IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Mengarahkan Pesantren sebagai Pusat Pembelajaran Islam Tingkat Global

Ahad 29 September 2019 19:30 WIB
Bagikan:
Mengarahkan Pesantren sebagai Pusat Pembelajaran Islam Tingkat Global
Wajah masa depan Islam di Indonesia, bahkan dunia, tercermin dari pendidikan generasi muda saat ini. (Foto ilustrasi: NU Online/Romzi Ahmad)
Kita sering mendengungkan bahwa Indonesia layak menjadi pusat peradaban Islam di dunia setelah kawasan Timur Tengah terus-menerus dilanda konflik. Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara umum dikenal sebagai kawasan Islam yang aman dan damai. Model Islam di Asia Tenggara yang dulunya dianggap sebagai daerah Islam pinggiran ternyata mampu menunjukkan wajah Islam yang sesuai dengan konteks kekinian, yaitu penghargaan terhadap keterbukaan, pluralitas, moderat, dan toleran terhadap orang lain. 
 
Untuk dapat menjadi sebuah pusat peradaban Islam, diperlukan pusat-pusat pemikiran dan pengajian Islam. Pesantren yang dari dulu telah menghasilkan ulama-ulama yang menyebarkan Islam dan kitabnya banyak dikaji hingga kini layak menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Strategi dalam menjadikan pesantren sebagai rujukan tempat belajar bagi santri-santri bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga santri dari seluruh belahan dunia Islam lain perlu dirumuskan. Dengan demikian, mereka dapat belajar bagaimana Islam yang damai dan moderat ini dipraktikkan di Indonesia secara langsung. 
 
Peningkatan kualitas pesantren, dengan demikian, menjadi sebuah kemutlakan. Jika pesantren diarahkan menjadi pusat pembelajaran Islam dalam tingkat internasional, maka banyak hal yang perlu terus dibenahi dan ditingkatkan. Sarana prasarana, kurikulum, pendanaan, tata kelola, dan berbagai aspek lainnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Itu merupakan sebuah kerja berat berjangka panjang. Namun dengan konsistensi, maka tujuan tersebut akan tercapai. 
 
Dalam konteks inilah maka lahirnya UU Pesantren merupakan bentuk dukungan pemerintah yang sangat baik. Keberhasilan Malaysia sebagai pusat ekonomi Islam di dunia juga karena dukungan pemerintah dengan berbagai kebijakannya karena tanpa dukungan tersebut ekonomi Islam sulit bersaing dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mengakar lama dan dipakai masyarakat secara umum. Dengan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah, maka cita-cita besar umat Islam di Indonesia untuk menjadi rujukan Islam dunia akan cepat tercapai. 
 
Dalam hal sarana dan prasarana, di banyak pesantren kondisinya masih sangat terbatas. Membangun sarpras membutuhkan dana yang mahal. Dan tak semua pengelola memiliki kapasitas untuk menggali dana sehingga mampu menyediakan kebutuhan pembelajaran yang baik. Jika sarana dan prasarana ini diperbaiki, maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan keluaran yang baik. 
 
Terkait dengan kurikulum, jika pesantren ingin menjadi rujukan belajar ilmu keislaman internasional, maka perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kekinian. Rujukan-rujukan dari literatur klasik yang telah menjadi kitab babon perlu terus dipelihara. Tetapi materi-materi pembelajaran yang lebih kekinian tentu perlu ditambahkan. Metode baru yang berhasil diterapkan di sekolah atau perguruan tinggi tentu layak untuk dipertimbangkan. 
 
Pendanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Universitas-universitas terbaik di dunia memiliki dana abadi yang sangat besar yang dimanfaatkan untuk pengembangan universitas tersebut. Pendanaan pesantren yang hanya mengandalkan dana dari masyarakat, yang juga terbatas kapasitasnya, tentu membuat sulit bagi pesantren untuk mengembangkan dirinya secara cepat. Dukungan negara dalam hal pendanaan sebagaimana dinyatakan dalam UU Pesantren akan membantu memperbaiki situasi ini.
 
Para guru dan ustadz yang mengajar di pesantren perlu mendapat perhatian lebih. Mereka merupakan orang-orang yang ikhlas dalam mengajar. Namun mereka juga perlu terus-menerus mengembangkan pengetahuannya. Mereka juga memiliki keluarga yang harus mendapatkan kehidupan yang layak. Karena itu, para ustadz juga harus mendapatkan imbalan yang memadai dalam mengajar. Semua hal tersebut membutuhkan biaya. Tetapi jika dibebankan kepada wali santri, hal tersebut akan menjadikan biaya di pesantren menjadi mahal. Para ustdaz perlu diusulkan mendapatkan sertifikasi atau tunjangan lain yang layak. 
 
Tata kelola merupakan aspek yang sangat penting. Berbagai sumber daya yang dimiliki tidak akan memberikan dampak yang maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu ciri pesantren adalah adanya kiai. Pada zaman dahulu, kiai menjadi pusat rujukan segala hal. Pembagian peran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus pesantren akan menjadikan kerja-kerja yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 
 
Salam satu kelebihan pesantren yang tidak dimiliki lembaga pendidikan Islam lainnya seperti perguruan tinggi Islam adalah kemampuannya untuk menghasilkan ulama. Lulusan perguruan tinggi Islam, umumnya ingin bekerja sebagai birokrat, akademisi, pengamat atau pekerjaan formal lainnya. Sekalipun kini para ulama juga belajar di perguruan tinggi, tetapi yang menjadi dasar dalam gerakan mereka mendakwahkan Islam adalah proses pembelajarannya di pesantren.
 
Pesantren adalah garda depan warna Islam Indonesia yang moderat. Keberadaannya harus terus dijaga dan dikembangkan. Warna Islam di Indonesia pada masa mendatang, apakah tetap damai dan moderat seperti saat ini atau lebih bercorak konservatif ditentukan oleh pendidikan agama yang diterima oleh para generasi muda saat ini. Merekalah yang nantinya menjadi ulama, kiai, atau ustadz yang mengajar kepada para umat di generasi bawahnya. 
 
Pengesahan UU Pesantren merupakan langkah pertama sebelum dapat diimplementasikan lainnya. Peraturan-peraturan di bawahnya yang mengatur hal-hal yang lebih teknis masih harus dirumuskan. Proses ini harus dikawal sampai tuntas. (Achmad Mukafi Niam)
 
Bagikan:

Baca Juga

Ahad 22 September 2019 20:0 WIB
Menilai Sejauh Mana Kinerja Badan Otonom dan Lembaga NU
Menilai Sejauh Mana Kinerja Badan Otonom dan Lembaga NU
Keberhasilan sebuah organisasi, salah satunya ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Badan otonom dan lembaga merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang menjalankan program-program organisasi. Posisi ini sangat penting karena di tangan merekalah keberadaan NJ sebagai organisasi massa Islam dinilai oleh masyarakat melalui kerja-kerja yang mereka lakukan. Posisi mereka seperti kementerian atau lembaga negara lainnya dalam struktur pemerintahan yang secara langsung menangani bidang garapan tertentu. Rapat Pleno PBNU 2019 yang berlangsung di Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, 20-21 September, menjadi saksi laporan kinerja mereka setidaknya dalam masa khidmah kepengurusan kali ini.
 
Terdapat total 30 badan otonom dan lembaga yang menyampaikan laporan kepada jajaran syuriyah, tanfidziyah, mustasyar, dan a’wan PBNU. Dari laporan yang sudah disampaikan, PBNU mengapresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan terkait dengan sasaran, dampak, sampai dengan besarnya jumlah dana yang dialokasikan.
 
Kita harus bangga dengan kerja-kerja militan yang dilakukan oleh para pengurus badan otonom dan lembaga. NU bukanlah organisasi yang semua kebutuhannya mulai dari dana sampai dengan SDM-nya sudah tersedia seperti di pemerintahan. Tentu tidak mudah untuk menjalankan sebuah program karena rancangan kegiatan, pendanaan, dan pelaksanaannya semua harus dilakukan sendiri. Tapi demi sebuah perjuangan untuk memberdayakan masyarakat, hal-hal tersebut berhasil dilaksanakan. 
 
Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas capaian tersebut. Masih banyak kerja-kerja besar yang perlu terus digarap. Tiga program utama NU sesuai dengan amanah hasil muktamar ke-33 di Jombang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perlu mendapatkan penanganan serius dan berkelanjutan mengingat masih besarnya masalah yang harus diselesaikan.
 
Kerja-kerja tak kenal lelah tersebut sudah selayaknya kita apresiasi. Dan yang tak kalah vitalnya bagaimana menilai kinerja secara terukur dan objektif. Hal ini akan memudahkan penilaian dari PBNU atau jajaran kepengurusan NU di setiap tingkatan terhadap capaian perangkat organisasinya. Kinerja dapat dibandingkan dengan perangkat organisasi NU lainnya, organisasi lain yang bergerak dalam sektor yang sama, atau dengan perbandingannya dengan kinerja masa lalu. 
 
Ada banyak indikator yang bisa digunakan menilai keberhasilan. Balanced score card (BSC) yang kemudian didetailkan dalam bentuk key performance indicator (KPI) kini populer sebagai alat pengukur dan penilai kinerja organisasi. Model ini mengatasi kelemahan penilaian yang dulu berfokus pada indikator keuangan. Bentuk ini bisa diadopsi dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi yang ada di lingkungan NU karena BSC juga dapat dimanfaatkan untuk organisasi nirlaba. Model penilaian kinerja lain yang telah dikembangkan oleh para ahli manajemen juga bisa dipertimbangkan. 
 
Terdapat empat indikator dalam BSC yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Di lingkungan badan otonom dan lembaga, masing-masing indikator memiliki tingkat prioritas yang berbeda karena sifat-sifat kerjanya yang berbeda. Di lembaga zakat NU, indikator capaian ZIS yang dikumpulkan dapat menjadi indikator penting, tetapi pada lembaga bantuan hukum NU, capaian kinerjanya tidak berdasarkan uang yang dikumpulkan atau disalurkan tetapi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. 
 
Contoh lain, Rabithah Ma’ahid Islamiyah NU untuk mengawal keberhasilan RUU Pesantren memiliki dampak sangat penting bagi eksistensi pesantren, tetapi susah untuk mengukurnya. Atau upaya Gerakan Pemuda Ansor-Banser dalam menjaga NKRI dari kelompok-kelompok yang ingin menggantikannya dengan sistem lain, tentu merupakan sesuatu yang sangat penting. Publik mengapresiasi langkah-langkah yang mereka lakukan, tetapi bagaimana mengukurnya? Hal-hal seperti ini susah dikuantifikasi dalam bentuk angka-angka.
 
Capaian kinerja tersebut, juga harus mempertimbangkan sektor yang sama atau secara horizontal. Misalnya, LAZISNU dalam satu tahun mampu meningkatkan perolehan dananya sebesar 50 persen, maka kinerjanya bisa dimaknai baik atau buruk. Kinerja dianggap baik jika rata-rata perolehan lembaga zakat lain hanya 30 persen atau di bawah 50 persen tetapi kinerja LAZISNU bisa buruk jika ternyata rata-rata perolehan ZIS dari lembaga zakat lain di atas 50 persen. Penilaian kinerja, juga perlu mempertimbangkan pendekatan vertikal, yaitu membandingkannya dengan kinerja di tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan perolehan dana LAZISNU bisa baik atau buruk melalui pembandingan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. 
 
Dengan membuat panduan kinerja, maka kegiatan lembaga dan badan otonom NU menjadi lebih tertata dan terarah sesuai dengan visi misi organisasi. Kegiatan yang dilakukan tidak asal ada aktivitas sehingga potensi persinggungan penyelenggaraan program dengan lembaga lain yang akhirnya menimbulkan gesekan dan kesalahpahaman antarlembaga NU bisa diminimalisasi.
 
Dari penilaian yang terukur dan objektif ini, NU di berbagai tingkatan dapat menilai kinerja lembaga-lembaga yang menjadi perangkat kerjanya. NU ingin melayani masyarakat dan warga NU dengan baik, dan itu membutuhkan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas mengelola lembaga tersebut. Ini bukan soal menghalangi orang untuk mengabdi kepada NU, tetapi memberikan kesempatan terbaik kepada orang-orang yang memiliki kapasitas atau menempatkan orang pada posisi yang tepat karena semuanya sama-sama berniat mengabdikan diri kepada umat melalui NU. 
 
Keberhasilan sebuah organisasi, salah satunya ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Juga melakukan perencanaan sampai dengan evaluasi. Perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang dilakukan di lingkungan NU akan membuat potensi yang ada termanfaatkan secara maksimal serta kemampuan untuk terus beradaptasi dengan situasi terbaru yang terus berubah. (Achmad Mukafi Niam)
 
Kamis 19 September 2019 3:30 WIB
Individu Penyebar Khilafah, juga Harus Ditindak Tegas
Individu Penyebar Khilafah, juga Harus Ditindak Tegas
Ilustrasi radkalisme

Jakarta, NU Online

 

Kendati organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak ada lagi, akan tetapi kampanye ideologi khilafah masih ditemukan di berbagai tempat. Penyebaran ideologi tersebut terjadi baik antarindividu maupun melalui alat kampanye seperti beredarnya majalah bernama “kaffah” milik HTI di masjid-masjid.

 

Hal itu diungkapkan Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Dr Ali M Abdillah. Ia mengatakan bahwa fenomena tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

 

“Itu menjadi bukti bahwa mereka masih terus bergerak. Jelas itu media HTI. Satu sisi, kepalanya dipenggal, tapi kakinya kesana kemari. Sebelum besar, pemicunya harus segera diamputasi. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” ungkap Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

 

Kiai Ali menambahkan, fenomena ini adalah bukti bahwa, walaupun secara kelembagaan ormas HTI telah dibubarkan, akan tetapi, anggotanya terus melakukan gerakan ‘di bawah tanah’ dan terus melakukan perekrutan.

 

Untuk itulah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Rabbani Cikeas ini mendukung langkah Menkopolhukam Wiranto membuat peraturan terkait penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan perorangan. Menurutnya, langkah ini sangat tepat sebagai dasar untuk melakukan penindakan bagi siapapun yang menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia.

 

“Adanya aturan itu sudah bagus tentang pelarangan penyebaran HTI, baik kelompok maupun individu. Jadi kalau ada yang melakukan itu, kepolisian harus menangkap. Memang untuk membasmi mereka harus galak karena kalau gak galak mereka akan terus bergerak,” tukas Kiai Ali.

 

Selama ini, lanjut Kiai Ali, pemerintah seperti menunggu ideologi khilafah ini meledak, baru bergerak membuat aturan. Harusnya dari dulu sudah ada tindakan preventif untuk mencegah menyebarnya ideologi tersebut. Pun setelah dibubarkan lembaganya, gerakan-gerakan perorang juga harus dihentikan. Pasalnya bila lembaganya dibubarkan, sementara perorangannya terus bergerak, maka itu sama saja bohong.

 

Ia menegaskan, satu-satunya ormas yang jelas-jelas menyatakan ‘perang’ terhadap HTI adalah Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, kaum nahdliyin memiliki militansi luar biasa dan pemahaman agama Islam yang utuh sehingga konsep khilafah yang mereka tawarkan, pasti mental.

 

“Mereka (HTI) mencari sasaran kalangan di luar NU yaitu kelompok menengah yang minim pemahaman agamanya. Kelompok inilah yang terus dimasukkan doktrin dan dalil-dalil agama tentang khilafah, yang sama sekali tidak sesuai dengan Indonesia dan Pancasila,” lanjutnya.

 

Editor: Ahmad Rozali

 

Ahad 15 September 2019 17:45 WIB
Menjaga KPK dari Upaya Pelemahan
Menjaga KPK dari Upaya Pelemahan
Untuk mewujudkan harapan Indonesia jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kelima pada 2045, dibutuhkan sejumlah prasyarat, di antaranya bebas dari korupsi. (Ilustrasi: NU Online)
Rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diusulkan selama beberapa kali, tetapi baru kali ini lolos di DPR. Kita belum tahu bagaimana hasil akhir dari revisi yang dilaksanakan secara terburu-buru di masa akhir jabatan anggota parlemen ini. Selalu ada kontroversi terhadap usulan revisi ini. Pihak yang mengusulkan maupun yang menentangnya semuanya berargumen bahwa hal ini untuk memperkuat KPK.

DPR yang mengusulkan revisi beralasan, penguatan KPK dilakukan dengan mengubah sejumlah pasal dan sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap KPK karena selama ini lembaga super ini tidak ada yang mengontrolnya. Pihak yang kontra terhadap revisi ini berpendapat, revisi berpotensi untuk melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengubah sejumlah pasal yang akan mengebiri wewenang KPK. Salah satu pasal yang ramai diperbincangkan adalah soal izin penyadapan.

Sejak 2003 ketika KPK resmi berdiri hingga kini, terdapat 255 anggota DPR/DPRD, 110 kepala daerah, 27 menteri, dan kepala lembaga yang ditangkap oleh KPK. Lembaga ini diapresiasi sebagai badan dengan kinerja yang baik oleh publik atas kerja-kerja yang dilakukannya. Besarnya jumlah kasus korupsi ini tentu menimbulkan kengerian bagi banyak orang yang korupsinya terungkap dan kemudian terpaksa masuk penjara, kariernya berhenti, dan nama baiknya tercoreng. Ada kecurigaan dari pegiat antikorupsi bahwa usulan revisi yang datang dari DPR ini sarat kepentingan untuk melindungi diri mereka mengingat besarnya jumlah anggotanya yang terjerat kasus tersebut.
 
Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi 2018 adalah 38 dari rentang nilai 0 sampai maksimal 100. Ini menunjukan bahwa korupsi di Indonesia masih merupakan persoalan serius yang dihadapi. Nilai kurang dari 50 menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi dalam skala luas dalam berbagai bidang. Dari peringkat global, Indonesia berada pada urutan 89 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparansi International. Skor terbaik tahun ini dipegang oleh Denmark dengan nilai 88.

Mengatasi korupsi bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan dan penindakan. Apa yang muncul di media terkait dengan KPK lebih menonjol dengan tindakan penindakannya dengan sejumlah aksi tangkap tangan terhadap tokoh-tokoh publik yang kemudian dieksplose secara luas oleh media. Namun hal tersebut belumlah cukup untuk membuat Indonesia menjadi bersih dari perilaku koruptif.

Kerja keras KPK tersebut harus diapresiasi. Untuk sebuah tangkap tangan, dibutuhkan proses lama dan melibatkan tim tersendiri yang memantau orang-orang yang diindikasi akan melakukan korupsi. Strategi ini dilakukan karena sulitnya membuktikan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang-orang berpengaruh. Penyadapan menjadi alat KPK untuk melakukan tangkap tangan.

Ada pejabat yang mungkin menjadi takut untuk melakukan korupsi setelah melihat sejumlah penangkapan tersebut. Tetapi ada pula yang tetap nekad dan beranggapan yang tertangkap hanya bernasib sial saja. Karena itu tindakan pencegahan perlu diperkuat untuk mengurangi peluang munculnya kesempatan korupsi.

Perbaikan sistem menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Masyarakat sesungguhnya akan menyesuaikan perilakunya dengan sistem yang dibuat. Langkah ini bukan hanya ranah KPK saja, tetapi melibatkan lembaga negara lainnya. Salah satu yang cukup diapresiasi masyarakat adalah sistem rekrutmen ASN yang menggunakan mekanisme ujian berbasis komputer. Pada masa lalu, isu mengenai mekanisme yang tidak transparan dalam perekrutan PNS santer sekali. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya berlangsung di bawah tangan. Namun kini situasinya jauh lebih baik. Peningkatan digitalisasi layanan publik terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi penyalahgunaan wewenang. Hal ini bisa terus diperluas pada hal-hal lain yang selama ini belum tersentuh. 

Ranah korupsi semakin dipersempit pada hal-hal yang bisa diatur oleh pejabat yang berwenang. Ruang yang bisa dimainkan ada di bagian kebijakan yang sulit dikontrol oleh publik. Dan yang terlibat di dalamnya adalah para tokoh kunci. Yang menjadi perhatian publik saat ini adalah jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Sekalipun sudah ada proses penilaian berdasarkan prestasi yang dicapai, tetapi keputusan akhir masih ditentukan oleh pejabat berwenang. Hal ini membuka ruang negosiasi antara mereka yang memiliki kuasa menentukan jabatan dan mereka yang menginginkannya. 
 
Dan tak kalah pentingnya adalah mendidik masyarakat untuk bertindak tegas terhadap perilaku koruptif. Ajakan untuk mendapatkan kemudahan melalui jalan belakang atau kemauan untuk menolak bahkan jika memungkinkan melaporkan tindakan korupsi akan membuat calon-calon pelaku korupsi berpikir ulang. Perilaku sebagian masyarakat yang permisif, yaitu terobsesi menjadi kaya secara instan tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya membuat perilaku korupsi seolah-olah ditoleransi. Atau memberi penghormatan pada orang kaya tanpa mempedulikan asal usul hartanya membuat adanya sikap pragmatis dan menghalalkan segala cara dalam mendapatkan harta.

Indonesia diramalkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kelima pada 2045. Namun hal tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat, salah satunya soal bebas dari korupsi. Tak ada negara menjadi kuat jika korupsinya masih merajalela. Inilah tugas berat seluruh anak bangsa untuk menyongsong masa depan yang cerah. Dan tantangan terdekat ini adalah mengawal proses revisi UU KPK. (Achmad Mukafi Niam)
 
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG