negara atau kelompok kepentingan untuk menghancurkan NKRI, seperti menumbuhkan sikap separatisme dan penyebaran ideologi yang dapat merusak konsesus dan sistem nasional.

 

Dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan pengawasan orang asing bidang agama, khususnya para rohaniawan, dosen, peneliti, mahasiswa, dan pelajar asing yang ditempatkan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita terhadap kehadiran mereka adalah:

 

Pertama, kehadiran mereka ke Indonesia harus benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat. Untuk dosen, guru, atau peneliti harus memberikan dampak nyata kepada pengembangan pola pikir (paradigma) dan wawasan keilmuan di dunia kampus atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, madrasah, lembaga pendidikan gereja, Hindu, Buddha, Konghucu, atau lainnya. Bagi mahasiswa, pelajar, dan santri asing juga harus dipastikan menjadi bagian kontribusi konkrit Indonesia dalam ikut serta memajukan warga dunia.

 

Kedua, kehadiran orang asing tidak boleh membuka ruang sebagai salah satu pintu masuknya anasir kepentingan asing dalam perang proxi dengan menggunakan berbagai baju yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Sudah lama muncul asumsi bahwa orang asing gencar melakukan "serangan" dari dalam kepada NKRI dengan mengajarkan benih-benih separatisme di berbagai wilayah.

 

Khusus untuk kehadiran rohaniawan asing memang cukup krusial karena areanya sangat sensitif dan perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru karena faktanya pembinaan nilai-nilai keagamaan perlu menjangkau seluruh wilayah terpencil dan terdalam yang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya pihak keamanan dan masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan mereka.

 

Para rohaniawan asing harus benar-benar membawa "cahaya" bagi kehidupan umat beragama. Mereka tidak boleh membawa "racun" bagi umat beragama, termasuk juga di dalamnya dilarang menjadi agen rahasia (spionase) sebuah kepentingan global untuk menghancurkan NKRI dari dalam.

 

Ketiga, orang asing juga tidak boleh secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi mengajarkan kepada masyarakat tentang ideologi radikal atau ajaran-ajaran agama yang mengarah ekstremisme untuk mengganti Pancasila yang sudah final sebagai dasar negara. Beberapa kekhawatiran muncul terhadap orang asing yang mengajarkan paham-paham agama yang cenderung keras sehingga dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, permusuhan, perpecahan, bahkan pola pikir radikal yang dapat mengancam nilai-nilai kerukunan dan harmoni masyarakat.

 

Oleh karena itu, ulasan di atas merupakan catatan penting buat kita semua, bahwa kehadiran orang asing harus dipastikan tidak menjadi bagian dari perang asimetris yang dapat mengancam eksistensi kita sebagai bangsa yang damai dan harmonis dalam wadah NKRI. Sebagai negara demokrasi yang terbuka, kita harus tetap "welcome" bagi warga dunia, namun hal yang paling penting adalah kita wajib menjaga kelestarian budaya asli Indonesia, wisdom, persatuan, dan kesatuan bangsa.

 

Tentu ini menjadi tugas kita bersama di era perang asimetris yang sesungguhnya. Kita tidak boleh mudah terlena, harus tetap waspada akan keterlibatan "tangan-tangan" asing yang dapat mencabik-cabik keindonesiaan kita yang rukun, damai, dan toleran, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Kementerian Agama adalah bagian dari sekian banyak unsur untuk memastikan NKRI tetap tegak berdiri menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.  

 

Wallahu a'lam

 

Penulis adalah dosen SKSG PPs UI, Alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Kabag KLN Kemenag RI

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG