Krisis Rohingya Dibawa ke Sidang Umum PBB

Krisis Rohingya Dibawa ke Sidang Umum PBB
PBNU serahkan bantuan untuk para pengungsi rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. (Foto: NU Online/Muchlishon)
PBNU serahkan bantuan untuk para pengungsi rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. (Foto: NU Online/Muchlishon)
New York, NU Online
Belum ada solusi konkret atas krisis yang menimpa Rohingya hingga hari ini. Sejak terjadi operasi militer pada 25 Agustus 2017 lalu, lebih dari 750 ribu warga Rohingya melarikan diri dari kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh.
 
Kini, berbagai rencana pemulangan mereka sudah disiapkan, namun gagal. Mereka menolak direpatriasi karena tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan. Pemerintah Myanmar juga menolak memberikan status kewarganegaraan, salah satu yang menjadi tuntutan pengungsi Rohingya.
 
Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (24/9), Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad dalam pidatonya mengangkat krisis Rohingya. Ia mendesak masyarakat internasional untuk ikut ambil bagian dalam menyelesaikan krisis Rohingya.
 
Menurutnya, apa yang dialami warga Rohingya adalah bentuk genosida. Pemerintah Myanmar dinilai tidak memiliki niat yang serius untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Dia mendorong agar dunia internasional mengambil langkah untuk mengatasi krisis Rohingya.
 
"Apa yang terjadi adalah pembunuhan massal, pemerkosaan yang sistematis, dan bentuk pelanggaran HAM berat lainnya," kata Mahathir, dikutip Channel News Asia, Rabu (25/9).
 
Bagi Mahathir, kondisi para pengungsi Rohingya akan semakin memprihatinkan manakala mereka terus-menerus dibiarkan tinggal di kamp-kamp pengungsian. Para pengungsi juga dinilai rentan dieksploitasi dan menjadi sasaran kejahatan seperti perdagangan manusia, perbudakan seks, dan lainnya. 
 
"Jika Myanmar tidak menyembunyikan apa pun, mengapa tidak mengizinkan pihak lain menilai situasi di Rakhine? Biarkan para pejabat dan pekerja bantuan datang, memeriksa dan membantu mereka yang tinggal di kamp-kamp," kata Mahathir merespons pemerintah Myanmar yang menolak akses pejabat PBB untuk masuk ke Rakhine. 
 
Dia mengatakan, pemulangan pengungsi Rohingya ke Rakhine harus menjadi prioritas utama dalam hal mengatasi krisi Rohingya. Mereka harus dipulangkan secara aman, sukarela, dan bermartabat. Menurutnya, pengungsi Rohingya akan terus menolak dipulangkan jika keselamatan mereka tidak dijamin dan tuntutan mereka tidak dipenuhi.
 
"Kami berharap pihak lain akan bergabung dengan kami dan Bangladesh dalam tekad kami mengakhiri kesengsaraan yang dialami Rohingya. Kita harus mengakhiri krisis dan kita harus melakukannya sekarang," tegasnya. 
 
 
Pewarta: Muchlishon
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile