IMG-LOGO
Nasional

Katib PBNU Ini Terbitkan Kitab Jam'ul 'Abir fi Kutubit Tafsir

Selasa 8 Oktober 2019 19:15 WIB
Bagikan:
Katib PBNU Ini Terbitkan Kitab Jam'ul 'Abir fi Kutubit Tafsir
KH Afifuddin Dimyati, Katib PBNU. (Foto: NU Online/Ibnu Nawawi)

Jombang, NU Online
Di antara jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), nama KH M Afifudin Dimyathi adalah sosok baru. Gus Awis, sapaan akrabnya memang baru saja masuk di jajaran pengurus harian beberapa waktu berselang. 
 
Di balik sosoknya yang bersahaja, alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Qur’an tersebut telah menerbitkasn sejumlah karya berbahasa Arab. Yang terbaru adalah Kitab Jam’ul Abir fi Kutubit Tafsir
 
“Ini adalah kitab yang sudah lama saya rencanakan untuk saya susun. Ada salah satu prinsip dalam dunia literasi yakni 'tulislah apa yang ingin anda baca', dan kitab inilah hasil dari menulis apa yang ingin saya baca,” katanya kepada NU Online, Selasa (8/10). 
 
Salah seorang pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang, Jawa Timur tersebut mengemukakan bahwa ada banyak keinginan yang bisa disalurkannya dalam penyusunan kitab tersebut. 
 
“Pertama, saya bisa mengetahui berbagai kitab tafsir dari berbagai dunia. Ini sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur’an telah menjadi pusat perhatian dunia sejak abad pertama sampai sekarang,” kata kiai kelahiran Jombang, 7 Mei 1979 tersebut. 
 
Sedangkan manfaat kedua dari penyusunan kitab Jam'ul 'Abir fi Kutubit Tafsir  adalah dirinya bisa mengetahui thabaqat atau derajat para ahli tafsir.
 
“Karena kitab-kitab tafsir dalam kitab ini saya urutkan sesuai tahun meninggalnya mufassir. Hal ini membantu dalam rangka mengetahui perkembangan studi tafsir sepanjang sejarah Islam,” ungkap alumnus pascasarjana Universitas Khartoum International Institute for Arabic Language, Sudan tersebut.
 
Namun demikian, ada yang paling diinginkan dari kitab yang ditulisnya tersebut.
 
“Saya bisa mengenalkan tafsir-tafsir karya ulama Nusantara dan Asia Tenggara ke dunia Islam, saya berharap pakar-pakar tafsir di Timur Tengah setelah membaca kitab ini bisa mengenal Syekh Abdur Rauf as Sinkili, Kiai Shalih Darat, Mbah Kiai Bisri Musthofa, Mbah Kiai Misbah Musthofa, Syekh Muhammad Said bin Umar al Malaysia, KH Ahmad Sanusi, Syekh Ahmad Shonhaji as-Singapuri dan nama lain, serta mengetahui tafsir yang mereka persembahkan untuk umat Islam di Asia Tenggara,” terangnya.
 
Gus Awis turut bersyukur lantaran Penerbit Darun Nibros, Mesir berkenan menerbitkan kitab yang menurutnya sederhana tersebut.
 
Menurutnya, dalam cetakan versi Mesir ini, namanya ditambah al-Indunisy atas usulan beberapa mahasiswa al-Azhar.
 
“Alasannya karena nasionalisme, agar mudah diketahui bahwa penulisnya adalah orang Indonesia,” ujar putra pasangan KH A Dimyathi Romly dan Hj Muflichah tersebut..
 
Sedangkan alasan kedua karena di Mesir ada kota bernama Dimyath. 
 
“Dan banyak yang beranggapan ayah saya dari kota tersebut. Sehingga penambahan kata al-Indunisy untuk menafikan anggapan itu,” kilahnya.
 
Dengan diterbitkannya di Mesir, dirinya berharap para pengkaji kitab tafsir di Timur Tengah tertarik untuk mempelajari atau paling tidak mengetahui tafsir-tafsir Nusantara dan dari Asia Tenggara.
 
“Di antara tafsir Melayu yang saya kaji metodologinya dalam kitab ini adalah Tafsir Nur al-Ihsan karya Tuan Haji Muhammad bin Said bin Umar, juga Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur’an, karya Syeikh Abdullah Basmeih, Tafsir Harian al-Qur’an al-Karim karya Haji Abdullah Abbas Nasution, juga Tafsir Khulasah Al-Qur’an karya Maulana Abdullah Nuh,” urainya.
 
Demikian juga sejumlah kitab tafsir karangan ulama dari Singapura seperti Tafsir Pelita Al-Qur’an, karya Syeikh Abdillah al-Jufri, Tafsir Abr al-Athir karya Ustadz Ahmad Shonhaji.
 
Sedangkan dari Thailand antara lain Tafsir al-Zikr al- Hakim dan Tafsir al-Bayan karya Ismail Lutfi Chapakia. 
 
“Insyaallah mahasiswa Asia Tenggara yang kuliah di Mesir bisa mendapatkan kitab ini di Dar an-Nibros, kawasan kampus al-Azhar,” katanya sedikit promosi.
 
Saat ditanya mengapa menerbitkan kitab tersebut, Gus Awis menyampaikan beberapa alasan.
 
“Yang saya harapkan bisa sedikit membantu para pecinta Al-Qur’an dan tafsir mengenal khazanah tafsir sepanjang sejarah Islam,” kata dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tersebut.
 
Menurutnya, Kitab Jam'ul 'Abir fi Kutubit Tafsir menghimpun lebih dari 440 kitab tafsir sepanjang sejarah Islam, secara berurutan mulai mufassir zaman sahabat sampai mufassir abad 15 hijriah.
 
“Kitab ini juga mengkaji sejumlah kitab tafsir berbagai aliran yakni Ahlussunnah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, bahkan sufi dan batiniyah,”  jelasnya.
 
Kelebihan kitab tersebut juga menampilkan berbagai kitab tafsir dari berbagai bahasa di dunia. “Dari mulai Arab, Inggris, Prancis, Urdu, Parsi, Melayu, Indonesia, Jawa, Sunda dan sebagainya,” tandas alumnus program doktor di Universitas Neelain ini.
 
 
Pewarta: Ibnu Nawawi
Editor: Aryudi AR
 
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 8 Oktober 2019 23:55 WIB
Buku 'Moderasi Beragama' Jelaskan Penguatan dan Implementasi
Buku 'Moderasi Beragama' Jelaskan Penguatan dan Implementasi
Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam peluncuran buku Moderasi Beragama di Auditorium KH M Rasjidi Kemenag Thamrin, Jakarta, Selasa (8/10) (Foto: Biro HDI)
Jakarta, NU Online 
Buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kemenag dan diluncurkan Selasa (8/10) menjelaskan bagaimana strategi penguatan sekaligus implementasi moderasi beragama. Hal itu menjadi salah satu kandungan dalam buku Moderasi Beragama selain menjawab pengertian moderasi beragama dan pengalaman empirik bangsa Indonesia dalam melaksanakan prinsip moderasi beragama.
 
"Cara kita beragama yang moderat sesungguhnya bukankah hal baru di tengah masyarakat kita yang dikenal agamis," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam peluncuran buku Moderasi Beragama di Auditorium KH M Rasjidi Gedung Kementerian Agama Jl MH Thamrin No 6 Jakarta.
 
Menurut dia, moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Kata ‘moderat’ dalam hal ini adalah lawan dari kata ‘ekstrem’. Moderat itu mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan dengan tujuan agar tidak terjerumus pada ekstrimitas.
 
"Moderasi beragama tidak cukup dilakukan oleh Kementerian Agama namun harus menjadi gerakan semua kita," tandasnya.
 
Menag menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi tolok ukur moderasi beragama. Pertama, kembali pada inti pokok ajaran agama, yakni nilai kemanusiaan. Setiap agama, inti pokok ajarannya mengajak untuk menghargai dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.
 
"Bila ada ajaran agama yang bertolak belakang dengan inti ajaran pokok agama maka ini sudah berlebihan dan ekstrem," kata Menag Lukman. 
 
Kedua, kesepakatan bersama. Manusia tetaplah memiliki keterbatasan. Itulah mengapa Tuhan menghadirkan keragaman agar satu sama lain saling menyempurnakan. Keragaman adalah kehendak Tuhan. Manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Dalam ajaran Islam dikenal dengan mitsaqan ghalidha (kesepakatan yang sangat kokoh). 
 
"Jadi, inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama itu," tegas putra bungsu Menag era Bung Karno, KH Saifuddin Zuhri ini.
 
Ketiga, lanjut dia, ketertiban umum. Inti pokok ajaran agama, bagaimana manusia yang beragam latar belakang bisa hidup bersama secara tertib. "Tujuan agama dihadirkan adalah agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam," jelasnya.
 
Usai diluncurkan, buku Moderasi Beragama langsung didiskusikan oleh tiga narasumber, yakni Komaruddin Hidayat (Rektor UIII), Adian Husaini (Dosen Universitas Ibnu Khaldun), dan Elga Sarapung (pendeta dan intelektual Kristen). Diskusi yang berlangsung seru itu dimoderatori Ulil Abshar Abdalla.
 
Pewarta: Musthofa Asrori
Editor: Kendi Setiawan
Selasa 8 Oktober 2019 23:45 WIB
UU Pesantren Bukan untuk Penegerian Pesantren 
UU Pesantren Bukan untuk Penegerian Pesantren 
Diskusi publik bedah UU Pesantren di Kantor PWNU Jateng (NU Online/Ahmad Mundzir)
Semarang, NU Online
Setelah disahkannya Undang-undang (UU) Pesantren pada 24 September lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera menemui para kiai di berbagai provinsi di Indonesia dengan cara menggelar diskusi-diskusi publik membedah undang-undang pesantren. 
 
Di antara diskusi publik yang dijadwalkan oleh PKB adalah di Jawa Tengah yang bertempat di Kantor PWNU Jawa Tengah, Jalan dr Cipto180 Semarang, Senin (7/10) malam. 
 
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah HM Muzammil mengatakan, PKB merupakan partai yang lahir dari rahim NU dan dibesarkan oleh mayoritas warga nahdliyin. Pada saat ini PKB sedang membalas budi dengan usahanya mengesahkan undang-undang pesantren. 
 
“Jadi PKB sekarang ini sedang birrul walidain. Ia sedang membalas budinya kepada organisasi yang melahirkan dengan cara melahirkan undang-undang pesantren, hal ini perlu kita kawal bersama-sama,” tuturnya. 
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PKB bidang kepesantrenan KH Yusuf Chudlori menjelaskan, pertemuan yang berlangsung mulai habis Isya hingga tengah malam tersebut tidak sebagai sosialisasi, namun bertajuk diskusi publik bedah undang-undang. 
 
“Kalau sosialisasi itu yang datang bisa ribuan, karena hanya menyosialisasikan, tapi ini diskusi publik. Karena ini masih awalan yang nantinya akan muncul permen atau perda di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang betul-betul nantinya selaras dengan kepentingan dan kebutuhan pesantren agar undang-undang ini tepat sasaran,” terang putra dari KH Chudlori Ihsan ini. 
 
“Kami juga muter besok ke Yogya, Jawa Timur, NTB, Sulawesi, Sumatera. Kami nanti juga akan bedah di FPKB di DPR RI dan di daerah-daerah,” lanjut Gus Yusuf. 
 
Saat disinggung tentang apa yang perlu digarisbawahi dengan adanya undang-undang pesantren, pengasuh dari Pesantren API Tegalrejo, Magelang tersebut menjawab bahwa UU Pesantren tidak untuk menegerikan pesantren, tapi untuk mengingatkan negara tentang kepeduliannya terhadap pesantren. 
 
"Karena pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan, namun juga sebagai pusat budaya, dan perekonomian dan ini menjadi sangat luas. Agar semua terakomodir dan mendapat fasilitas negara,” Jelas Gus Yusuf.
 
Sehingga, lanjut Gus Yusuf, ke depannya lulusan pesantren sekian tahun ini setara SMP, yang sekian tahun setingkat dengan SMA, dan bahkan perguruan tinggi S1, dan S2. 
 
"Ini bukan dalam rangka penertiban pesantren, karena setiap pesantren mempunyai kemandirian tapi bagaimana ada sinkronisasi. Tapi sekarang pesantren sudah tertib. Tertibnya ya seperti itu sesuai ciri khas masing-masing," urainya.
 
"Misal ada BOS pesantren, yang lebih penting kesejahteraan bagi guru ngaji, ini bisa ngakses," pungkas Gus Yusuf. 
 
Ketua Panja RUU Pesantren Marwan Dasoppang yang hadir sebagai narasumber menceritakan pada awal-awal pembahasan RUU Pesantren, PBNU selalu mendapat kritikan tajam. Sebab ada kekhawatiran undang-undang ini akan menghilangkan independensi pesantren. 
 
Ia mengisahkan pesan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang tidak berkenan jika sampai pesantren diatur oleh aturan pemerintah. "Karena pada Daftar Isian Masalah (DIM)-nya buka peluang pemerintah masuk, lihat kiainya, dan lain-lain," katanya.
 
Atas hal tersebut, kata Marwan, RUU ini akhirnya juga dibahas bersama PBNU, sehingga semua pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah bisa intervensi pesantren hilang semua. "Sudah sesuai keinginan PBNU," ucapnya.
 
Tampak hadir Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh, Ketua KH Muzammil beserta jajaran pengasuh dan pengelola pesantren se-Jawa Tengah. 

Kontributor: Ahmad Mundzir
Editor: Abdul Muiz
Selasa 8 Oktober 2019 18:0 WIB
RISET DIKTIS
Cara-cara Kiai Desa di Tegal Menjaga Pancasila
Cara-cara Kiai Desa di Tegal Menjaga Pancasila
Pimpinan Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah Habib Sholeh Al-Athos, salah satu kiai desa di Tegal (Foto: cropp video ceramah Habib Sholeh Al-Athos)
Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu mempertahankan Indonesia dari ideologi lain yang ingin menggerus dan menghancurkan negara Indonesia. Terbukti Pancasila mampu menjaga Indonesia yang majemuk dari ancaman pembentukan negara Islam atau khilafah seperti yang dilakukan oleh DI/NII di masa lalu dan HTI di zaman reformasi. Pancasila juga mampu mempertahankan Indonesia untuk diubah menjadi negara sosialis seperti yang digaungkan oleh PKI.
 
Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena, Pancasila tebukti mampu menjaga eksistensi Indonesia dari ancaman ideologi asing yang hendak merongrong.
 
Mempertahankan ideologi Pancasila menjadi tugas bersama. Pemerintah mempertahankan Pancasila dengan membentuk BPIP (Badan Pembinaan Idologi Pancasila) dan mewajibkan pelajaran pancasila untuk setiap jenjeng pendidikan serta membubarkan organisasi-organisasi yang bertentengan dengan pancasila seperti HTI.

Upaya mempertahankan pancasila juga dilakukan oleh para kiai desa yang peduli terhadap keutuhan NKRI. Zaki Mubarok dan Muhammad Koidin dalam penelitiannya yang berjudul Kiai Desa Menjaga Pancasila: Moderasi Melalui Pertahanan Kultural Pada Masyarakat Tradisional mengungkapkan bahwa moderasi yang dilakukan kiai-kiai di desa khusunya di daerah Tegal, Jawa Tengah, memiliki peran signifikan dalam menjaga Pancasila dari ancaman gerakan anti-Pancasila. Peneltian yang juga didukung oleh Diktis Kemenag ini sangat baik dalam menerangkan kiai desa dalam menjaga Indonesia.
 
Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar para kiai di daerah Tegal menyatakan bahwa menjaga negara berdasarkan pancasila merupakan implementasi keimanan yang harus dinyatakan dalam perbuatan ditengah masyarakat tradisional dan tidak hanya doktrinal.
 
Penelitian tahun 2018 itu menyatakan bahwa masyoritas penduduk Tegal adalah Muslim. Akan tetapi para kiai-kiai desa mulai khawatir karena ada beberapa peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di daerah Tegal yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Seperti, tertangkapnya terorisme di daerah Balomoa dan Talang; penggrebekan kantor HTI oleh Ansor Kabupaten Tegal; tindakan pemboman bunuh diri di Thamrin Jakarta yang dilakukan warga Tegal; serta penyebaran selebaran khilafah yang dilakukan oleh Ustadz Syafrudin.

Untuk menanggulangi hal tersebut dan untuk mempertahankan Pancasila dari rongrongan ideologi asing maka para kiai desa di Kabupaten Tegal melakukan moderasi beragama dengan dua model, yaitu delegasi dan mediatisasi. Melalui model delegasi, para kiai desa menyuplai nilai moderatisme kepada santri atau orang-orang terdekatnya melalui jalur politik, baik DPRD maupun Bupati untuk menjaga Pancasila.
 
Itu artinya para kiai mendelegasikan para santrinya untuk terjun dalam dunia politik, dan menduduki jabatan struktural-formal dalam politik seperti Bupati dan DPRD. Tujuannya agar mereka membuat kebijakan yang mendukung moderasi agama dan menjaga Pancasila. Contoh nyata dari model delegasi ini adalah terlibatnya kiai-kiai desa dalam pemenangan Umi-Ardi pada pemilihan Bupati Tegal periode 2018-2023.

Melalui model mediatisasi, para kiai desa berusaha menyebarkan ajaran moderasi agama melalui media sosial dan radio serta teknologi. Seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam, Kalibakung yang menyebarkan moderasi agama melalui Pengajian Almaqoshid yang disiarkan melalui Radio Darussalam FM gelombang 88,1 Mgz. 
 
Habib Sholeh Al-Athos pimpinan Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah juga melakukan hal yang sama, yaitu menyiarkan secara langsung seluruh kegiatan-kegiatan pengajian yang diselenggarakan pesantrennya.
 
Namun demikian, para kiai desa ini dalam menyebarkan moderasi agama dan mempertahankan Pancasila mendapatkan tantangan. Zaki Mubarok dan Muhammad Koidin dalam penelitiannya, menyebutkan ada dua tantangan kiai desa dalam mempertahankan pancasila yaitu otoritarianisme dan populisme.

Otoritarianisme dilakukan oleh 'santri baru' yang berusaha mendelegitimasi keilmuan kiai desa dalam menjaga Pancasila. Santri baru adalah santri yang belajar agama secara instan dan dengan dalil seadanya menyalahkan para kiai desa yang telah mumpuni ilmunya.

Sedangkan populisme berusaha mempopulerkan kiai desa sebagai musuh karena menjaga Pancasila yang tidak Islam. Sementara yang memperjuangkan negara syariat adalah tokoh yang harus dibela. Ketokohan inilah yang dibangun oleh para politisi dengan menggunakan idiom-idiom agama di tengah-tengah negara demokrasi elektoral.
 
Penulis: Akhmad Khalwani
Editor: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG