IMG-LOGO
Nasional

Sedekah Bumi Jepara Wadah Pendidikan Multikultural

Sabtu 5 Oktober 2019 14:0 WIB
Bagikan:
Sedekah Bumi Jepara Wadah Pendidikan Multikultural
Ahmad Saefuddin, pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah (Foto: NU Online/ Syakir NF)

Jakarta, NU Online

Desa Dermolo di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah memiliki konflik laten hubungan antarpemeluk agama Kristen dan Islam. Hal itu terjadi akibat adanya keinginan pendirian rumah ibadah Kristen. Namun, hal tersebut lebur dalam tradisi sedekah bumi. Masyarakat dari semua kalangan, dari berbagai agama mengikuti tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun itu.

 

“Sedekah bumi di Jepara itu selain memiliki dimensi agama dan budaya itu juga memiliki peluang untuk dijadikan medium inklusi sosial,” kata Ahmad Saefuddin saat menjadi panelis pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10).

 

Pasalnya, lanjut Saefuddin, masyarakat Nasrani kerap kali mendapatkan stigma dari mayoritas Muslim di sana, seperti tuduhan kristenisasi, hingga kurangnya mendapat pelayanan pendidikan agamanya.

 

“Kemudian dari pelayanan dasar anak-anak sekolah dasar di sana tidak mendapatkan buku pelajaran agama Kristen SD. Tidak ada satupun yang menyediakan fasilitas buku ajar,” ujar pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah itu.

 

Ketika ditelisik di dinas terkait, katanya, alasannya normatif karena memang di sana belum mencukupi kuota untuk mengirim guru maupun mengirim buku ajar. Padahal itu merupakan hak mereka sebagai warga.

 

Tradisi yang digelar setiap Jumat Kliwon bulan Zulhijah di desa tersebut, menurut Saefuddin, dapat meminimalisasi stigma yang berkembang yang berkembang di masyarakat. “Ternyata dari proses sedekah bumi itu bisa meminimalisasi stigma karena ritual-ritual yang berlangsung di dalam sedekah bumi itu meniscayakan antara Kristen, Islam, Budha, agama-agama yang ada di sana itu bisa berkumpul jadi satu,” jelasnya.

 

Dalam tradisi tahunan itu, terdapat ritual makanan atau makan bersama di makam leluhur desa. Baik umat Kristen, Islam, maupun Budha semuanya membawa makanan dari rumah sendiri-sendiri lalu dimakan bersama di sana.

 

“Ketika proses tersebut tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi hinaan,” katanya.

 

Sebelumnya, ada arak-arakan hasil bumi keliling desa. Kemudian sampai makam leluhur, biasanya masyarakat antusias berebut hasil bumi yang diarak tersebut. Sebab, mereka menganggap kalau dapat hasil bumi tadi itu dapat berkah sekalipun orang Kristen.

 

Bahkan, pada malam hari sebelumnya, mereka terjaga dan berdoa bersama di makam leluhur desa. Mereka secara bergantian memimpin doanya. “Agama apa pun terlibat dan biasanya diawali dengan doa bersama. Yang memimpin doa gantian itu dimensi agamanya,” ujarnya.

 

Meskipun di dalam pikiran mereka ada bayang-bayang konflik, tetapi melalui ritual ini, setidaknya bisa meminimalisasi hal tersebut. Sebab, semua kalangan berkumpul bersama, laki-laki maupun perempuan, baik yang memiliki status sosial yang tinggi seperti kepala desa dan perangkatnya maupun orang-orang yang dianggap biasa. Semuanya terlibat.

 

“Makanya tadi bisa membaur karena bertemu tadi sehingga meminimalisasi konflik,” katanya.

 

Pewarta: Syakir NF

Editor: Aryudi AR

Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 5 Oktober 2019 22:0 WIB
DPR Harus Libatkan Masyarakat dalam Putuskan UU
DPR Harus Libatkan Masyarakat dalam Putuskan UU
Ahmad Suaedy saat sambutan sebagai dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Jumat (29/3). (NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2019-2024 baru saja resmi diangkat sumpahnya pada awal Oktober lalu. Kompas merilis surveinya terkait kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR periode ini dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, lebih dari setengah responden mengaku tidak yakin.
 
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Suaedy, anggota Ombudsman Republik Indonesia, mengingatkan agar para anggota dewan betul-betul sadar dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusannya.
 
"Ini harus ada kesadaran diri anggota DPR, ya misalnya disiplin mendengarkan masyarakat," katanya kepada NU Online saat ditemui usai menjadi panelis pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, pada Kamis (3/10).
 
Jadi sebenarnya, lanjutnya, RUU bisa dibahas secara terbuka kemudian ditetapkan. Karenanya, Suaedy menegaskan bahwa anggota dewan harus sengaja melibatkan masyarakat.
 
"Bukan hanya masyarakat yang menuntut kesempatan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif," ujar Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
 
Di samping itu, Puan Maharani sebagai Ketua DPR mengaku tidak akan melahirkan banyak Undang-Undang (UU). Baginya, yang penting adalah kualitas UU yang diputuskannya.
 
Melihat visi demikian, Suaedy setuju. Tetapi dengan catatan kualitas yang sesungguhnya pro dengan rakyat, antikorupsi, proteksi terhadap lingkungan, dan mengafirmasi terhadap daerah-daerah tertinggal.
 
"Saya setuju dengan itu kalau kualitasnya betul-betul misalnya anti-korupsi, anti-penebangan liar, proteksi terhadap lingkungan dan hutan, kemudian tentang afirmasi terhadap daerah-daerah dan kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal, seperti Papua kemudian daerah-daerah pinggiran perbatasan dan lain sebagainya," jelasnya.
 
Prioritaskan Anti-korupsi
 
Suaedy juga menyampaikan bahwa ekonomi tetap tumbuh meskipun tidak pesat. Tetapi, ia melihat belum ada pemerataan. Hal itu tak sebanding dengan berbagai kerusakan dan korupsi.
 
"Saya kira harus diperhatikan itu. Kalau kualitas itu tidak memenuhi kriteria seperti itu, saya kira sulit ya. Ya, sudah secara kuantitas rendah, secara kualitas juga rendah. Ini masalah," katanya.
 
Jadi, ia menekankan pada tindakan anti-korupsi itu yang harus lebih progresif, tidak lagi defensif. Hal itu, menurutnya, bisa dilakukan dengan mengaktifkan kembali Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) agar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut.
 
"Sebenarnya ingin mengusulkan agar KPKPN itu dihidupkan lagi, LHKPN dihidupkan seperti KPK bisa secara aktif inisiatif menggeledah atau memeriksa kekayaan pejabat yang diduga tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak sah dan hasilnya bisa dilaporkan kepada penegak hukum," jelasnya.
 
Selama ini, terangnya, ada KPN di KPK sifatnya hanya pasif, hanya memerintahkan orang untuk laporan. Namun setelah laporan tidak ada apa-apanya, tidak ada tindakan.
 
"Kalau ada ekonomi yang mungkin tidak sah tidak ada tindakan. Jadi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kalau ada kecurigaan harta yang tidak sah juga misalnya melalui lembaga keuangan," pungkasnya.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Muhammad Faizin
Sabtu 5 Oktober 2019 20:0 WIB
Perkuliahan Online Lintas Kampus Inovasi di Era Digital
Perkuliahan Online Lintas Kampus Inovasi di Era Digital
Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Mamat S Burhanudin (Foto: NU Online/M Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Perkembangan dunia digital yang begitu cepat menuntut berbagai perubahan, tak terkecuali dalam soal perkuliahan. Beberapa kampus mulai membuka kelas daring (online) dengan menggunakan sejumlah platform digital.
 
Mengingat hal tersebut, dalam forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Inayatillah mengusulkan agar Kementerian Agama membuka kelas lintas jurusan, fakultas, bahkan lintas kampus.
 
Menanggapi usulan tersebut, Mamat S Burhanuddin, Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), mengaku mendukung inovasi pembelajaran di wilayah PTKI tersebut.
 
"Saya kira itu bagian dari terobosan inovasi proses pembelajaran memanfaatkan teknologi informatika dan terobosan-terobosan itu dari Kementerian Agama kita sangat mendukung," katanya saat ditemui pada penutupan AICIS 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10).
 
Meskipun demikian, terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi tersebut masih belum mendapatkan dukungan regulasi. Tetapi, Mamat menegaskan bahwa regulasi itu akan terus mengikuti perkembangan dari tuntutan setiap kampus.
 
"Jadi, kita biarkan terlebih dahulu inovasi itu bergerak. Nanti setelah massif, kita akan carikan regulasinya," kata alumnus Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat itu.
 
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menggarisbawahi bahwa yang terpenting adalah proses pembelajaran itu tetap mengacu kepada mutu proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi.
 
"Jadi, jangan sampai proses pembelajaran itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Tetap mengikuti zaman, tetapi tetap mutu proses pembelajaran itu harus dijaga," katanya.
 
Proses pembelajaran di pendidikan tinggi keagamaan Kementerian Agama, menurutnya, tidak bisa hanya melulu dimulai kebijakannya dari atas ke bawah. Tetapi, menurutnya, perlu juga pertimbangan aspirasi yang berkembang di bawah. 
 
Sebab, lanjutnya, pendidikan agama proses pembelajarannya tidak hanya sekadar transfer of knowledge, memindahkan atau memberikan ilmu pengetahuan ke anak didik. Lebih dari itu, ada sebuah proses pendidikan yang membentuk mental dan moral. "Apalagi keagamaan yang di situ tidak hanya nalar, tetapi juga ada hati," ucapnya.
 
Menurut akademisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini, proses pembinaan hati atau spiritualitas itu terkadang perlu tantangan tersendiri ketika itu harus dipenuhi proses pembelajarannya melalui teknologi di perguruan tinggi keagamaan, madrasah atau pesantren. "Terutama di perguruan tinggi keagamaan perlu ada mempertimbangkan itu penyadaran spiritualitas," pungkasnya.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan
Sabtu 5 Oktober 2019 19:15 WIB
Nahdliyin Jangan Terprovokasi Kelompok Takfiri
Nahdliyin Jangan Terprovokasi Kelompok Takfiri
Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim (Foto: NU Online/Muhammad Salim)
Garut, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim peringatkan umat Islam agar waspada terhadap kelompok takfiri, hal tersebut disampaikan dalam acara haul ke-45 KH Abdal Adzim bin Mad Nahri di Pesantren Sarongge Desa Cigintung Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat, Kamis (3/10).
 
Dalam tausyiahnya, KH Abbas menjelaskan bahwa kelompok takfiri bersembunyi dibalik ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai tameng. Karena tanpa hal tersebut, mereka tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. 
 
"Sejak zaman Khulafaurrasyidin, kaum takfiri berani mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, terutama sayidina Ali RA yang jelas termasuk calon ahli surga serta menantu Nabi Muhammad SAW," ujarnya.
 
Dijelaskan, kaum muslimin pada saat itu banyak terpengaruh terhadap doktrin tersebut, sehingga banyak kaum muslimin yang juga ikut mengkafirkan Sayidina Ali.
 
"Kelompok takfiri gunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai tameng, terutama untuk mengambil simpati masyarakat. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, kaum takfiri doktrin masyarakat awam dengan Al-Qur'an dan hadits sebagai senjata, sehingga mereka ikut mengkafirkan Sayidina Ali pada saat itu," tegas KH Abbas
 
Selain itu, KH Abbas juga ingatkan kepada warga NU Singajaya agar jangan sampai membenci ulama NU, membenci pemerintah, TNI, dan Polri apalagi Banser karena propaganda kelompok takfiri melalui bendera HTI. Karena sejatinya kalimat tauhid diagungkan oleh warga NU melalui tahlil yang diucapkan, bukan dituliskan di bendera.
 
"Jangan sampai bapak dan ibu benci terhadap ulama NU, benci pada pemerintah, benci pada TNI dan Polri, apalagi pada Banser, karena mereka adalah penjaga NKRI. Apalagi dengan bendera HTI, karena sejatinya yang mengagungkan kalimat tauhid itu NU, karena setiap warga NU membaca tahlil saat wirid dan tahlilan, bukan dituliskan pada bendera," tuturnya.
 
"Jangankan ulama NU, Sayidina Ali RA yang jelas-jelas sahabat nabi dan termasuk Khulafaurrasyidin saja dikafirkan, apalagi ulama zaman sekarang. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima doktrin agama karena dikhawatirkan berisi radikalisme," imbuhnya.
 
Kiai Abbas juga berpesan agar masyarakat masuk ke dalam NU atau kembali ke NU dan memahami NU secara holistik (menyeluruh). Karena tidak sedikit kiai, santri, dan masyarakat yang mengaku NU, walaupun secara keseharian mengamalkan dzikir, shalawat, qunut, dan lainnya. 
 
"Namun harakah (gerakan) dan fikrahnya (pemikiran) bertentangan dengan NU. Sehingga Allah akan mencabut keberkahannya dan disatukan dengan pengkhianat," tutupnya.
 
Terlihat dalam acara tersebut Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KH Aceng Abdul Mujib Pengasuh Pesantren Safinatul Faizin Fauzan 2 KH Aceng Abun Sohibul Burhan, Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan 1 sekaligus Rais Syuriah MWCNU Sukaresmi KH Aceng Muhammad Ali, Pengurus MWCNU Kecamatan Singajaya.
 
Hadir pula Kapolsek Kecamatan Singajaya Iptu Sahono, Kepala Desa Cigintung Dida, puluhan ajengan, pimpinan pesantren, alumni, dan ratusan masyarakat Garut dengan khidmat mengikuti acara haul sampai akhir.
 
Kontributor: Muhammad Salim
Editor: Abdul Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG