IMG-LOGO
Trending Now:
Wawancara

Keluarga Unggul Indonesia Tercipta dari Keluarga Maslahah

Selasa 8 Oktober 2019 3:0 WIB
Bagikan:
Keluarga Unggul Indonesia Tercipta dari Keluarga Maslahah
Ketua Lembaga Kesehatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Ida Fauziyah. (Foto: NU Online)
Ketua Lembaga Kesehatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Ida Fauziyah berpendapat Indonesia membutuhkan generasi unggul. Sarat untuk menciptakannya perlu dimulai dari lingkaran terkecil, yakni keluarga yang mempunyai kultur yang mendukungnya. Keluarga semacam itu adalah keluarga maslahah.

Menurut Ida, keluarga maslahah itu adalah keluarga yang memberikan kebaikan tidak hanya kepada keluarga saja, tapi kemaslahatan juga untuk lingkungan sekitarnya dan alam.

"Keluarga harus dianggap penting sebagai perangkat yang dapat melahirkan generasi tangguh serta generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Generasi unggul muncul jika iklim dalam keluarga kondusif dan maslahah. Keluarga maslahah berpeluang melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh,” ungkapnya saat membuka kegiatan Festival Gerakan Keluarga Maslahah di Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Ahad (6/10) pagi.

Ia mengungkapkan, untuk menciptakan keluarga yang maslahah harus diawali dari suami atau istri yang saleh atau salehah. Juga harus memperhatikan nafkah yang digunakan keluarga apakah halal atau tidak. Dengan begitu, upaya menyambut golden moment oleh keluarga di Indonesia bisa terpenuhi.

Aktivis perempuan asal Jawa Timur ini menyebutkan dua mandat yang diberikan PBNU kepada LKKNU. Pertama, menjaga Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di lingkungan keluarga. Kedua, menanamkan penguatan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua komitmen yang diikhtiarkan LKKNU itu, lanjutnya, sudah dimulai dari keluarga pengurus Nahdlatul Ulama di semua level. Jika komitmen tersebut terus digerakkan, Ida optimis akan lahir generasi yang unggul dan mencintai agama dan negaranya.

Visi LKKNU adalah mengabarkan Indonesia menuju Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban. Jadi, tugas ini akan ringan apabila dibantu seluruh penggerak LKKNU,  menjadi duta bagi terciptanya keluarga yang maslahah.

Untuk mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana upaya LKKNU terkait keluarga maslahah, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ida Fauziyah di sela Rakornas kedua LKKNU di Hotel Acacia Jakarta. Berikut petikan wawancaranya: 

Rakornas LKKNU ini mengusung tema pemberdayaan desa berbasis keluarga, bagaimana penjelasannya?

Ini adalah rakornas kedua. Rakornas pertama dilaksanakan Oktober 2017. Rakornas untuk melaksanakan koordinasi dengan LKK di tiap wilayah dan cabang di sekitar Jabodetabek untuk menyamakan visi antara LKK PBNU dengan LKK wilayah dan cabang. 

Misi kita itu kan membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga maslahah. Misinya kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Isu strategis yang kita lakukan yaitu adalah mengembangkan kapasitas organisasi, penguatan kapasitas fungsi keluarga maslahah, kemudian advokasi kegiatan pendidikan keluarga, lingkungan, perlindungan ibu dan anak agar terwujudnya keluarga maslahah, kemudian mendorong terciptanya ruang publik yang mendorong terwujudnya keluarga masalahah, kemudian membangun dan menguatkan jaringan. 

Pemberdayaan desa berbasis keluarga itu bagaimana?

Sebenarnya yang kita lakukan adalah upaya membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban, dan itu bisa melalui keluarga. Keluarga Indonesia itu, keluarga masyarakat NU, kebanyakan berada di desa.
 
Kita melihat bahwa arah pembangunan pemerintahan Jokowi ini setelah Undang-Undang Desa berjalan, maka orientasinya adalah penguatan desa sebagai garda terdepan pembangunan. Nah, begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa itu, maka kita berkepentingan agar pembangunan desa itu berbasis keluarga. 

Jadi, berbasis keluarga itu, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan ekonomi, maka itu berbasis keluarga. Isu yang ditangani di antaranya oleh Kementerian Desa adalah memperbaiki kesehatan, memperkecil stunting, nah, LKKNU menyambutnya dengan pelibatan keluarga dalam menangani stunting itu. 

Keluarga maslahah itu adalah keluarga yang memberikan kebaikan tidak hanya kepada keluarga saja, tapi kemaslahatan juga untuk lingkungan sekitarnya dan alam. Keluarga itu memiliki beban dan tanggung jawab untuk turut serta dalam membangun kemaslahatan lingkungannya. 

Kita bayangkan kalau konsep keluarga maslahah itu yang diangkat, maka setiap keluarga bertanggung jawab membangun kemaslahatan dirinya, lingkungannya, maka jika setiap keluarga melakukan itu pada akhirnya menjadi sebuah desa yang maslahah, pada akhirnya menjadi sebuah negara yang maslahah. 

Cara membangun keluarga maslahat itu bagaimana?

Jadi, konsep keluarga maslahah itu kan perlu diikhtiarkan, perlu diupayakan. Membangun keluarga maslahah itu juga perlu ada pendidikan bagi orang tua, parenting. Pendidikan keorangtuaan. Tidak bisa kita menciptakan keluarga maslahah itu tanpa ada pendidikan di dalamnya. Keluarga maslahah itu adalah keluarga yang orang tuanya, bapak ibunya saleh salehah, anak-anaknya saleh salehah juga.

Rezekinya dari yang halal dan cukup untuk membangun kesejahteraan keluarganya. Lalu kesalehan itu untuk keluarga dan lingkungannya, lahir dan batin dan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunah wal Jamaah. Jadi, betapa penting membangun moderasi dalam berkeluarga. 

Berarti kan untuk menciptakan orang tua yang saleh dan salehah, harus dibangun sebelum dia berkeluarga?

Ya, semacam pendidikan calon pengantin.Ya betapa pentingnya pendidikan perkawinan, calon pengantin, tapi juga bagi orang yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga. 

Apa ada program dari LKK untuk mengawal agar keluarga-keluarga NU menjadi maslahah?

Ya, kita membangun kelas-kelas, madrasah maslahah, ini baru mulai. Konsep keluarga maslahah itu kita selesaikan dulu, kita persiapkan fasilitator-fasilitator. Sebenarnya, teman-teman pengurus LKK seperti Mbak Lisa (Alissa Wahid), secara pribadi, turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. 

Kapan program itu dimulai?

Sebetulnya sudah berjalan. Modul-modul pendidikan keorangtuaan sudah kita siapkan. Kita juga melakukan parenting di beberapa wilayah di Jakarta ini, sekali kegiatan parenting kita bisa seratusan orang sampai 125 oarang. Baru di Jakarta. Kita sudah membreakdown konsep keluarga maslahah itu menjadi konsep-konsep kecil menjadi panduan keorangtuaan. 

Bisa diakses secara umum?

Bisa, tapi sekarang dipublish, masih menjadi pegangan teman-teman dalam parenting di program Ruang Ramah Anak. 

Terkait Rakornas ini apa targetnya?

Tersosilisasikan keluarga maslahah, menjadi rujukan dalam pengembangan ketahanan keluarga. Ini kan dikonsep oleh LKK, tapi kita harapkan menjadi konsepnya NU, dan kita harapkan dibawa di muktamar. 

Sampai saat ini apakah LKKNU sudah aktif di daerah-daerah?

Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat rata-rata sudah. Isu keluarga ini perlu dikuatkan. Kita kan lembaga, tidak memiliki garis komando. Yang kita lakukan adalah penyamaan visi dan misi, antara LKK di PBNU dengan LKK di wilayah dan cabang, mengkoneksikan jaringan yang ada untuk bisa sama-sama dikerjakan. (*)
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 26 September 2019 6:30 WIB
Perjalanan Menuju Disahkannya UU Pesantren
Perjalanan Menuju Disahkannya UU Pesantren
Ketua Panitia Kerja RUU tentang Pesantren Marwan Dasopang di Ruang Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Komplek Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Foto: NU Online/Syakir NF)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren sudah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Paripurna Kesepuluh di Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Keputusan tersebut diambil setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

Usai rapat paripurna yang membahas enam RUU itu, pewarta NU Online Syakir NF menemui Ketua Panitia Kerja RUU tentang Pesantren Marwan Dasopang di Ruang Komisi VIII Gedung Nusantara II, Kompleks Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Bagaimana proses perjalanan RUU tentang Pesantren ini sejak diajukan sebagai inisiatif DPR hingga disahkan pada hari ini?

Prosesnya sebetulnya berjalan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. RUU inisiatif DPR itu berkategori dua pembahasan, satu pesantren dan satu lagi pendidikan keagamaan. Itu diawali dengan polemik-polemik, yaitu berkaitan dengan pendidikan keagamaan karena banyak protes dari keagamaan yang lain yang merasa bahwa aturan tentang urusan agama sebagian yang dibahas itu adalah bagian dari proses ibadah dan dikategorikan menjadi pendidikan itu sudah mengawali beberapa kontroversi sejak RUU ini menjadi inisiatif DPR. Maka, karena itu pada akhirnya, baik pemerintah dan DPR memisahkan dan memutuskan dengan bulat bahwa undang-undang ini hanya undang-undang pesantren. 

Selain di kelompok agama tadi, sebagai undang-undang pendidikan keagamaan dan ada kontroversi memberi ruang secara khusus bagi pesantren sebagaimana disebutkan dalam laporan pengambilan keputusan tingkat satu tentang pesantren. Ternyata, pesantren ini jauh melampaui sejarah kebangsaan kita. Pesantren sudah ada sebagai lembaga pendidikan pesantren yang membuat titik-titik di Nusantara ini, itulah yang merajut keindonesiaan kita jadi ada di barat, di timur, ada di tengah ada di bagian utara sana, di Filipina, ada di Thailand, yaitu titik-titik yang dibuat oleh para masyayikh lembaga pendidikan pesantren. 

Kenapa bisa demikian?

Karena pesantren selain menanamkan nilai-nilai agama, dia menanamkan nilai cinta tanah air. Di nilai cinta tanah air itulah, maka pesantren melahirkan generasi yang semakin menguap untuk memelihara lingkungan dan tanah airnya itu. Itu yang menjadikan kita terajut telah menjadi Indonesia sepanjang itu perjalanan pendidikan pesantren. Itu sampai sekarang. Maka layaklah sebuah undang-undang diberikan diadakan untuk pesantren untuk menjamin ciri khas kemandirian pesantren itu kenapa penting kemudian yang dirumuskan dari undang-undang ini.

Apakah undang-undang pesantren ini terpisah dari undang-undang sistem pendidikan nasional?

Tidak terpisah. Dia tetap sistem pendidikan nasional tetapi diturunkan menjadi sebuah undang-undang penjaminannya karena pesantren tidak bisa terikat dengan sisdiknas karena pesantren punya sisi dakwah punya sistem pemberdayaan masyarakat yang tidak diatur dalam sistem Sisdiknas. Itulah gunanya Undang-Undang di dalam fungsi ini pesantren, kita akan jadikan sebagai pusat peradaban dunia tentang menyebarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam moderasi Islam rahmatan lil 'alamin.

Jadi, itu cita-citanya pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena sejarah pesantren tumbuh di lingkungan masyarakat yang sebagian besar bisa menampung masyarakat menggeser dari sosial kemiskinan menjadi berkemampuan. Potensi itu tetap dipelihara. Itulah Undang-Undang ini dalam kesejarahan yang begitu panjang. Maka layaklah pemerintah mengakui apa yang telah dilakukan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan.

Dia (pesantren) sudah terbukti bahwa santri yang diluluskan oleh pesantren sudah merumuskan konsep kenegaraan kita. Kalau sudah bisa merumuskan konsep kenegaraan itu sudah paham tentang politik tentang ekonomi dan menjaga keutuhan. Santrinya diakui saja lulusannya mengakui lulusan itu ukurannya apa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau bekerja dan gunanya Undang-Undang ini.

Yang kedua, kita ingin bawa pesantren tidak menjadi cerita lama. Pesantren sudah ratusan tahun bisa mempertahankan diri. Kita khawatir di tengah arus modernisasi penguatan nilai-nilai, kepastian hukum, dan tidak tergerus, maka Undang-Undang ini menjamin bahwa ciri khas kemandirian pesantren harus dipertahankan. 

Apa ciri khas Pesantren?

Tidak ada satu pesantren yang sama dengan pesantren lain, berbeda. Di pesantren A cirinya hadits, di sana cirinya tafsir, ilmu nahwu, di sini fiqih, di sini ushul fiqih, dan macam-macam pesantren yang berbeda-beda ini tidak boleh disamakan, tidak boleh diseragamkan.

Seluruh Indonesia baik kurikulum dan lain-lainnya itu yang perlu dipertahankan undang-undang menjamin hal itu karena pesantren yang berbeda-beda ini yang tidak seragam. Itu hasilnya tetap seragam, satu khazanah keislaman yang cukup dalam yang kedua selnya tetap cinta tanah air juga beda juga hasilnya tetap sama.

Jadi, anggapan masyarakat pemerintah akan mengatur atau mengintervensi pesantren itu tidak benar?

Nggak. Gunanya Undang-Undang ini justru untuk itu, menjaga kemandirian dan ciri khas pesantren, yaitu apa ukurannya? maka dibentuklah dewan masyarakat di setiap pesantren supaya mereka melestarikan apa yang terjadi di dalam pesantren itu. Dia menjaga syekhnya itu, kiainya itu, atau anregurutta kalau di Makassar. Jadi, pakai istilah syekh, kenapa bukan kiai karena itu lebih umum ketimbang kiai. Nanti kalau kiai terlalu di Jawa gitu. Tetapi, kita menyebut itu dan sebutan lainnya.

Jadi, itu yang menjadi konsen kita di komisi VIII sehingga Undang-Undang ini bisa memayungi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlaku selama ini. Kemudian karena masyarakat sudah memberikan darma baktinya terhadap Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tugas mencerdaskan anak bangsa Indonesia itu tugas negara tapi tugas negara, itu diambil alih oleh Pesantren.

Pesantren membangun infrastruktur, membangun sumberdaya semua perangkatnya. Dan itu harganya tidak mudah kalau dibuatkan menjadi program negara dituangkan dalam APBN. Tentunya triliunan tapi itu dilakukan oleh masyarakat Pesantren. Begitu pun jangan dibiarkan negara itu berpartisipasi karena masyarakat sudah mau. Karena itu bantu pesantren dan fasilitasi lah lewat APBN. Tidak cukup APBN, APBD juga sebagai tanggung jawab negara memfasilitasi, jadi kita mendorong negara, kasih dong.

Jadi semua bisa diakses?

Bisa. Tidak hanya di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, tapi juga di semua kementerian. Dia punya fungsi dakwah, dia punya fungsi pemberdayaan. Nah, itu perbedaannya Sisdiknas dengan Undang-Undang Pesantren. Saya pikir, itu aja. Tidak ada yang terlalu polemik. 

Tentu ada sedikit di belakang karena ada surat dari beberapa ormas. Tapi, saya pikir itu memahaminya mereka kurang tepat karena memang Undang-Undang ini diawali dari dua objek yang dibahas, yakni pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren sehingga mereka agak kacau memahami dunia sebagian memahaminya pendidikan diknas sedikit memahami di Undang-Undang pesantren, sehingga mereka membuat usulan-usulan yang sebetulnya sudah dibahas, dan ada sebagian berada di situ. Karena itu, catatan kita terhadap ormas-ormas itu yang memang berada di sisdiknas biar tetap di sisdiknas. Yang di pesantren sepanjang tidak mengacau makna pesantren.

Memangnya, apa definisi atau makna pesantren yang tertuang di UU tersebut?

Makna pesantren itu didefinisikan ada kiai, ada kitab kuning, ada santri, dan (santrinya) nyantri. Nyantri itu artinya mondok di situ, tinggal di situ. Karena itu, harus ada pondoknya, harus ada asramanya. Dan di situ, ada proses belajar.

Ada yang mengusulkan ada  yang menggabungkan dengan pendidikan umum, itu baru disebut pesantren. Sepanjang masih di situ lingkupnya tidak apa-apa. Bukan pesantren kalau (pendidikan umum) tidak ada di lingkup pesantren. Dan pesantren harus menerapkan nilai-nilai keindonesiaan dan Islam rahmatan lil alamin. Kalau mengajarkan radikalisme itu bukan pesantren. Ya, itulah definisi pesantren yang dituangkan.

Jadi, saya pikir RUU Pesantren ini wajar kita sambut dengan gembira karena memberi kepastian terhadap lembaga pendidikan pesantren yang sudah ratusan tahun, jauh melebihi umur Indonesia dan satu-satunya. Di negara lain tidak ada ada pendidikan pesantren, hasilnya akan sama melahirkan generasi yang punya khazanah yang kaya tentang Islam, tapi cinta tanah air. 

Tapi, pesantrennya berbeda-beda cirinya satu sama lain, tapi hasilnya tetap sama. Itu enggak ada di manapun di dunia ini. Enggak ada kan ditemukan di belahan dunia manapun. Itulah yang namanya pesantren. Tidak boleh hilang di Republik Indonesia ini. (*)
Jumat 20 September 2019 18:0 WIB
Rapat Pleno PBNU 2019 untuk Tingkatkan Kinerja Jelang Muktamar 2020
Rapat Pleno PBNU 2019 untuk Tingkatkan Kinerja Jelang Muktamar 2020
Kesuksesan Pleno PBNU 2019 tercermin dari meningkatnya kinerja lembaga dan badan otonom di lingkungan NU.
Sejak berdiri tahun 1926, NU berupaya untuk berkhidmah kepada umat Islam Ahlussunah wal Jamaah dan negara Indonesia. Bahkan, kalau mampu umat manusia secara umum sebagaimana lambang bola dunia yang ada di lambang NU. Khidmah NU kepada agama dan negara tercatat sejarah melalui pergerakan para tokohnya. 
 
Zaman boleh saja berubah, para tokoh NU pun berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, khidmah kepada agama dan negara tak pernah berubah. Bahkan dari waktu ke waktu diperbaiki kualitasnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. 
 
Upaya tersebut tentu saja memerlukan pengurus NU serta lembaga dan badan otonomnya yang berkualitas yang mampu mencermati kebutuhan dan semangat zaman yang diejawantahkan dengan program yang berkualitas pula.  
 
PBNU sebagai pengelola organisasi di tingkat pusat perlu memastikan agar lembaga dan banomnya berkualitas dengan cara mengadakan evaluasi berkala. Salah satu mekanismenya melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus PBNU sendiri dan pengurus lembaga dan banom NU di tingkat pusat. 
 
Untuk tujuan itu, PBNU mengadakan Rapat Pleno 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 September. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pengurus NU di tingkat pusat yang menyertakan pengurus lembaga dan banom NU di tingkat pusat pula.  
 
Untuk mengetahui lebih dalam terkait apa dan bagaimana Rapat Pleno PBNU 2019, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai ketua panitianya, yaitu KH Abdul Manan Abdul Ghani di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (18/9). Berikut petikannya: 
 
Apa yang akan dibahas Rapat Pleno PBNU 2019?
 
Akan dibahas laporan-laporan lembaga dan badan otonom NU. Pembahasan ada di komisi program, komisi organisasi, ada tiga komisi, dengan komisi rekomendasi, usulan. Semua program akan dipusatkan setahun menuju muktamar NU ke-34 pada tahun 2020, termasuk kita akan mendengarkan teman-teman tim survei PBNU, survei tempat muktamar dari wilayah-wilayah (PWNU-PWNU) yang mengajukan sebagai wilayah yang dipakai tempat muktamar.
 
Siapakh peserta Rapat Pleno PBNU itu? 
 
Peserta pleno adalah seluruh pengurus PBNU, Mustasyar, A’wan, pengurus Syuriyah, Tanfidziyah, harian, anggota, ketua-ketua lembaga dan banom, yang jumlahnya kurang lebih 200 orang. 
 
Sebetulnya kapan saja Rapat Pleno PBNU itu dilaksanakan?
 
Seharusnya rapat pleno itu dilaksanakan setahun sekali. Ini adalah pleno terakhir masa bakti periode kedua di bawah pimpinan Profesor Doktor Kiai Haji Said Aqil Sroj. 
 
Siapa saja yang diundang hadir selain peserta Rapat Pleno PBNU yang disebutkan tadi? 
 
Dalam pembukaan kita mengundang seluruh pengurus PWNU Jawa Barat, PCNU Jawa Barat dan jamaahnya, kemudian Banten dan DKI Jakarta. Pada acara pembukaan insyaallah dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia terpilih yaitu Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin. 
 
Apa harapan atau ukuran sukses Rapat Pleno PBNU kali ini? 
 
Lembaga dan banom diharapkan meningkatkan kinerjanya menuju muktamar ke-34 yang akan datang. Jadi bekerja setahun untuk melanjutkan konsolidasi, program-program yang masih belum dilaksanakan. 
 
Sukses pelaksanaan acara kita ini, acara rapat pleno PBNU ini, suksesnya itu, sesudah plenonya, seluruh lembaga, seluruh banom, setelah dievaluasi, meningkatkan kinerjanya, menuju muktmar ke-34. Itu namanya sukses pleno. 
 
Lalu, setelah dievaluasi kinerjanya, bagaimana memastikan bahwa banom dan lembaga NU memperbaiki kinerjanya? 
 
Ya, disuruh mengerjakan hasil-hasil evaluasi rapat pleno. Hasil rapat pleno ini, semuanya harus mengerjakan tindak lanjut dari hasil pleno ini. 
 
Bagaimana mekanisme kontrolnya? 
 
Seluruh lembaga itu ada ketua yang membidanginya seperti saya misalnya Ketua PBNU yang membidangi lembaga dakwah dan takmir masjid, ya itu kontronya adalah kita, para ketua dan para katib mengontrol kegiatan lembaga dan banom ini jalan apa tidak; sebagai pembina, sebagai penasihat lembaga dan banom NU.
 
Tadi disebutkan ada komisi rekomendasi. Itu hanya khusus ke dalam, yaitu ke banom dan lembaga NU, atau ada rekomendasi ke luar, misalnya ke pemerintah? 
 
Ya tentu rekomendasi itu ada ke dalam dan ada yang ke luar. Rekomendasi ke luar misalnya bagaimana usulan PBNU tentang perpindahan ibu kota negara? Apa ada rekomendasinya? Itu misalnya. Doakan rapat pleno ini sukses. Amin..


Pewawancara: Abdullah Alawi
Editor: Mahbib
Selasa 10 September 2019 17:30 WIB
Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang
Soal Papua, Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Jangka Panjang
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid usai pertemuan tokoh lintas iman dalam menyikapi kasus Papua, Senin (9/9) di Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Syakir NF)
Bumi Cendrawasih bergejolak sejak pertengahan Agustus lalu. Hal itu diawali dengan adanya penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.
 
Hal itu pun semakin diperparah manakala ada pengiriman ular hingga minuman keras. Belum lagi teriakan hinaan yang terlontar. Tak ayal hal tersebut menimbulkan gejolak emosi masyarakat Papua. Demo pun terjadi di beberapa kota di Papua dan membakar berbagai fasilitas umum dan perkantoran pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikapnya bersama tokoh-tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedeung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/9). Hal itu dilakukan agar kondisi Papua lekas stabil kembali. Mereka menekankan agar pemerintah melakukan upaya persuasif, tidak dengan pendekatan yang represif.

Usai pertemuan tersebut, Syakir NF dari NU Online menemui Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengentasan persoalan Papua agar tidak lagi memanas dan tetap sejuk.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada yang mengkelasduakan masyarakat Papua. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat Indonesia?

Gus Dur ketika mengelola isu Papua adalah untuk Papua bukan untuk Indonesia. Jadi bukan transaksi gitu loh. ‘Saya melakukan ini untuk kalian karena itu kalian harus berbaik-baik’, bukan gitu. Tapi karena Gus Dur menyadari Papua itu bagian dari Indonesia, kita punya kewajiban supaya kesetaraan, kesenjangan yang sekarang ada itu bisa kita atasi. Itu salah satunya. Jadi berangkat dari dalam sekali.

Jadi, tindakan yang dilakukan sekarang terkesan seperti transaksi, Mbak?

Iya. Iya kan sering sekali ya kalimatnya Papua kan sudah dapat banyak, daerah yang lain gak dapat tuh sebanyak Papua, misalnya, dana otsus misalnya. Tidak bisa begitu. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Papua? Misalnya seperti itu. Atau misalnya begini, ketika ada pelanggaran-pelanggaran HAM selama ini kan ini terjadi konflik ini.

Lalu ada kontak senjata ada orang-orang yang menjadi korban apakah kemudian pemerintah melakukan investigasi? Sampai sekarang tidak ada satu pun loh. yang tahun 2014 atau berapa yang pertama itu masih zaman ada yang di zamannya Pak SBY ada yang di zamannya Pak Jokowi itu tidak ada penyelesaian sampai saat ini, sehingga warga Papua itu banyak yang merasa warga kami kau kayak kurang berharga ya.

Teman-teman media pasti aware ya dengan black lives matter di Amerika itu kan intinya satu kenapa polisi Amerika kepada orang kulit hitam kok gampang banget sih nembaknya. Terus ujung-ujungnya orang itu ternyata orang yang tidak bersalah. Nah, saya memahami perasaan sentimen warga Papua sekarang ini juga begitu. Kok gampang banget sih nuduh kita makar, kok gampang banget sih nuduh kita separatis. Padahal kami ini tidak selalu separatis. Tapi kami ini orang Papua yang kecewa, belum puas dengan yang terjadi sekarang, misalnya seperti itu. 

Lalu, bagaimana mestinya yang harus dilakukan?

Jadi, pendekatannya jangan keamanan lah, tapi yang lebih suistanable, yang lebih jangka panjang. Meredakan ketegangan itu tidak harus dengan memaksakan represi, tapi dengan meminta siapa sih orang-orang kunci yang kemudian bisa mendinginkan saya sangat meyakini sebagian banyak orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia. Tapi kalau kita salah, pendekatan sekarang makin lama luka batinnya makin banyak.

Kalau pendekatannya masih pendekatan keamanan, itu berarti pendekatannya prasangka. Beberapa waktu terakhir ini, sekitar lima tahun terakhir ini, asrama-asrama mahasiswa Papua di berbagai tempat itu sering sekali disatroni oleh aparat. Saya tinggal di Jogja, dan asrama Papua di Jogja itu berkali-kali mengalami seperti itu. Kan Gusdurian ada di mana-mana nih. Ada laporan datang bahwa asrama mahasiswa Papua itu.

Seharusnya didatangi untuk diajak diskusi, ayolah kalian gimana nih supaya kita bisa lebih mengindonesia bersama-sama. Ini nggak. Jadi, lukanya makin banyak. Bukannya dirangkul, ini malah dipukul. Jadi, kalau diteruskan akan kejadian seperti ini lagi. Ini adalah hasil dari beberapa waktu terakhir ini, pendekatannya begitu. Jadi, ini yang harus berhenti. Pendekatan penuh kecurigaan, pendekatan yang keamanan yang berlebihan itu yang perlu diganti dengan pendekatan merangkul.

Ayo kita duduk bareng! Yuk, kalian maunya apa sih sepanjang masih dalam bingkai keindonesiaan! Ayo kita diskusikan! 

Kalau pendekatan keamanan yang demikian masih tetap dilanjutkan, bagaimana, Mbak?

Suatu ketika akan ada lagi dan mungkin lebih besar lagi. Ini zaman teknologi informasi. Tindakan represif di satu tempat di dunia ini, nggak akan bisa dicegah untuk sampai ke pentas dunia. Terus kita mau bagaimana? Kita mau menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat yang seperti apa, kalau kemudian kita tidak sanggup menyelesaikan ini dengan bermartabat terus akhirnya malah justru jatuh korban.

Bagaimana sikap warga Papua sendiri yang Mbak Alissa lihat?

Soal bagaimana sikap warga Papua itu sebetulnya tinggal dibandingkan saja sikap warga Papua kepada warga NU di sana dengan sikap kepada pendatang yang lain. Kalau sikap terhadap pendatang yang lain ada ketegangan tapi terhadap warga NU di sana itu tidak berarti kan ada pendekatan yang berbeda, apa sih yang dilakukan warga NU di sana sampai warga salah satunya karena tidak merasa terancam identitasnya, kearifan lokalnya.

Sementara kepada warga pendatang yang lain yang kemarin-kemarin muncul ketegangan, ya itu karena mereka bahwa seharusnya sumber kehidupannya tapi diambil oleh orang lain, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang barangkali faktanya tidak begitu tapi sentimen yang dirasakan itu seperti itu hal yang seperti ini kita perlu urai dan tidak bisa diurai dengan senapan.

Peristiwa demikian seringkali berulang. Lalu, sebetulnya apa akar persoalan Papua ini?

Kewajiban Jakarta dalam hal ini untuk mengatasi kesenjangan antara Papua dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum selesai. Kalau itu sudah selesai. kalau kebanggaan itu sudah ada, bisa selesai dengan sendirinya. Kuncinya di sana. Kita akui Jakarta belum selesai menunaikan kewajiban di Papua. Itu kita akui saja ya memang masih kurang. Nyatanya itu tadi, sumbangan ke PDB negara itu nomor 5 dan nomor 6, tapi kualitas kesejahteraannya nomor terakhir ya gimana gitu. Kan jauh sekali.

Soal ada campur tangan asing di dalamnya?

Kalau menurut saya yang punya kepentingan itu pasti banyak ya. Menurut saya tidak realistis tidak ada kelompok-kelompok dunia internasional yang tidak punya kepentingan di Papua. Itu pasti ada. Itu harus diakui. Karena itu, bagi pemerintah untuk memperhatikan betul aspek ini, tapi caranya bukan dengan menutup komunikasi. Malah kita harus tunjukkan pada dunia bahwa ini urusan kedaulatan RI. Kami melakukan pendekatan bermartabat dan tak usah khawatir nanti bisa selesai seperti di Aceh gitu. Itu yang perlu kita sampaikan ke dunia. (*)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG