IMG-LOGO
Opini

17 Oktober 2019: Selamat Datang Kewajiban Bersertifikat Halal (2)

Senin 7 Oktober 2019 5:0 WIB
Bagikan:
17 Oktober 2019: Selamat Datang Kewajiban Bersertifikat Halal (2)
null

Oleh Mastuki HS

 

Apapun kondisinya, 17 Oktober sudah di depan mata. Tak boleh ada kata mundur, apalagi mengelak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diamanahi oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk melaksanakan jaminan produk halal, siap tak siap harus siap. Karenanya, berbagai persiapan mesti dilakukan. Semua tenaga harus dikerahkan. Semua jaringan mesti dimanfaatkan. Segala sumberdaya (resources) tak boleh tidak harus diberdayakan. Beruntung BPJPH punya stakeholders halal yang banyak. Setidaknya dua belas kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan persoalan halal. Ini menjadi modal institusional (institutional capital) penting jika disinergikan dengan maksimal. Artinya, soal halal menjadi konsen banyak pihak.

 

Rapat kordinasi antar kementerian dan lembaga yang diinisiasi BPJPH tanggal 2 Oktober lalu memercikkan optimisme dan kesiapan pemerintah menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal 17 Oktober 2019. Kementerian perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, luar negeri, dalam negeri, BPOM, KAN, bahkan Polri hadir dan menyatakan komitmen. BPJPH juga menyodorkan naskah nota kesepahaman untuk mengikat para pihak dalam membantu layanan, sosialisasi, edukasi, fasilitasi sertifikasi halal sampai penyediaan penyelia halal yang akan bertugas sebagai ‘pendamping’ proses produksi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah ini menjawab aspirasi banyak pihak menginginkan adanya semacam discriminative action dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal.

 

Sertifikasi halal adalah ranah pelayanan publik yang menjadi konsen Ombudsman RI. Beberapa waktu lalu Ombudsman melansir hasil pengawasan terhadap kesiapan layanan BPJPH dalam melaksanakan mandat UU 33 tahun 2014. Menurut Ombudsman, salah satu titik kritis BPJPH adalah ketidaksiapan pelaksana sertifikasi halal di daerah. Temuan ini tak sepenuhnya benar karena status BPJPH sebagai PK-BLU tak memiliki struktur organisasi di daerah. Namun demikian, komitmen mendekatkan layanan ke masyarakat, BPJPH dalam waktu dekat akan membentuk “perwakilan” di daerah melalui Kanwil Kemenag. Selain karena resource yang dimiliki Kanwil cukup memadai, ada ASN/PNS dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), langkah ini guna merespon lesson learned MUI yang telah melaksanakan layanan desentralisasi dalam sertifikasi halal sampai provinsi. LPPOM-MUI mendelegasikan layanan sertifikasi halal ke daerah untuk jenis produk lokal. Sidang fatwa penetapan kehalalan produk pun dilaksanakan MUI Provinsi. Dengan membuka layanan di Kanwil Kemenag, BPJPH berharap akan terjadi akselerasi layanan sertifikasi halal seperti diinginkan para pelaku usaha. MUI sebagai partner strategis BPJPH dalam 3 skema utama kerjasama: akreditasi LPH, sertifikasi auditor halal, dan penetapan kehalalan produk.

 

LPPOM-MUI saat ini adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan fungsi LPH, yakni pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Mengacu pada UU JPH, LPH existing tetap diakui. Yang dimaksud klausul ini adalah LPPOM-MUI. Karena itu, dalam RPMA posisi LPPOM sebagai LPH dipertegas lagi. Sebagai lembaga pemeriksa/pengujian produk, LPH adalah bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. Karena itu, LPPOM-MUI diberi waktu dua tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan PMA setelah diundangkan. Pada saat yang sama, BPJPH akan mendorong pendirian LPH baru di berbagai daerah. Tujuannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk sertifikasi halal.

 

Dari Voluntary menjadi Mandatory

 

BPJPH masih seumuran jagung. Lahir tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH langsung dipaksa berlari untuk mengemban tugas berat menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Sebagai anak kandung Kemenag RI, BPJPH sejatinya melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang lebih 30 tahun dilaksanakan oleh MUI bersama LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obatan-Obatan dan Kosmetika). Karenanya, kurang bijak jika menilai dan berharap lebih terkait dengan JPH otomatis berjalan seperti sediakala.

 

Perpindahan pengelolaan dari MUI ke BPJPH perlu masa transisi yang cukup dan diatur secara smooth dan wise. Infrastuktur halal dan sumberdaya yang dimiliki MUI sebagai modal, tapi tak bisa dialihkan begitu saja dan tiba-tiba. Ketegangan psikologis tak bisa dipungkiri muncul jua. Struktur organisasi dan manejemen pastilah berubah senafas dengan bisnis proses yang berbeda. Lingkungan strategis dan tantangan yang dihadapi BPJPH tentu berbeda dengan MUI saat memulai pelayanan halal 30 tahun lalu. Kompleksitas masalahnya juga unik, tak bisa disamakan. Lebih-lebih ketika jabang bayi bernama BPJPH lahir di saat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kesadaran publik terhadap halal makin membaik. “Solusi yang tepat di waktu yang tepat” tampaknya diperlukan.

 

Anyway, ekspektasi masyarakat sudah kadung besar. Kehadiran BPJPH diangankan sebagai era baru penyelenggaraan halal di Indonesia. Dengan hastag #HalalIndonesia, BPJPH mengambil peran historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory); dari semula dilaksanakan oleh ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang secara eksperiensial telah berhasil dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Kementerian Agama yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan keluar terbaik bagaimana relasi agama dan negara dirajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Bagi umat Islam, persoalan halal bukan semata soal produk, tapi berkaitan dengan sipiritualitas karena merupakan perintah agama. Al-Quran menyebut perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban). Sekian hadits bicara soal pentingnya konsumsi halal yang berimplikasi pada pembentukan karakter muslim. Halal dalam perspektif ushuliyah merupakan kebutuhan dasar manusia (ad-dharuriyat al-khamsah) untuk menjaga kelangsungan hidup: hifd al-nafs, hifd al-nasl.

 

Pada saat yang sama, penyelenggaraan halal menemukan pijakan kuat pada konstitusi Indonesia, yakni UUD RI 1945, terutama pasal 29 ayat 2 yang mengamanatkan “negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Untuk menjamin itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Atas amar inilah, lahir UU nomor 33 tahun 2014 yang menyebutkan tujuan penyelenggaraan JPH adalah  1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

 

Kini, produk halal telah menjadi kesadaran global bahkan gaya hidup (halal life style). Karenanya mengelola halal meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir. Halal-value chain. Halal juga berkaitan dengan multi-stakeholders. Penetapan kehalalan produk perlu peran institusi lain: otoritas keagamaan (MUI), lembaga pemeriksa dan pengujian produk (LPH), pengawas produk (BPOM), peredaran barang/produk dari dalam dan luar negeri (Kementerian perindustrian, perdagangan, bea cukai), hubungan luar negeri, kerjasama internasional dengan lembaga halal negeri (Kemenlu), hingga lembaga akreditasi (KAN, BSN). Belum lagi pelaku usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro di bawah kordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain (Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda, dan Kemendag).

 

Banyak pihak yang konsen dengan halal. Presiden, Wapres, MUI, para menteri, perguruan tinggi, pemda, ormas keagamaan, para pelaku usaha, dan dunia bisnis. Untuk memastikan layanan sertifikasi halal dipersiapkan dengan optimal, konsolidasi internal dan kordinasi serta komunikasi lintas instansi mesti harus tempuh. Kepalang tanggung. Amanat UU mesti dijalankan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang.

 

Penulis adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH

Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 5 Oktober 2019 18:0 WIB
Kobhung dalam Budaya Madura: Fungsi Sosial, Ekonomi, dan Agama
Kobhung dalam Budaya Madura: Fungsi Sosial, Ekonomi, dan Agama
Kobhung atau secara sederhana disebut "langgar" di Pamekasan, Madura. (Foto: eMadura.com/Ahmad)
Oleh R. Ahmad Nur Kholis
 
Istilah “khobhung” dalam bahasa Madura merujuk pada sebuah bangunan kecil terbuat dari bahan yang sebagian besar adalah bambu. Bangunan kobhung ini dimiliki oleh sebagian besar—atau bisa dikatakan semua—masyarakat Madura. Bangunan ini biasanya dibangun di halaman depan rumah di bagian barat dan menghadap ke timur. Hampir semua bangunan—jika tidak boleh mengatakan semua—kobhung di Madura bentuknya menyerupai balok. Kecuali bagian atasnya yang dibuat layaknya genteng rumah pada umumnya masyarakat Indonesia.
 
Bangunan kobhung bisa ditemui pada--dan dimiliki oleh—setiap keluarga di Madura. Umumnya keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak memiliki satu bangunan kobhung di halaman rumahnya. Keluarga besar yang tinggal satu rumah atau berdekatan memiliki satu bangunan kobhung dalam satu kompleks. Namun ada juga yang memiliki lebih dari satu.
 
Bangunan kobhung umumnya dimiliki oleh masyarakat biasa, dan bukan masyarakat elite agama seperti kiai dan ustadz. Hal ini karena di rumah kiai dan ustadz sudah ada mushala atau masjid yang mana fungsi utama dari kobhung itu sudah terwakili oleh keduanya meskipun tidak bisa semuanya. Beberapa kiai pesantren juga ada yang membangun kobhung meskipun sudah memiliki masjid untuk setidaknya menerima tamu di sana. Atau sebagai tempat acara keagamaan yang melibatkan masyarakat umum.
 
Hampir semua konstruksi kobhung di Madura sejak dulu dibangun mirip semacam rumah panggung di Sumatera. Bangunan ditopang dengan empat sampai sembilan tiang kayu atau bambu di bagian bawahnya. Kemudian setinggi seperempat atau setengah meter bangunan dihamparkan bambu yang dipotong kecil dan panjang ditata menghampar sebagai lantainya. Kecuali sisi depan yang terbuka secara keseluruhan, semua sisi balok dari bangunan kobhung ini tertutup dengan anyaman bambu yang dalam bahasa Madura disebut ‘tabing’ (Jawa: gedhek). Pada akhir-akhir ini, sudah bisa ditemui beberapa kobhung di Madura yang sudah tak lagi dibangun dengan konstruksi rumah panggung dan sudah menggunakan bahan kayu.
 
Dalam tradisi orang Madura, bangunan kobhung ini memiliki banyak fungsi, baik dalam segi tradisi sosial, agama, maupun ekonomi. Dalam tradisi sosial, bangunan kobhung dalam masyarakat Madura dapat berfungsi dalam beberapa hal, seperti tempat bersantai dan bercengkrama keluarga, menerima tamu, juga tempat beristirahat para tamu atau sanak famili yang berkunjung dari jauh. Bangunan kobhung yang biasanya terletak di halaman rumah (rata-rata di halaman bagian barat dan menghadap ke timur) membuat siapa yang berada di kobhung itu menjadi nyaman merasakan angin yang sepoi-sepoi. Dalam kondisi begitu, suasana kebersamaan keluarga menjadi sedemikian nyaman. Tamu yang beristirahat pun menjadi enak karena penat hilang dan pikiran tenang.
 
Jika saja si tuan rumah menyelenggarakan acara kemanten (upacara pernikahan), kobhung juga difungsikan untuk menyelenggarakan akad nikah. Undangan VIP khusus tokoh-tokoh semacam kiai dan ustadz kampung juga biasanya di dalam kobhung itu. Sedangkan undangan masyarakat umum digelarkan tikar, karpet atau terpal di depan kobhung atau di halaman rumah shahibul hajat.
 
Dalam tradisi keagamaan, kobhung bagi masyarakat Madura dapat difungsikan sebagai tempat shalat keluarga. Tamu yang datang pun biasanya shalat di sana. Bangunan yang diletakkan di posisi sebelah barat halaman dan menghadap ke timur rupanya mengikuti bangunan masjid. Sehingga masyarakat juga bisa mengetahui arah kiblat dengan melihat kobhung itu. Sejauh penulis mengamati, beberapa kobhung yang penulis temui di daerah pamekasan memiliki tempat pengimaman (mihrab). Hal ini menunjukkan fungsi spesifik dalam kehidupan keagamaan masyarakat Madura.
 
Selain itu, masyarakat Madura juga memanfaatkan fungsi kobhung ini dalam ritual-ritual keagamaan lain yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Tahlilan, Mauludan, dan juga hajatan kecil yang melibatkan tetangga-tentagga pemilik kobhung juga dilaksanakan di sana. Hal ini logis karena undangan yang banyak biasanya menyebabkan ruang tamu di rumah tidak mencukupi.
 
Dari sudut pandang kegiatan ekonomi masyarakat, kobhung oleh masyarakat Madura difungsikan sebagai tempat menimbun hasil panen pertanian. Bisa berupa pertanian padi, jagung atau lainnya, namun seringnya hasil pertanian yang disimpan di situ adalah tembakau. Tembakau yang sudah dipetik daunnya disimpan secara tertata rapi di dalam kobhung itu. Kemudian sehari atau dua hari kemudian para tetangga diundang untuk bersama-sama menggulung daun-daun itu menjadi gulungan sebesar lengan orang dewasa.
 
Jika saja semua daun itu sudah digulung, maka malam harinya langsung dirajang menjadi potongan kecil-kecil seperti tembakau yang kita temui dalam rokok itu. Akan tetapi proses tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan setelah itu rajangan tembakau tersebut harus dijemur selama beberapa hari sampai kering hingga kemudian siap dijual ke gudang. Hal yang perlu dicatat di sini dalam kaitannya dengan fungsi kobhung adalah bahwa semua kegiatan dari penimbunan hasil panen sampai proses perajangan itu dilaksanakan di kobhung atau di depannya.
 
Bangunan yang menyerupai rumah panggung mini, menjadikan bagian bawah kobhung ini kosong (Jawa: glowong). Tempat di bagian bawah ini oleh masyarakat difungsikan seperti gudang penyimpanan kayu bakar. Juga dapat berfungsi sebagai tempat beristirahatnya ternak seperti ayam, bebek atau itik di siang hari. Beberapa ternak seperti itik bahkan tidak dibikinkan kandang dan berada di bawah kobhung meskipun malam hari.
 
Penulis belum mengetahui sejarah mengenai bagaimana dan sejak kapan budaya memiliki kobhung di masyarkat Madura itu dimulai. Yang jelas budaya kobhung sudah sedemikian melekat dalam diri masyarakat di sana dan merupakan sebuah budaya yang unik.
 
 
Penulis adalah kader NU kelahiran Pamekasan Madura; alumni Program Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma)
 
 
--------------
Artikel ini diterbitkan kerja sama antara NU Online dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo
Sabtu 5 Oktober 2019 15:0 WIB
17 Oktober 2019: Selamat Datang Kewajiban Bersertifikat Halal (1)
17 Oktober 2019: Selamat Datang Kewajiban Bersertifikat Halal (1)
Ilustrasi NU Online

Oleh Mastuki HS

 

Menjelang pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal yang akan dimulai 17 Oktober 2019, pihak yang paling merasa kuatir dan bertanggung jawab adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Betapa tidak, 17 Oktober 2019 tinggal hitungan jari, tapi tanda-tanda ke arah persiapan launching kewajiban sertifikasi halal belum kelihatan dilakukan lembaga ini. Ada pihak yang pesimis mandat BPJPH mengemban tugas menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) sulit direalisasikan. Bahkan pihak ini terang-terangan meminta BPJPH tidak memaksakan pelaksanaan sertifikasi halal per 17 Oktober karena tidak siap baik infrastruktur, SDM, maupun suprastrukturnya. Tuntutan yang mengemuka, kalau memang BPJPH belum siap, serahkan saja penyelenggaraan JPH kepada lembaga yang selama ini berkecimpung mengurusi sertifikasi halal.

 

Benarkah BPJPH belum siap melaksanakan mandat Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? Jika 17 Oktober 2019 kewajiban bersertifikat halal belum bisa dilaksanakan, apa solusinya? Jawaban klise bisa disampaikan: bagaimana mungkin BPJPH bisa melaksanakan tugas berat ini wong perangkat regulasinya belum lengkap. Coba hitung mundur, meski UU JPH diundangkan 2014 tetapi aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) baru ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 April 2019, dan diundangkan 3 Mei 2019. Sementara banyak pasal dalam UU JPH maupun PP memberi amanat untuk “diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)”. Meski pejabat dan staf BPJPH menyiapkan draf PMA secara paralel saat ‘menunggu’ keluarnya PP, klausul dan norma yang dirancang dalam Rancangan PMA (RPMA) amat banyak. Ada 15 pasal dalam PP dan 12 pasal di UU JPH yang langsung mengamanatkan ke PMA untuk pengaturan teknis. Akibatnya, berkali-kali PMA terpaksa bongkar pasang. Entah berapa kali rapat, kordinasi, FGD, dan pertemuan digelar untuk membahas draf atau rancangan PMA. Baik dengan kementerian/lembaga/instansi terkait maupun dengan pakar dan unit internal Kementerian Agama.

 

Dari MUI ke BPJPH

 

Penyiapan aturan teknis berupa PMA memang menjadi keniscayaan. Karena norma dan klausul dalam UU maupun PP banyak bersifat general berupa diktum umum, meski ada yang detil pengaturannya, tapi juga banyak yang perlu penjabaran agar bisa operasional. Kerjasama internasional, misalnya, di PP sudah detil pengaturannya. Namun saat menyangkut keterlibatan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam penilaian kesesuaian (khususnya syariah) maupun mutual recognition and agreement atau dalam bahasa normanya: saling pengakuan dan keberterimaan, rumusan yang terdapat di PP tak mencukupi. Karenanya perlu elaborasi dan kejelasan. Rapat pembahasan dengan MUI menyepakati agar norma di PMA perlu secara clear menegaskan positioning MUI dalam skema penetapan kriteria kehalalan dan akreditasi lembaga halal luar negeri (LHLN).

 

BPJPH menerima banyak proposal kerjasama atau pendirian lembaga halal dari berbagai negara atau halal certification body. Ada yang ingin memperpanjang kerjasama penerimaan sertifikat halal luar negeri (SHLN) yang sudah berjalan selama ini dengan MUI. Ada inisiatif untuk melakukan MoU baru dengan BPJPH. Banyak perwakilan negara yang datang ke BPJPH menanyakan bagaimana mekanisme dan prosedur penerimaan sertifikat halal dari negara mereka ke Indonesia. Mengacu pada norma di PP maupun UU tak cukup jelas bagaimana mekanisme kerjasama dimaksud dilakukan. Karena jaminan produk halal akan beralih ke BPJPH sebagai representasi negara, pastilah ada pelibatan otoritas kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan luar negeri, yakni Kemlu. Maka kordinasi dengan Kemlu mutlak dilakukan.

 

Pengaturan di PMA tak cukup hanya itu. Ketika melibatkan halal certification body, realitasnya ada negara yang tak memiliki lembaga halal di negara asalnya (disingkat: LANA). Kalaupun ada LANA, tak otomatis lembaga halal di suatu negara memiliki kesamaan kriteria penetapan halal seperti berlaku di Indonesia (MUI sebagai lembaga otoritas fatwa penetapan kehalalan produk dan LPH yang bertugas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk). Kini tambah ada unsur pemerintah yang pelaksanaannya berada di BPJPH. Kian kompleks kondisinya. Padahal dalam klausul “pengakuan dan keberterimaan” sertifikat halal luar negeri maupun penilaian hasil kesesuaian (akreditasi), ada lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia yang diberi mandat tugas itu, dalam hal ini KAN (Komite Akreditasi Nasional). Jadi, sebelum melakukan MoU, dua negara yang akan melakukan kerjasama di bidang halal perlu memiliki ketentuan yang sama; kriteria penetapan kehalalan produk yang disepakati; status dan kesiapan lembaga halalnya; dan tak kalah penting: dimulai dari G to G cooperation yang dalam hal ini otoritas Kemlu.

 

Itu gambaran konkrit betapa merumuskan kerjasama di bidang halal dengan LHLN tak semudah yang dibayangkan. Krusial. Banyak pihak yang terlibat dengan otoritas masing-masing. Maka dari itu, perumusan ke dalam norma PMA membutuhkan waktu dan diskusi berkali-kali sampai pada norma yang disetujui antar-pihak. Dan disini uniknya PMA halal ini. Mengatur satu materi hukum dengan atau harus melibatkan banyak kementerian/instansi terkait. Pemandangan seperti itu sudah dimulai saat meng-goal-kan UU maupun PP JPH beberapa tahun lalu. Saat pembahasan RPMA, hal yang sama tak kalah rumitnya.

 

Salah satu yang berubah dari mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal dibanding sebelumnya adalah proses sertifikasi halal. Jika sebelumnya prosesnya berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), karenanya relatif mudah kordinasinya dalam satu payung lembaga. Dengan lahirnya BPJPH, proses sertifikasi ditangani beberapa lembaga: BPJPH, LPH, dan MUI plus kementerian terkait. Pendaftaran produk dari pelaku usaha harus melalui BPJPH. Setelah pemeriksaan dokumen kelengkapan, berkas diserahkan ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk diperiksa atau uji laboratorium. Hasil pemeriksaan/pengujian yang sudah diverifikasi BPJPH selanjutnya diajukan ke MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Barulah jika dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH mengeluarkan serfifikat halal. Mbulet gak tuh? Terkesan berbelit-belit, tapi itulah prosedur dan mekanisme baru yang harus ditempuh pelaku usaha. Dalam perumusan di PMA, tatacara sertifikasi halal ini menguras energi tersendiri. 

 

Belum lagi mekanisme pembayarannya. Sebagai Satker PK-BLU (Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum), BPJPH tak dapat menetapkan biaya layanan sendiri. Melainkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif yang akan dijadikan patokan dalam pengenaan biaya layanan yang banyak: sertifikasi halal, akreditasi LPH, registrasi SHLN, registrasi auditor halal, uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan penyelia halal, dan lain-lain. Kordinasi penetapan tarif layanan dengan Kemenkeu tak kalah peliknya. Menyangkut besarannya maupun komponen dan rinciannya. Menggunakan standar fix cost-kah atau variabel cost (rentang biaya). Satu harga untuk semua atau menggunakan range? Sementara jenis produk dan variannya begitu banyak.

 

Ada produk yang bahannya sederhana, terdiri tiga atau lima bahan. Di sisi lain ada bahan yang titik kritisnya sampai bertingkat A-B-C-D. No risk, low risk sampai high risk. Dalam menentukan definisi produk, jenis produk, kelompok produk, dan varian seperti itu, debatnya gak ketulungan. Apalagi kategori pelaku usaha atau perusahaan juga berlevel-level: besar, menengah, kecil, mikro, bahkan super mikro. Apakah perusahaan besar akan dikenakan tarif yang sama atau berbeda dengan pedagang kaki lima. Sebagai produk, keduanya sama-sama dikenakan kewajiban bersertifikat halal. Kalau dibedakan, apa ukuran dan kriterianya? Debat ini terjadi beberapa kali sampai Sekretariat Wapres yang konsen tentang jaminan produk halal “turun tangan” dengan mengundang stakeholders halal (pelaku usaha, asosiasi, perusahaan) maupun kementerian dan instansi terkait seperti Kemenkeu, Kemenko PMK, BPJPH, MUI, dan LPPOM-MUI untuk bisa mencapai kata sepakat mengenai besaran biaya atau tarif. 

 

Penetapan tarif memang krusial karena menyangkut kepentingan pelaku usaha yang berbeda-beda. Bagi perusahaan besar dan menengah barangkali tarif tidak menjadi masalah. Namun tidak demikian bagi usaha kecil dan mikro. Dari 20-an juta usaha mikro dan kecil diestimasikan separuh lebih terkena kewajiban bersertifikat halal. Meski PP dan PMA ini menoleransi adanya “penahapan” dalam pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal, misalnya produk makanan dan minuman diberi waktu antara 17 Oktober 2019 sampai 2024 (5 tahun). Grass period atau tenggat waktu ini tak serta merta bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat waktu oleh pelaku usaha kecil dan mikro. Salah satunya ya soal biaya. “Wong untuk membiayai produksi saja sudah ngos-ngosan, kok masih harus mensertifikasi produk”, begitu kira-kira argumennya.

 

Keluar dari kerumitan ini, PP sebenarnya memberi way out : “Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain: pemerintah pusat melalui APBN, pemda melalui APBD, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, atau komunitas” (PP Pasal 62). Ketika merumuskan secara operasional nomenklatur “fasilitasi” ini, tim RPMA bergelut dengan argumen bagaimana mekanisme fasilitasi itu diberlakukan untuk pengurusan sertifikasi halal. Apakah gratis atau membayar, berapa besarnya. Meliputi apa saja. Bagaimana mekanismenya. Kalau hendak melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM atau Pemerintah Daerah, bagaimana peran mereka masing-masing.

 

Beberapa asosiasi usaha makanan dan minuman (mamin) mengusulkan agar pemerintah mensubsidi alias menggratiskan pengurusan sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil. Implikasi dari usulan ini serius. Pertama, kalau usulan ini diterima, bagaimana perolehan pemasukan BPJPH sebagai PK-BLU yang harus mengurusi administrasi dan kebutuhan operasional lainnya? Kedua, kalau sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro digratiskan, siapa yang menanggung biaya operasional LPH dalam memeriksa atau menguji produk, dan MUI yang melaksanakan sidang fatwa. Ketiga, makna fasilitasi yang diberikan pihak-pihak di atas perlu pengaturan. Siapa yang menetapkan. Keempat, kalau subsidi diberlakukan, siapa yang berhak menerima. Berapa banyak pelaku usaha. Bagaimana pelaksanaannya. Dan seterusnya. Artinya, penormaan dalam PMA mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga lain. Dan itu perlu kordinasi dan konsolidasi, MoU atau nota kesepahaman agar pelaksanaannya tak salah sasaran.

 

Elemen penting sertifikasi halal adalah LPH. Sebulan sebelum pemberlakuan kewajiban sertifikat halal, tak satupun LPH yang berhasil didirikan oleh BPJPH. Padahal banyak ormas keagamaan, yayasan atau perkumpulan, perguruan tinggi negeri, unit di kementerian/lembaga, dan juga pesantren yang sudah mengajukan proposal ke BPJPH. Numpuk di meja. Tak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena perangkat regulasinya tak mencukupi. Dan itu ada di rumusan PMA yang secara operasional mengatur tata cara pendirian LPH. Jadi, meskipun kebutuhan adanya LPH amat mendesak, BPJPH belum bisa mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH. Lagi-lagi, dalam pemeriksaan keabsahan dokumen dan visitasi lapangan atas pengajuan LPH, BPJPH melibatkan MUI untuk memastikan kelaikan dan kelayakan proposal, terutama dari aspek kesesuaian syariah/halal terpenuhi. Poin ini tidak diatur eksplisit di PP, namun penting dinormakan secara implisit di PMA.

 

Salah satu persyaratan pendirian LPH harus memiliki minimal 3 (tiga) orang auditor halal. Masalahnya, auditor halal ini harus terlebih dahulu mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) dan uji kompetensi yang diselenggarakan MUI (PP, Pasal 22). Sebagai ilustrasi, kalau di tiap propinsi akan berdiri 3 (tiga) LPH, kebutuhan auditor halal yang harus terpenuhi minimal 300 orang. Untuk melatih dan menguji kompetensi auditor sesuai persyaratan regulasi, perlu waktu dan biaya, juga kecepatan menyiapkan diklat dan uji kompetensi. Meski sudah ada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disepakati BPJPH dan MUI, pelaksanaan uji kompetensi tak serta merta dapat direalisasikan dalam waktu cepat. Apa implikasinya? Persyaratan pendirian LPH akan terkendala. Padahal LPH adalah homebase para auditor halal. Rancangan PMA mengatur detil tatacara pengangkatan, pemberhentian, pengajuan, registrasi, diklat, dan uji kompetensi auditor halal.

 

Penulis adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH

Jumat 4 Oktober 2019 7:0 WIB
Akankah Indonesia Seperti Mesir?
Akankah Indonesia Seperti Mesir?
Mahasiswa berdemonstrasi memprotes DPR terkait sejumlah RUU di Jakarta, 24 September 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Oleh Achmad Murtafi Haris
 
Dalam perjalanan mengantar utusan resmi al-Azhar Mesir untuk Indonesia, Muhammad al-Husayni Farg, dia sempat bertanya, “Ada apa gerangan para mahasiswa keluar ke jalan dengan seragam almamater?” Saya jawab bahwa mereka akan melakukan aksi demonstrasi. Dia kemudian bertanya tentang tuntutan demo yang kemudian saya jawab bahwa mereka menolak pengesahan rancangan undang-undang. Dia kemudian bergumam, “Yah beginilah demokrasi, kamu bebas protes apa saja, dan saya (pemerintah) bebas melakukan apa saja” (ta’taridl ma tasya’ wa ana af’alu ma asya’). 
 
Berdemokrasi tidaklah mudah sebab ia terkait dengan benturan hak-hak individu dan kelompok. Hak berekspresi berbenturan antara satu dengan yang lain, dan hak menentukan nasib sendiri yang berbenturan dengan hak nasib orang lain. Karena semua punya hak untuk berbicara, maka yang lain juga punya hak yang sama untuk mendukung atau tidak. Benturan itu bisa antar-individu atau kelompok seperti antara mahasiswa dan DPR atau pemerintah, dan bisa intra-kelompok atau seperti di dalam kelompok mahasiswa sendiri. Mahasiswa punya hak untuk ikut demo dan tidak ikut, keduanya dijamin oleh demokrasi. 
 
Membiarkan terjadinya benturan-benturan itu bukan tanpa tujuan. Ia laksana sebuah logam besi, untuk menjadi bentuk yang diinginkan, kapak seumpama, ia harus dipukul terus-menerus hingga menjadi bentuk yang diharapkan. Logam perak atau emas, ia harus dipukul-pukul untuk menjadi cincin perhiasan. Permasalahannya adalah, untuk memukulnya perlu menggunakan ilmu. Setelah jadi bentuk tertentu, pukulan pun dihentikan, sebab kalau terus dipukul ia akan kehilangan bentuknya dan rusak. Jadi ada saatnya pukulan itu dihentikan, dan ada saatnya pukulan itu dimulai, dikeraskan dan dipelankan. Cincin tidak akan jadi tanpa benturan, dan cincin juga bisa rusak jika tidak ahli dalam memukul logam. 
 
Dalam konteks demokrasi, seseorang butuh ilmu dan keahlian. Tanpa keduanya, demokrasi tidak menemukan bentuknya dan yang terjadi hanyalah benturan-benturan luapan ekspresi yang dijamin konstitusi. Prof Muhammad Nuh, mantan menteri pendidikan nasional yang sekarang memimpin Dewan Pers Nasional, ikut mengkritik RUU yang melarang penghinaan presiden. Beliau mengatakan bahwa antara kritik terhadap presiden dan penghinaan atas presiden sangatlah tipis sehingga berpotensi memasung kebebasan pers.
 
Dalam argumen yang lain yang kontra RUU tersebut merujuk apa yang ada di Barat di mana memperolok presiden dengan membuat karikatur binatang untuknya diperbolehkan, mengapa di Indonesia dilarang? Di Barat bahkan kebebasan berekspresi adalah tanpa batas. Kalau di Indonesia memperdebatkan larangan penghinaan atas presiden tapi sepakat melarang penghinaan atas agama, maka di Barat untuk yang kedua pun (menghina agama), dibebaskan. Dan itu adalah simbol pembelaan atas manusia (eksistensialisme) dan terbebaskannya mereka dari kungkungan otoritas agama (gereja). Atau kalau seperti kata Nietzsche: Tuhan telah mati (dan sekarang manusia yang berkuasa). Kebebasan menghina agama adalah simbol pergeseran haluan hidup manusia dari yang semula demi tuhan (teosentrisme) menjadi demi manusia (antroposentrisme). 
 
Meniru Barat untuk membolehkan menghina presiden tanpa boleh menghina agama, dengan demikian seolah sebuah duplikasi yang tidak utuh. Tapi, sangat bisa dipahami karena memang tidak sama antara kebudayaan Indonesia dan Barat sehingga dimungkinkan tidak meniru secara menyeluruh. 
 
Kritik sebagai sebuah tradisi demokrasi juga berlaku untuk semua. Tidak hanya pemerintah yang harus mau dikritik, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan agama juga harus mau dikritik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Presedium Alumni (PA) 212, Parpol, kesemuanya juga harus siap dikritik sebagai wujud dari kebebasan berekspresi. Dengan kebebasan yang dijamin konstitusi, ia potensial menjurus pada penghinaan tatkala polemik dan pertarungan memanas. Caci maki dan umpatan liar menjadi jamak dan menimbulkan disharmoni sosial. Pertanyaannya, apakah kebebasan itu perlu dikendalikan demi harmoni sosial atau harmoni sosial dikorbankan demi kebebasan?
 
Mesir pasca penggulingan Muhammad Mursi dan naiknya Abdel Fatah El-Sisi menjadi contoh dari kebebasan yang dikekang demi harmoni sosial. Tentu hal itu merupakan kemunduran dari sisi demokrasi. Dibandingkan dengan masa Husni Mubarak, presiden yang berkuasa 30 tahun (1981-2011) yang dijatuhkan oleh revolusi rakyat Mesir, kebebasan di era kini tidak lebih baik. Pada era Mubarak terdapat koran oposisi, al-Sha’ab, yang seluruh isinya kritik terhadap pemerintah. Sementara saat ini, tidak ada. Apakah penggulingan Mubarak kemudian menjadi keliru dengan kualitas demokrasi yang menurun? Jawabannya, tentu tidak. Mubarak sudah seharusnya turun karena kelamaan berkuasa bukan karena membungkam kebebasan ekspresi. Kesalahan Mubarak persis sama dengan Soeharto. Keduanya tidak tahu caranya turun karena keduanya naik bukan dari pemilu. Untuk turun, keduanya harus mengadakan pilpres yang baik Mubarak maupun Soeharto belum pernah mengalami sebelumnya. 
 
Apa yang terjadi di Mesir yang tidak mengarah pada perubahan yang lebih baik dalam praktik demokrasi pasca penggulingan Mubarak tentu jangan terjadi di Indonesia pasca penggulingan Soeharto (1998). Kudeta atas Muhammad Mursi (2012-2013) presiden terpilih dari Ikhwanul Muslimin oleh militer menjadi titik balik demokrasi Mesir. Hal serupa (kudeta militer) tidak terjadi di sini yang membuat rezim yang digulingkan beserta kelompoknya harus dipasung dan kebebasan dikorbankan karena trauma politik.
 
Tidak bisa disamakan antara kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia sehingga harus mengorbankan kebebasan orang banyak demi menyingkirkan mereka. Tidak seperti halnya di Mesir yang mengontrol kebebasan ekspresi demi stabilitas politik, di Indonesia kebebasan itu sangatlah terbuka lebar, hanya masalah kebebasan menghina dan mencaci maki yang menjadi perdebatan bukan kebebasan berekspresi itu sendiri. Indonesia memperdebatkan batasan kebebasan bukan kebebasan itu sendiri. Suatu hal yang positif agar benturan yang muncul dari kebebasan melahirkan bentuk demokrasi yang baik bagi Indonesia laksana cincin perhiasan yang mempercantik pemiliknya. 
 
 
Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
 
--------------
Artikel ini diterbitkan kerja sama antara NU Online dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG