IMG-LOGO
Nasional

Klasifikasi Santri di Pusaran Realitas Politik

Jumat 4 Oktober 2019 5:0 WIB
Bagikan:
Klasifikasi Santri di Pusaran Realitas Politik
Zainuddin Syarif saat menjadi panelis pada AICIS 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10). (NU Online/Syakir NF)

Jakarta, NU Online

Sejak dahulu, sejumlah kiai sudah berkiprah di dunia politik. Mereka duduk sebagai wakil rakyat dan menyuarakan aspirasi yang diwakilinya. Dunia politik terus berdinamika seiring berkembangnya zaman. Pun dengan pola pikir masyarakat pesantren, meliputi kiai dan santrinya.

 

Terhadap realitas demikian, pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Zainuddin Syarif mengelompokkan santri kedalam tiga bagian.

 

Pertama, secara hubungan prismatik, santri terbagi menjadi dua, yakni santri yang patuh penuh dan santri yang semi-patuh. Santri jenis pertama ini, katanya, yang sam’an wa tha’atan atas apapun perintah kiainya. Ia betul-betul tidak punya pilihan selain apa yang telah kiainya tentukan. Sementara santri jenis kedua ialah santri yang sebetulnya sudah memiliki pilihan sendiri, tetapi ia meninggalkannya demi kepatuhannya kepada sang kiai, entah karena khawatir tidak dapat berkah atau takut kualat.

 

“Dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara kalau tidak ikut. Pilihan politik itu pupus. Maka terpaksa dia harus mengikuti pilihan kiainya,” ujarnya saat diskusi panel Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10).

 

Berbeda persoalannya ketika santri sudah berbaur dengan masyarakat, entah sudah menjadi alumni, mahasiswa, ataupun pindah ke pondok lainnya. Mereka ini, jelasnya, masih mempunyai rasa ikatan dengan kiainya sebagai panutan keagamaannya, tetapi lain soal terkait pilihan politiknya.

 

Kedua, santri yang terlibat aktif dalam dukung-mendukung aktor politik tertentu, atau bahkan dirinya yang menjadi aktor politik. Hal demikian memungkinkan santri dan kiai berada di kubu yang berseberangan. Pada santri yang demikian ini, Zainuddin melihat ada santri yang berani untuk tidak hanya sekadar berlawanan, tetapi menjatuhkan atau menjelekkan.

 

“Yang dilihat bukan kiainya lagi, tapi persoalan konflik pertaruhan politik. Dia menggunakan ujaran kebencian, bahkan berani menjelekkan kiainya,” katanya.

 

Zainuddin menyebut kecenderungan saat ini ada pada jenis kedua ini. “Ini kecenderungan sekarang,” katanya dalam konferensi yang bertema Digital Islam, Education, and Youth: Changing Landscape of Indonesian Islam itu.

 

Terakhir, Zainuddin menyebut santri ketiga adalah mereka yang sudah tercampuri dengan ideologi baru transnasional. Ini biasanya alumnus pesantren yang menamatkan studinya juga di Timur Tengah. Selepas kembali ke tanah air, mereka menggunakan jubah dalam kesehariannya.

 

Lebih lanjut, santri ideologis ini, katanya, mengedepankan bahwa pemerintahan disetir komunis, marxis dan dibenturkan dengan khilafah.

 

Pewarta: Syakir NF

Editor: Aryudi AR

Bagikan:

Baca Juga

Jumat 4 Oktober 2019 23:52 WIB
Rakornas LKKNU Samakan Visi dan Misi Pusat, Wilayah, dan Cabang
Rakornas LKKNU Samakan Visi dan Misi Pusat, Wilayah, dan Cabang
Rakornas kedua LKKNU di Jakarta (Foto: NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Setelah melaksanakan Rapat Korrdinasi Nasional (Rakornas) pertama pada Oktober 2017, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) kembali menggelar kegiatan serupa di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat-Ahad (4-6). Kegiatan bertema Pemberdayaan Desa Berbasis Keluarga tersebut diikuti seluruh penguru LKKNU di tingkat pusat, wilayah dan cabang se-Jabodetabek. 

Ketua LKK PBNU Hj Ida Fauziyah mengatakan Rakornas kedua ini adalah upaya menyamakan visi antara LKK PBNU dengan LKK wilayah, dan cabang. 

“Misi kita itu kan membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga maslahah. Misinya kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah wal Jamaah an-nahdliyah,” jelasnya di sela Rakornas. 

Menurut Ida, isu strategis yang dilakukan LKKNU di rakornas adalah mengembangkan kapasitas organisasi, penguatan kapasitas fungsi keluarga maslahah, kemudian advokasi kegiatan pendidikan keluarga, lingkungan, perlindungan ibu dan anak agar terwujudnya keluarga maslahah, kemudian mendorong terciptanya ruang publik yang memicu terwujudnya keluarga masalahat, kemudian membangun dan menguatkan jaringan. 

“Nah, tema yang diambil dalam rakornas ini adalah konsep pemberdayaan desa berbasis masyarakat. Sebenarnya yang kita lakukan adalah membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban itu melalui keluarga. Keluarga Indonesia itu, keluarga masyarakat NU kebanyakan di desa,” jelasnya. 

LKKNU, lanjutnya, melihat bahwa arah pembangunan pemerintahan Jokowi ini setelah UU Desa berjalan, orientasinya adalah penguatan desa sebagai garda terdepan pembangunan. 

“Nah, begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa itu, maka kita berkepentingan agar pembangunan desa itu berbasis keluarga. Jadi, berbasis keluarga itu, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan ekonomi maka itu berbasis keluarga,”ujarnya. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, pada rakornas tersebut dibahas konsep keluarga maslaha ala NU yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan hadits yang aplikatif. 

“Kita berharap, konsep keluarga maslahah yang kita godok di rakornas ini dibahas di Muktamar NU ke-34 yang akan berlangsung tahun depan. Meski yang mengajukan LKKNU, tapi kami berharap ini menjadi konsepnya keluarga NU, pedoman bagi warga NU dalam mengelola rumah tangga,” harapnya. 

Kegiatan yang dibuka Ketua PBNU H Robikin Emhas tersebut diakhiri dengan Festival Keluarga Maslahat di tempat yang sama.  

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad 
 
Jumat 4 Oktober 2019 23:45 WIB
Kiai Harus Berdakwah di Media Sosial
Kiai Harus Berdakwah di Media Sosial
Mamat S Burhanuddin, Kepala Subdirektorat Akademik, Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10) (Foto: NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Era digital saat ini memaksa berbagai hal bertransformasi dalam bentuk digital seiring terus berkembangnya teknologi. Tak terkecuali informasi yang semakin berkembang melalui sarana media sosial. Hal itu menimbulkan arus gelombang informasi yang sedemikian besarnya. Wacana keagamaan pun berkembang di sana.
 
Melihat fenomena yang demikian, kiai harus tampil di tengah-tengah arus besar tersebut untuk menunjukkan wacana Islam yang paling representatif di tengah serbuan arus wacana agama yang cenderung radikal dan intoleran.
 
"Para kiai dan para ulama itu harus ikut terlibat di dalam kontestasi di media. Jangan sampai media itu ditinggalkan oleh para kiai," kata Mamat S Burhanuddin, Kepala Subdirektorat Akademik, Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama, saat Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10) malam.
 
Mereka, katanya, harus ikut terlibat di wadah tukar kabar tersebut guna berkontestasi dan berkompetisi dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang representatif. Pasalnya, lanjut Mamat, Islam yang representatif menjadi sebuah pertentangan di dunia maya itu.
 
"Islam yang seperti apa sih yang representatif di dunia ini adalah sebuah pertentangan," katanya.
 
Persoalan wacana keagamaan di dunia maya itu menjadi salah satu tema yang dibahas dalam forum AICIS dengan perspektif politik, budaya, dan sebagainya.
Permasalahan keagamaan di sana, menurutnya, jangan dianggap sebagai sebuah perkembangan yang negatif. Baginya, wacana keagamaan yang terus berkembang di dunia maya adalah sebuah hal yang positif dan patut diapresiasi. 
 
"Itu adalah perkembangan yang positif seiring dengan perkembangan zaman sehingga ketika ada produk misalnya ulama yang dihasilkan dari pergulatan di media itu maka itu adalah produk sebuah zaman. Jangan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif tetapi itu sesuatu produk yang harus diapresiasi," ujar alumnus Pondok Buntet Pesantren Cirebon itu.
 
Jadi, lanjutnya, jika ada ulama yang lahir dari produk media adalah sebuah produk zaman yang harus diapresiasi dan belum tentu negatif. Meski para ulama tradisional menganggapnya sebagai sebuah ulama yang tidak terkualifikasi.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan
Jumat 4 Oktober 2019 23:30 WIB
Persentase Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 73 Persen
Persentase Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 73 Persen
Kaban Litbang Diklat Kemenag H Abdurrahman Mas'ud pada suatu kegiatan di Jakarta (Foto: NU Online/Kendi Setiawan)
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama Republik Indonesia optimis radikalisme di Indonesia bisa menurun seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam washatiyah. Keyakinan itu juga didasari dari hasil survei Badan Penelitian, Pengembangan Pendidikan, dan Latihan (Balitbang Diklat) yang menyatakan kerukunan umat beragama di Indonesia mencapai 73 persen.
 
"Kita harus optimis (angka radikalisme) menurun, untuk apa kita bekerja kalau tidak optimis," kata Kepala Badan Litbang-Diklat Kemenag, Abdurrahman Mas'ud kepada NU Online di Jakarta, Jumat (4/10) siang.
 
Menurutnya, penelitian kerukunan umat beragama dilakukan penyegaran setiap lima tahun terakhir. Penelitian untuk mengukur persentase kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2019 lanjut Alumni Islamic Studies California ini, telah didapatkan.
 
Hasilnya 73 persen masyarakat Indonesia mampu melakukan kehidupan beragama dengan baik dan rukun. Persentase tersebut naik dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 70 persen.
 
Sementara terkait indikator yang dijadikan penilaian antara lain iquity atau kesejajaran, toleransi, dan kerja sama. Meski belum dipublikasikan, dia memastikan data tersebut benar dan sesuai.
 
Kemudian, peringkat daerah yang memiliki kerukunan umat beragama paling tinggi yakni kawasan Indonesia timur. Sedangkan daerah dengan kerukunan beragama paling rendah yakni Provinsi Jawa Barat dan Banten.
 
"Jadi kita bersyukur, ber-khusnudzon baik. Meski masih ada persoalan," ucapnya.
 
Selanjutnya, masalah yang ditemukan Kemenag terkait dengan masalah keagamaan di Indonesia yakni pendirian rumah ibadah, pendidikan, dan aliran agama.
 
Pria asal Kudus, Jawa Tengah ini menjelaskan, salah satu yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama  adalah radikalisme. Pihaknya menemukan pemikiran radikal atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 di masyarakat.
 
Sebelumnya, Wahid Foundation juga merilis temuan pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, mengatakan, ada sejumlah temuan penting–terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan- yang ditemukan sepanjang 2018.
 
Pertama, naiknya pelanggaran KBB meski pun turun dari jumlah peristiwa. Dalam kurun waktu 2018, terjadi tindakan pelanggaran sebanyak 276 tindakan. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan 2017, yang hanya mencapai 265 tindakan. Sementara dari segi peristiwa, sepanjang 2018 ditemukan 192 peristiwa, jumlah itu lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan 213 peristiwa.
 
Adanya perbedaan jumlah peristiwa dari tindakan tersebut dikarenakan dari satu peristiwa kerap terjadi beberapa tindakan. Kedua, aktor non-negara masih mendominasi pelaku pelanggaran. Selama 2018, ada 130 pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara dan 146 dilakukan aktor non-negara. 
 
Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG