IMG-LOGO
Internasional

Diskriminasi Meningkat, Muslim Australia Minta Perlindungan

Sabtu 5 Oktober 2019 16:0 WIB
Bagikan:
Diskriminasi Meningkat, Muslim Australia Minta Perlindungan
Warga Australia menggelar demo anti Islam (Foto: Aljazeera)

Canberra, NU Online

Pemerintah Australia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Diskriminasi Agama. Federasi Dewan Islam Australia memberikan usulan terhadap RUU tersebut, terutama hal-hal yang menyangkut umat Islam di sana.

 

Federasi Dewan Islam Australia, Rateb Juneid, meminta agar draf RUU Diskriminasi Agama tersebut diperbaiki. Ia berharap, RUU tersebut bisa memberikan perlindungan yang lebih besar kepada umat Islam di Australia.

 

Menurutnya, perlindungan terhadap hak menjalankan agama sangat dibutuhkan Muslim di sana—yang notabennya minoritas- untuk mencegah diskriminasi. Federasi mengingatkan bahwa Muslim semakin rentan mengalami diskriminasi, mereka begitu mudah diidentifikasi; baik melalui nama, pakaian, ataupun tempat ibadah.

 

“Masyarakat Australia semakin tidak toleran terhadap minoritas, khususnya minoritas agama," seperti yang disebutkan dalam naskah usulan.

 

Oleh sebab itu, lembaga yang mewadahi sekitar 150 organisasi Islam di Australia ini meminta agar ketentuan-ketentuan mengenai apa yang selama ini dirasakan Muslim Australia, dimasukkan dalam RUU Diskriminasi Agama tersebut. Dikatakan, konten-konten online yang menyerang umat Muslim Australia dianggap biasa dan pada gilirannya konten-konten tersebut dianggap normal-normal saja.

 

Jaksa Agung Australia, Christian Porter, menilai RUU Diskriminasi Agama ini adalah ‘perisai’ untuk melindungi umat beragama dan bukan ‘pedang’ yang memungkinkan seseorang melakukan diskriminasi.

 

Salah satu poin dalam naskah RUU tersebut menyebutkan bahwa perbuatan diskriminasi terhadap seseorang karena agama akan dijerat hukuman pidana. Di samping itu, perusahaan-perusahaan besar yang memecat pegawainya karena menyuarakan agamanya akan diwajibkan membuktikan ‘kesulitan keuangan’ yang ditimbulkan pegawainya itu.

 

Federasi Dewan Islam Australia mempertanyakan ketentuan tersebut; di mana itu hanya berlaku di perusahaan-perusahaan besar, tidak di semua perusahaan. Tapi, mereka menekankan agar langkah perlindungan agama tidak mengorbankan kepentingan orang lain.

 

Pada Agustus lalu, sebuah masjid di wilayah Holand Park, Brisbane, Australia dirusak dengan gambar dan tulisan yang menyerang umat Islam. Di dinding luar masjid itu terlihat gambar swastika Nazi, tulisan ‘St Tarrant’, dan ‘Basmi Kebab.’

 

Kemudian pada Maret lalu, Brenton Harrison Tarrant (28), seorang warga Australia, menembak secara brutal ke arah orang-orang yang akan melaksanakan Shalat Jumat di dua masjid di Christchurch, yaitu Masjid Al-Noor dan Lindwood. Kejadian-kejadian itu dikhawatirkan meningkatkan serangan islamophobia di negeri kanguru tersebut.

 

Penulis: Muchlishon

Editor: Aryudi AR

Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 5 Oktober 2019 21:0 WIB
Saudi Izinkan Pria dan Wanita Asing Tinggal Sekamar di Hotel
Saudi Izinkan Pria dan Wanita Asing Tinggal Sekamar di Hotel
Ilustrasi: lorong Hotel (Foto: steemitimages)
Riyadh, NU Online
Arab Saudi kembali mengeluarkan kebijakan baru yang sebelumnya dilarang. Kini, Saudi memperbolehkan pria dan wanita asing untuk menyewa hotel bersama. Mereka tidak akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas keluarga atau pun bukti ikatan saat check-in hotel. Kebijakan ini dikeluarkan setelah Saudi membuka program visa turis untuk menarik wisatawan mancanegara.
 
Selain itu, wanita, termasuk warga Saudi, sekarang juga diizinkan untuk menyewa dan menginap di hotel sendirian. Sebelumnya wanita Saudi yang menginap di hotel harus ditemani dengan walinya. Wanita Saudi harus menunjukkan kartu identitasnya saat check-in, sementara wanita asing cukup menunjukkan paspor saja.
 
Ketentuan baru tersebut semula diberitakan surat kabar berbahasa Arab, Okaz, pada Jumat (4/10) kemarin. Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi (SCTH) mengonfirmasi kebenaran berita tersebut.
 
“Seluruh warga negara Saudi akan diminta untuk menunjukkan kartu keluarga atau bukti hubungan saat check-in di hotel. (Kebijakan) Ini tidak wajib bagi turis-turis asing,” demikian pernyataan SCTH, dilansir laman Reuters, Sabtu (5/10).
 
“Semua wanita, termasuk warga Saudi, dapat memesan dan tinggal di hotel sendirian, dengan menunjukkan kartu identitas pada saat check-in,” lanjutnya.
 
Kebijakan tersebut dinilai bisa mempermudah wanita Saudi dalam melakukan perjalanan dan juga turis asing yang belum menikah untuk tinggal di Saudi.
 
Sebagaimana diketahui, seks di luar pernikahan dilarang di Saudi. Jika laki-laki dan perempuan, termasuk warga asing, kedapatan berbaur di depan umum maka mereka bisa dihukum berat.
 
Sejak dua tahun terakhir, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) melakukan sejumlah reformasi di tubuh Kerajaan untuk menyukseskan Visi 2030. Hal-hal yang sebelumnya dilarang, kini diperbolehkan seperti perempuan menyetir mobil sendiri, melihat pertandingan sepak bola di stadion, dan menonton film di bioskop.
 
Teranyar, Saudi untuk pertama kalinya membuka pintu untuk turis mancanegara dengan membuka program visa kunjungan untuk 49 negara di seluruh dunia. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan Kerajaan di sektor pariwisata.
 
Melalui kebijakan ini, Arab Saudi hendak meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata yang saat ini hanya 3 persen menjadi 10 persen dari PDB pada 2030. Di samping itu, Saudi juga menargetkan peningkatan kunjungan internasional dan domestik menjadi 100 juta per tahun pada waktu yang sama.
 
Penulis: Muchlishon
Editor: Muhammad Faizin
Sabtu 5 Oktober 2019 19:30 WIB
Demo Antipemerintah di Irak, 65 Meninggal dan Ribuan Terluka
Demo Antipemerintah di Irak, 65 Meninggal dan Ribuan Terluka
Para pengunjuk rasa ketika hendak memasuki Zona Hijau di Baghdad, Irak. (Foto: Anadolu Agency/Murtadha Sudani)
Baghdad, NU Online
Warga Irak menggelar aksi demo besar-besaran di ibu kota Baghdad dan beberapa kota lainnya. Selama aksi protes sejak 1 Oktober itu, sedikitnya 65 orang meninggal dunia dan 2.500 lainnya terluka. Anggota keamanan Irak dilaporkan juga menjadi korban menjadi korban tewas, namun tidak ada informasi detail mengenai rinciannya. 
 
Massa turun ke jalan memprotes tingginya korupsi, pengangguran, dan buruknya layanan publik di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Adel Abdel Mahdi. 
 
Pada Jumat (4/10) kemarin, massa pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Kementerian Perminyakan dan Industri. Mereka menuntut agar PM Mahdi mengundurkan diri, perbaikan kehidupan, dan mengakhiri praktik korupsi yang merajalela.
 
"Kami akan terus berdemo sampai pemerintahan tumbang," kata seorang lulusan universitas yang belum mendapat pekerjaan, Ali (22).
 
"Saya tak punya apa pun kecuali 250 lira (US$ 0,20) di saku saya sementara pejabat-pejabat pemerintah punya jutaan," cetusnya seperti dikutip kantor berita AFP, Jumat (4/10)
 
PM Mahdi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi kasus korupsi. Dalam pidato pertamanya sejak terjadinya aksi demonstrasi, PM Mahdi menyatakan bahwa aksi-aksi demonstrasi tersebut sebagai 'pengrusak negara, seluruh negara'.
 
Alih-alih merespons tuntutan para pengunjuk rasa, PM Mahdi justru membela pencapaian yang diraih di bawah pemerintahannya. Dia juga berjanji memberikan tunjangan bagi keluarga yang membutuhkan dan meminta waktu untuk menerapkan reformasi, sebagaimana yang dijanjikan tahun lalu.
 
Sebelumnya, PM Mahdi menerapkan jam malam di Baghdad dan beberapa kota lainnya di Irak sebagai respons atas aksi-aksi demo tersebut. Namun, kebijakan tersebut dicabut pada Sabtu (5/10) mulai pukul 05.00 waktu setempat.
 
Ulama berpengaruh Irak yang pernah menjabat Komandan Milisi Shiah, Moqtada Sadr, menyerukan agar PM Mahdi mengundurkan diri untuk menghindari korban meninggal lebih banyak lagi.
 
"Pemerintah harus mengundurkan diri dan pemilihan awal harus diadakan di bawah pengawasan PBB," katanya dikutip dari laman AFP. 
 
Sementara, dalam pernyataan tertulis, seperti diberitakan Anadolu Agency, Sabtu (5/10), mantan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi juga menuntut Mahdi mengundurkan diri dan menyerukan pemilihan dini.
 
Penulis: Muchlishon
Editor: Kendi Setiawan
Sabtu 5 Oktober 2019 14:15 WIB
Kiai Said dan Habib Luthfi Kembali Masuk Daftar 50 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia
Kiai Said dan Habib Luthfi Kembali Masuk Daftar 50 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj masuk 50 daftar Muslim Berpengaruh di Dunia (Foto: NU Online/Suwitno)
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj masuk dalam daftar 50 Muslim paling berpengaruh di dunia. Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta Selatan ini, masuk dalam daftar yang dihimpun oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), sebuah lembaga independen Islam berbasis di Aman, Yordania.
 
KH Said Aqil Siroj berada di peringkat ke-19 dalam daftar tersebut. Selain Kiai Said, Habib Luthfi bin Yahya juga masuk tersebut yakni menduduki posisi ke-33, di mana pada tahun sebelumnya berada di peringkat ke-41.
 
Selain Kiai Said dan Habib Luthfi, juga masuk Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 42.
 
Forum penghargaan itu terwujud dalam International Conference on Cohesive Societies (ICCS) yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun ini.

RISSC, lembaga yang berafiliasi dengan The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought ini melakukan perrangkingan tokoh Muslim paling berpengaruh setiap tahunnya, sejak tahun 2008 silam.

Sesuai hasil riset RISSC, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kiai Said) menjadi salah satu dari 100 Muslim paling berpengaruh di dunia selama sebelas tahun terakhir. Hasil ini merupakan akumulasi pengaruh tokoh selama sebelas tahun terakhir berdasarkan riset RISSC. 
 
Sejak tahun 2010, Kiai Said selalu masuk dalam 20 urutan teratas Muslim paling berpengaruh di dunia. Tahun 2010 dan 2012, Kiai Said berada di urutan 19. Kemudian tahun 2011 dan 2014/2015, Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah ini menempati peringkat 17. Tahun 2013/2014 menjadi peringkat tertinggi Kiai Said, urutan ke-15.
 
Sementara itu, pada 2016, Kiai Said menempati peringkat ke-18. Sedangkan tahun 2017, Kiai Said berada di urutan ke-20. Kiai Said berada di luar 20 urutan teratas pada 2018, di mana ia menempati urutan ke-22.
 
Presiden Wanita Pertama Singapura  
 
Presiden Singapura Halimah Yacob menduduki nomor 38 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Halimah adalah Presiden Singapura perempuan yang pertama. Straits Times melansir, Halimah bisa menduduki peringkat ini karena upayanya dalam mempromosikan kohesi sosial dan juga dalam memperjuangkan pekerja di negaranya.
 
Pemberi penghargaan menyatakan, "Sebagai presiden ia telah mempromosikan inisiatif untuk mendukung masyarakat yang kohesif, memperkuat kerukukan antaragama, dan mengakui semua pekerja yang berkontribusi pada pertumbuhan di Singapura. Dia memiliki profil internasional yang kuat, dan rutin bertemu dengan para pemimpin dunia."
 
Dari semua inisiatif dijalankan Halimah selama menjadi presiden, salah satunya berupa forum antaragama yang mendatangkan pemimpin dari berbagai agama di seluruh dunia untuk bersama-sama menyebarkan pemahaman yang baik demi kerukukan antarkomunitas dan umat beragama.
 
Halimah juga memulai inisiatif baru dengan menunjukkan apresiasinya kepada buruh yang bekerja keras di balik layar, seperti buruh di bidang transportasi. Peringkat Halimah sebagai muslim paling berpengaruh terus meningkat.
 
 
Editor: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG