IMG-LOGO
Nasional

Sarjana NU Harus Jadi Pelopor Modernisasi Desa 

Senin 7 Oktober 2019 8:15 WIB
Bagikan:
Sarjana NU Harus Jadi Pelopor Modernisasi Desa 
Diskusi selapanan ISNU Demak, Jateng (Foto: NU Online/ISNU Demak)
Demak, NU Online
Ketua Dewan Ahli Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Demak, Jawa Tengah Syamsul Huda mengatakan, para sarjana Nahdlatul Ulama (NU) harus mampu menjadi pelopor gerakan modernisasi dan penguatan masyarakat desa dalam melakukan berbagai perubahan dan perbaikan.
 
"ISNU harus mendorong sebagaian anggotanya untuk berkiprah dan menjalani hidup di kawasan pedesaan untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan di desa-desa," ujarnya.
 
Hal itu disampaikan Syamsul dalam diskusi terbuka selapanan bertema Jihad  Ekononmi yang diselenggarakan PAC ISNU Kecamatan Sayung Demak di Masjid Jami' Purwosari Sayung, Demak, Sabtu (5/10).

"Kebijakan pemerintah untuk membangun bangsa ini dari pinggiran menjadikan desa menjadi semakin penting posisinya, terlebih sejak beberapa tahun lalu desa mendapat kucuran dana besar dari APBN," katanya.
 
Menurutnya, kucuran dana desa yang besarnya dari tahun ke tahun terus meningkat harus dikawal agar pengalokasiannya tidak melenceng tetapi dapat  tepat sasaran, karena itu dibutuhkan perencanaan yang matang dan kontrol anggaran yang kuat.
 
Para sarjana NU yang sebagian besar dari pedesaan lanjutnya, harus mengambil peran aktif dalam turut serta memajukan desa.  Peran itu bisa dilakukan melalui partisipasi aktif dalam proses-proses penyiapan berbagai program kegiatan pembangunan di desa-desa.
 
"Agar dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsi kepeloporan itu, para sarjana perlu melibatkan diri dalam berbagai institusi kelembagaan yang ada di desa seperti LKMD, BPD, dan sebagainya," tegasnya.
 
Dia menambahkan, dengan hadir atau kembalinya para sarjana NU untuk berkiprah di desa yang menjadi habitat asal sebagian besar sarjana NU diharapkan mendorong tumbuhnya berbagai aktifitas, termasuk perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rilis yang diterima NU Online, Ahad (6/10) Katib Syuriyah PCNU Kabupaten Demak KH Muhammad Ajib mengatakan, kembalinya para sarjana ke desa jangan sampai menjadi beban desa yang sudah sangat besar beban  problematikanya.
 
"Sebaliknya sarjana ketika kembali ke desa harus membawa solusi-solusi atas berbagai problem di pedesaan, jangan malah sebaliknya. Dengan kelebihan yang dimiliki saya optimis ISNU Demak mampu berkiprah maksimal di pedesaan," tutupnya
 
Editor: Abdul Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Senin 7 Oktober 2019 23:46 WIB
LKKNU Berharap Konsep Keluarga Maslahah Dibahas di Muktamar Ke-34
LKKNU Berharap Konsep Keluarga Maslahah Dibahas di Muktamar Ke-34
Rakornas kedua LKKNU di Jakarta (Foto: NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online 
Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU berharap konsep keluarga maslahah yang diusungnya dibahas di muktamar NU terdekat, yaitu tahun depan. Tak hanya dibahas, konsep tersebut ditetapkan jadi konsepnya NU dalam berkeluarga. 

Menurut dia, konsep tersebut masih dalam penggodokan para kiai dan pengurus yang diundang internal LKKNU. Tak jauh-jauh, konsep tersebut disaripatikan dari Al-Qur’an dan hadits dan makalah-makalah para ulama. 

Keluarga maslahah, kata Ida, adalah keluarga yang setiap anggota individunya baik, dan pada saat yang sama juga memberi kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam pengertian lebih kecil yaitu keluarga, maupun kepada masyarakat luas. 

“Dari keluarga maslahah itu, secara lebih luas akan menjadi khairu ummah, lalu kemudian membentuk negara baldah thayyibah dan tentu saja akan membentuk sebuah semesta yang rahmatan lil alamin,” jelasnya di sela Rapar Koordinasi Nasional kedua LKKNU di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat-Ahad (4-6). Kegiatan bertema Pemberdayaan Desa Berbasis Keluarga tersebut diikuti seluruh penguru LKKNU di tingkat pusat, wilayah dan cabang se-Jabodetabek. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, vis LKKNU adalah membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga maslahah. Sementara misinya adalah kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah wal Jamaah an-nahdliyah. 

Menurut Ida, isu strategis yang dilakukan LKKNU di rakornas adalah mengembangkan kapasitas organisasi, penguatan kapasitas fungsi keluarga maslahah, kemudian advokasi kegiatan pendidikan keluarga, lingkungan, perlindungan ibu dan anak agar terwujudnya keluarga maslahah, kemudian mendorong terciptanya ruang publik yang memicu terwujudnya keluarga masalahat, kemudian membangun dan menguatkan jaringan. 

“Nah, tema yang diambil dalam rakornas ini adalah konsep pemberdayaan desa berbasis masyarakat. Sebenarnya yang kita lakukan adalah membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban itu melalui keluarga. Keluarga Indonesia itu, keluarga masyarakat NU kebanyakan di desa,” jelasnya. 

LKKNU, lanjutnya, melihat bahwa arah pembangunan pemerintahan Jokowi ini setelah UU Desa berjalan, orientasinya adalah penguatan desa sebagai garda terdepan pembangunan. 

“Nah, begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa itu, maka kita berkepentingan agar pembangunan desa itu berbasis keluarga. Jadi, berbasis keluarga itu, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan ekonomi maka itu berbasis keluarga,”ujarnya. 
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
 
Senin 7 Oktober 2019 22:0 WIB
UU Pesantren Pertegas Kesamaan Status Santri dengan Pelajar dan Mahasiswa
UU Pesantren Pertegas Kesamaan Status Santri dengan Pelajar dan Mahasiswa
Ketua Umum Pengurus Pusat RMINU, KH Abdul Ghaffar Rozin (baju putih) menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Guru Ngaji Griya NUsantara di Pringsewu, Lampung. (Foto: NU Online/Muhammad Faizin)
Pringsewu, NU Online
Seiring disahkannya Undang-Undang (UU) Pesantren oleh DPR RI status para santri saat ini sama dengan para pelajar dan mahasiswa yang berada di lembaga pendidikan formal. Para santri pesantren salaf tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan ataupun ujian paket untuk diakui legalitas ijazahnya.
 
Hal ini ditegaskan Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMINU) KH Abdul Ghaffar Rozin, Senin (7/10) pada acara peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Guru Ngaji Griya NUsantara di Pringsewu, Lampung.
 
Pria yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Agama ini menambahkan bahwa terbitnya Undang-undang Pesantren ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap pesantren salaf yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.
 
"Disahkannya Undang-undang Pesantren juga menjadikan pemerintah untuk menfasilitasi pesantren dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) nya," ungkap Gus Rozin, sapaan karibnya.
 
Definis pesantren dalam UU Pesantren menurutnya juga perlu diketahui oleh masyarakat. Selain unsur pokok pesantren yakni kiai, santri, masjid/mushala, pondokan/asrama, yang dinamakan pesantren adalah yang mengajarkan kitab kuning dalam kurikulumnya.
 
Sepuluh Ribu Unit Rumah untuk Guru Ngaji Pesantren
Saat ini RMINU sebagai lembaga Jamiyyah Nahdlatul Ulama yang menangani masalah pesantren menggandeng berbagai pihak untuk membantu para guru ngaji di pesantren untuk memiliki rumah. Hal ini ditempuh dengan membangun 10.000 unit rumah subsidi yang ditargetkan selesai pada 2024.
 
Gus Rozin menyampaikan apresiasinya kepada RMINU Provinsi Lampung yang sudah mengawali pembangunan perumahan tersebut di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya pembangunan ini menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya program ini belum dapat dilaksanakan di Pulau Jawa karena biaya pengadaan lahan yang sangat tinggi.
 
"Lampung pecah telor pembangunan perumahan bagi guru ngaji. Sekali dimulai tidak boleh berhenti," tegasnya.
 
Ia berharap perumahan bagi guru ngaji di Kabupaten Pringsewu yang direncanakan sebanyak 80 unit ini akan menjadi tempat yang diberkahi. Para guru ngaji yang menempati perumahan itu nantinya diharapkan dapat lebih fokus menunaikan tugasnya tanpa berfikir tempat tinggal di masa depan.
 
Para pengasuh pesantren juga harus tanggap dengan kebutuhan para ustadz pengajarnya yang selama ini sering tinggal bersama istri dan anak-anaknya bersama para santri. "Para ustadz dan keluarganya tinggal bersama santri menurut saya kurang ideal," katanya sekaligus menjelaskan perumahan tersebut bisa menjadi solusi.
 
Hadir pada peletakan batu pertama perumahan yang terletak di Dusun Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa ini Wakil Bupati Pringsewu H Fauzi, Rais Syuriyah PWNU Lampung KH Mukhsin Abdillah, Pengurus PWNU Lampung, Pengurus PCNU Pringsewu beserta banom dan lembaga.
 
Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Syamsul Arifin 
Senin 7 Oktober 2019 18:30 WIB
Kemarau Panjang, NU Ajak Bupati dan Warga Blitar Gelar Shalat Istisqa
Kemarau Panjang, NU Ajak Bupati dan Warga Blitar Gelar Shalat Istisqa
Suasana shalat istisqa di Lapangan Desa Panggungrejo, Panggungrejo, Blitar, Jatim. (Foto: NU Online/ Imam Kusnin Ahmad)
Blitar, NU Online
Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air, tidak semata dapat diseloesaikan dengan pemberian bantuan air bersih. Yang juga layak dilakukan adalah meminta kepada Allah SWT agar ditirunkan hujan.
 
Karenanya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Blitar, Jawa Timur beserta seluruh badan otonom, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) telibat dalam kegiatan shalat istisqa.
 
Acara ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Blitar dan dilangsungkan di lapangan Desa Panggungrejo, Panggungrejo, Senin (7/ 9) siang.
 
Saat kegiatan berlangsung, perkiraan jumlah jamaah kurang lebih 2000 orang meliputi pelajar, santri, aparatur sipil negara, TNI, PolriI, Kementerian Agama, serta warga di sekitar lokasi.
 
Acara dimulai pukul 08.00 dengan sambutan dari Bupati Blitar yang didahului pemberian santunan kepada ratusan fakir miskin dari beberapa donatur termasuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ranting Desa Panggung Rejo.
 
Jumlah bantuan yang diberikan kurang lebih sebesar 10 juta rupiah berupa paket sembilan bahan pokok dan sejenisnya. 
 
KH Azizi Hasbulloh memberikan penjelasan tentang tata cara ibadah dan dilanjutkan shalat dan  khatbah, serta diakhiri doa. 
 
Dalam khatbahnya, Kiai Azizi menyampaikan seluruh masyarakat harus bertaubat atas segala kesalahan supaya Allah SWT  memberikan pengampunan atas segala dosa. 
 
“Masyarakat harus berdoa sungguh-sungguh supaya Allah memberikan rezeki maupun kelangsungan hidup dan kemuliaan, serta memberkahi dengan turunnya hujan yang bermanfaat,” katanya. 
 
Kegiatan selesai pada pukul 10.00 dilanjutkan simbolik distribusi bantuan. 
 
Adapun dari PCNU melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) menggandeng Mitra IDI IPHI dan Masjid Agung Wlingi raya mendistribusikan 20 ribu liter air bersih. 
 
Selain dihadiri Bupati Blitar, tampak pula para petinggi PCNU Kab Blitar di antaranya. Sekretaris NU, Ketua LAZISNU, serta KH Masdain Rifai Akhiyat. 
 
Yang istimewa dari kegiatan ini adalah karena dilaksanakan pada puncak kemarau yang tahun ini tergolong panjang. Dimana dalam prediksi BMKG hujan rata-rata baru akan turun sekitar akhir Oktober 2019.
 
Sementara itu kondisi sumber mata air di kawasan Kabupaten Blitar Selatan semakin kering dan masyarakat semakin sulit memperoleh air bersih.
 
 
Pewarta: Imam Kusnin Ahmad
Editor: Ibnu Nawawi
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG