IMG-LOGO
Wawancara

Perjalanan Menuju Disahkannya UU Pesantren

Kamis 26 September 2019 6:30 WIB
Bagikan:
Perjalanan Menuju Disahkannya UU Pesantren
Ketua Panitia Kerja RUU tentang Pesantren Marwan Dasopang di Ruang Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Komplek Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Foto: NU Online/Syakir NF)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren sudah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Keputusan tersebut diambil setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

Usai rapat paripurna yang membahas enam RUU itu, pewarta NU Online Syakir NF menemui Ketua Panitia Kerja RUU tentang Pesantren Marwan Dasopang di Ruang Komisi VIII Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Bagaimana proses perjalanan RUU tentang Pesantren ini sejak diajukan sebagai inisiatif DPR hingga disahkan pada hari ini?

Prosesnya sebetulnya berjalan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. RUU inisiatif DPR itu berkategori dua pembahasan, satu pesantren dan satu lagi pendidikan keagamaan. Itu diawali dengan polemik-polemik, yaitu berkaitan dengan pendidikan keagamaan karena banyak protes dari keagamaan yang lain yang merasa bahwa aturan tentang urusan agama sebagian yang dibahas itu adalah bagian dari proses ibadah dan dikategorikan menjadi pendidikan itu sudah mengawali beberapa kontroversi sejak RUU ini menjadi inisiatif DPR. Maka, karena itu pada akhirnya, baik pemerintah dan DPR memisahkan dan memutuskan dengan bulat bahwa undang-undang ini hanya undang-undang pesantren. 

Selain di kelompok agama tadi, sebagai undang-undang pendidikan keagamaan dan ada kontroversi memberi ruang secara khusus bagi pesantren sebagaimana disebutkan dalam laporan pengambilan keputusan tingkat satu tentang pesantren. Ternyata, pesantren ini jauh melampaui sejarah kebangsaan kita. Pesantren sudah ada sebagai lembaga pendidikan pesantren yang membuat titik-titik di Nusantara ini, itulah yang merajut keindonesiaan kita jadi ada di barat, di timur, ada di tengah ada di bagian utara sana, di Filipina, ada di Thailand, yaitu titik-titik yang dibuat oleh para masyayikh lembaga pendidikan pesantren. 

Kenapa bisa demikian?

Karena pesantren selain menanamkan nilai-nilai agama, dia menanamkan nilai cinta tanah air. Di nilai cinta tanah air itulah, maka pesantren melahirkan generasi yang semakin menguap untuk memelihara lingkungan dan tanah airnya itu. Itu yang menjadikan kita terajut telah menjadi Indonesia sepanjang itu perjalanan pendidikan pesantren. Itu sampai sekarang. Maka layaklah sebuah undang-undang diberikan diadakan untuk pesantren untuk menjamin ciri khas kemandirian pesantren itu kenapa penting kemudian yang dirumuskan dari undang-undang ini.

Apakah undang-undang pesantren ini terpisah dari undang-undang sistem pendidikan nasional?

Tidak terpisah. Dia tetap sistem pendidikan nasional tetapi diturunkan menjadi sebuah undang-undang penjaminannya karena pesantren tidak bisa terikat dengan sisdiknas karena pesantren punya sisi dakwah punya sistem pemberdayaan masyarakat yang tidak diatur dalam sistem Sisdiknas. Itulah gunanya Undang-Undang di dalam fungsi ini pesantren, kita akan jadikan sebagai pusat peradaban dunia tentang menyebarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam moderasi Islam rahmatan lil 'alamin.

Jadi, itu cita-citanya pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena sejarah pesantren tumbuh di lingkungan masyarakat yang sebagian besar bisa menampung masyarakat menggeser dari sosial kemiskinan menjadi berkemampuan. Potensi itu tetap dipelihara. Itulah Undang-Undang ini dalam kesejarahan yang begitu panjang. Maka layaklah pemerintah mengakui apa yang telah dilakukan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan.

Dia (pesantren) sudah terbukti bahwa santri yang diluluskan oleh pesantren sudah merumuskan konsep kenegaraan kita. Kalau sudah bisa merumuskan konsep kenegaraan itu sudah paham tentang politik tentang ekonomi dan menjaga keutuhan. Santrinya diakui saja lulusannya mengakui lulusan itu ukurannya apa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau bekerja dan gunanya Undang-Undang ini.

Yang kedua, kita ingin bawa pesantren tidak menjadi cerita lama. Pesantren sudah ratusan tahun bisa mempertahankan diri. Kita khawatir di tengah arus modernisasi penguatan nilai-nilai, kepastian hukum, dan tidak tergerus, maka Undang-Undang ini menjamin bahwa ciri khas kemandirian pesantren harus dipertahankan. 

Apa ciri khas Pesantren?

Tidak ada satu pesantren yang sama dengan pesantren lain, berbeda. Di pesantren A cirinya hadits, di sana cirinya tafsir, ilmu nahwu, di sini fiqih, di sini ushul fiqih, dan macam-macam pesantren yang berbeda-beda ini tidak boleh disamakan, tidak boleh diseragamkan.

Seluruh Indonesia baik kurikulum dan lain-lainnya itu yang perlu dipertahankan undang-undang menjamin hal itu karena pesantren yang berbeda-beda ini yang tidak seragam. Itu hasilnya tetap seragam, satu khazanah keislaman yang cukup dalam yang kedua selnya tetap cinta tanah air juga beda juga hasilnya tetap sama.

Jadi, anggapan masyarakat pemerintah akan mengatur atau mengintervensi pesantren itu tidak benar?

Nggak. Gunanya Undang-Undang ini justru untuk itu, menjaga kemandirian dan ciri khas pesantren, yaitu apa ukurannya? maka dibentuklah dewan masyarakat di setiap pesantren supaya mereka melestarikan apa yang terjadi di dalam pesantren itu. Dia menjaga syekhnya itu, kiainya itu, atau anregurutta kalau di Makassar. Jadi, pakai istilah syekh, kenapa bukan kiai karena itu lebih umum ketimbang kiai. Nanti kalau kiai terlalu di Jawa gitu. Tetapi, kita menyebut itu dan sebutan lainnya.

Jadi, itu yang menjadi konsen kita di komisi VIII sehingga Undang-Undang ini bisa memayungi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlaku selama ini. Kemudian karena masyarakat sudah memberikan darma baktinya terhadap Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tugas mencerdaskan anak bangsa Indonesia itu tugas negara tapi tugas negara, itu diambil alih oleh Pesantren.

Pesantren membangun infrastruktur, membangun sumberdaya semua perangkatnya. Dan itu harganya tidak mudah kalau dibuatkan menjadi program negara dituangkan dalam APBN. Tentunya triliunan tapi itu dilakukan oleh masyarakat Pesantren. Begitu pun jangan dibiarkan negara itu berpartisipasi karena masyarakat sudah mau. Karena itu bantu pesantren dan fasilitasi lah lewat APBN. Tidak cukup APBN, APBD juga sebagai tanggung jawab negara memfasilitasi, jadi kita mendorong negara, kasih dong.

Jadi semua bisa diakses?

Bisa. Tidak hanya di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, tapi juga di semua kementerian. Dia punya fungsi dakwah, dia punya fungsi pemberdayaan. Nah, itu perbedaannya Sisdiknas dengan Undang-Undang Pesantren. Saya pikir, itu aja. Tidak ada yang terlalu polemik. 

Tentu ada sedikit di belakang karena ada surat dari beberapa ormas. Tapi, saya pikir itu memahaminya mereka kurang tepat karena memang Undang-Undang ini diawali dari dua objek yang dibahas, yakni pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren sehingga mereka agak kacau memahami dunia sebagian memahaminya pendidikan diknas sedikit memahami di Undang-Undang pesantren, sehingga mereka membuat usulan-usulan yang sebetulnya sudah dibahas, dan ada sebagian berada di situ. Karena itu, catatan kita terhadap ormas-ormas itu yang memang berada di sisdiknas biar tetap di sisdiknas. Yang di pesantren sepanjang tidak mengacau makna pesantren.

Memangnya, apa definisi atau makna pesantren yang tertuang di UU tersebut?

Makna pesantren itu didefinisikan ada kiai, ada kitab kuning, ada santri, dan (santrinya) nyantri. Nyantri itu artinya mondok di situ, tinggal di situ. Karena itu, harus ada pondoknya, harus ada asramanya. Dan di situ, ada proses belajar.

Ada yang mengusulkan ada  yang menggabungkan dengan pendidikan umum, itu baru disebut pesantren. Sepanjang masih di situ lingkupnya tidak apa-apa. Bukan pesantren kalau (pendidikan umum) tidak ada di lingkup pesantren. Dan pesantren harus menerapkan nilai-nilai keindonesiaan dan Islam rahmatan lil alamin. Kalau mengajarkan radikalisme itu bukan pesantren. Ya, itulah definisi pesantren yang dituangkan.

Jadi, saya pikir RUU Pesantren ini wajar kita sambut dengan gembira karena memberi kepastian terhadap lembaga pendidikan pesantren yang sudah ratusan tahun, jauh melebihi umur Indonesia dan satu-satunya. Di negara lain tidak ada ada pendidikan pesantren, hasilnya akan sama melahirkan generasi yang punya khazanah yang kaya tentang Islam, tapi cinta tanah air. 

Tapi, pesantrennya berbeda-beda cirinya satu sama lain, tapi hasilnya tetap sama. Itu enggak ada di manapun di dunia ini. Enggak ada kan ditemukan di belahan dunia manapun. Itulah yang namanya pesantren. Tidak boleh hilang di Republik Indonesia ini. (*)
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 20 September 2019 18:0 WIB
Rapat Pleno PBNU 2019 untuk Tingkatkan Kinerja Jelang Muktamar 2020
Rapat Pleno PBNU 2019 untuk Tingkatkan Kinerja Jelang Muktamar 2020
Kesuksesan Pleno PBNU 2019 tercermin dari meningkatnya kinerja lembaga dan badan otonom di lingkungan NU.
Sejak berdiri tahun 1926, NU berupaya untuk berkhidmah kepada umat Islam Ahlussunah wal Jamaah dan negara Indonesia. Bahkan, kalau mampu umat manusia secara umum sebagaimana lambang bola dunia yang ada di lambang NU. Khidmah NU kepada agama dan negara tercatat sejarah melalui pergerakan para tokohnya. 
 
Zaman boleh saja berubah, para tokoh NU pun berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, khidmah kepada agama dan negara tak pernah berubah. Bahkan dari waktu ke waktu diperbaiki kualitasnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. 
 
Upaya tersebut tentu saja memerlukan pengurus NU serta lembaga dan badan otonomnya yang berkualitas yang mampu mencermati kebutuhan dan semangat zaman yang diejawantahkan dengan program yang berkualitas pula.  
 
PBNU sebagai pengelola organisasi di tingkat pusat perlu memastikan agar lembaga dan banomnya berkualitas dengan cara mengadakan evaluasi berkala. Salah satu mekanismenya melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus PBNU sendiri dan pengurus lembaga dan banom NU di tingkat pusat. 
 
Untuk tujuan itu, PBNU mengadakan Rapat Pleno 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 September. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pengurus NU di tingkat pusat yang menyertakan pengurus lembaga dan banom NU di tingkat pusat pula.  
 
Untuk mengetahui lebih dalam terkait apa dan bagaimana Rapat Pleno PBNU 2019, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai ketua panitianya, yaitu KH Abdul Manan Abdul Ghani di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (18/9). Berikut petikannya: 
 
Apa yang akan dibahas Rapat Pleno PBNU 2019?
 
Akan dibahas laporan-laporan lembaga dan badan otonom NU. Pembahasan ada di komisi program, komisi organisasi, ada tiga komisi, dengan komisi rekomendasi, usulan. Semua program akan dipusatkan setahun menuju muktamar NU ke-34 pada tahun 2020, termasuk kita akan mendengarkan teman-teman tim survei PBNU, survei tempat muktamar dari wilayah-wilayah (PWNU-PWNU) yang mengajukan sebagai wilayah yang dipakai tempat muktamar.
 
Siapakh peserta Rapat Pleno PBNU itu? 
 
Peserta pleno adalah seluruh pengurus PBNU, Mustasyar, A’wan, pengurus Syuriyah, Tanfidziyah, harian, anggota, ketua-ketua lembaga dan banom, yang jumlahnya kurang lebih 200 orang. 
 
Sebetulnya kapan saja Rapat Pleno PBNU itu dilaksanakan?
 
Seharusnya rapat pleno itu dilaksanakan setahun sekali. Ini adalah pleno terakhir masa bakti periode kedua di bawah pimpinan Profesor Doktor Kiai Haji Said Aqil Sroj. 
 
Siapa saja yang diundang hadir selain peserta Rapat Pleno PBNU yang disebutkan tadi? 
 
Dalam pembukaan kita mengundang seluruh pengurus PWNU Jawa Barat, PCNU Jawa Barat dan jamaahnya, kemudian Banten dan DKI Jakarta. Pada acara pembukaan insyaallah dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia terpilih yaitu Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin. 
 
Apa harapan atau ukuran sukses Rapat Pleno PBNU kali ini? 
 
Lembaga dan banom diharapkan meningkatkan kinerjanya menuju muktamar ke-34 yang akan datang. Jadi bekerja setahun untuk melanjutkan konsolidasi, program-program yang masih belum dilaksanakan. 
 
Sukses pelaksanaan acara kita ini, acara rapat pleno PBNU ini, suksesnya itu, sesudah plenonya, seluruh lembaga, seluruh banom, setelah dievaluasi, meningkatkan kinerjanya, menuju muktmar ke-34. Itu namanya sukses pleno. 
 
Lalu, setelah dievaluasi kinerjanya, bagaimana memastikan bahwa banom dan lembaga NU memperbaiki kinerjanya? 
 
Ya, disuruh mengerjakan hasil-hasil evaluasi rapat pleno. Hasil rapat pleno ini, semuanya harus mengerjakan tindak lanjut dari hasil pleno ini. 
 
Bagaimana mekanisme kontrolnya? 
 
Seluruh lembaga itu ada ketua yang membidanginya seperti saya misalnya Ketua PBNU yang membidangi lembaga dakwah dan takmir masjid, ya itu kontronya adalah kita, para ketua dan para katib mengontrol kegiatan lembaga dan banom ini jalan apa tidak; sebagai pembina, sebagai penasihat lembaga dan banom NU.
 
Tadi disebutkan ada komisi rekomendasi. Itu hanya khusus ke dalam, yaitu ke banom dan lembaga NU, atau ada rekomendasi ke luar, misalnya ke pemerintah? 
 
Ya tentu rekomendasi itu ada ke dalam dan ada yang ke luar. Rekomendasi ke luar misalnya bagaimana usulan PBNU tentang perpindahan ibu kota negara? Apa ada rekomendasinya? Itu misalnya. Doakan rapat pleno ini sukses. Amin..


Pewawancara: Abdullah Alawi
Editor: Mahbib
Selasa 10 September 2019 17:30 WIB
Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang
Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid usai pertemuan tokoh lintas iman dalam menyikapi kasus Papua, Senin (9/9) di Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Syakir NF)
Bumi Cendrawasih bergejolak sejak pertengahan Agustus lalu. Hal itu diawali dengan adanya penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.
 
Hal itu pun semakin diperparah manakala ada pengiriman ular hingga minuman keras. Belum lagi teriakan hinaan yang terlontar. Tak ayal hal tersebut menimbulkan gejolak emosi masyarakat Papua. Demo pun terjadi di beberapa kota di Papua dan membakar berbagai fasilitas umum dan perkantoran pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikapnya bersama tokoh-tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedeung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/9). Hal itu dilakukan agar kondisi Papua lekas stabil kembali. Mereka menekankan agar pemerintah melakukan upaya persuasif, tidak dengan pendekatan yang represif.

Usai pertemuan tersebut, Syakir NF dari NU Online menemui Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengentasan persoalan Papua agar tidak lagi memanas dan tetap sejuk.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada yang mengkelasduakan masyarakat Papua. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat Indonesia?

Gus Dur ketika mengelola isu Papua adalah untuk Papua bukan untuk Indonesia. Jadi bukan transaksi gitu loh. ‘Saya melakukan ini untuk kalian karena itu kalian harus berbaik-baik’, bukan gitu. Tapi karena Gus Dur menyadari Papua itu bagian dari Indonesia, kita punya kewajiban supaya kesetaraan, kesenjangan yang sekarang ada itu bisa kita atasi. Itu salah satunya. Jadi berangkat dari dalam sekali.

Jadi, tindakan yang dilakukan sekarang terkesan seperti transaksi, Mbak?

Iya. Iya kan sering sekali ya kalimatnya Papua kan sudah dapat banyak, daerah yang lain gak dapat tuh sebanyak Papua, misalnya, dana otsus misalnya. Tidak bisa begitu. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Papua? Misalnya seperti itu. Atau misalnya begini, ketika ada pelanggaran-pelanggaran HAM selama ini kan ini terjadi konflik ini.

Lalu ada kontak senjata ada orang-orang yang menjadi korban apakah kemudian pemerintah melakukan investigasi? Sampai sekarang tidak ada satu pun loh. yang tahun 2014 atau berapa yang pertama itu masih zaman ada yang di zamannya Pak SBY ada yang di zamannya Pak Jokowi itu tidak ada penyelesaian sampai saat ini, sehingga warga Papua itu banyak yang merasa warga kami kau kayak kurang berharga ya.

Teman-teman media pasti aware ya dengan black lives matter di Amerika itu kan intinya satu kenapa polisi Amerika kepada orang kulit hitam kok gampang banget sih nembaknya. Terus ujung-ujungnya orang itu ternyata orang yang tidak bersalah. Nah, saya memahami perasaan sentimen warga Papua sekarang ini juga begitu. Kok gampang banget sih nuduh kita makar, kok gampang banget sih nuduh kita separatis. Padahal kami ini tidak selalu separatis. Tapi kami ini orang Papua yang kecewa, belum puas dengan yang terjadi sekarang, misalnya seperti itu. 

Lalu, bagaimana mestinya yang harus dilakukan?

Jadi, pendekatannya jangan keamanan lah, tapi yang lebih suistanable, yang lebih jangka panjang. Meredakan ketegangan itu tidak harus dengan memaksakan represi, tapi dengan meminta siapa sih orang-orang kunci yang kemudian bisa mendinginkan saya sangat meyakini sebagian banyak orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia. Tapi kalau kita salah, pendekatan sekarang makin lama luka batinnya makin banyak.

Kalau pendekatannya masih pendekatan keamanan, itu berarti pendekatannya prasangka. Beberapa waktu terakhir ini, sekitar lima tahun terakhir ini, asrama-asrama mahasiswa Papua di berbagai tempat itu sering sekali disatroni oleh aparat. Saya tinggal di Jogja, dan asrama Papua di Jogja itu berkali-kali mengalami seperti itu. Kan Gusdurian ada di mana-mana nih. Ada laporan datang bahwa asrama mahasiswa Papua itu.

Seharusnya didatangi untuk diajak diskusi, ayolah kalian gimana nih supaya kita bisa lebih mengindonesia bersama-sama. Ini nggak. Jadi, lukanya makin banyak. Bukannya dirangkul, ini malah dipukul. Jadi, kalau diteruskan akan kejadian seperti ini lagi. Ini adalah hasil dari beberapa waktu terakhir ini, pendekatannya begitu. Jadi, ini yang harus berhenti. Pendekatan penuh kecurigaan, pendekatan yang keamanan yang berlebihan itu yang perlu diganti dengan pendekatan merangkul.

Ayo kita duduk bareng! Yuk, kalian maunya apa sih sepanjang masih dalam bingkai keindonesiaan! Ayo kita diskusikan! 

Kalau pendekatan keamanan yang demikian masih tetap dilanjutkan, bagaimana, Mbak?

Suatu ketika akan ada lagi dan mungkin lebih besar lagi. Ini zaman teknologi informasi. Tindakan represif di satu tempat di dunia ini, nggak akan bisa dicegah untuk sampai ke pentas dunia. Terus kita mau bagaimana? Kita mau menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat yang seperti apa, kalau kemudian kita tidak sanggup menyelesaikan ini dengan bermartabat terus akhirnya malah justru jatuh korban.

Bagaimana sikap warga Papua sendiri yang Mbak Alissa lihat?

Soal bagaimana sikap warga Papua itu sebetulnya tinggal dibandingkan saja sikap warga Papua kepada warga NU di sana dengan sikap kepada pendatang yang lain. Kalau sikap terhadap pendatang yang lain ada ketegangan tapi terhadap warga NU di sana itu tidak berarti kan ada pendekatan yang berbeda, apa sih yang dilakukan warga NU di sana sampai warga salah satunya karena tidak merasa terancam identitasnya, kearifan lokalnya.

Sementara kepada warga pendatang yang lain yang kemarin-kemarin muncul ketegangan, ya itu karena mereka bahwa seharusnya sumber kehidupannya tapi diambil oleh orang lain, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang barangkali faktanya tidak begitu tapi sentimen yang dirasakan itu seperti itu hal yang seperti ini kita perlu urai dan tidak bisa diurai dengan senapan.

Peristiwa demikian seringkali berulang. Lalu, sebetulnya apa akar persoalan Papua ini?

Kewajiban Jakarta dalam hal ini untuk mengatasi kesenjangan antara Papua dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum selesai. Kalau itu sudah selesai. kalau kebanggaan itu sudah ada, bisa selesai dengan sendirinya. Kuncinya di sana. Kita akui Jakarta belum selesai menunaikan kewajiban di Papua. Itu kita akui saja ya memang masih kurang. Nyatanya itu tadi, sumbangan ke PDB negara itu nomor 5 dan nomor 6, tapi kualitas kesejahteraannya nomor terakhir ya gimana gitu. Kan jauh sekali.

Soal ada campur tangan asing di dalamnya?

Kalau menurut saya yang punya kepentingan itu pasti banyak ya. Menurut saya tidak realistis tidak ada kelompok-kelompok dunia internasional yang tidak punya kepentingan di Papua. Itu pasti ada. Itu harus diakui. Karena itu, bagi pemerintah untuk memperhatikan betul aspek ini, tapi caranya bukan dengan menutup komunikasi. Malah kita harus tunjukkan pada dunia bahwa ini urusan kedaulatan RI. Kami melakukan pendekatan bermartabat dan tak usah khawatir nanti bisa selesai seperti di Aceh gitu. Itu yang perlu kita sampaikan ke dunia. (*)
Rabu 4 September 2019 23:2 WIB
Program LKNU untuk Diabetes Mellitus Capai Target
Program LKNU untuk Diabetes Mellitus Capai Target
Esti Febriani saat menyampaikan laporan program LKNU for DM di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (3/9). (Foto: Husni Sahal/NU Online)
 
Program Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) for Diabetes Mellitus (DM) yang telah diselenggarakan selama dua tahun secara resmi ditutup di lantai 8, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (3/9). Program yang didukung World Diabetes Foundation (WDF) itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Diabetes Mellitus.

Penanggung Jawab Program LKNU for DM, Esti Febriani menyatakan bahwa lembaganya baru pertama kali mengadakan program terkait penyakit tidak menular. Sebelumnya, LKNU memberikan perhatian kepada penyakit menular, seperti tuberkolosi. 

“Kali ini kita memasuki kegiatan yang berbeda. Kita fokus pada kegiatan penyakit yang tidak menular dalam hal ini diaebets,” kata Esti.

Menurut perempuan yang juga menjadi dosen di Pascasarjana  Kesehatan Masyarakat STIKES Kuningan, Jawa Barat itu, programnya dilakukan di lima kabupaten/kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Blitar, dan Jombang.

Lalu, apa saja yang telah dilakukan selama dua tahun itu dan bagaimana hasilnya? Untuk mengetahui jawabannya, Jurnalis NU Online Husni Sahal telah berbincang-bincang dengan perempuan berusia 53 tahun ini.

Selama dua tahun itu, apa saja yang telah dilakukan LKNU?

Jadi LKNU dalam hal ini sebenarnya walaupun kabupatennya banyak tuh, Mas, tapi sebenarnya cakupannya di tingkat kecamatan karena project ini kita lebih ingin membuat model. Jadi mempelajari bagaimana pendekatan terhadap masyarakat untuk diabetes mellitus itu. Jadi yang pertama kita lakukan pelatihannya tokoh-tokohnya itu kita gunakan kader, tokoh agama, juga tokoh masyarakat.

Jadi kader-kadernya diawali kita latih dulu untuk tau tentang kader, kerjaan kader, terus bagaimana mereka melakukan screening atau pemeriksaan untuk orang diabetes jadi misalnya berat badannya, lingkar pinggangnya, terus juga tes gula darah menggunakan stik untuk jari, dan juga tekanan darah. Jadi untuk tahu apakah dia hipertensi atau enggak. 

Setelah kita latih, kader-kadernya turun dan juga mereka kita bekalin dengan media komunikasi jadi misalnya dengan leaflet untuk mereka melakukan edukasi masyarakat. Jadi dengan screening itu mereka masuk ke pengajian-pengajian juga kegiatan majelis taklim, kegiatan posyandu gitu untuk memeriksa ibu-ibu dan bapak-bapak juga, sehingga dari hasilnya kita kader itu melakukan screening terhadap 25 angota masyarakat.

Dari 25 ribu itu ada sekitar 10 ribu yang dia berisiko untuk hipertensi atau dia juga beresiko untuk diabetes, karena 2 penyakit ini berdekatan ini. Kalau dia diabet dia bisa menjadi hipertensi juga atau sebaliknya. Jadi di 5 kabupaten, 8 kecamatan. Jadi kan kita di Jawa Timur ada dua kabupaten: Kabupaten Jombang sama Blitar. Terus di Depok, di Jakarta Pusat: Senen masuk, Kramat masuk wilayah kerja juga, Kenari masuk. Terus Jakarta Selatan.

Ada lagi yang dilakukan?

Selain itu kita juga melatih tenaga kesehatan. Yang dilatih itu tenaga kesehatan di puskesmas dan juga klinik-klinik NU. Ada sekitar 15 Fasilitas Kesehatan, termasuk klinik NU atau yang berafiliasi. Jadi walaupun dia bukan klinik NU, tapi berafiliasi, kerja sama dengan NU.

Waktu merekrut kader apakah mengalami kesusahan?

Enggak. Terutama untuk daerah Jawa Timur, ya, karena Jawa Timur kita memang pakai kader-kader yang biasa dengan NU, umumnya dari NU: apakah itu Fatayat, Muslimat. Dan kalau di kota lebih beragam karena kadernya juga ada kader Posyandu, ada kader PKK karena sebagian emang dari kader organisasi. Gak kesulitan, Mas, justru tingkat keaktifan kadernya itu lebih dari 80. Jadi kalau pengalaman saya, ya, kalau tingkat keaktifan kader di atas 80 persen itu biasanya sulit, tapi untuk diabetes ini umumnya mereka tetap aktif setelah 2 tahun.

Jadi menurut mereka sih lebih karena ini jarang intervensi untuk diabetes masih jarang, juga karena risikonya setelah mereka mempelajari itu resikonya sangat tinggi, terutama berkaitan dengan kemungkinan orang diabet juga terinfeksi penyakit lain. Jadi kaya dengan tuberkolosis, penyakit ginjal. Jadi diabet itu pintu masuk segala penyakit.

Kader yang direkrut ini volunteer?

Volunter, walaupun ada transportasi, ya. Jadi mereka lebih bekerja secara kelompok. Jadi kalau misalkan melakukan screening, biasanya mereka turun ada 4 orang. Mereka yang ngatur sendiri untuk itu. Volunter, Mas.

Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program ini?

Ini gak hanya sosialisasi, tapi juga langsung screening, ya. Antusias masyarakat itu memang berbeda di desa dan kota berbeda, ya. Jadi kalau di Jakarta tidak terlalu mudah karena kegiatan kemasyarakatan itu agak sulit digagas kalau di perkotaan, tetapi kalau di pedesaan, misalnya di Blitar sama Jombang, karena terutama saya pikir karena daerah NU, itu yang pertama, kedua karena daerah yang luas pada saat itu pendekatan ke masyarakat lebih mudah dilakukan, lebih efektif.

Berarti ini menjadi PR di kota ya?

Iya, di kota. Sementara angka DM itu di perkotaan itu lebih tinggi karena gaya hidup masyarakat, jadi kurang gerak. Tidak hanya makanan, ya, tapi juga kurang gerak salah satu penyebab. Terus potensi lainnya merokok karena merokok Itu juga salah satu faktor risiko untuk diabet.

Lalu apa yang harus dievaluasi untuk di kota?

Kita pikir gini, ya, karena kemarin kita juga lakukan kayak survei terhadap misalnya di Depok. Depok kan semi perkotaan, terus jadi hasil survei nya terlihat bahwa masyarakatnya itu untuk informasi media informasinya mereka lebih memilih misalkan media internet, terus juga jadi lebih kepada sosial media, sementara kalau di daerah pedesaan, kita ngambil sampelnya Blitar yang mereka pilih memang kegiatan kemasyarakatan untuk mengambil informasi.

Jadi perlu sekali kita ketika untuk mengembangkan masyarakat untuk memberitahu masyarakat itu kita harus sensitif mengetahui situasi lokal. Jadi misalnya kaya di perkotaan mereka kan akses internet lebih banyak, ya, sehingga yang penting sekali kita lakukan menurut saya, ya, kita menyediakan informasi yang gak hoaks gitu loh. Jadi yang bener, yang menjadikan akses mereka dan misalnya memakai aplikasi berbasis internet itu akan bisa. Kalau di pedesaan masih guyub, jadi kegiatan kemasyarakatan itu lebih menjadi pilihan mereka untuk media di edukasi.

Bagaimana hasil dari program yang telah dilakukan selama dua tahun itu? 

Hasilnya kalau untuk kegiatan screeningnya bagus, ya, Mas. Jadi kita mencapai lebih dari yang kita jadi target. Targetnya 24 ribu, kita nyampe screeningnya 25 ribu. Terus yang menjadi tantangan adalah karena kan udah ketemu tuh orang ini gula darahnya terganggu, Jadi biasanya disebut di atas 200 itu gula darahnya sudah dianggap gula darah terganggu. Seharusnya dia datang nih ke layanan: apakah ke puskesmas apa klinik, tapi dia nggak datang dengan berbagai macam alasan, ‘oh ini kan penyakitnya gak serius’.

Kalau mereka menganggap diabet itu kalau masih 200 itu masih oke-oke saja. Jadi intinya menganggap penyakit itu gak serius. Padahal dia datang ke layanan terus dia harus dipantau minimal 3 bulan: apakah kadar gulanya memang tetap tinggi. Nah kalau tetap tinggi baru dia mengerti, mereka diberi pengobatan tapi kalau tidak dia bisa di diet saja. Nah, itu yang tidak dilakukan masyarakat. Jadi jumlah yang dirujuk oleh kader hanya 30% yang melanjutkan pemeriksaan pelayanan.

Setelah penemuan LKNU itu, apa rekomendasi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan?

Kegiatan ini memang untuk menemukan karena diabet ini harus ditemukan lebih awal supaya nggak sampai komplikasi yang masih ya yang kakinya sampai harus diamputasi. Jadi ditemukannya harus awal. Awalnya Itu tadi kayak gejala-gejala dia Apakah gula darahnya tinggi atau hipertensi atau faktor risikonya: lingkar perutnya, terus berat badannya yang seperti itu. Jadi ini yang tugas masyarakat. Jadi tadi kita merekomendasikan ke pemerintah, harusnya pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan preventif, promotif di masyarakat, terutama seperti yang dilakukan LKNU.

Tadi kan di acara ada Subdit DM GM Kementerian Kesehatan. Apakah ada respons?

Respons positifnya Subdit dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan memasukkan LKNU sebagai karena untuk nasional ini belum punya technical working group yang akan merancang kegiatan, terus bagaimana mengimplementasikan. Nah, mereka akan memasukkan perwakilan LKNU di dalam technical working group itu sendiri. Jadi technical working group ini nanti akan bekerja strategi nasional, terus juga memastikan kegiatannya terjadi.

Terus juga tadi ada beberapa catatan beberapa daerah seperti Jombang, Blitar menyampaikan bahwa beberapa desa sudah mengalokasikan dana desa untuk diabet. Jadi ini adalah hasil kerja dari kegiatan dengan LKNU karena kita latih mereka advokasi juga, dan sudah membuahkan hasil. Jadi untuk tahun 2020, beberapa desa sudah dibiayai untuk kegiatan diabet.

Dari hasil program itu, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat?

Pesannya: kenali faktor risikonya. Jadi misalkan lingkar badan, lingkar pinggang, terus juga berat badan, indeks massa tubuh yang kedua, terus pola makan. Jadi pola makanya banyakan makan karbohidrat, tetapi kurang sayur. Jadi makanan diet yang tidak seimbang itu ya itu sangat perlu diperhatikan dan juga yang tadi, di cek gula darah secara teratur. Paling tidak, Mas, diet makannya itu seimbang.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG