IMG-LOGO
Opini

Peran AP dan PDI-P dalam Menjatuhkan Gus Dur

Sabtu 28 September 2019 5:0 WIB
Bagikan:
Peran AP dan PDI-P dalam Menjatuhkan Gus Dur
(Foto: Paula Bronstein)
Oleh Virdika Rizky Utama
 
Saya sudah menulis dua bagian skenario penjatuhan Gus Dur dan termasuk peran-peran tokoh penting di dalamnya. Salah satu yang saya tulis atau buat utasnya di twitter pada Agustus lalu adalah bagaimana peran AR dan ormas Islam lainnya dalam menjatuhkan Gus Dur.
 
Hal yang mengejutkan dari utas tersebut adalah banyaknya mention akun telur yang menyerang saya. Saya tak pernah ambil pusing untuk hal itu, tapi yang paling menarik adalah ada yang menyebut bahwa saya simpatisan Joko Widodo dan PDI-Perjuangan.
 
Situasi politik Indonesia saat ini mungkin yang membuat pandangan itu terjadi. Politik membelah masyarakat antara Jokowi atau Prabowo. Kalau saya tulis AR yang berada di kubu Prabowo, berarti saya simpatisan Jokowi. Mungkin mereka lupa bahwa PDI-P yang justru mendapatkan hasil langsung dari lengsernya Gus Dur.
 
Pada bagian ketiga dan mungkin terakhir ini, sebelum buku saya terbit nanti, saya akan menjelaskan peran PDI-P dalam penjatuhan Gus Dur. Berikut wawancara yang saya dapat dari beberapa tokoh. Dalam tulisan ini saya akan tulis semua hasil wawancara. Sementara dalam buku tidak semua saya tulis karena dalam buku saya harus melewati tahap verifikasi yang ketat.
 
Bagian yang masuk dalam buku, sudah lolos verifikasi dan konfirmasi. Sedangkan yang tidak, akan tetap saya tulis di bagian ini. Saya tidak mewawancarai M karena saya sudah dapat membayangkan apa saja jawabannya. Karena PDI-P berada pada posisi blessing in disguise, toh inisiator melengserkan Gus Dur dari PDI-P adalah anak-anak kosnya yaitu AP.
 
Sayangnya, AP tak bersedia diwawancara. Sebagai pengganti, saya memilih NN, bendahara umum untuk diwawancara. Sebab, ia merupakan kader asli PDI-P dan perannya sebagai bendahara sangat vital, ia tahu aliran dana partai.
 
Kita mulai dari awal Reformasi. Meski PDI-P diprediksi oleh para ahli politik akan memenangkan Pemilu 1999, nyatanya PDI-P tidak siap menang. Baik secara kader maupun finansial. Hal itu disebabkan PDI-P banyak mendapatkan represi dari rezim Orde Baru. Tepatnya, saat PDI mengalami represi saat peristiwa 27 Juli 1996 dan dualisme PDI versi S dan M.
 
"Ya, kami memang tidak siap. Saat pelantikan Anggota DPR RI pemilu 1999. Kami bahkan tidak saling kenal. Siapa pun bisa masuk, asal dapat mau berkontribusi pada partai," ujar NN, Bendahara PDI-P, saat saya wawancara awal Maret 2019 di bilangan Senayan.
 
Kontribusi yang dimaksud NN adalah komitmen memajukan partai dan dapat menyumbang dana. Oleh sebab itu, banyak pengusaha yang masuk ke PDI-P. Salah satu yang terkenal dan memainkan peran penting adalah AP. Kemudian, mereka ini disebut anak kos.
 
NN memberi contoh betapa pentingnya bantuan finansial bagi PDI-P. Setelah PDI-P memenangkan pemilu, PDI-P seolah yakin akan memenangkan pemilu presiden. Kemudian, yang beredar di media, bahwa M dan PDIP sangat sombong dan jumawa, tak mau berkoalisi.
 
"Pertama M masih kurang matang dalam politik. Kedua, saat ada kumpul antarsekjen partai, PDI-P diminta untuk selalu mentraktir. Kita sudah habis-habisan berjuang saat Orde Baru, tak ada banyak uang kas. Akhirnya, kami tak pernah kumpul lagi dengan partai lain," NN coba mengingat.
 
Tak hanya itu, naiknya M menjadi calon presiden juga diserang isu gender dan anti-Islam. Saat itu, banyak anggota DPR dari PDI-P yang non-Islam. M juga tak banyak memberikan komentar atau pembelaan saat ditanyai wartawan terkait isu anti-Islam.
 
Singkatnya, M kalah oleh Gus Dur dan menjadi Wapres. Proses pencalonannya pun diinisasi oleh PKB. Orang yang dimintai untuk mengurus keperluan teknis pencalonan Wapres adalah KIP. Lalu terpilihlah M menjadi Wapres. Penyusunan kabinet dari PDI-P tak banyak protes seperti AR meminta jatah Menkeu untuk PAN.
 
Gerilya anak kos berebut pengaruh TK dan M, momen itu mereka dapat saat pemecatan LS dari PDI-P dan JK dari Golkar oleh Gus Dur dengan dugaan KKN. Seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya, menceritakan bahwa awalnya M tak marah ketika LS dipecat. "Kenapa M tak marah? Karena LS itu pelit untuk partai. Contoh kalau LS dapat fee proyek 10 miliar, paling dia hanya kasih 100 juta untuk partai," katanya.
 
Tapi, yang menentang keputusan tersebut adalah anak-anak kos. Kalian bisa periksa pernyataannya AP, SS, dan PA di media massa saat itu yang mengusulkan hak interpelasi kepada Gus Dur. Dalam sebuah dokumen rapat notulensi di rumah AP 22 Juni 2000, AP mengkoordinasi pertemuan dengan sejumlah petinggi Golkar, Poros Tengah, HMI, KAHMI, polisi, dan tentara.
 
Aliansi ini kemudian mengubah konfigurasi kekuatan politik yang ada. Jika sebelumnya Poros Tengah (PKB ada di dalamnya) dan Golkar melawan PDI-P, maka setelah pertemuan tersebut aliansi menjadi Golkar, PDI-P, Poros Tengah melawan PKB.
 
Rencana jangka pendeknya adalah dengan menurunkan pamor Gus Dur lewat isu Bruneigate dan Buloggate, sambil menaikkan pamor M. Sebenarnya dalam dokumen tersebut ada tiga kandidat yang dapat dijadikan presiden yaitu AR, NM, dan M.
 
AR ditolak karena dianggap menikung M dengan membuat poros tengah dan menaikkan Gus Dur pada Pemilu 1999. Akhirnya, AR ditugasi untuk mendeskreditkan peran Gus Dur, moral politik AR sebagai tokoh reformasi dirasa berguna. NM tak punya kehendak di bidang politik dan lebih memilih jadi guru bangsa. Calon terakhir yang paling rasional adalah M. Hanya saja isu gender dan anti-Islam masih mengganjal poros tengah. Tapi mereka yakin akan berhasil, sebab M pada di tengah jalan akan kembali 'digulung' seperti Gus Dur.
 
Sebelum lebih jauh, dengan ditetapkannya M menjadi calon presiden. AP mulai mengondisikan sejumlah massa PDI-P untuk menyambut isu M akan jadi presiden. AP memobilisasi massa PDI-P Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. AP dibantu oleh politisi PDI-P lainnya yaitu ZL (sekarang di Nasdem) dan JU. Mereka dianggap berhasil memengaruhi massa PDI-P untuk ikut bergabung dalam demonstrasi yang digalang oleh HMI, KAMMI, GPK, PP. Tak hanya itu, dalam sebuah dokumen dituliskan juga AP ikut memborong dollar di Singapura, Hong Kong, dan London bersama LSL, BTH, dan FM (Bendum Golkar).
 
Di kalangan internal, kader asli PDI-P ingin tetap duet Gus Dur-M berlangsung sampai 2004. "Tujuannya biar M belajar dulu dari Gus Dur," kata NN. Usulan itu paling tidak bertahan sampai Januari 2001, sesaat sebelum Memorandum I.
Anak kos berhasil merebut pengaruh M dan TK, pertama yang dilobi adalah TK. Dengan meyakinkan bahwa M layak jadi presiden karena PDI-P partai pemenang Pemilu. Diakui oleh TK dalam biografinya, ia sering bertemu dengan Poros Tengah di Masjid Al-Azhar untuk meyakinkan M bersedia menjadi Presiden.
 
Namun, meyakinkan M tak semudah yang dibayangkan oleh Golkar dan Poros Tengah. Terdapat sebuah kesepakatan yang kemudian meyakinkan M bersedia menjadi presiden. Pertama, M meminta garansi bahwa ia tidak dijatuhkan di tengah jalan. Ia belajar dari pengalaman pemilu 1999 dan jatuhnya Gus Dur. Imbalannya adalah kasus Buloggate lainnya yang mengganjal AT tak dilanjutkan. Setelah Memorandum I, Gus Dur sempat melakukan perlawanan, melalui MMD menyebut bahwa terdapat aliran dana Buloggate 90 M untuk Golkar.
 
Ketika itu disepakati, PDI-P semakin yakin akan menjatuhkan Gus Dur. Terlebih Gus Dur banyak merombak dan mengintervensi TNI. Hasilnya, TNI jadi lebih bersimpati pada M. Puncaknya, ketika RR, Pangkostrad saat itu melakukan komunikasi dengan M untuk mengarahkan tank ke istana pada 22 Juli 2001.
 
Sebelumnya, sejak Memorandum I, hubungan Gus Dur dan M tak kunjung membaik dan tak berkomunikasi. TK mengakui, jika saja M tak datang pada Sidang Istimewa 23 Juli 2001 maka Gus Dur masih menjadi presidennya.
 
Karena ini tulisan bagian akhir, saya akan sebutkan judul buku ini nanti adalah Menjerat Gus Dur. Greg Barton menulis kata pengantar dan Wahyu Muryadi menulis epilog buku ini. Semoga Desember 2019 nanti sudah bisa terbit.
 
Penulis adalah wartawan
 
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 27 September 2019 21:10 WIB
UU Pesantren: Potret Historis dan Filosofis
UU Pesantren: Potret Historis dan Filosofis
Ilustrasi santriwati. (Foto: NU Online/Romzi)
Oleh Islah Gusmian

Pukul 13.47 WIB 24 September 2019, RUU Pesantren disahkan menjadi UU Pesantren pada rapat Paripurna DPR RI. Kita semua pantas bersyukur. Secara historis, kita tahu bahwa pesantren telah tumbuh dan berakar kuat di Nusantara jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Dan juga, ia ada jauh sebelum lembaga pendidikan formal diinisiasi. 

Pesantren, kata Ki Hadjar Dewantara, merupakan model pendidikan yang ideal. Sebab di pesantren, praktik pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai, menanamkan keteladanan dan menjaga sanad keilmuan. Doa para Guru menjadi pupuk yang merawat spiritual setiap subjek yang ada di dalamnya. Dan satu lagi, jangan pernah meragukan kecintaan orang-orang pesantren atas tanah airnya. 

Mereka memiliki kesadaran bahwa tanah di mana ia hidup dan air di mana mereka meminum adalah lokus yang harus dibela. Ia adalah pusaka. Peribahasa Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati bagi orang pesantren merupakan kesadaran eksistensial sebagai manusia yang memiliki harga diri.

Peribahasa ini, dalan lokus manusia pesantren, biasanya direfleksikan dalam hal harga diri yang berhubungan dengan perempuan dan tanah pusaka yang harus dibela dan diperjuangkan. Jangan pernah main-main dengan perempuan dan tanah pusaka. Jika keduanya diganggu mereka akan membela dan memperjuangkannya: nyawa taruhannya. 

Perempuan adalah simbol harga diri dan sosok yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dalam masyarakat Jawa, seorang istri disebut garwa. Istilah ini dimaknai sebagai sigaraning nyawa. Artinya, separuh dari nyawa (nyawa sang suami). Sebagai sigaraning nyawa, tentu separoh nyawa yang lain yaitu suami akan merasa tersinggung, dilecehkan, atau direndahkan martabatnya bila ada orang lain (laki-laki lain) yang berbuat tak semestinya kepadanya. 

Istilah bathuk (dahi) dalam falsafah di atas mengingatkan kita bahwa ia merupakan bagian dari kepala yang dipandang sebagai bagian tubuh yang terhormat. Ketika ada orang lain berani meraba bathuk sang istri, bisa dimaknai sebagai suatu bentuk penghinaan atau pelecehan.

Kedua, tentang tanah dan air. Dalam pandangan orang Jawa, tanah adalah harta pusaka yang melambangkan harga diri, apalagi bila tanah tersebut adalah tanah warisan. Ia harus dipertahankan, jangan sampai diganggu, dikuasai, atau dilepas kepemilikannya ke pihak lain. Tanah pusaka ini juga sering disebut tanah wutah getih (tanah tumpah darah), yakni tempat kita dilahirkan. Oleh karena itu, tanah warisan haruslah dijaga, jangan sampai diganggu atau bahkan dikuasai orang lain.

Pengertian tanah ini, oleh orang pesantren dipahami secara luas, yaitu dalam pengertian wilayah kampung, desa, hingga bangsa dan negara. Dengan demikian, jika tanah, dalam pengertian yang luas itu, akan dikuasai orang lain, walaupun hanya sanyari, maka harus dilawan hingga tetesan darah penghabisan. Itulah makna sanyari bumi.

Dengan demikian, ungkapan sanyari bumi ditohi pati adalah sikap patriotik, yaitu usaha membela dan menjaga harga diri dalam rangka bela negara dan menjaga keutuhan wilayah serta kedaulatan bangsa dan negara. Karena, sebagaimana halnya perempuan, tanah adalah simbol harga diri yang harus dijaga dan diperjuangkan bila ada pihak-pihak lain yang mengusiknya, sekalipun hanya sejengkal. 

Sikap dan kesadaran semacam ini merupakan habitus pesantren yang telah hidup selama berabad-abad. Sikap lugas KH Ahmad Rifa'i Kalisalak, Pangeran Diponegoro, KH Saleh Darat Semarang, Hadhratussyekh Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai pesantren yang lain dalam berjuang mempertahankan tanah pusakanya dan melawan kolonial Belanda, adalah contoh nyata mengenai falsafah sanyari bumi tersebut.

Dengan UU Pesantren, kita berharap negara memahami lebih dalam mengenai dunia pesantren dan memberikannya ruang untuk terus tumbuh dan berkembang dengan habitus khasnya,  tanpa harus ketinggalan kereta zaman yang terus bergerak dinamis.
 

Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, Jawa Tengah
Jumat 27 September 2019 14:30 WIB
Sembilan PR Setelah UU Pesantren Disahkan
Sembilan PR Setelah UU Pesantren Disahkan
Foto Romzi Ahmad

Oleh A. Khoirul Anam

 

Undang-undang Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu, bisa menjadi kado terindah dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun ini. Kita layak menyampaikan apresiasi kepada partai politik, Kementerian Agama, organisasi pesantren, para kiai-nyai dan santri-aktivis yang setia mengawal perjalanan RUU Pesantren. Berbeda dengan RUU KPK, RUU PKS, dan RKUHP, pembahasan RUU Pesantren memang tidak terlalu menyita perhatian publik. Namun tidak penting apakah viral atau tidak, faktanya RUU Pesantren ini telah disahkan. Ada yang menarik bagi saya sebagai pengkaji legislasi hukum Islam di Indonesia, beberapa RUU yang ditujukan khusus untuk umat Islam seperti terkait haji, zakat, wakaf dan halal serta RUU pesantren ini lebih mudah diketok dari pada RUU yang ditujukan untuk semua warga negara, tapi ini perbincangan lain.

 

Point paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun nonformal. Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma’had ali. Sementara jalur pendidikan nonformal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan pesantren “diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.”

 

Sebagaimana produk legislasi lain yang telah disahkan, UU Pesantren menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pihak-pihak terkait, bukan saja bagi pemerintah tetapi juga bagi pengelola pesantren sendiri. Saya mencatat ada sembilan (9) PR terkait pengesahan UU Pesantren. Angka 9 ini tentu bukan harga mati, tapi kalau kita menyusun PR sampai 212 tentu capek bukan?

 

Pertama, soal pendanaan pesantren. Beberapa pengasuh pesantren terkesan agak tersinggung ketika membahas soal dana pendidikan dari pemerintah untuk pesantren; seakan-akan urusan pesantren dengan pemerintah hanya soal bantuan dana, padahal pesantren sudah terbiasa mandiri soal pendanaan. Perlu ditegaskan bahwa kita sedang membahas mengenai regulasi dan penganggaran. Bahwa telah ditetapkan 20 persen APBN untuk pendidikan nasional yang tahun ini akan dinaikkan hingga menjadi Rp 487,9 triliun. Akan sangat tidak adil jika anggaran sebesar itu tidak bisa diserap oleh pesantren. Bahwa pihak pesantren kemudian menolak dana dari pemerintah karena sudah terbiasa mandiri, itu urusan lain.

 

Skema pendanaan dalam UU Pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa “menteri” yang dimaksud dalam UU Pesantren adalah Menteri Agama. Pembahasan RUU ini juga “mengunci” di Komisi VIII DPR RI sehingga tidak bisa menjangkau dana pendidikan di luar mitra komisi VIII (komisi andalan lulusan sekolah tinggi Islam). Padahal Kementerian Agama hanya mengelola sekitar Rp 51,9 triliun dana pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia yang berada di bawah naungannya, itu pun sebagian sudah terserap dalam belanja rutin. Hampir Rp 400 triliun dana pendidikan ditransfer ke daerah. Nah dana ini dikelola oleh dinas pendidikan daerah, dan tidak bisa diperuntukkan pesantren. Dinas pendidikan daerah merupakan kepanjangan dari Kemendikbud yang secara nasional sudah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun. Silakan ditotal sendiri.

 

UU Pesantren memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Kedua, masih terkait pendanaan pesantren, namun lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Jumlah dana ini akan mencapai Rp 56 triliun. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekwensi dari pengesahan RUU Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal.

 

Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (tashorruful imam alar ra’iyyah manutun bil maslahah), pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.

 

Ketiga, Undang-Undang Pesantren menitahkan kepada menteri agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Saya menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan menteri agama yang harus segera diterbitkan: Peraturan menteri agama tentang pendirian pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren (pasal 24), tentang majelis masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang dewan masyaryikh, tentang penjaminan mutu pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah (pasal 18), tentang sistem informasi pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.

 

Keempat, terkait pengakuan negara terhadap lulusan pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding UU Sisdiknas 2003. Namun dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak melulu terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu yang bisa kita diperdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.

 

Kelima, terkait kekhasan pesantren. Ketentuan mengenai masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayih di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan UU Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur pesantren harus ini dan itu.

 

Keenam, fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia.

 

Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan, tidak boleh asa hapal satu dua ayat. Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat “zaman now”, generasi milenial juga.

 

ketujuh, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemeintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa.

 

Kedelapan, terkait pasal-pasal yang mengkritik pesantren. Apa ada? Ada. Ini terkait dengan pasal-pasal mengenai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kritik lain untuk pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Saat nyantri di satu pesantren besar di Jatim selama beberapa tahun, saya hampir tidak pernah tidur di kamar, karena memang kamar hanya berukuran 3x3 meter yang berisi 39 kotak lemari santri. Ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren. Dalam hal ini kritik sepenuhnya tidak bisa diarahkan ke pesantren, karena sebagian orang membawa anaknya ke pesantren tertentu dilandasi spirit keberkahan, bukan alasan lain. Soal ini kita diskusikan lain kali.

 

Kesembilan, otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri alias soliter. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Ini juga sekaligus antisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang membahayakan negara oleh kelompok masyarakat tertentu di balik camp-camp khusus yang ikut-ikutan diberi nama pesantren.

 

A. Khoirul Anam

Redaktur NU Online, Dosen Unusia Jakarta

 

Rabu 25 September 2019 19:0 WIB
Menanti ‘Gebrakan’ Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang Baru
Menanti ‘Gebrakan’ Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang Baru
(Foto: Ken Koskela/pinterest)
Oleh: Abdul Rahman Ahdori
Rancangan Undang-Undang Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9) kemarin. Pengesahan regulasi pertanian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019. 
 
Lahirnya regulasi baru yang mengatur kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati tersebut menjadi harapan besar para petani, terutama petani kecil yang berada di desa-desa terpencil. Mereka berharap, regulasi itu berpihak kepada kebutuhan petani saat ini, misalnya mampu mentransformasi pertanian Indonesia dengan mengarah kepada peningkatan kemampuan petani untuk mengelola pertanian secara mandiri dengan hasil yang maksimal. 
 
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang terkait sumber daya alam tersebut mendapat kritikan dari kelompok masyarakat karena dinilai tidak pro kepada petani-petani kecil. Bahkan, Guru Besar Fakultas Pertanian Intitut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyebut Undang-Undang ini sebagai ancaman bagi petani, utamanya petani yang fokus pada budidaya benih. 
 
Poin yang dikritisi masyarakat misalnya salah satu pasal yang menyebutkan petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah. Padahal selama ini, budaya pertanian Indonesia mandiri benih termasuk dalam mengembangkan benih-benih unggulnya.
 
Sementara pihak DPR menilai UU baru terkait pertanian tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sistem pembangunan berkelanjutan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam bidang pertanian. Menurut  analisis para legislator, hadirnya Undang-Undang itu juga untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
 
Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang baru saja disahkan terdiri dari 22 BAB dan 132 Pasal. Adapun beberapa materi muatan penting yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi yang bertujuan melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan.
 
Namun, peredaran hasil pemuliaan petani kecil dikecualikan dari proses pelepasan oleh pemerintahan dengan begitu petani kecil harus melaporkan kepada pemerintah jika ia sebagai pemula benih pertanian.
 
Nilai yang menjadi harapan baik bagi petani menurut penulis yakni pasal yang menyebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bank genetik, cadangan benih tanaman, dan benih hewan atau bibit hewan, serta cadangan pupuk nasional. Kemudian, pemberian insentif kepada petani pemula dan petani yang melakukan budi daya pertanian dan meningkatkan produksi serta produktivitas hasil pertanian. Poin ini peluang bagi para petani untuk tetap fokus pada kegiatan taninya. Selama ini petani mengurusi berbagai hal yang mengakibatkan tidak menentunya hasil panen termasuk gagal panen yang merugikan para petani, sementara ketika pasal ini diberlakukan petani tidak usah khawatir jika mengalami gagal panen pemerintah wajib memenuhi kewajibannya yakni memberikan intensif dalam segala bentuk dengan begitu upaya pengembangan pertanian Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sejahtera kian terealisasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  
Seperti kita ketahui, Undang-Undang SBPB ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SBT yang telah diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat karena beberapa kali terjadi kasus kriminalisasi petani pemulia benih.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU SBT bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih.
 
Kita sebagai masyarakat harus mengawal implementasi Undang-Undang SBPB oleh pemerintah pusat dan daerah, supaya tujuan-tujuan mulia yang tertuang pada undang-undang tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Petani tidak boleh diam, harus terus menggali poin-poin penting yang tertulis pada Undang-Undang SBPB ini. Selama ini petani hanya fokus bertani, tidak ikut serta menggali regulasi yang berlaku, sehingga pendapat yang disampaikan adalah asumsi yang berpotensi meretakan hubungan antara petani dan pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki banyak kekurangan untuk itu perlu diingatkan oleh petani sebagai pelaku utama pengembangan hayati Indonesia. 
 
Sebagai  bagian dari masyarakat, penulis berharap para pemangku kebijakan dapat mempelajari berbagai masukan dari masyarakat agar gebrakan yang dilakukan tidak salah sasaran. Keadilan petani harus kita utamakan, ingat pesan yang dilontarkan oleh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani adalah penolong negeri. 
 
Selamat  Mereformasi Pertanian Indonesia
 
Penulis adalah Mahasiswa Paskasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG